Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Standard Pelayanan Minimum (Spm) Pelayanan Trans Padang

BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA STUDI         
     PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK (SUB JASA KONSULTANSI            

 PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM SPM PELAYANAN TRANS           
                         PADANG)                                    

a. Lingkup Pengawasan SPM Pelayanan Trans Padang yang dilakukan oleh konsultan
   adalah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2020 Tentang
   Standar Pelayanan Minimal Layanan Umum Trans Padang beserta perubahannya

   Peraturan Wali Kota Padang Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
   Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal
   Layanan Umum Trans Padang dan Perjanjian Antara Pemerintah Kota Padang

   dengan Perumda Padang Sejahtera mandiri tentang Naskah Perjanjian Subsidi
   Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang.              

b. Melakukan pengumpulan data melalui survey lapangan secara langsung untuk
   memperoleh data perfoma layanan angkutan massal Trans Padang yang
   diselenggarakan oleh Perumda Padang Sejatehra Mandiri. Survey yang dilakukan

   antara lain survey statis dan survey dinamis terkait Layanan Angkutan Massal
   Trans Padang.                                                    

c. Mempresentasikan metode survey, format questioner, jadwal dan surat tugas
   survey kepada PPK sebelum melakukan survey.                      

d. Melakukan kompilasi data hasil survey, baik dalam bentuk bahan lunak (softcopy)
   maupun bahan padat (hardcopy): hasil kompilasi tersebut menjadi data pokok
   bagi tim verifikasi Subsidi Trans Padang dalam melakukan proses verifikasi

   pencairan subsidi Trans Padang.                                  
e. Melakukan analisis hasil survey untuk menjadi bahan masukan awal bagi tim

   verifikasi subsidi Trans Padang.                                 
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal

   (SPM) Pelayanan Trans Padang Tahun 2024.                         
g. Fasilitas Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK antar lain
   PPK/PPTK akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai

   pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi, yang
   akan ditunjuk kemudian dan apabila diperlukan.                   

h. Setelah ditetapkannya pemenang hasil seleksi lelang oleh BPBJ Kota Padang.
   Penyedia jasa konsultansi wajib memaparkan teknis program kerjanya sebelum
   penandatanganan kontrak kepada pemberi kerja dan menjelaskan terkait personil

   tenaga ahli, personil tenaga pendukung, kelengkapan survey, jadwal/ roster
   surveyor, dan hal tekait lainnya. PPK berhak untuk menolak penandatanganan
   kontrak apabila hasil pemaparannya tidak dapat meyakinkan pemberi kerja.