Pemetaan Dan Proses Penyelesaian Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kawasan Hutan

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                              
 PEMETAAN   DAN PROSES PENYELESAIAN  INFRASTRUKTUR   JALAN  DAN           
  JEMBATAN   DALAM KAWASAN   HUTAN  KABUPATEN  MUSI BANYUASIN             
                                                                          
                                                                          
     Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi   
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam  
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan   
hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh      
                                                                          
pemerintah untuk  dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.        
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan   
kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan      
strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk kegiatan pembangunan jalan 
                                                                          
umum  dan jalan tol.                                                      
                                                                          
     Mempedomani  amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang         
Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun      
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Kebijakan Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelesaian Penggunaan Kawasan    
                                                                          
Hutan untuk Pembangunan Jalan Umum dan Sarana Prasarana Umum lainnya      
di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dibangun oleh      
pemerintah daerah, serta Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera     
Selatan Nomor: 522.503/1109-II/Hut terkait penyelesaiaan penggunaan       
                                                                          
kawasan hutan untuk pembangunan jalan umum dan sarana prasarana umum      
lainnya yang dibangun oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan penggunaan 
kawasan  hutan, maka  pemerintah daerah diminta untuk mengajukan          
permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian        
                                                                          
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian penggunaan       
kawasan hutan untuk pembangunan jalan umum dan sarana prasarana umum      
lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi        
Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan       
                                                                          
pemetaan dan proses penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan dalam   
kawasan hutan pada Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.                      
                                                                          
     .