Inventarisasi Hpl Pengukuran Dan Pemasangan Tanda Batas Patok Hpl Di Mentawir/Semoi III Dan Kerang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                            

     INVENTARISASI  HAK PENGELOLAAN (HPL) TRANSMIGRASI DAN               
     PEMASANGAN  PATOK BATAS HPL PROVINSI KALIMANTAN  TIMUR              

                           TAHUN 2025                                    
Kementerian Negara/   : Kementerian Transmigrasi                         
Lembaga                                                                  

Unit Eselon I/II      : Direktorat Jenderal Pembangunan  dan             

                        Pengembangan   Kawasan   Transmigrasi/           
                        Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan        
                        Transmigrasi                                     

Program               : Transmigrasi                                     

Sasaran Program       : Perencanaan  dan  Penyiapan  Kawasan             
                        Transmigrasi                                     

Indikator Kinerja Program : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan     
                        Kawasan Transmigrasi                             

Kegiatan              : Inventarisasi Hak  Pengelolaan (HPL)             
                        Transmigrasi dan Pemasangan Patok Batas          

                        HPL Provinsi Kalimantan Timur                    
Sasaran Kegiatan      : Tersedianya data dan  peta sisa Hak              

                        Pengelolaan (HPL) Transmigrasi di Provinsi       
                        Kalimantan Timur                                 

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah dokumen data dan peta sisa Hak       
                        Pengelolaan (HPL) Transmigrasi di Provinsi       
                        Kalimantan Timur                                 

Klasifikasi Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerinta Daerah   

Rincian Output        : Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi           

A. LATAR BELAKANG                                                        

   1. Dasar Hukum                                                        
       a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009, tentang  

          Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, tentang      
          Ketransmigrasian;                                              

       b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang
          Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

          Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
          Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
          15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;                        
       c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang
          Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
          Tanah;                                                         

       d. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi

          dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi;                       
       e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

          Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
          Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;                  

       f. Kesepakatan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
          Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor SKB.271/MEN/XII/2008, 10-

          SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas
          Tanah Transmigran;                                             

       g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal   
          Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025.  

   2. Gambaran Umum                                                      
        Sisa pemanfaatan HPL Transmigrasi sangat diperlukan, agar penanganan

   persoalan mengenai tanah HPL Transmigrasi dapat terselesaikan dengan tepat dan
   cepat. Adapun langkah penyelesaian yang dapat dilakukan diantaranya melalui
   membangun  kerjasama, menyamakan persepsi, melaksanakan inventarisasi,

   identifikasi, klarifikasi, dan validasi data tekstual maupun data spasial tanah HPL
   Transmigrasi bersama lintas sektor terkait guna mengetahui pemanfaatan dan

   sisa pemanfaatan tanah HPL Transmigrasi yang aktual dan akurat.       

B. TUJUAN                                                                

        Tujuan diselenggarakannya Kegiatan Inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL)
   Transmigrasi dan Pemasangan Patok Batas HPL Transmigrasi adalah untuk 
   mengetahui sisa pemanfaatan HPL Transmigrasi pada HPL di Provinsi Kalimantan

   Timur.                                                                

C. SASARAN                                                               
        Tersedianya dokumen laporan Inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL)  

   Transmigrasi dan Pemasangan Patok Batas HPL Transmigrasi di Provinsi Kalimantan
   Timur.                                                                
D. PENERIMA MANFAAT                                                      

    1. Unit Kerja Teknis di lingkungan Kementerian Transmigrasi;         

    2. Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Ketransmigrasian; dan
    3. Kementerian/Lembaga/Dinas lain yang ikut terlibat dalam kegiatan  
                                                          .              

 E. PELAKSANA KEGIATAN                                                   

        Kegiatan Inventarisasi HPL Transmigrasi dan Pemasangan Patok batas HPL

   Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan
   Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan oleh Konsultan
   Perencana atau pihak ketiga                                           

F. METODE PELAKSANAAN                                                    

    1. Metode  Pelaksanaan                                               

         Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual dalam
    bentuk rapat koordinasi yang melibatkan narasumber yang memiliki kapabilitas

    dan kompetensi yang sesuai kebutuhan pekerjaan ini, analisa spasial dengan

    menggunakan SIG, kegiatan survey lapangan, pembuatan peta hasil inventarisasi
    lapangan, serta pembuatan laporan.                                   

    2. Tahapan  Pelaksanaan                                              

         Tahapan kegiatan Inventarisasi Data Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi ini
    meliputi:                                                            

     a. Persiapan :                                                      
     b. Pelaksanaan :                                                    
     c. Pelaporan                                                        

 G.  LOKASI  KEGIATAN                                                    

          Daftar Nama Lokasi Inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi

     dan Pemasangan Patok Batas HPL di Provinsi Kalimantan Timur. Terlampir

 H.  KURUN  WAKTU  PENCAPAIAN   KELUARAN                                 

          Pelaksanaan kegiatan Lokasi Inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL)

     Transmigrasi dan Pemasangan Patok Batas HPL Provinsi Kalimantan Timur
     mulai dari persiapan, penyelenggaraan kegiatan sampai dengan penyusunan
     laporan dialokasikan waktu selama 4 (empat) bulan, melalui kontraktual .