Belanja Jasa Tenaga Ahli / Jasa Survey Harga Barang (Ssh)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

I.   Latar Belakang                                                     

Dengan berlakunya penerapan anggaran kinerja, maka setiap dana yang dialokasikan
pemerintah harus memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat. Terkait
dengan hal tersebut, faktor efesiensi dan efektifitas menjadi sangat penting dan telah menjadi
satu norma dan prinsip dalam penyelengaraan anggaran daerah.            

Dalam penyusunan anggaran yang efektif dan efisien dan terkait dengan penentuan Standar
Satuan Harga Barang dalam setiap anggaran belanja daerah maupun anggaran belanja
program/kegiatan pembangunan, maka diperlukan standar harga barang yang akan dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Perangkat Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, dimana diuraikan pada pasal 9 yang diantaranya menyebutkan:
1. Ayat (4), bahwa Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
  standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga             

2. Ayat (7), bahwa standar harga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
  undangan.                                                             

Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dimana diuraikan pada pasal 51 yang diantaranya menyebutkan:
 1. Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar
   belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

   undangan.                                                            
 2. Ayat (5) Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan
   dengan Peraturan Kepala Daerah.                                      

 3. Ayat (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis
   digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan
   Perda tentang APBD.                                                  

Penyusunan SSH tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya
kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan SSH ini
dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.         

II.  Maksud dan Tujuan                                                  
Penyusunan Standar Satuan Harga Barang ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah. Adapun tujuan penyusunan
Standar Satuan Harga Barang adalah untuk keseragaman antar Perangkat Daerah satu dengan
yang lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.