Perencanaan Pembangunan Labkesda

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                            

              Perencanaan Pembangunan Labkesda                    

A. LATAR BELAKANG                                                 

   1. Perencanaan Pembangunan Labkesda yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
     Kabupaten Pasangkayu adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana
     fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu
     meningkatkan pelayanan Kesehatan dan menunjang Peningkatan Pendapatan
     asli Daerah khususnya di Kabupaten Pasangkayu                
   2. Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya
     sehingga mampu memenuhi standar secara optimal fungsi ruang/ 
     bangunannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan ruangan di Labkesda dan
     bisa dijadikan contoh atau teladan di lingkungannya.         
   3. Setiap bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik–
     baiknya sesuai dengan Fungsi bangunan tersebut, sehingga dapat memenuhi
     kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan criteria
     administrasi bagi bangunan tersebut.                         
   4. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Negara dan prasarana
     lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
     menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak
     diterima menurut kaidah, norma serta tatalaku profesional.   

   5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan
     Labkesda perlu disiapkan secara matang sehingga hasil pelaksanaan kegiatan
     tersebut mampu mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang sesuai
     dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.                 
B. MAKSUD DAN TUJUAN                                              

   1. Maksud dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Labkesda
     ini adalah Merencanakan suatu rekayasa teknis dalam jasa Konsultansi
     Perencanaan Pembangunan Labkesda di Kabupaten Pasangkayu.    
   2. Adapun Tujuannya adalah :                                   
     a. Tercapainya Perencanaan Fisik baik dari segi kualitas maupun dari segi
        kuantitas pekerjaan.                                      
     b. Menyiapkan perhitungan Struktur, Rencana Anggaran Biaya dan Analisa
        Kebutuhan Biaya.                                          
     c. Memberikan dukungan teknis perencanaan bangunan, termasuk imformasi
        mengenai kebutuhan ruang yang disesuaikan dengan fungsi dan
        kebutuhan.                                                
   3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang
     memuat masukan, asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
     diperhatikan serta diterapkan kedalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
     Labkesda tersebut.                                           
C. DATA DASAR                                                     

  Data-data primer maupun sekunder yang diperlukan dalam pekerjaan ini antara lain:
   a. Data Pasang Surut Air                                       
   b. Data Hidrologi                                              
   c. Data Geologi, Mekanikal Tanah dan Geoteknik                 
   d. Data Tata Guna Lahan                                        
   e. Data-data lain yang terkait                                 
D. STANDAR TEKNIS                                                 
  1. Standar SNI yang terdapat dalam ”Daftar Standar Bidang Konstruksi Bangunan
    Gedung” yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen
    Pekerjaan Umum;                                               
  2. Standar Perencanaan dan Perancangan bangunan Gedung;         
  3. Ketentuan keandalan bangunan;                                
  4. Ketentuan bangunan Gedung di atas/atau didalam tanah, dan/atau air dan/atau
    prasarana atau sarana umum, dilaksanakan sesuai standar, perencanaan dan
    perancangan serta mempertimbangkan Lokasi penempatan, arsitektur, sarana
    keselamatan, struktur dan sanitasi;                           
  5. Ketentuan desain Prototipe/Purwarupa, ketentuan produk tahan gempa, ketentuan
    desain sesuai dengan kebutuhan kondisi geologis dan geografis, ketersediaan
    bahan bangunan serta kemudahan pelaksanaan konstruksi;        
  6. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan Gedung.

E. STUDI STUDI TERDAHULU                                          
  Pekerjaan ini harus dilakukan dengan mempelajari hasil studi terdahulu yang telah
  dilakukan dan studi-studi yang terkait dengan pekerjaan ini, yang dilakukan oleh berbagai
  Instansi.                                                       

F. REFERENSI HUKUM                                                
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;   
   b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentan Kesehatan;         
   c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang
      Laboratorium Kesehatan;                                     
   d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang
      Standar pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
   e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang
      Persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
      Lingkungan;                                                 
   f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
      Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
      UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                
   h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21
      Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
      Penyedia;                                                   
   i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman
      Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi;            
G. TARGET                                                         
   Target yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan
   Labkesda adalah semakin meningkatnya serta terlaksananya perencanaan yang
   lebih terarah sesuai dengan kebutuhan Labkesda;                
H. SASARAN                                                        
  Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
   1. Terciptanya pedoman atau arahan teknis sebagai acuan yang jelas dalam
     melaksanakan/implementasi jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan
     Labkesda di Kabupaten Pasangkayu;                            
   2. Terselenggaranya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Labkesda sesuai
     dengan standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dapat
     dipertanggungjawabkan khususnya dari segi kualitas.          
I. LINGKUP KEGIATAN, LINGKUP TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN :
  Lingkup Kegiatan                                                
  Lingkup kegiatan pekerjaannya adalah Perencanaan Pembangunan Labkesda yakni
  : Peningkatan Sarana dan Prasarana Labkesda                     

  Lingkup Tugas                                                   

  a. Persiapan Perencanaan Pembangunan Labkesda seperti, mengumpulkan data
    dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah/sondir, curah hujan,
    existing lokasi pekerjaan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK,
    serta data-data lainnya yang berhubungan dengan perencanaan.  
  b. Penyusunan Detail Enginering Design (DED) antara lain :      
    - Uraian hasil identifikasi bahaya dan analisis tingkat resiko K3 berdasarkan
      Permen PU No. 10 Tahun 2021.                                
    - Gambar existing, Site Plan, gambar tampak, gambar Potongan, gambar detail
      dll.                                                        
    - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat/spesifikasi teknis dan spesifikasi
      metode kerja.                                               
    - Rencana angaran biaya/Enginer Estimate (EE) berdasarkan AHSP Permen
      PUPR No. 01 Tahun 2022 beserta biaya SMK3 Konstruksi, serta 
      mencantumkan perhitungan TKDN pada setiap item pekerjaan.   

  c. Penyusunan Program Mutu (PM)                                 
    Dalam hal ini dijelaskan mengenai tujuan pekerjaan, lokasi pekerjaan, survei
    lapangan, rencana kerja dan personil yang akan terlibat, serta daftar simak yang
    akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.       
  d. Laporan Perencanaan                                          
  e. Membantu/Memberikan penjelasan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan fisik
    kepada penyedia konstruksi bersama PPK.                       
  f. Membantu/Memberikan penjelasan pada tahapan pemilihan penyedia saat
    aanwijing/pemberian penjelasan teknis kepada penyedia konstruksi bersama
    pejabat pengadaan/Pokja Pemilihan.                            
 g. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
    perubahan sepanjang lingkup perubahan tersebut sesuai dengan perencanaan
    awal.                                                         
 Pendekatan masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk
 menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi ini :
 a. pengumpulan data sekunder/informasi tentang lokasi pekerjaan baik informasi
   tentang pekerjaan fisik sebelumnya bila ada maupun informasi tentang adanya
   kearifan local, data hidrologi dan hidrolika (data curah hujan minimal 10 tahun
   terakhir, ketinggian muka air banjir yang pernah terjadi baik dari sungai maupun
   laut), peta kerja (peta DAS), data geologi dan mekanika tanah (peta geologi regional
   dan rupa bumi), data sosial ekonomi (data kependudukan dan penggunaan lahan),
   data identifikasi dan inventarisasi kondisi sungai, data tata guna lahan, Rencana
   Tata Ruang Wilayah (RTRW), citra satelit dari quick bird/iqonos dan lain-lain, peta
   rupa bumi, data pasang surut, data statistik, strategi-strategi pengendalian banjir
   yang sudah ada dsb.                                            
 b. Pengenalan kondisi lokasi pekerjaan berupa kondisi lingkungan terhadap faktor-
   faktor yang mempengaruhi perencanaan diantaranya kondisi topografi, daya
   dukung tanah (data sondir) minimal 1 titik, kondisi hidrologi, kondisi cuaca dll. Hal
   ini wajib dilakukan konsultan perencana untuk memastikan metode kerja dan
   penerapan desain dalam penyusunan/pembuatan DED.               
 c. Mengumpulkan, memeriksa dan mengkonfirmasi data sekunder yang ada untuk
   mendukung penerapan desain DED.                                
 d. Pengukuran Pemetaan Situasi.                                  
   Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh data-data koordinat (x,y,z) di
   lapangan, melakukan inventarisasi kondisi fisik eksisting dan permasalaha abrasi di
   lokasi kegiatan. serta penentuan referensi titik pengukuran dan batas lokasi survey.
   Pengukuran topografi ini dilakukan sebagai data eksisting dalam mendukung
   analisis matematis model test.                                 

 e. Survey Hidrometri                                             
   Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data karakteritis panjang sungai,
   tinggi muka air normal, tinggi air banjir, tinggi muka air pengaruh pasang surut
   dan karakteristik aliran yang digunakan sebagai masukan dalam analisis
   hidrodinamika. dalam Simple Design Perencanaan Pembangunan Labkesda
 f. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait di daerah tersebut sehubungan dengan
   program pembangunan sektoral/regional dan perencanaan pengembangan wilayah
   sekitar.                                                       

 Tanggung Jawab Perencanaan.                                      

 a. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan
   yang berlaku dilandasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
   Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
   2020 tentang Cipta Kerja;                                      
 b. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang
   kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya,
   sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria
   desain awal;                                                   
 c. Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat
   dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali
   perencanaan;                                                   

 d. dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak
   bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan
   perundang-undangan yang berlaku;                               
 e. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen
   pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
   mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;  
J. KELUARAN :                                                     
  Keluaran / Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini
  terdiri dari :                                                  
  a. Dokumen Pra Rancangan                                        
    pola, gubahan, dan bentuk yang diwujudkan dalam gambar pra rancangan yaitu :
   -  Uraian Konsep                                               
   -  Peta Topografi                                              
   -  Gambar tata letak                                           
   -  Gambar Potongan memanjang dan melintang;                    
  b. Dokumen Pengembangan Rancangan                               
   -  pengembangan rancangan berupa gambar rencanadan visualisasi desain dua
      dimensi dan desain tiga dimensi;                            
   -  sistem struktur.                                            
  c. Dokumen Rancangan Detail                                     
    - gambar detail.                                              
    - rencana Kerja dan Syarat (RKS).                             
    - rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
      pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate)beserta perhitungan TKDN; dan
    - laporan perencanaan.                                        
  d. Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi         
    - Masukan dokumen persiapan pemilihan jasa konstruksi.        
K. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK :         
  PPK menugaskan Tim Teknis sebagai pendamping pelaksanaan survey lokasi serta
  hal-hal yang lain setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.     
L. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI          
  Peralatan utama disediakan :                                    
   - Peralatan CPT atau Sondir;                                   
   - Total Station                                                
   - GPS Geodetik                                                 
   - Lidar Dron                                                   
   - Laptop                                                       
M. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                               
  a. Konsultan bertugas dan berkewajiban menyediakan tenaga ahli dan pelaksana,
     sarana/prasarana pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup
     tanggung jawab perencana pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan lain

     yang berlaku. Konsultan harus secara pro aktif melaksanakan konsultansi dengan
     Pengguna Jasa agar dicapai hasil yang maksimal.              
  b. Konsultan harus memperhatikan dan melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan

     Kerja (K3) saat melaksanakan survey, penyelidikan, dan pengukuran. Biaya K3
     sudah termasuk dalam harga satuan survey, penyelidikan, dan pengukuran yang
     ada dalam lingkup pekerjaan.                                 
N. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERSONIL                 

   1. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan                          
     Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari) Hari Kalender.
   2. Kebutuhan Personel Minimal                                  
     a. Tenaga Ahli                                               
           Ketua tim 1 (satu) orang disyaratkan serjana strata 1 (S-1) tehknik
            sipil/tehknik arsitektur berpengalaman dalam jasa Konsultansi,
            professional dibidangnya minimal 3 tahun, sebagai ketua tim
            memiliki SKA Ahli Muda Tehnik bangunan Gedung, dalam proses
            perencanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai;      
           Ahli Geotehnik 1 orang, Pendidikan S1 Geologi, berpengalaman
            minimal 2 tahun;                                      
           Ahli Mekanikal 1 orang, Pendidikan S1 Elektro, berpengalaman
            minimal 2 tahun;                                      
           Ahli K3 1 orang Pendidikan S1/D3, Pengalaman minimal 2 tahun.
     b. Tenaga Pendukung                                          
         Juru gambar/drafter/Cad minimal D3 teknik atau D3 Komputer
          berpengalaman 2 tahun dalam Jasa Konsultansi, Profesional di
          bidangnya, memiliki SKT juru gambar/draftman;           
         Surveyor 1(satu) orang minimal SMK teknik mempunyai pengalaman
          minimal 2 tahun;                                        
         Administrator minimal SMK/SMA atau sederajat, mempunyai 
          pengalaman minimal 2 tahun.                             

O. HAL – HAL LAIN                                                 
   1. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini dilakukan di dalam
     wilayah Negara Republik Indonesia serta menggunakan sumber daya Dalam
     Negeri.                                                      
   2. Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
     menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan
     kepada personel proyek/satuan kerja PPK bila ada.            
   3. Pekerjaan ini diperuntukan untuk Kualifikasi Usaha kecil dengan Klasifikasi
     usaha Perencanaan Rekayasa Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik
     Arsitektur                                                   

                              Pasangkayu, 06 Januari 2025         
                              PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN            

                              ABD. RAHIM TAGARU, SE               
                              Nip: 197102042003121008