Penyusunan Peta Dasar Kawasan Perkotaan Ukui

PEMERINTAH        KABUPATEN       PELALAWAN                      
    DINAS   PEKERJAAN     UMUM    DAN  PENATAAN     RUANG               

       JALAN PAMONG PRAJA KAWASAN BHAKTI PRAJA NO. 05 TELP / FAX. ( 0761 ) 7050013
                       PANGKALAN  KERINCI                               

           KERANGKA        ACUAN    KERJA    (KAK)                      

                           KEGIATAN :                                   
  KOORDINASI  DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG  DAERAH           
                        KABUPATEN/KOTA                                  

                         SUB KEGIATAN :                                 
  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA            

                           PEKERJAAN                                    

        PENYUSUNAN  PETA DASAR KAWASAN  PERKOTAAN  UKUI                 

                    BIDANG   TATA   RUANG                               
    DINAS   PEKERJAAN     UMUM    DAN  PENATAAN     RUANG               

                  KABUPATEN     PELALAWAN                               
                        TAHUN    2024                                   
1. LATAR BELAKANG                                                       

   Kawasan perkotaan pada dasarnya akan selalu mengalami perubahan dengan adanya
   pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai
   kegiatan yang ada, perkembangan kawasan perkotaan tidak akan sama antara satu kawasan
   perkotaan dengan kawasan perkotaan lainnya, kawasan yang mempunyai potensi besar
   cenderung berkembang dengan pesat, sementara kawasan perkotaan yang mempunyai potensi
   kurang, perkembangannya akan relatif lambat. Perkembangan dan pertumbuhan pada
   kawasan perkotaan dapat dilihat dari tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah
   perkotaan semakin intensif, tingginya mobilisasi penduduk, yang menyebabkan kebutuhan
   tanah (Iahan) untuk pengembangan fisik semakin meningkat, disisi lain seiring dengan
   proses perkembangan ternyata ketersediaan lahan perkotaan cukup terbatas, sehingga
   diperlukan upaya optimalitas terhadap penggunaaan lahan yang didukung dengan
   perencanaan yang berkelanjutan dan kontinyu serta mampu mengakomodasi segala
   kepentingan perkotaan.                                               

   Dalam RTRW Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 - 2039, Kecamatan Ukui ditetapkan sebagai
   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sebagai kota berstatus Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   maka Kecamatan Ukui berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
   desa. Sesuai dengan fungsinya, maka perkembangan Kecamatan Ukui akan semakin pesat
   dari tahun ke tahun, oleh karena itu dalam rangka menjadikan Kecamatan Ukui yang
   aman, nyaman dan berkelanjutan, perlu penataan ruangnya, sehingga terhindar dari kesan
   kumuh dan sembrawut. Untuk itu akan diperlukan peraturan yang berkaitan penataan ruang
   kota yang lebih detail.                                              
   Sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
   menjadi Undang-Undang, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai
   kewenangan untuk menyusun rencana detail tata ruang didalam wilayahnya. Sesuai ketentuan
   Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
   Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota
   yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut
   merupakan sistem perkotaan yang melayani beberapa kecamatan atau satu wilayah

   kecamatan. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan: (i)
   kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan
   (ii) memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
   Pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah, banyak
   yang tidak berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya
   manusia, serta minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah di
   bidang penataan ruang. Keterbatasan yang dimiliki sangat terasa di dalam proses perencanaan
   penataan ruang baik untuk provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu di dalam proses
   perencanaan perlu dilakukan Penyusunan RDTR dan PZ sampai dengan proses penyelesaian
   legalisasinya.                                                       
   Mengingat untuk mempercepat proses penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota yang
   merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten/ Kota, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan
   Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan melakukan pekerjaan Penyusunan Peta Dasar Kawasan
   Perkotaan Ukui sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kedepannya.
   Pekerjaan ini juga dalam rangka agar rencana detail yang disusun sudah sesuai dengan
   ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor
   11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan

   Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana
   Detail Tata Ruang.                                                   
2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
   Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah penyusunan Penyusunan Peta Dasar Kawasan
   Perkotaan Ukui agar sesuai dengan pedoman dan kaidah penyusunan peta dasar sesuai standar
   teknis Badan Informasi Geospasial (BIG).                             

3. SASARAN                                                              
   Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Peta Dasar Kawasan
   Perkotaan Ukui ini antara lain:                                      
   a. Tersedianya Sumber Data Peta Dasar berupa citra CSRT yang sudah terortorektifikasi;
   b. Tersedianya peta unsur dasar sesuai kaidah penyusunan dari Badan Informasi Geospasial
      (BIG)                                                             

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA  JASA.                                  
   Pengguna Jasa Adalah : Pemerintah Kabupaten Pelalawan Satuan Kerja Dinas
                          Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Tata

                          Ruang                                         
   Alamat               : Komplek Perkantoran Bhakti Praja No. 05, Kec. 
                          Pangkalan Kerinci.                            

5. BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN                                           
   Untuk Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini dianggarkan pagu dana sebesar
   Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). sumber dana melalui pembiayaan
   APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024.                        

6. LOKASI PEKERJAAN                                                     
   Lokasi pekerjaan adalah di Kabupaten Pelalawan yang berada di Kecamatan Ukui

7. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
   Lingkup pekerjaan Penyelesaian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ukui
   adalah :                                                             
   a. Persiapan                                                         

     Mobilisasi dan demobilisasi personil, penyediaan kantor lapangan, peralatan kantor,
     peralatan survei, kendaraan operasional, dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan pada
     tahapan persiapan adalah :                                         
     •  Penyiapan kesiapan personil yang akan dilibatkan                
     •  Citra hasil proses orthorektifikasi Perencanaan & Pengukuran GCP (Ground Control
        Point) dan Independent Control Point (ICP)                      
   b. Digitasi Unsur Peta Dasar                                         
     Unsur peta dasar merupakan jenis informasi yang dapat digunakan sebagai kerangka
     referensi analisis keruangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur peta
     dasar yang harus dikompilasi dari citra hasil orthorektifikasi antara lain:
     •  Perairan (Hidrografi) sebagai representasi wilayah aliran perairan;
     •  Transportasi dan Utilitas sebagai representasi jaringan penghubung aktivitas dan

        mobilitas buatan manusia;                                       
     •  Bangunan (bangunan/persil/batas kapling) dan Fasilitas Umum sebagai representasi
        obyek yang digunakan manusia dalam beraktivitas;                
     •  Penutup Lahan sebagai representasi zonasi obyek rupabumi berdasarkan kriteria
        klasifikasi jenis tutupan lahan; dan                            
     •  Batas Wilayah indikatif sebagai representasi pembagian wilayah administratif secara
        politis.                                                        
   c. Pembentukan Geodatabase                                           
     Semua objek yang dihasilkan pada proses digitasi, harus dikonversi ke dalam format
     geodatabase dan dikelompokkan kedalam tema unsur peta dasar Dimana setiap tema dapat
     berupa titik, garis, atau area.                                    
   d. Validasi dan sinkronisasi                                         
     Kegiatan validasi merupakan kegiatan memasukkan dan mengolah seluruh data yang telah
     didapatkan dari hasil survei lapangan dan toponim ke dalam atribut peta. Proses validasi
     dan sinkronisasi, hasil survei lapangan tersebut digabungkan untuk melengkapi data yang
     dihasilkan dari tahapan digitasi unsur peta dasar.                 
   e. Pendampingan/Asistensi dan Supervisi                              
     Setelah semua peta dilakukan pemeriksaan dan serta dipastikan semua peta dan data-data
     spasial sudah terstruktur secara rapi perlu dilakukan konsultasi ke Badan Informasi
     Geospasial untuk mendapatkan penerbitan surat rekomendasi atas aspek perpetaan. Semua
     proses menuju terbitnya surat rekomendasi BIG perlu tim teknis/Pejabat teknis perlu
     mendapatkan pendampingan.                                          

   f. Layout dan pencetakan                                             
     Layout peta yang disajikan dalam kertas jenis hvs format ukuran A3 dengan skala atau
     tingkat ketelitian minimal 1:5.000 sesuai dengan kaidah kartografi yang dilengkapi dengan
     data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS);
   g. Pelaporan                                                         
     Laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Dasar Kawasan Perkotaan Ukui

8. REFERENSI UMUM                                                       
   Dalam melaksanakan lingkup pekerjaan yang ditetapkan, penyedia jasa harus mematuhi
   Norma, Standar, Pedoman, Prosedur dan Kriteria yang berlaku dengan referensi umum antara
   lain:                                                                
   a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;         
   b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;    
   d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
      Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

      Undang;                                                           
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
      Resiko;                                                           
   g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
      Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan
      Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan
      Rencana Detail Tata Ruang;                                        
   h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
      Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertahanan;                
   i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
      13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan
      Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);                    
   j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
      14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan basis Data dan Penyajian Peta Rencana
      Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata
      Ruang Kabupaten/Kota;                                             

   k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
      15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.  
   l. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata
      Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039.                

9. JANGKA WAKTU  PELAKSANAAN                                            
   Jangka waktu pelaksanan penyusunan rencana teknis selama 5 (lima bulan) atau 150
   (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai
   Kerja (SPMK).                                                        

10. KEBUTUHAN PERSONIL                                                  
   Personil yang dibutuhkan untuk Jasa Konsultasi terdiri dari:         
   1. Tenaga Ahli Profesional                                           
   2. Tenaga Sub Profesional                                            
   3. Tenaga Pendukung                                                  
   Dengan jadwal pelaksanaan seperti tersebut di atas maka jumlah kebutuhan minimum
   personil, dan pengalaman yang dibutuhkan tercantum pada tabel sebagai berikut :

   10.1. Tenaga Ahli Profesional                                        
       Tenaga Ahli Profesional untuk pekerjaan tersebut meliputi :      
       1) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Ketua Team)                
         Adalah seorang Sarjana di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan
         berpengalaman                                                  
         (a) Kualifikasi :                                              
            1) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota adalah Sarjana Strata Satu (S1) Teknik
              Perencanaan Wilayah dan Kota yang mempunyai pengalaman Profesional
              dibidangnya minimum selama 5 (lima) tahun serta telah mempunyai
              sertifikasi SKA Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota.
            2) Memiliki pengalaman sebagai Pemimpin Tim pada layanan konsultansi
              sebelumnya, khususnya di bidang perencanaan               
         (b) Tugas utama dan tanggung jawab:                            
            Ruang lingkup tugas Pemimpin Tim sangat luas. Termasuk di dalamnya adalah
            merancang dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pra survey, survey, analisa
            dan pemodelan, dan perencanaan teknis, serta meliputi seluruh kegiatan di

            lapangan, di laboratorium, dan di studio. Pemimpin Tim bertanggung jawab
            sepenuhnya terhadap seluruh keluaran yang dihasilkan oleh tim yang
            dipimpinnya, yang harus tepat waktu dan tepat mutu.         
            Pemimpin Tim harus menunjukkan kompetensi dan profesionalismenya, untuk
            menjalankan manajemen yang efektif, dengan kontrol kualitas internal dan
            prosedur mutu yang tepat dan optimal. Pemimpin Tim harus memiliki
            kemampuan kepemimpinan (leadership) untuk dapat mengatur, memotivasi, dan
            mengerahkan seluruh anggota timnya agar dapat menghasilkan keluaran yang
            berkualitas.                                                
         Berikut ini adalah sebagian tugas yang harus dilaksanakan oleh Team Leader :
         a. Merencanakan, mengkoordinasi serta mengendalikan semua kegiatan dan
            personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
            dengan baik serta mencapai hasil yang ditetapkan.           
         b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahap pengumpulan
            data, pengolahan, dan penyajian akhir dari hasil keseluruhan pekerjaan.
         c. Bertanggung jawab atas semua layanan jasa konsultansi untuk perencanaan
            teknik sesuai dengan kerangka acuan kerja.                  

         d. Mengkoordinasikan semua komunikasi baik secara lisan maupun tertulis dengan
            pemberi tugas sehubungan dengan aspek teknis yang berkaitan.
         e. Mengasistensikan dan menyiapkan/ menyelesai kan laporan-laporan serta semua
            dokumen sesuai dengan kerangka acuan kerja.                 
         f. Mempersiapkan rencana definitive proyek, mempersiapkan baik perhitungan
            maupun gambar perencanaan, dan lainnya yang diperlukan.     
         g. Mencakup pengumpulan data, analisis dan menyusun rencana yang menyangkut
            didalam perencanaan.                                        

       2) Ahli Pemetaan                                                 
         Ahli Pemetaan adalah Sarjana Strata Satu (S1) S1 Geografi/ Geodesi yang
         mempunyai pengalaman Profesional dibidangnya, selama 3 (tiga) tahun serta telah
         mempunyai sertifikasi SKA Ahli Muda Kewilayahan/ Ahli Muda Perencana Tata
         Ruang Wilayah dan Kota.                                        
         Tugas dan tanggung-jawabnya meliputi :                         
          - Melaksanakan SMK3 dan Lingkungan                            

          - Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata
            Ruang Wilayah dan Kota                                      
          - Melaksanakan pekerjaan persiapan rencana wilayah dan kota   
          - Melaksanakan pekerjaan survey dan pengumpulan data          
          - Menyusun hasil survey dan data pendukung                    
          - Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data            
          - Menyusun analisa desain masterplan rencana wilayah dan kota 
          - Menyusun masterplan rencana wilayah dan kota                

   10.2 Tenaga Sub Profesional                                          
       1. Drafter Cad/ Cam/ Gis                                         
         Drafter Cad/ Cam/ Gis disyaratkan minimal Sekolah Menengah Kejuruan, lulusan
         Sekolah Negeri atau Swasta yang terakreditasi. Berpengalaman dalam pelaksanaan
         pekerjaan di bidang/sub bidang yang sesuai dengan pengalaman minimal 3 (tiga)
         tahun. Tugas utamanya adalah melakukan penggambaran menggunakan program
         gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi.                             
       2. Surveyor                                                      

         Surveyor disyaratkan minimal Sekolah Menengah Kejuruan, lulusan Sekolah Negeri
         atau Swasta yang terakreditasi. Berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di
         bidang/sub bidang yang sesuai dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun. Tugas
         utamanya adalah melakukan pengkuran lapangan.                  

   10.3 Tenaga Pendukung                                                
       1. Administrasi dan Operator Komputer                            
         Administrasi dan operator computer disyaratkan minimal Sekolah Menengah Atas/
         Sederajat, lulusan Sekolah Negeri atau Swasta yang terakreditasi. Berpengalaman
         dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang/sub bidang yang sesuai dengan pengalaman
         minimal 2 (dua) tahun. Tugas utamanya adalah membuat administrasi yang
         berhubungan dengan kegiatan, melakukan pengetikan dan menjalankan aplikasi
         dokumen dan melakukan pengarsipan terhadap data-data kegiatan. 
       2. Pembantu Juru Ukur                                            
         Pembantu Juru Ukur disyaratkan minimal Sekolah Menengah Atas/ Sederajat,
         lulusan Sekolah Negeri atau Swasta yang terakreditasi. Berpengalaman dalam
         pelaksanaan pekerjaan di bidang/sub bidang yang sesuai dengan pengalaman

         minimal 2 (dua) tahun. Tugas utamanya adalah membantu surveyor dalam
         melakukan pengukuran di lapangan.                              
                           Tingkat dan                      Rencana     
                                      Pengalaman Sertifikat             
    No    Uraian    Jumlah   Jurusan                        Penugasan   
                                      Profesional Keahlian Minimal      
                            Pendidikan                      Personil    
   A   TENAGA AHLI PROFESIONAL                                          
     1 Ketua Tim   1 Org  S1   Planologi/ 5 Tahun Ahli Muda  5 Bln      
                          Perencanaan          Perencana Tata           
                          Wilayah Kota         Ruang Wilayah dan        
                                               Kota                     
     2 Ahli Pemetaan 1 Org S1  Geografi/ 3 Tahun Ahli Muda   3 Bln      
                          Geodesi              Kewilayahan/ Ahli        
                                               Muda Perencana           
                                               Tata Ruang               
                                               Wilayah dan Kota         
   B   TENAGA SUB PROFESIONAL                                           
     1 Drafter Cad/ Cam/ 1 Org SMK    3 Tahun  -             5 Bln      
       Gis                                                              
     2 Surveyor    2 Org  SMK         3 Tahun  -             1 Bln      
   B   TENAGA PENDUKUNG                                                 
     1 Administrasi dan 1 Org SMA Sederajat 2 Tahun -        5 Bln      
       Operator                                                         
       Komputer                                                         
     2 Pembantu Juru 2 Org SMK        2 Tahun  -             1 Bln      
       Ukur                                                             
   Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki sertifikat
   Kompetensi Kerja dibuktikan keabsahannya pada saat Penyerahan personel setelah
   penandatanganan Kontrak.                                             
   Konsultan Perencana, diharapkan dapat menguraikan masing-masing tugas dan
   tanggungjawab personil-personil yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan profesi personil
   tersebut serta menyusun jadwal penugasan personel sesuai dengan keluaran/ output pekerjaan
   sesuai dengan rencana penugasan personil yang ditentukan diatas.     

11. KELUARAN                                                            

   Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya peta dasar sesuai
   kaidah penyusunan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan diserahkan kepada pengguna
   jasa dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan serta menjadi dasar dalam
   penyelesaian seluruh lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam KAK ini.

12. PERALATAN PENYEDIA                                                  
   Penyedia jasa menyediakan peralatan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai yang
   terdapat dalam dokumen KAK ini dan dokumen pemilihan antara lain:    
   a. Laptop diharuskan merupakan barang yang baru bukan bekas dengan minimal spesifikasi
     sebagai berikut :                                                  
     1. Prosesor : Intel Core i7/ AMD Ryzen™ 7                          
     2. Ram   : 16 GB                                                   
     3. Harddisk : 1 TB SSD                                             
     4. Layar : 14 Inchi s/d 15,6 Inchi                                 
     5. Vga   : 6 GB                                                    
   b. Printer diharuskan merupakan barang yang baru bukan bekas dengan minimal spesifikasi
     All In One (Print, Scan, Copy, Faxs) dengan ukuran kertas maksimal A3
   c. Peta Citra diharuskan dengan minimal spesifikasi tutupan awal minimal :
     ▪ Resolusi Spasial                                                 
       Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang digunakan memiliki resolusi spasial lebih
       baik dari≤ 0.65 meter                                            
     ▪ Informasi Parameter Orbit                                        
       Harus dilengkapi dengan informasi parameter orbit satelit dan parameter sensor(dapat
       berupa parameter fisik orbit dan parameter fisik sensor atau RPC)
     ▪ Tahun akuisisi data                                              
       Tahun akuisisi citra satelit resolusi tinggi direkomendasikan tidak boleh lebih lama dari
       2 tahun, dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan daerah dan ketersediaan
       data.                                                            

     ▪ Jenis Data                                                       
       Belum dilakukan koreksi geometrik, orthorektifikasi, atau mosaik.
     ▪ Sudut Pengambilan (Incidence Angle)                              
       Sudut pengambilan pada saat akuisisi data adalah sebesar ≤ 20° pada saat kondisi nadir
       (tegak lurus terhadap bumi), dalam hal tidak tersedia data tersebut maka sudut
       pengambilan maksimal adalah sebesar ≤ 30°.                       
     ▪ Tutupan Awan                                                     
       Tutupan Awan direkomendasikan sebesar ≤10 % per scene dan Dalam hal keterbatasan
       data Citra maka tutupan awan boleh sebesar ≤ 10% dari AOI (Area of Interest). Awan
       tidak boleh menutupi objek-objek penting seperti Fasilitas sosial,fasilitas umum,
       perkantoran pemerintah, kawasan industri, dll. Tutupan Awan diluar ketentuan di atas
       maka akan dianalisis lebih lanjut oleh Tim Teknis BIG.           
   Seluruh peralatan yang dibeli untuk pekerjaan ini setelah pekerjaan selesai semua diserahkan
   kepada PPK dan menjadi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

13. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA                                    
   12.1 Kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
        a. syarat kualifikasi administrasi/ legalitas Penyedia;         

        b. syarat kualifikasi teknis Penyedia                           
   12.2 Peserta harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/
        usaha dibidang konstruksi dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan :
        •  Kualifikasi Usaha : Kecil                                    
        •  Klasifikasi  : Perencanaan Penataan Ruang                    
        •  Sub Klasifikasi : Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (PR
                          101)/ Jasa Perencanaan Wilayah (PR 102)/ Jasa 
                          Pengembangan  Wilayah  (AL   002)  Jasa       
                          Pengembangan Perkotaan (AL003) dengan Kode    
                          KBLI 71101 yang masih berlaku                 
14. PENUTUP                                                             
  1) Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen Kerangka Acuan Kerja
     (KAK) ini, tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa seijin pihak Pengguna Jasa;
  2) Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam KAK ini, maka tidak tertutup kemungkinan
     dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.                          

Demikianlah KAK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                  Pangkalan Kerinci, Mei 2024           

                                      Disusun/ Ditetapkan               
                                PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN               
                                           (PPK)                        

                                    IRHAM NISBAR, ST, MT                
                                    NIP.19720924 200012 1 001