Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor Permanen (Suyud Bin Wahyu) Dan Perkuliahan) Stik Lemdiklat Polri T.A 2025

1                                      
 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     
   SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN                                     

    SPESIFIKASI TEKNIS (SPEKTEK) PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN           
  PERAWATAN  GEDUNG KANTOR DAN PENDIDIKAN STIK LEMDIKLAT POLRI        

URAIAN PENDAHULUAN                                                    

A. Latar Belakang                                                     

   Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor sangat penting karena berfungsi
   sebagai faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan dan operasional
   suatu instansi. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas,
   keselamatan penghuni, dan keberlanjutan fungsi gedung. Berikut adalah beberapa

   latar belakang pentingnya pemeliharaan gedung kantor:              

   1. Menjaga Ketersediaan Fasilitas:                                 

      Gedung kantor yang terawat baik akan memastikan fasilitas seperti listrik, air,
      AC, dan sistem keamanan berfungsi optimal, sehingga mendukung kelancaran
      operasional kantor.                                             

   2. Menjamin Keselamatan Penghuni:                                  

      Pemeliharaan rutin memastikan bahwa struktur bangunan, sistem keamanan,
      dan fasilitas lainnya tetap aman bagi karyawan dan pengunjung, mengurangi
      risiko kecelakaan atau kerusakan.                               

   3. Mengoptimalkan Investasi:                                       

      Pemeliharaan yang tepat waktu dan efektif membantu mencegah kerusakan
      yang lebih besar dan memperpanjang umur pakai gedung, sehingga  
      mengoptimalkan investasi yang telah dilakukan.                  

   4. Menunjang Kinerja dan Pelayanan:                                

      Gedung kantor yang terawat baik menciptakan lingkungan kerja yang nyaman
      dan kondusif, sehingga mendukung kinerja karyawan dan memberikan kesan
      positif kepada pelanggan atau pihak eksternal.                  

   5. Mencegah Biaya Perbaikan yang Lebih Besar:                      

      Pemeliharaan rutin membantu mencegah kerusakan yang lebih parah dan

      biaya perbaikan yang lebih mahal, sehingga menghemat anggaran.  

   6. Mempertahankan Nilai Estetika:                                  

      Pemeliharaan yang baik juga menjaga tampilan fisik gedung agar tetap
      menarik dan profesional, yang dapat berdampak positif pada citra instans
                               2                                      
   Bangunan yang terdapat di STIK Lemdiklat Polri merupakan bangunan negara
   yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga untuk
   mempertahankan kondisi bangunan diperlukan pemeliharaan dan perawatan
   bangunan gedung tersebut.                                          

B. Maksud dan Tujuan                                                  

   1. Spektek ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk bagi Pelaksana 
      Konstruksi yang memuat masukan, azas kriteria, kriteria dan proses yang
      harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari
      tahap pekerjaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan;     
   2. Diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya

      dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Spektek ini.

C. Sasaran                                                            

   Pekerjaan pemeliharaan gedung STIK Lemdiklat Polri meliputi bangunan gedung
   bertingkat dan bangunan gedung tidak bertingkat sebagai berikut:   

   A. Gedung Bertingkat                                               

     1. Gedung Rektorium;                                             
     2. Gedung Soejoed Binwahjoe;                                     

     3. Gedung Perkuliahan/Awaloeddin Djamin;                         
     4. Gedung Kantor Ex. Sespimma;                                   

   B. Gedung Tidak Bertingkat                                         

     1. Tidak ada                                                     

D. Lokasi Kegiatan                                                    

   STIK Lemdiklat Polri                                               
   Jl. Tirtaysa Raya 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan      

E. Sumber Pendanaan                                                   

   Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung STIK Lemdiklat
   Polri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2025 yang tercantum
   dalam RKAKL STIK Lemdiklat Polri T.A. 2025 adalah:                 
   1. Nilai Pagu : Rp. 1.469.983.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh
      sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
   2. Nilai HPS : Rp. 1.469.915.780,- (Satu milyar empat ratus enam puluh

      sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
                               3                                      
F. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                       

   1. Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : PPK Satker STIK Lemdiklat Polri
                                    T.A. 2025.                        

   2. Proyek/Satuan kerja           : STIK Lemdiklat Polri            

G. Standar Teknis                                                     

   Dalam melaksanakan pekerjaan Pelaksana Konstruksi mengikuti harus mengikuti
   undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain :            
   1. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Tata Ruang;          

   2. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Bangunan Gedung Negara;
   3. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Lingkungan Hidup;    
   4. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia;                   

   5. Peraturan Beton Bertulang Indonesia;                            
   6. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja,
      Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;                          
   7. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung   

      Negara;                                                         
   8. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;              
   9. Produk hukum lain terkait.                                      

H. Referensi Hukum                                                    
   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      

   2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
      Konstruksi;                                                     

   4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
      Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
      Konstruksi;                                                     

   6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
      Pemerintah dan perubahannya;                                    

   7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang   
      Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                     
   8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:    
      22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara; 

   9. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
      14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
      Melalui Penyedia;                                               

   10. Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PBI, SNI, SKBI dan SKSNI.

I. Lingkup Pekerjaan                                                  

   Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi secara
   garis besar meliputi:                                              
                               4                                      

   1. Membuat dokumen pelaksanaan konstruksi, meliputi:               
      a. Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings),

        untuk pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk keperluan perawatan dan
        pemeliharaan, seperti pekerjaan instalasi listrik, instalasi air bersih, air
        kotor dan air buangan;                                        
      b. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
        mingguan dan laporan bulanan;                                 

      c. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
        pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang dan berita acara lain yang
        berkaitan dengan pelaksanaan;                                 

      d. Foto dukumentasi yang diambil setiap tahapan kemajuan pelaksanaan;
      e. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu
        Kesehatan dan Keselamatan Kerja.                              

   2. Melaksanakan pemeliharaan pekerjaan konstruksi:                 
      a. merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung

        melalui pemeriksaaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima
        pertama (Provisional Hand Over);                              
      b. dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
        ayat (1), penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki
        segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi;

      c. masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan
        terhitung sejak serah terima pertama (provisional hand over) pekerjaan
        konstruksi;                                                   

      d. masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
        ayat (3) diakhiri dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan
        konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
        pekerjaan konstruksi.                                         

J. Keluaran                                                           

   Tercapainya pekerjaan pemeliharaan gedung STIK Lemdiklat Polri sesuai
   dengan spesifikasi teknis dan volume                               

K. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung STIK Lemdiklat Polri
   adalah                                                             
   210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah
   Mulai Kerja (SPMK).                                                

L. Peralatan                                                          
   Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:      
                               5                                      
        No.          Jenis              Jumlah                        

        1   Mesin potong keramik        2 Unit                        
        2   Mesin bor                   2 Unit                        
        3   Waterpass                   1 unit                        
        4   Scafolding                  40 set                        

        5   Trowel keramik              2 buah                        
        6   Mobil pick up               1 unit                        

M. Personil                                                           

   Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksana Konstruksi memiliki
   kemampuan untuk menyediakan personil manajerial dan teknis sebagai berikut:

   1. Personel Manajerial:                                            
      a. Pelaksana Arsitektur (1 orang), berpendidikan minimal SMA/SMK,
         berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun, memiliki SKT Pelaksana Bangunan
         Gedung/Pekerjaan Gedung (TA-022) dengan melampirkan hasil    

         pemindaian/scan Ijazah, SKT, KTP dan Curiculum Vitae (CV);   
      b. Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi (1 orang),
         berpendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Teknik Arsitektur, pengalaman
         minimal 2 (lima) tahun, minimal memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi
         Muda (603) untuk Ahli K3 Konstruksi atau minimal memiliki Sertifikat

         Pelatihan K3 Konstruksi untuk Petugas Keselamatan Konstruksi, dengan
         melampirkan hasil pemindaian/scan Ijazah, SKA/Sertifikat, NPWP, KTP
         dan Curiculum Vitae (CV);                                    
   2. Personel Teknis:                                                

      a. Tukang Cat Bangunan (1 orang), berpendidikan minimal SMK/STM atau
         sederajat berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki SKT Tukang
         Cat Bangunan (TA-014) dengan melampirkan hasil pemindaian/scan
         Ijazah, SKT, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae (CV);             

      b. Tukang Pasang Keramik (1 orang), berpendidikan minimal SMK/STM atau
         sederajat berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki SKT Tukang
         Pasang Keramik (Lantai dan dinding) (TA-007) dengan melampirkan hasil
         pemindaian/scan Ijazah, SKT, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae (CV);

      c. Tukang Pasang Plafond gypsum (1 orang), berpendidikan minimal
        SMK/STM atau sederajat berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki
        SKT Tukang Pasang Plafond Gypsum level 2, dengan melampirkan hasil
        pemindaian/scan Ijazah, SKT, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae (CV);
      d. Drafter (1 orang), berpendidikan minimal SMK/STM atau sederajat

        berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki SKT Juru Gambar 
        Arsitektur Level 2, dengan melampirkan hasil pemindaian/scan Ijazah,
        SKT, NPWP, KTP dan Curiculum Vitae (CV);                      

      e. Tenaga Administrasi (1 orang), minimal lulusan SMU/SMK, berpengalaman
         minimal 2 (dua) tahun, melampirkan hasil pemindaian/scan Ijazah, NPWP,
         KTP dan Curiculum Vitae (CV).                                

N. Bahan Bangunan/Materiil                                            

   Guna peningkatkan penggunaan produk dalam negeri, maka material yang
                               6                                      
   dipergunakan menggunakan produk dalam negeri, terutama untuk material material
   yang telah memiliki sertifikat TKDN dan/atau SNI, seperti:         

   1. semen                                                           
   2. cat                                                             
   3. aluminium                                                       
   4. kaca                                                            
   5. gypsum                                                          
   6. keramik                                                         
   7. besi                                                            

   8. sanitary                                                        
   9. pipa air                                                        
   10. lampu                                                          

   Penyedia menyampaikan perhitungan TKDN pada saat penawaran.        

O. Spesifikasi Teknis Bahan dan Gambar                                

   Spesifikasi teknis bahan dan gambar sebagaimana terlampir.         

P. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan                                       

   Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Penyedia
   harus memperhatikan arahan dari PPK untuk pelaksanaan pekerjaan.   

Q. Kualifikasi Penyedia                                               

  1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa

     konstruksi.                                                      
  2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta
     disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan KBLI 41016 Konstruksi Gedung
     Pendidikan (BG006).                                              
  3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan.
  4. Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak  
     berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.                 
  5. Menyampaikan SPT Tahunan 2024 dan surat keterangan fiskal.       
  6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar,

     tetap dan jelas serta menyampaikan bukti kepemilikan sendiri atau sewa.
  7. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kualifikasi Konstruksi Gedung
     Pendidikan dan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan
     konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali penyedia yang
     baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.                         
  8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).                             

                                       Jakarta, April 2025            

                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN          

                                 M. EKO WIDDY HARTONO, S.K.M., S..H.  
                                        AKBP NRP. 75111282