Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
        PEMBANGUNAN  LABORATORIUM  KESEHATAN DAERAH                    

  A. PERSIAPAN PELAKSANAAN                                             

  Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluruh
  seluk beluk pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mempelajari secara

  seksama seluruh Gambar Kerja serta Spesifikasi Teknis. Di dalam hal terdapat
  ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpangsiuran informasi di dalam
  pelaksanaan, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mengadakan pertemuan dengan

  Konsultan Supervisi dan Direksi Pelaksana untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

  B. LINGKUP PEKERJAAN                                                 

  Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meliputi bagian-bagian
  pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta

  Buku Spesifikasi Teknis.                                             
  Pekerjaan Persiapan meliputi :                                       
  1. Pembuatan papan nama proyek                                       

  2. Pekerjaan pembersihan proyek,                                     
  3. Dokumentasi,                                                      
  4. Shop dan As Built Drawing,                                        

  5. Pelaporan.                                                        

  C. MEMULAI KERJA                                                     
  Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan Kontrak dan
  Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (SPK), Pihak Penyedia Jasa Konstruksi harus

  sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.
  Dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender Penyedia Jasa Konstruksi yang ditetapkan
  belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan

  diberlakukan ketentuan didalam Syarat syarat Umum dan Syarat syarat Khusus Kontrak.

  D. MOBILISASI                                                        
  Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :   
  1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang

    diajukan bersama penawaran atau Peralatan konstruksi yang dibutuhkan lainya, dari
    tempat pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan untuk pelaksanaan
    pekerjaan ini.                                                     
  2. Pembuatan kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang dan lain-lain di lokasi proyek
    untuk keperluan pekerjaan.3Dengan selalu disertai izin Konsultan Manajemen

    Konstruksi/Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi dapat membuat berbagai
    perubahan, pengurangan dan/ atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi dan
    instalasinya ( Pengambilan Keputusan harus melalui rapat koordinasi yang mengikut

    sertakan tim teknis dinas terkait ).                               
  3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan memulai kerja, Penyedia Jasa
    Konstruksi harus menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Manajemen

    Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk disetujui.                     

  E. PAPAN NAMA PROYEK                                                 
  Bila diharuskan oleh Pemerintah Daerah setempat maka Penyedia Jasa Konstruksi harus
  memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya

  Penyedia Jasa Konstruksi ( sesuai dengan Angka Jumlah Penawaran Penyedia Jasa
  Konstruksi Pelaksana ).                                              

  F. KUASA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI LAPANGAN                        
  1. Di lapangan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi ‘wajib’ menunjuk seorang Kuasa

    Penyedia Jasa Konstruksi atau biasa disebut ‘Pelaksana’ yang cakap dan ahli untuk
    memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari
    Penyedia Jasa Konstruksi, sebagaimana dipersyaratakan pada dokumen Pengadaan

    Penyedia Jasa Konstruksi.                                          
  2. ‘Pelaksana’ merupakan wakil Penyedia Jasa Konstruksi dilapangan.  
  3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberi tahu secara tertulis kepada Pejabat Pembuat

    Komitmen dan Konsultan Supervisi, nama dan jabatan ‘Pelaksana’ untuk mendapat
    persetujuan.                                                       

  4. Bila di kemudian hari menurut pendapat Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan
    MK/Konsultan Supervisi bahwa ‘Pelaksana’ dianggap kurang mampu atau tidak cukup
    cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa

    Konstruksi secara tertulis untuk mengganti ‘Pelaksana’.            
  5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, Penyedia Jasa
    Konstruksi harus sudah menunjuk ‘Pelaksana’ yang baru yang akan memimpin

    pelaksanaan pekerjaan.                                             

  G. RENCANA KERJA                                                     
  1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa Konstruksi ‘wajib’
    membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa Network
    Planning, Bar-Chart dan S-Curve juga jadwal pengadaan Bahan, Peralatan dan
    Tenaga.                                                            

  2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
    Konsultan MK/Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
    setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Penyedia Jasa Konstruksi.

    Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan
    Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas/ Pemimpin/ Ketua Proyek. 
  3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat)

    kepada Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk diberikan
    kepada Pemilik Proyek/PPK                                          

  4. Penyedia Jasa Konstruksi harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan
    sesuai dengan Rencana Kerja tersebut di atas.                      
  5. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi

    berdasarkan Rencana Kerja tersebut.                                

  H. KANTOR PROYEK, LOS KERJA, GUDANG BAHAN, PAGAR PROYEK DAN LAIN-    

  LAIN                                                                 
  1. Kantor Proyek/Direksi Keet                                        
    Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan Kantor Proyek/Direksi Keet untuk

    keperluan kerja Direksi Lapangan/Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan
    Pengawas dengan bahan semi permanen di lengkapi dengan kamar mandi/Toilet di

    setiap lokasi pembangunan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :
    lantai diplester, dinding tripleks/ papan/ asbes, rangka bangunan dari bahan kayu kelas III,
    atap dari bahan asbes/seng, pintu dari bahan papan kayu kelas III. 

  2. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, Los Kerja Dan Gudang Bahan       
    Penyedia Jasa Konstruksi atas biaya sendiri berkewajiban membuat kantor di
    lapangan, los kerja untuk para pekerja dan gudang bahan yang dapat dikunci untuk

    menyimpan barang-barang’                                           
  3. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban menjaga kebersihan los serta inventarisnya

  4. Pagar Proyek                                                      
    Untuk keamanan lapangan kerja, Penyedia Jasa Konstruksi menyiapkan pagar keliling
    untuk memagari sekelilingnya sehingga aman. Biaya untuk keperluan ini akan

    dimasukan di dalam K3 yang terdapat di penawaran kontrak. Volume pagar
    mempertimbangkan jalur sirkulasi keliling rencana bangunan kiri kanan, depan dan
    belakang minimal 6 m. Tinggi Pagar Proyek minimum 1,80 m dari permukaan tanah,

    memenuhi persyaratan kekuatan, atau sesuai dengan peraturan Pemerintah.
  5. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang bahan, los-los kerja dan los lainnya yang
    dibuat dan dibiayai oleh Penyedia Jasa Konstruksi, setelah selesai pelaksanaan

    pembangunan/ pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar/ dibersihkan oleh pihak
    Penyedia Jasa Konstruksi, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik Penyedia Jasa
    Konstruksi.                                                        

  I. PROGRAM RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (RK3)             
  Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2014 tentang Rencana

  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
  Perumahan Rakyat Permen no 21 tahun 2019 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan

  Konstruksi. Maka Pelaksana Konstruksi wajib menyelenggarakan Program K3 untuk
  pembangunan bangunan gedung ini dengan ketentuan sebagai berikut :   
  1. Setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki petugas K3 yang memiliki lisensi Ahli K3

    Konstruksi sesuai dengan Permenaker R.I Nomor : PER.04/MEN/ 1987 tentang P2K3
    serta Tata cara penunjukan Ahli K3 dan Surat Dirjen Binwasnaker RI No. Kep.
    20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikat Kompetensi K3 bidang Konstruksi Bangunan

    dengan ketentuan sebagai berikut :                                 
    a. Proyek dengan tenaga kerja > 100 orang atau pelaksanaan > 6 bulan harus

       memiliki                                                        
      1 Ahli Utama K3, 1 AK3 Muda dan 2 AK3 Muda Konstruksi;           
    b. Proyek dengan tenaga kerja < 100 orang atau pelaksanaan < 6 bulan harus

       memiliki                                                        
      1 AK3 Madya dan 1 AK3 Muda Konstruksi;                           
    c. Proyek dengan tenaga kerja < 25 orang atau pelaksanaan < 3 bulan harus memiliki

      1 orang AK3 Muda Konstruksi.                                     
  2. Memastikan Rencana K3 Proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan dikirimkan

    kepada pihak yang berkepentingan. Rencana K3 proyek harus disetujui Pimpinan dan
    dimutakhirkan setiap ada perubahan;                                
  3. Memastikan seluruh alat berat dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi yang

    masih berlaku.                                                     
     Harus dilakukan inspeksi pramobilisasi sebelum diizinkan memasuki lokasi
      kegiatan;                                                        

     Alat harus diinspeksi oleh instansi pemerintah yang berwenang sebelum
      digunakan (riksa uji);                                           
     Pastikan umur alat sesuai dengan persyaratan.                    

  4. Memastikan perlindungan terhadap pihak ke-3 dan lingkungan sekitar sudah
    direncanakan dengan aman. Seluruh area konstruksi harus tertutup jaring
    pengaman selama masa konstruksi, dipastikan tidak ada potensi benda jatuh keluar
    area.                                                              

  5. Memastikan seluruh alat berat dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO (Surat
    Izin Operasi) dan masih berlak. Hanya operator yang memiliki SIO (Surat Izin Operasi)
    yang boleh mengoperasikan alat berat.                              

  6. Dalam kondisi berbahaya harus mampu menghentikan pekerjaan. Lapor kepada
    penanggung jawab pekerjaan atau departemen terkait dan lakukan rapat persiapan
    (TBM) kembali.                                                     

  7. Melaksanakan inspeksi alat berat dan peralatan setiap akan digunakan dan
    melaksanakan inspeksi rutin K3.                                    

  8. Membuat laporan berkala Kinerja K3 dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan
    pihak yang berkepentingan. Laporan ke instansi pemerintah yang berwenang dan unit
    K3 setiap minggu, memuat Kinerja K3, daftar alat berat dan operator, rencana, dan

    aktual K3.                                                         
  9. Pemakaian alat pelindung diri dalam proyek pembangunan wajib bagi semua personil
    yang ada di proyek. Pemakaian alat pelindung diri perorangan merupakan suatu

    keharusan dan setiap karyawan diharapkan untuk secara aktif memberikan saran-saran
    dalam menyeleksi alat pelindung diri yang digunakan dan membantu dalam

    melaksanakan program K3 pada proyek konstruksi ini. Alat-alat pelindung diri,
    perorangan terdiri dari :                                          
    a. Pelindung Kepala                                                

    b. Pelindung Kaki                                                  
    c. Pelindung Badan/Jatuh dari ketinggian                           
    d. Pelindung Wajah                                                 

    e. Pelindung Mata                                                  
    f. Pelindung Tangan                                                

    g. Pelindung Pendengaran                                           
    h. Pelindung Pernafasan                                            
    i. Pakaian Pelindung                                               

    j. Pakaian Kerja dan Kartu Identitas                               
  10. Papan Informasi K3                                               
    Semua proyek harus membuat papan informasi K3 yang berisi kinerja K3 dan

    informasi K3 lainnya, papan informasi pekerjaan dan potensi bahaya pada setiap
    lokasi kerja, memasang rambu dan banner sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi

    kerja.                                                             
    Papan informasi ditempatkan di dua sisi yaitu pada bagian depan proyek dan bagian
    belakang proyek. Pada bagian depan proyek dengan rincian sebagai berikut :
    a. Bagian Depan                                                    
       ➢ Statistik kecelakaan kerja, FR, SR, safe manhour, total manhour, LTI terakhir;

       ➢ Pekerjaan hari ini dan JSA;                                   
       ➢ Pekerjaan hari ini, penggunaan alat berat, lisensi dan nama penanggung

       jawab;                                                          
       ➢ Alur proses prosedur kerja aman setiap item pekerjaan;        

       ➢ Sisa waktu pelaksanaan proyek dan progress;                   
       ➢ Alur proses tanggap darurat dan no. telepon penting;          

    b. Bagian Belakang                                                 
       Monitoring izin kerja dan dokumen oleh asuransi BPJS Proyek.    

  11. Fasilitas Minimal Bahaya Keselamatan Kerja                       
    Proyek konstruksi harus merencanakan, menganggarkan, dan membuat fasilitas
    proteksi bahaya nyata yang ada di setiap pekerjaan konstruksi baik proyek bangunan

    maupun pekerjaan renovasi. Standar yang dibuat ini adalah standar minimum, setiap
    Penyedia Jasa Konstruksi dapat melakukan improvisasi atau menerapkan standar yang
    lebih tinggi. Pengelola Proyek akan melakukan inspeksi secara berkala dan mendadak

    untuk memastikan fasiltas proteksi bahaya dibuat dan dipelihara hingga memenuhi
    standar keselamatan kerja.                                         

    a. Proteksi Area Galian                                            
      Area galian merupakan area yang sangat berbahaya jika tidak diberi rambu-
      rambu, sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan di daerah ini. 

    b. Proteksi Bahaya Jatuh Dari Ketinggian                           
      Untuk bangunan lebih dari 2 lantai, resiko jatuh dari ketinggian bangunan menjadi
      perhatian yang sangat serius dalam penerapan K3. Untuk menghindari hal

      tersebut, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :         
        ➢ Pemasangan Pipa Pagar Tangga Darurat Perancah                

        ➢ Pemasangan Pipa Pagar Perancah                               
        ➢ Pemasangan Tali Keselamatan                                  

        ➢ Pemasangan Pipa Pagar Tangga Darurat Area Gedung             
        ➢ Pemasangan Pipa Area Bekisting                               

      c. Proteksi Bahaya Benda Jatuh                                   

        Material yang digunakan adalah jaring pengaman (polinet). Dipasang di seluruh
        perancah yang digunakan sebagai platform (perancah tetap)/kemungkinan ada

        material yang jatuh atau material yang terbawa angin dari dalam gedung.
        Ukuran jaring disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.           
        Pada area-area yang menjadi akses masuk, harus dibuat kanopi yang
        melindungi pekerja dari kejatuhan benda dari area perancah. Pemasangan

        jaring pengaman ini ditempatkan pada lokasi-lokasi seperti :   
        ➢ Perancah Eksternal                                           

        ➢ Jaring Vertikal pada Bekisting Atas                          
        ➢ Jaring Vertikal pada Area Lift                               
        ➢ Jaring Pengaman di Perimeter Gedung                          

        ➢ Jaring Pengaman di Terminal Material                         

        ➢ Jaring Pengaman Sisi Luar Gedung                             

  J. TENAGA DAN SARANA KERJA                                           
  Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan,

  peralatan berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta
  mengadakan pengamanan, Manajemen Konstruksi ( MK )an dan pemeliharaan terhadap
  bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan

  berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan
  diserahterimakannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas.         

    1. Tenaga Kerja /Tenaga Ahli                                       
      Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan
      volume pekerjaan yang akan dilaksanakan                          

    2. Peralatan Bekerja                                               
      Menyediakan alat-alat bantu, seperti mesin las, alat-alat bor, alat-alat pengangkat
      dan pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam

      pelaksanaan pekerjaan ini.                                       
    3. Bahan-bahan Bangunan                                            

      Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis
      pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya (Bahan Yang
      digunakan Harus seusai Dengan RAB penawaran dan Dokumen Spesifikasi Teknis).

    4. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja                   
      4.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan
         membuat sumur pompa di tapak proyek atau disuply dari luar.   

      4.2. Air harus bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia
         lainnya yang merusak.                                         
      4.3. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat bak penampung air untuk bekerja

         yang senantiasa terisi penuh ( Minimum Kap.2 m3 ).            
    4.4. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia Jasa Konstruksi dan diperoleh dari
       sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan
       Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan

       sementara atas petunjuk Manajemen Konstruksi ( MK ).            

K. TANGGUNG – JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                           
1. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan
  sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.        

2. Kehadiran Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi
  Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur, atau memberi nasehat tidak mengurangi

  tanggung jawab penuh tersebut di atas.                               
3. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul
  akibat pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban memperbaiki

  kerusakan tersebut dengan biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.    
4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanan pekerjaan, maka
  Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada

  Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas Apabila hal ini tidak dilakukan, Penyedia Jasa
  Konstruksi bertanggung-jawab atas kerusakan yang timbul.             

5. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas keselamatan tenaga kerja yang
  dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.                              
6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan

  pekerjaan menjadi tangung-jawab Penyedia Jasa Konstruksi.            
7. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia Jasa Konstruksi harus menjaga keamanan
  bahan/material, barang milik Proyek, Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan

  Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang
  dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan

  bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun belum; adalah tanggung
  jawab Penyedia Jasa Konstruksi dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan
  tambah.                                                              

8. Apabila terjadi kebakaran, Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas akibatnya,
  baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.              
9. Apabila pekerjaan telah selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus segera mengangkut

  bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi
  keluar lokasi pekerjaan Segala pembiayaannya menjadi tanggungan Penyedia Jasa

  Konstruksi.