Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Habis Pakai Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Negara Mahkamah Konstitusi Ri Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

    PENGADAAN  DAN PENGELOLAAN  BARANG  HABIS PAKAI PEMELIHARAAN            
    GEDUNG  KANTOR  DAN BANGUNAN  NEGARA MAHKAMAH   KONSTITUSI RI           

                        TAHUN ANGGARAN   2024                               

 A. LINGKUP PEKERJAAN                                                       
   Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Habis Pakai Pemeliharaan
   Gedung Kantor dan Bangunan Negara Mahkamah Konstitusi RI T.A. 2024 adalah sebagai

   berikut                                                                  
1. Pengadaan dan penyediaan barang habis pakai dalam rangka pemeliharaan gedung kantor

   dan bangunan negara berupa bahan chemical kebersihan, suku cadang mekanikal-elektrikal
   gedung, dan material sipil bangunan area Gedung Mahkamah Konstitusi, Perumahan

   Pegawai Mahkamah Konstitusi Bekasi, Kediaman Hakim Konstitusi dan Gedung Pusdik
   Mahkamah Konstitusi Cisarua Bogor.                                       

2. Pengelolaan limbah umum area Gedung Mahkamah Konstitusi, Perumahan Pegawai
   Mahkamah Konstitusi Bekasi dan Gedung Pusdik Mahkamah Konstitusi Cisarua Bogor.

3. Penatausahaan dan pengadministrasiaan penggunaan barang habis pakai pemeliharaan
   gedung kantor dan bangunan negara.                                       

 B. URAIAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                          
1. Barang Habis Pakai berupa:                                               

a. Bahan Baku Chemical yang Terpakai Habis (Consumable)                     
b. Penggantian Material Sipil Rutin                                         

c. Penggantian Material ME Rutin                                            
2. Penyediaan suku cadang dan barang habis pakai dilakukan secara bertahap sesuai dengan

   kebutuhan rutin setiap bulan berdasarkan tingkat penggunaan.             
3. Suku cadang dan barang habis pakai yang akan diganti haruslah orisinil sesuai dengan merk

   dan spesifikasi dari pabrik pembuatnya. Pihak pelaksana pekerjaan harus mendapat
   persetujuan terlebih dulu dari Pemberi Tugas atas suku cadang yang diajukan.

4. Pelaksana wajib melampirkan surat pernyataan keaslian barang dan suku cadang yang
   disediakan.                                                              

5. Sebelum melakukan pengadaan/pembelian, spesifikasi kualitas dan kuantitas barang habis
   pakai harus dikoordinasikan dengan petugas yang ditunjuk oleh MKRI.      
6. Penyimpanan barang habis pakai yang akan digunakan, dilakukan ditempat yang telah
   ditentukan oleh MKRI.                                                    
7. Pendistribusiaan barang habis pakai ke lokasi penggunaan yang berada di luar Gedung

   MK Pusat (Jakarta) dilakukan atas koordinasi petugas yang ditunjuk oleh MKRI.
8. Kebutuhan barang habis pakai yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan, pelaksana

   pekerjaan wajib melakukan pengadaan seketika dengan menggunakan kas kecil.
9. Penggunaan barang habis pakai yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan wajib
   dilakukan pengendalian menggunakan Kartu Kendali yang disetujui oleh petugas yang telah

   ditunjuk oleh MK.                                                        
10. Pertanggungjawaban barang habis pakai wajib melampirkan bukti penggunaan sebagai

   kelengkapan dokumen penagihan.                                           
11. Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi seluruh kegiatan

   pembuangan sampah secara rutin berupa sampah rumah tangga (sampah rutin) dan
   sampah non rumah tangga (sampah daun ranting pohon, besi tua, kayu dll) area Gedung

   Mahkamah Konstitusi, Perumahan Pegawai Mahkamah Konstitusi Bekasi dan Gedung Pusdik
   Mahkamah Konstitusi Cisarua Bogor. Termasuk biaya operasional lainnya yang timbul dalam

   pelaksanaan pekerjaan pengelolaan sampah.                                
12. Untuk kebutuhan penawaran tender, volume pekerjaan mengikuti daftar yang ada di

   Rencana Anggaran Biaya/BQ. Volume pekerjaan yang dibayar sesuai dengan realisasi
   penggunaan di lapangan. Harga satuan yang ditawarkan bersifat mengikat selama masa kontrak
   pekerjaan.                                                               

13. Biaya Pengelolaan Barang Habis Pakai adalah biaya penatausahaan, pelaporan (pencetakan
   laporan), pembelian, dan pendistribusian barang ke lokasi kerja Mahkamah Konstitusi (Gedung

   Pusat, Rumah Dinas Bekasi, dan Pusdik Cisarua) serta biaya operasional lainnya
   pengelolaan barang habis pakai pemeliharaan gedung kantor dan bangunan negara MKRI

   termasuk di dalamnya penempatan personil di Gedung Mahkamah Konstitusi.  

 C. KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN                                           
1. Pelaksana pekerjaan wajib memastikan ketersediaan barang habis pakai sesuai dengan daftar

   BQ dan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemeliharaan gedung kantor dan bangunan
   negara MKRI.                                                             

2. Pengadaan barang dan suku cadang yang bersifat rutin wajib dilaksanakan setelah
   permintaan barang diterima maksimal 1 (satu) hari setelah permintaan barang.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan barang atau suku cadang yang bersifat mendesak,
   penyediaan barang wajib dilaksanakan seketika pada waktu dibutuhkan.     
4. Pelaksana pekerjaan wajib menyiapkan personil pengelolaan barang habis pakai yang
   sudah berpengalaman di bidang Manajemen Building bagi pelaksanaan pengadaan barang

   habis pakai di Gedung Mahkamah Konstitusi minimal sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian
   sebagai berikut:                                                         

a. 1 (satu) orang supervisor (pengendali teknis) untuk pengelolaan pekerjaan penyediaan barang
   habis pakai                                                              
b. 1 (satu) orang pelaksana yang bertugas melakukan pembelian atau pengadaan barang sesuai

   dengan permintaan dan kebutuhan rutin MK.                                
c. 1 (satu) orang pelaksana yang bertugas melakukan penatausahaan dan pelaporan

   pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan barang habis pakai pemeliharaan gedung kantor
   dan bangunan negara MKRI.                                                

5. Penugasan Personil untuk melakukan pengelolaan barang habis pakai di lingkungan
   Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:                                     

a. Tenaga supervisor wajib melakukan monitoring operasional pengelolaan barang habis pakai
   serta dapat dikoordinasikan setiap saat oleh Mahkamah Konstitusi dan wajib hadir minimal 2

   hari dalam sepekan di Gedung Mahkamah Konstitusi.                        
b. Tenaga pelaksana wajib hadir dan bekerja melakukan pengelolaan barang habis pakai

   digedung pusat MK pada hari dan jam kerja mengikuti jam operasional kantor MK.
c. Apabila diperlukan kehadiran di luar hari kerja, tenaga personil pengelolaan barang habis

   pakai (Supervisor dan Pelaksana) wajib hadir sesuai dengan kebutuhan MK. 
6. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan uang muka kerja (kas kecil) sebesar 25% dari biaya
   rutin bulanan atau nilai termin pembayaran untuk menunjang operasional pengadaan bahan

   dan material pemeliharaan gedung kantor dan bangunan negara MKRI. Uang muka kerja
   dimaksud harus disediakan dan dikelola langsung oleh petugas yang ditempatkan di

   Mahkamah Konstitusi serta dapat digunakan setiap saat apabila dibutuhkan.
7. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan penataan dan pengadministrasian penggunaan barang

   habis pakai pemeliharaan gedung kantor dan bangunan negara dan melakukan laporan secara
   berkala setiap bulan.