Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Dan Kawasan Konservasi Provinsi: Speedboat Pengawas (Dak Kelautan)

PEMERINTAH     PROVINSI   NUSA   TENGGARA     TIMUR         

                    DINAS   KELAUTAN      DAN   PERIKANAN                  
                  Jl. Basuki Rahmat No. 1 Naikolan. Telp. (0380) 890119 Fax (0380) 890143;
                       email : [email protected], [email protected].
                                K U P A N G                                

                     URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                           
                         PENGADAAN    BARANG                               

   PENGGUNA   ANGGARAN     : KEPALA  DINAS                                 

   SATKER/SKPD             : DINAS   KELAUTAN    DAN   PERIKANAN           

                             PROV.  NTT                                    

   NAMA  PPK               : MUHAMMAD    SALEH  GORO,  S.Pi, M.Pi          

   NAMA  PEKERJAAN         : BELANJA    MODAL    ALAT   ANGKUTAN           
                             APUNG       BERMOTOR         LAINNYA:         
                             PENGADAAN          SARANA        DAN          

                             PRASARANA       PENGAWASAN       DAN          
                             KAWASAN      KONSERVASI     PROVINSI:         
                             SPEEDBOAT        PENGAWAS        (DAK         
                             KELAUTAN)                                     

                        TAHUN   ANGGARAN   2023                            
                     URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                           
                         PENGADAAN    BARANG                               

   PEKERJAAN    : BELANJA     MODAL     ALAT    ANGKUTAN      APUNG        
                  BERMOTOR     LAINNYA:   PENGADAAN    SARANA    DAN       

                  PRASARANA       PENGAWASAN        DAN     KAWASAN        
                  KONSERVASI    PROVINSI:   SPEEDBOAT     PENGAWAS         
                  (DAK KELAUTAN)                                           

   I. LATAR BELAKANG                                                       

        Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah laut sebesar 191.484 km2
   dengan potensi lestari ikan yang sangat besar sekitar 388.000 ton/tahun dengan jumlah

   tangkapan yang diperbolehkan sebesar 292.800 ton/tahun dan jumlah nelayan sebesar
   100.141 orang yang tersebar di 22 kab/kota se-NTT tergolong rawan dengan pemanfaatan

   sumberdaya ikan yang bersifat melanggar atau tidak sesuai dengan perundang-undangan
   yang berlaku sehingga potensi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara terus

   menerus tetapi karena banyaknya pelanggaran di laut menyebabkan potensi yang

   tersedia semakin berkurang.                                             
        Masyarakat nelayan di Provinsi NTT sebagian besar memiliki kemampuan modal

   yang sangat terbatas dalam kepemilikan kapal dan alat tangkap, sehingga pemanfaatan
   potensi sumberdaya ikan yang ada banyak terjadi pelanggaran seperti : kapal tidak

   memiliki ijin, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan

   ikan yang menggunakan bom atau racun.                                   
        Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenangan pengawasan Sumber

   Daya Kelautan dan Perikanan telah dialihkan ke Provinsi sehingga untuk mengawasai
   lautan yang begitu luas diperlukan sarana pengawasan yang memadai disamping

   sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat pesisir untuk mencegah timbulnya

   pemanfataan sumberdaya perikanan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan
   yang berlaku;                                                           

        Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka perlu diupayakan pengadaan
   kapal pengawas SDKP untuk mengurangi tingkat pelanggaran di laut dengan harapan laut

   dapat lestari, pulih dan berkesinambungan serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi

   dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.                 
        Salah satu sarana pengawasan yang perlu mempertimbangkan beberapa aspek

   sebagaimana tersebut diatas adalah Pembangunan kapal Pengawas untuk mengawasi
   perairan laut NTT dan digunakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan yakni
   sebagai sarana pengawasan, sumberdaya ikan, kesyahbandaran, serta penyajian data

   perikanan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan

   kapal pengawas SDKP diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan terencana
   dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ketersediaan bahan

   material, suku cadang, keterampilan nahkoda dan sumberdaya manusia, kondisi geografis
   dan potensi daerah, serta dukungan prasarana dari sektor terkait lainnya.

        Dengan mempertimbangkan beberapa aspek di atas, akan diperoleh Kapal /

   Speedboat Pengawasan dibawah kewenangan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
   Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua yang Baik, dapat

   beroperasi memantau sekaligus mengawasi Perairan 0 – 12 Mil dan semua pelaku usaha
   perikanan, pelaku usaha pariwisata dan Hasil Perikanan yang diantarpulaukan keluar dari

   perairan yang ada. Pembangunan Kapal / Sepeedboat Pengawas untuk mengawasi

   perairan laut NTT dan digunakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan yakni
   sebagai sarana Pemantau serta pengawasan Kawasan Konservasi, sumberdaya ikan,

   kesyahbandaran, serta penyajian data perikanan yang akurat, transparan dan dapat
   dipertanggungjawabkan.                                                  

 II. MAKSUD   DAN TUJUAN                                                   

    a. Maksud Pengadaan                                                    

       Terlaksananya Pemilihan Penyedia (pihak ketiga) selaku mitra pemerintahan dalam
       pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya:

       Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi:

       Speedboat Pengawas sebanyak 1 unit.                                 

    b. Tujuan Pengadaan                                                    
       Tersediannya Speedboat Pengawas dibawah kewenangan Cabang Dinas Kelautan

       dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu

       Raijua sebanyak 1 unit yang berkualitas, dengan bahan-bahan fiberglass khusus
       untuk marine dan dapat menjangkau perairan laut khususnya wilayah 0 – 12 Mil di

       WPP 573 dan 713 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua
       Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendukung penyediaan data, informasi

       pengawasan keseuaian zonasi pemanfaatan ruang laut dan aktifitas di Perairan

       tersebut yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  
 III. TARGET/SASARAN                                                       
     Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini :               

     1. Penyedia Pengadaan Speedboat Pengawas dibawah kewenangan Cabang Dinas

        Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan
        Sabu Raijua yang Kompeten Dibidang Pembuatan Kapal pengawasan.     

     2. Terlayaninya kebutuhan Speedboat Pengawas untuk pengawasan, pemantau dan
        monitoring Perairan 0 – 12 Mil dibawah kewenangan Cabang Dinas Kelautan dan

        Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

        sebanyak 1 (satu) unit.                                            
     3. Optimalnya pelayanan pemerintahan melalui Cabang Dinas Kelautan dan

        Perikanan dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan monitoring Perairan
        0 – 12 Mil dibawah kewenangan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah

        Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua.          

IV.  NAMA  ORGANISASI   PENGADAAN    BARANG  / JASA                        

     1. K/L/D/I   : Pemerintah Provinsi NTT                                
     2. Satker/SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT            

     3. Nama PPK  : Muhammad Saleh Goro, S.Pi, M.Pi.                       

 V.  SUMBER   DANA  DAN  PERKIRAAN  BIAYA                                  

     1. Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Belanja Modal Alat

        Angkutan Apung Bermotor Lainnya: Pengadaan Sarana Dan Prasarana    

        Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi: Speedboat Pengawas ini 
        bersumber dari DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun

        Anggaran 2023.                                                     
     2. Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.483.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan

        Puluh Tiga Juta Rupiah).                                           

     3. Total perkiraan pagu biaya yang diperlukan / HPS sebesar Rp. 1.482.849.000,-
        (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh

        Sembilan Ribu Rupiah).                                             
VI.  JENIS KONTRAK   DAN  CARA  PEMBAYARAN                                 
     a. Jenis Kontrak adalah Harga Satuan.                                 

     b. Cara Pembayaran adalah Termin.                                     

VII. RUANG   LINGKUP, LOKASI  PEKERJAAN,  FASILITAS  PENUNJANG             

      1. Ruang lingkup :                                                   

        Melakukan proses pembangunan Speedboat Kawasan Konservasi yang didahului
        dengan Pekerjaan Persiapan dilanjutkan dengan Pekerjaan desain, Pekerjaan

        Pembuatan Cetakan, Pekerjaan Pencetakan hasil Laminasi, Pekerjaan  
        Penggambungan Komponen  (Assembly), Pekerjaan Interior Dan Exterior,

        Pekerjaan Instalasi Sistem, Pekerjaan Peluncuran / Launching kapal / speedboad,

        Finsihing, Uji Coba Kapal / Sea trial dan Penyerahan Kapal.        

      2. Lokasi Pekerjaan :                                                
        Di Galangan kapal yang sudah tersertifikasi dan memiliki ijin resmi dari pemerintah

      3. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK :             

        Data dan fasilitas yang dapat disediakan adalah Spesifikasi teknis Speedboat

        Pengawas di Kota Kupang Provinsi NTT, serta membantu kelancaran pelaksanaan
        pekerjaan dan proses pemeriksaan mutu dan kualitas kapal yang dihasilkan di

        laboratorium teknik perkapalan pada Universitas Negeri.            

   VIII. JANGKA WAKTU   PELAKSANAAN   DAN  MASA  PEMELIHARAAN              

         Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 120 hari kalender terhitung sejak

   penandatanganan surat perjanjian (kontrak kerja) atau sampai dengan serah terima I
   (PHO) seluruh paket pekerjaan konstruksi, dengan uraian pekerjaan :     

    1 Pekerjaan Persiapan;                                                 

    2 Pekerjaan pelaksanaan Lapangan;                                      
    3 Konsultasi dan koordinasi dengan pihak Proyek;                       

    4 Pembuatan Laporan:                                                   
      - Laporan Harian                                                     

      - Laporan Mingguan                                                   

      - Laporan Bulanan                                                    
    5 Pembuatan Dokumentasi.                                               
         Masa pemeliharaan untuk pekerjaan ini adalah 12 (dua belas) Bulan terhitung

   sejak serah terima pertama;                                             

 IX.  KELUARAN   / PRODUK  YANG  DIHASILKAN                                

      Keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan ini : terbangunnya 1 (satu) unit Speedboat

      Pengawas untuk pengawasan, pemantau dan monitoring Wilayah Perairan 0 – 12 Mil
      yang berada dibawah pengelolaan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah

      Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua yang dilengkapi

      dengan mesin dan peralatan pengawasan, monitoring dan pemantauan serta
      kelengkapan lainnya sesuai standar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

 X.  PENUTUP                                                               

         Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Penyedia Pengadaan
   Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya: Pengadaan Sarana Dan

   Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi: Speedboat Pengawas
   hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima. Berdasarkan data-data

   tersebut Penyedia harus segera menyusun Dokumen Penawaran administrasi teknis dan

   biaya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan (Tender).
   Hal-hal yang belum dijelaskan /disebutkan dalam KAK ini, bilamana dianggap perlu akan

   dijelaskan pada saat pengambilan Dokumen Pengadaan.                     

                                           Kalabahi, 15 Juni 2023          

                                      PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN,           

                                    MUHAMMAD   SALEH GORO, S.Pi, M.Pi      
                                        NIP. 19710330 200312 1 001