Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
 JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG-JASA PERENCANAAN WILAYAH 

A. Pendahuluan                                                        
1. Latar Belakang                                                     

   Wilayah perbatasan negara merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan suatu negara yang
   memiliki peran strategis dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya,

   kepastian hukum bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk
   menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negaraitu sendiri. Negara Kesatuan Republik
   Indonesia (NKRI) yang memiliki perbatasan dengan negara lain yaitu 10 negara, baik

   perbatasan laut maupun darat dengan panjang keseluruhan sepanjang 2.914,1 km
   merupakan wilayah yang memiliki kedaulatan seutuhnya dengan batas-batas dan
   kewenangan serta hak-hak penuh dalam mengelola serta menjaga keutuhan wilayah

   tersebut yang diatur dalam perundang-undangan negara.              
   Selanjutnya dalam kaitannya terhadap perencanaan pembangunan berkelanjutan telah
   diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pada bagian
   lampiran huruf h mengenai Wilayah dan Tata Ruang pada point 4 disebutkan wilayah
   perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar serta

   merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun
   demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal
   dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi

   masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah dibandingkan
   dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan utama dari
   ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan

   kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking sehingga seolah-olah
   kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.
   Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas

   pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil
   yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit
   dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah

   penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.
   Guna mempertegas mengenai wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan,
   pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya,

   serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di
   dalamnya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
   2008 tentang Wilayah Negara.                                       

   Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1
   Tahun 2011 tentang Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
   Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 pada Lampiran I bagian Pendahuluan point 1
   tentang Latar Belakang dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
   Negara Kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta

   memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya
   untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran
   rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

   Indonesia Tahun 1945.                                              
   Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang
   Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah adminitrasi Pemerintahan dan Pulau,

   Indonesia saat ini memiliki 37 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota (416 kabupaten dan 98 Kota),
   7.277 Kecamatan, 83.763 Desa/kelurahan (8.498 Kelurahan dan 75.265 Desa). Luas
   wilayah negara Indonesia tercatat sebesar 1.892.410,091 Km2 17.001 pulau yang didiami

   oleh jumlah penduduk 275.361.267 jiwa. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga
   baik di darat maupun laut. Sepuluh Negara tersebut adalah Malaysia, Republik Demokratik
   Timor Leste, Papua New Guinea, Republik Palau, Filipina, Australia, Singapura, Thailand,

   Vietnam dan India.                                                 
   Target RPJMN 2020-2024 yaitu jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang
   ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) Lokasi prioritas yang beririsan

   dengan lokasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) dari 187
   kecamatan pada tahun 2019 menjadi 222 kecamatan pada tahun 2024. Sementara target
   rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis

   Nasional (PKSN) di Perbatasan yaitu 0,42 pada tahun 2019 menjadi 0,52 pada tahun 2024.
   Dalam 5 (lima) tahun ke belakang, Provinsi Maluku Utara mengusung Visi “Maluku Utara
   Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi tahun 2020-2024. Merujuk pada hasil evaluasi

   kinerja capaian program pembangunan Provinsi Maluku Utara, terdapat berbagai bidang
   pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain
   terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu

   ditangani dalam linimasa jangka panjang dan linimasa jangka menengah. Dalam konteks
   perencanaan jangka panjang, Rancangan RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2045
   telah melalui serangkaian proses dan sedang dalam proses pengesahan. Sementara dalam

   linimasa jangka menengah, diperlukan pendekatan teknokratik penyusunan rancangan
   RPJMD agar lebih efektif dan tepat sasaran melalui serangkaian strategi, kebijakan dan
   program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.             

   Secara kondisional kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku Utara hingga sekarang
   masih terisolir dan tertinggal selain disebabkan faktor geografis serta terbatasnya fasilitas
   pendukung pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan sosial ekonomi dan juga

   secara demografis minimnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
   Sesuai perkembangannya, hingga kinipun kawasan perbatasan negara Provinsi Maluku

   Utara belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Dalam Peraturan Presiden Republik
   Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
   Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat pada Bab II tentang Peran Dan Fungsi
   Rencana Tata Ruang Serta Cakupan Kawasan Perbatasan Negara Kawasan perbatasan di laut
   sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Provinsi Maluku Utara berada di Kabupaten

   Pulau Morotai yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Morotai Jaya,
   Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan,
   Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Halmahera Timur 6 (enam) kecamatan yang

   meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah,
   Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten
   Halmahera Tengah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Patani Utara,

   Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe, termasuk Pulau Jiew.   
   Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang
   Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-

   2024 yang mengurai tentang penentuan lokasi prioritas dilakukan melalui beberapa
   pararneter sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lokasi ini berada pada wilayah
   administrasi kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Wilayah Negara. Berdasarkan

   pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan dalam RPJMN Tahun
   2O2O-2O24, serta amanat RTRKPN dan hasil evaluasi pengelolaan Lokpri periode
   sebelumnya, jumlah Lokpri yang dikelola pada tahun 2O2O-2O24 sebanyak 222 (dua ratus

   dua puluh dua) Lokpri pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/ kota di 15 (lima belas)
   provinsi, dan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 176 (seratus tujuh puluh enam)
   Lokpri pada 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi berada di

   dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan 46 (empat puluh enam) Lokpri pada 11
   (sebelas) kabupaten di 6 (enam) provinsi berada di luar Koridor Pertumbuhan dan
   Pemerataan. Di Provinsi Maluku Utara terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 6 (enam) Kecamatan

   yang terdiri dari Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan
   Barat, Morotai Jaya, Morotai Utara dan Morotai Timur. Sedangan di Kabupaten Halmahera
   Tengah Terdiri dari Kecamatan Patani Utara. Kedua kabupaten ini menjadi prioritas dalam

   koridor pertumbuhan dan pemerataan.                                
   Pembangunan wilayah perbatasan negara di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten
   Halmahera Tengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional

   secara keseluruhan karena memiliki nilai strategis sebagai faktor pendorong bagi
   peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang terlibat didalamnya. Untuk itu
   perencanaan pembangunan daerah Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah

   tersebut bahwa pengembangan potensi sumber daya alam merupakan salah satu dari potensi
   yang menjadi skala prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan
   perbatasan negara di Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah Provinsi Maluku

   Utara.                                                             
   Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah

   melaksanakan penyusunan kajian untuk mendasari perencanaan program dan kegiatan
   berdasarkan pendekatan isu strategis kewilayahan. Kajian mengenai peluang dan risiko dari
   pembangunan kewilayahan dalam provinsi biasanya menjadi kewenangan penuh dari
   pemerintah provinsi dalam merumuskan arah tujuan serta muatan pengembangannya.
   Namun, dalam merancang suatu kawasan yang memiliki nilai kepentingan nasional,

   diperlukan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Oleh karenanya, diperlukan sebuah
   rencana pengembangan (master plan) untuk memberikan arah dalam pengembangan
   Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah di masa depan. Melalui

   kegiatan ini, diharapkan pengaruh pengembangan kebijakan berbasis sains dan permodelan
   berbasis spasial dapat mengekskalasi pertumbuhan wilayah yang terarah dan berdaya saing.

2. Maksud dan Tujuan                                                  
     a. Maksud                                                        
            Mendukung percepatan pembangunan Kawasan perbatasan      

             mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan
             beranda penghubung internasional;                        

            mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kawasan
             Perbatasan; mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah,
             dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan;   

            mengoptimalkan kebijakan alirmatif pembangunan yang      
             mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing Kawasan

             Perbatasan.                                              
            Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi arah dan strategi
             pengembangan dari Pulau Morotai, serta mampu menginkorporasikan

             kebutuhan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029.
     b. Tujuan                                                        
        Tujuan dari kegiatan ini adalah:                              

            Mengidentifikasi karakteristik wilayah perbatasan        
            Mengkaji kebijakan pengembangan wilayah perbatasan       

            Menggali peluang pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan
             menggunakan konsep Cross-borders management              

            Mengkaji supply-demand side dari wilayah perbatasan negara lain yang
             berinteraksi                                             
            Melakukan analisis spasial dan pengembangan wilayah      

            Menyusun Model Pengembangan Kawasan Permukiman pada Koridor
             Perbatasan Strategis Kabupaten                           

            Merancang strategi pengembangan wilayah                  
            Memberikan skenario rumusan rencana dan rekomendasi      

3. Sasaran                                                            
        Sasaran dari kegiatan ini adalah:                             
            Teridentifikasinya karakteristik wilayah perbatasan      
            Terkajinya kebijakan pengembangan wilayah perbatasan     

            Tergalinya peluang pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan
             menggunakan konsep Cross-borders management              

            Terkajinya supply-demand side dari wilayah perbatasan negara lain yang
             berinteraksi                                             
            Teranalisisnya faktor spasial dan pengembangan wilayah pada koridor

             perbatasan                                               
            Tersusunya Model Pengembangan Kawasan Permukiman pada Koridor

             Perbatasan Strategis Kabupaten                           
            Terncangannya strategi pengembangan wilayah koridor perbatasan

            Terskenarionya rumusan rencana dan rekomendasi pembangunan kawasan
             strategis perbatasan                                     

4. Lokasi Pekerjaan                                                   
   Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
   (Masterplan Pengembangan Kawasan Wilayah Batas Negara) di Maluku Utara lingkup

   wilayah pelaksanaan kegiatan meliputi Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera
   Tengah di Provinsi Maluku Utara.                                   

5. Sumber Pendanaan                                                   
   Pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan
   Wilayah (Masterplan Pengembangan KawasanWilayah Batas Negara di Kabupaten

   Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai) ini dibiayai dari anggaran biaya APBD
   Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara 2024 sebesar Rp. 500.000.000,-
   (Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN.                             

6. Nama dan Organisasi PPK                                            
    Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Abdul Hasan Tarate. S.Kom        

    Satuan Kerja : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara

7. Lingkup Pekerjaan                                                  
   Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada
   ketentuan yang berlaku dalam KAK ini serta melaksanakan kaidah-kaidah perencanaan yang

   diantaranya terdiri dari :                                         
   a. Melaksanakan kick off meeting dan laporan pendahuluan           
   b. Melaksanakan focus group discussion (FGD)                       

   c. Melaksanakan survei lapangan                                    
   d. Melaksanakan penyusunan laporan-laporan dan penyerahan produk