Fisik Lanjutan Bangunan Aula Dpmd

URAIAN PEKERJAAN                                

PEKERJAAN       : Fisik Lanjutan Bangunan Aula DPMD                     
LOKASI          : Kec.Murung                                            
TAHUN ANGGARAN  : 2023                                                  

 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Utama terdiri dari :                        
 A  PEKERJAAN PENDAHULUAN                                               

 B  PEKERJAAN PEMBONGKARAN                                              

 C  LANJUTAN PEKERJAAN BETON                                            

 D  LANJUTAN PEKERJAAN LANTAI & DINDING                                 

 E  PEKERJAAN ATAP & PLAFOND                                            

 F  PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                         

 G  PEKERJAAN INSTALSI LISTRIK                                          
 H  PEKERJAAN CATTAN DAN PANGGUNG                                       

 2. Penyedia konstruksi wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat
   pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang
   dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.           

 3. Penyedia jasa konstruksi harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai
   dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang -orang yang tidak
   tepat atau tidak terampil untuk jenis -jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penyedia jasa
   konstruksi harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja /karyawannya.

 4. Penyedia jasa konstruksi harus menyediakan alat -alat kerja dan perlengkapan seperti yang tertera di
     spesifikasi teknis dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan
     perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.                         

 5. Penyedia jasa konstruksi wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan
   menggunakan kemampuan terbaiknya. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab penuh atas seluruh
   cara pelaksanaan, metode, teknik, urut -urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan
   yang tercantum dalam Kontrak.                                        

 6. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Penyedia jasa konstruksi sebelum suatu komponen
   konstruksi dilaksanakan.                                             

 7. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana
   sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan .           
 8. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Penyedia jasa konstruksi Pelaksana sudah harus
   menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :          

    - Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya

    - Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar -gambar perubahan

 9. Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Penyedia jasa konstruksi, bila :

   -  Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami
      kerusakan atau dijumpai kekurang sempurnaan pelaksanaan           

   -  Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang
      mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya)

10. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan -bahan sisa-sisa pelaksanaan
   termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan
   dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya .                        

                                           Disetujui                    
                                   PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             
                                           ( PPK )                      
                             DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     
                                      Kabupaten Murung Raya             

                                       FRIADI IRAWAN,SH                 
                                     NIP. 19841017 200804 1 001