Pengendalian Banjir Di Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar)

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 8318041

Date: 27 August 2024

Year: 2024

KLPD: Provinsi Papua

Work Unit: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Procurement Type: Pekerjaan Konstruksi

Method: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Contract Type: Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 5,567,642,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 5,567,607,000

Winner (Pemenang): CV Putra Adiwipi

NPWP: 955107479952000

RUP Code: 51372144

Work Location: Kabupaten Kepulauan Yapen - Kepulauan Yapen (Kab.)

Participants: 39

Applicants

			Reason
CV Putra Adiwipi	0955107479952000	Rp 5,030,188,118	-
CV Gleniv Papua	0025*520	Rp 4,497,370,350	1. Tidak memenuhi jumlah peralatan minimal yang disyaratkan, karena: a. Tidak menyampaikan daftar peralatan b. Tanggal surat perjanjian sewa alat mendahului waktu pengumuman paket yang ditenderkan serta tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Tidak memenuhi jumlah tahun pengalaman personil karena: a. Tidak menyampaikan daftar personil b. Tidak menyampaikan riwayat pengalaman kerja personil dan/atau referensi dari pemilik pekerjaan sesuai yang disyaratkan
Ansus Bersaudara	0905180717952000	Rp 4,396,562,614	Tidak memenuhi jumlah peralatan minimal yang disyaratkan, karena pemberi sewa peralatan excavator standar a/n. GILMAN C. F. TUKAN dengan bukti kuitansi pembelian dari PT. IRWAN SEJAHTERA bertanggal 10 September 2022, sedangakan surat pelepasan hak kepemilikan dari PT. IRWAN SEJAHTERA kepada GILMAN C. F. TUKAN ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2022 dan surat pernyataan penguasaan alat ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2022 tidak sah karena mendahului waktu pembelian alat excavator.
CV Orion	0018724591956000	Rp 4,454,085,600	Tidak memenuhi jumlah peralatan minimal yang disyaratkan, karena: 1. Surat perjanjian sewa alat excavator long arm (1 unit) antara CV. ORION dengan PT. INOVASI MEGAH SEJAHTERA, bukti invoice a/n. PT. SUMATRA UNGGUL. Tidak ada bukti pembelian alat antara PT. INOVASI MEGAH SEJAHTERA dengan PT. SUMATERA UNGGUL, beserta bukti penguasaan alat dari pemilik peralatan kepada pemberi sewa {IKP 17.2.b.2).c).(3)} 2. Bukti invoice alat excavator (long arm 2 unit dan excavator standar 3 unit) yang diterbitkan oleh PT. TRAKTOR NUSANTARA, tidak sinkron (berbeda) antara tahun nomor invoice, tahun nomor kontrak dan tahun tanda tangan invoice (indikasi rekayasa invoice)
CV Putra Onate	0702232778952000	Rp 4,398,731,567	Tidak memenuhi jumlah peralatan minimal yang disyaratkan, karena tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan peralatan asli berupa STNK dump truck 1 unit yang disewa pada saat klarifikasi teknis peralatan.
CV Lambunik Mandiri	0952*520	-	-
CV Omega	0020124855952000	-	-
CV Mahajan Makmur Abadi Jaya	0481*520	-	-
CV Bina Cipta Papua	0940983539952000	-	-
CV Surya Manna Karya	0939065660952000	-	-
PT Agracio Viryani Ikha	0427*510	-	-
CV Andalan Karya Papua	0754309391952000	-	-
PT Mutiara Berkah Sentosa	0537*170	-	-
CV Akusara Cenderawasih Putra	0755003704952000	-	-
CV Gloria Bintang Timur	0941613465952000	-	-
CV Nelfin Jaya Papua	0906979919952000	-	-
PT Putra Papua Mandiri Sejahtera	0705754059956000	-	-
CV Sparta Engineering	0028130557952000	-	-
CV Tujuhdua Sejahtera Mandiri	0030101117952000	-	-
CV Jason Contractor	0923092878952000	-	-
CV Talenta Papua Indah	0766914295952000	-	-
Ondo Rekah Sadua	0419*520	-	-
CV Atkomai Permai	0089*551	-	-
CV Saireri Persada	0686*540	-	-
CV Putra Yarimbau	0838514206952000	-	-
CV Anna Dohawu Papua	0718963275952000	-	-
CV Cenderawasih Mandiri	0826134546952000	-	-
Sada Creasi Papua	0846522852952000	-	-
CV Agraloka Papua Jaya	0860951326956000	-	-
CV Damosindo Sejahtera	0842790222952000	-	-
Ras Randak Papua	0855029674952000	-	-
CV Chianj	0727089336952000	-	-
PT Nadi Awin Perkasa	0889*520	-	-
CV Kencana Azkatama	0693*520	-	-
CV Kerub Karya Papua	0419922943952000	-	-
PT Iruwinasi	0020962684952000	-	-
CV Tiga Berlian	0030104095952000	-	-
CV Cina Wena	0714*520	-	-
CV Skylander	0824929467952000	-	-

Attachment

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

A.   KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN  PEKERJAAN                              

     1. Spesifikasi ini merupakan ketentuan yang dibaca Bersama-sama berikut
        dengan gambar-gambar kerja dengan menguraikan pekerjaan yang    
        dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh
        peralatan dan material yang dipadukan dalam konstruksi-konstruksi, yang
        diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua personil dan

        tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan peralatan
        yang digunakan serta material-material yang dibutuhkan.         
     2. Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi meliputi beberapa hal
        diantaranya adalah spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi peralatan
        konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi,
        spesifikasi bahan bangunan konstruksi, dan spesifikasi metode   
        konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja.                     

B.   INFORMASI DASAR                                                    
B.1  Dasar Hukum                                                        

     1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan
        di Daerah;                                                      
     2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;         
     3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan
        Lingkungan Hidup;                                               
     4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
     5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

        Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;                 
     6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
        Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
        Konstruksi;                                                     
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
        Dampak Lingkungan Hidup;                                        
     8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan

        Jasa Konstruksi;                                                
     9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang
        Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;     
     10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran
        Masyarakat Jasa Konstruksi;                                     
     11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
        Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

        konstruksi                                                      
     12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;            
     13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa
        Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi
        Papua dan Papua Barat;                                          
     14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
        Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
        Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;                            
     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1  

        Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan 
        Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.          
     16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
        12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
        Melalui Penyedia;                                               
     17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46/2021 tentang Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;                       

     18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 pada Satuan Kerja
        Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
        dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.                          

B.2  Latar Belakang                                                     
     Sungai sebagai salah satu sumber air, keberadaannya banyak ditemukan di

     bumi Indonesia. Di Provinsi Papua, fungsi sungai sangat berpengaruh terhadap
     kehidupan sosial masyarakat, karena sungai digunakan untuk berbagai
     kebutuhan sehari-hari.                                             

     Atas dasar inilah maka segala sesuatu yang menyangkut keberadaan dan
     fungsi sungai serta yang ada di dalamnya perlu untuk mendapat perhatian.
     Kawasan Kota Jayapura adalah suatu kawasan yang saat ini merupakan pusat

     pemerintah, perdagangan, perekonomian dan permukiman penduduk,     
     sehingga tingkat aktifitas masyarakat di Kawasan ini sangat tinggi.

     Namun, sesungguhnya Kawasan ini sebelumnya adalah daerah pertanian dan
     cekungan alam yang merupakan tampungan air limpasan hujan. Tingkat 
     pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak diiringi dengan
     pengembangan wilayah yang baik, maka akan menimbulkan banyak masalah.
     Sedangkan perubahan tata guna lahan yang terjadi untuk memenuhi fasilitas
     penduduk, lokasinya diperkirakan lebih rendah dari kontur wilayah sungai.
     Selain itu, kebiasaan penduduk yang membuang sampah ke dalam sungai
     menyebabkan daerah ini menjadi rawan banjir.                       

     Melihat kondisi seperti ini, maka perlu segera dilakukan penanganan yang
     serius untuk menanggulangi terjadinya banjir, mengembalikan fungsi dan

     kapasitas sungai serta mengurangi kerugian yang diakibatkannya maka telah
     dilakukan beberapa kegiatan pembangunan yang arahnya untuk         
     menanggulangi banjir Tersebar di Kawasan Banjir Kabupaten Kepulauan
     Yapen.                                                             

     Menindaklanjuti hal tersebut maka dari Pemerintah Provinsi Papua melalui
     Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan        

     Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan kegiatan
     Pengendalian Banjir di Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar).       
B.3  Maksud dan Tujuan                                                  
     Memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal dari sungai dan        
     sekaligus mengatasi permasalahan banjir di lokasi sekitar Kawasan  

     tersebut.                                                          

B.4  Sasaran                                                            
     Terselenggaranya Pekerjaan Pengendalian Banjir di Kabupaten Kepulauan
     Yapen (Tersebar) yang efektif dan efisien sehingga pembangunan fisik dapat
     terlaksana tepat mutu, waktu dan biaya sebagaimana yang telah ditentukan
     Pengguna Jasa.                                                     

B.5  Lokasi Kegiatan                                                    
     Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen

     Provinsi Papua.                                                    

                 Gambar 1.Peta Lokasi Kegiatan                          

B.6  Ruang Lingkup                                                      

     Ruang lingkup pekerjaan ini merupakan pekerjaan Pengendalian Banjir di
     Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar) dengan lingkup pekerjaan sebagai
     berikut:                                                           
     1. Pekerjaan Persiapan                                             
     2. Pekerjaan Galian                                                
     3. Pekerjaan Bronjong                                              
     4. Pekerjaan Akhir                                                 

B.7  Kriteria, Kinerja Produk (Output Perfomance )                      

     Output dari pekerjaan ini adalah kembalinya performa drainase/sungai.
B.8  Sumber Pendanaan                                                   
     1. Sumber pendanaan untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Dana   

        Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
        (DTI), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
        Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
        Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya
        Air Tahun Angaran 2024, dengan nama paket pekerjaan Pengendalian
        Banjir di Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar) dengan nilai Pagu
        Anggaran sebesar Rp. 5.567.642.000,00,- (Lima Miliar Lima Ratus Enam

        Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).       

     2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pengendalian Banjir
        di Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar) adalah sebesar Rp.      
        5.567.607.000,00,- (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam
        Ratus Tujuh Ribu Rupiah).                                       

B.9  Organisasi Perangkat Daerah                                        

     Paket pekerjaan ini memiliki organisasi sebagai berikut :          
     Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah Dinas
     Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman   
     Provinsi Papua.                                                    

B.10 Data Dasar                                                         

     1. Data dan gambar:                                                
        Dokumen Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir di Kabupaten     
        Kepulauan Yapen (Tersebar);                                     
     2. HPS (Harga Perkiraan Sendiri); serta                            
     3. Data Pendukung lainnya.                                         

B.11 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                 

     Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak
     diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                  

                                         Jayapura, 14 Agustus 2024      

                                        Ditetapkan oleh,                
                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN              

                                  AMOS  WENDA, S.Sos., M.Hum            
                                    Pembina Utama Muda IV/c             
                                   NIP. 19760621 200412 1 001

Tenders also won by CV Putra Adiwipi

		Authority
2 May 2022	Peningkatan Jalan Amsira (3,34 Km) Dak Penugasan	Kab. Sarmi	Rp 14,554,384,000
15 June 2022	Peningkatan Jalan Pertigaan Perusahaan (Bbu) - Karfasia - Muara Maseb (7 Km) Otsus	Kab. Sarmi	Rp 11,000,000,000
14 April 2025	Pembangunan Gedung Rri Jayapura Pasca Gempa	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	Rp 10,493,580,000
1 April 2024	Penanganan Rekonstruksi Ruas Jalan Sp 1 (Aspal Hrs 1,435 Km)	Kab. Sarmi	Rp 9,530,000,000
23 July 2024	Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Sungai Anafre	Provinsi Papua	Rp 9,528,142,000
8 June 2023	Penanganan Jalan Long Segmen Jalan Ebram - Bora Bora (2,00 Km)	Kab. Sarmi	Rp 9,322,923,800
20 August 2025	Peningkatan Jalan Taja Omon	Provinsi Papua	Rp 9,000,000,000
26 May 2025	Konstruksi Fisik Pembangunan/Renovasi Gedung Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen	Kejaksaan Republik Indonesia	Rp 7,407,408,000
6 June 2023	Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor-Bewan ( Otsus Blockgrand )	Kab. Keerom	Rp 7,297,487,000
27 February 2024	Long Segment Jalan Lingkar Kepulauan Ambai	Kab. Kepulauan Yapen	Rp 6,900,936,000