Supervisi Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Jawa Timur 3

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

  SUPERVISI   REHABILITASI   DAN  RENOVASI   MADRASAH    PHTC            

                         JAWA   TIMUR  3                                 

                   SATUAN  KERJA PELAKSANAAN                             

                      PRASARANA  STRATEGIS                               
                       PROVINSI JAWA TIMUR                               

                         TAHUN ANGGARAN                                  

                               2025                                      
                       (SINGLE YEARS CONTRACT)                           

                        Uraian Singkat Pekerjaan                         

PEKERJAAN   : SUPERVISI REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC          

              JAWA TIMUR 3                                               
LOKASI      : KOTA BATU, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR

1. PENDAHULUAN                                                           
   a. Latar Belakang                                                     

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Strategis Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
Pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU merupakan
dukungan kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui

Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat. Sasaran dari kegiatan ini berdasarkan kepada
asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.           

   b. Permasalahan                                                       
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki total sebanyak 442
madrasag yang tersebar di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut terdapat banyak
madrasah yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka

dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi kerusakan
tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar. Kondisi permasalahan
diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah
satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi,
dan renovasi sekolah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Agama sesuai dengan

kewenangannya.                                                           
   c. Sasaran                                                            
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana Madrasah yang yang dapat

difungsikan sebagai sarana peningkatan Pendidikan di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten
Lumajang.                                                                

   d. Maksud dan Tujuan                                                  
     a. Maksud                                                           
       Maksud dari penyusunan uraian pekerjaan ini adalah:               

       1). Merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan
          proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan
          tugas pembangunan;                                             
       2). Terselenggaranya proses pembangunan baik secara teknis maupun secara administratif,
          dilapangan diupayakan agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Detail Enginering

          Design (DED) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.          
     b. Tujuan                                                           

        1. Terlaksananya kegiatan pembangunan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria,
          proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam
          pelaksanaan tugas Pembangunan;                                 
        2. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan tanggung jawabnya

          dengan baik untuk yang memenuhi Ruang Lingkup Pekerjaan ini.   

   e. Landasan Hukum                                                     
     Landasan hukum di kegiatan Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jawa Timur 3 ini,
     antara lain:                                                        

     1. Undang Undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;              
     2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);  

     3. PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun
       2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
       Konstruksi;                                                       
     4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

       dan Kesehatan Kerja;                                              
     5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
       28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                            

     6. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;  
     7. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16
       Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;              

     8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
     9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang
       Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;     

     10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
       Gedung Negara;                                                    

     11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2021 Pedoman Sistem
       Manajemen Keselamatan Konstruksi;                                 
     12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang

       Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
       05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;            
     13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang

       Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan
       Jasa Konsultansi Konstruksi;                                      
     14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/20022 tentang Pedoman Analisa Harga

       Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;                           
     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2021 tentang
       Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;                          

     16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09 /PRT/M/2021 tentang
       Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;                 
     17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada
       Bangunan Gedung dan Persilnya;                                    
     18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistim
       Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;           

     19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
       Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Setifikat Laik
       Fungsi Bangunan Gedung;                                           

     20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
       Bangunan Gedung;                                                  
     21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan

       Bangunan Gedung;                                                  
     22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
       Keselamatan Konstruksi;                                           

     23. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2022 tentang
       Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;          
     24. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait lainnya.  

   f. Pendanaan (Sumber Biaya)                                           

       Pagu Anggaran Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jawa Timur 3 ini
   adalah sebesar Rp. 648.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang dibiayai dari
   APBN yang dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Timur
   Tahun Anggaran 2025 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. Rp. 648.000.000,00 (Enam
   Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).                               

       Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak
   mencukupi serta apabila Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disetujui oleh Pejabat yang berwenang
   sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka Proses Pengadaan Barang/ Jasa dibatalkan dan
   Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.Pagu anggaran pekerjaan

   Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 3 sebesar Rp. 648.000.000,00
   (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);                         
       Penggunaan biaya pekerjaan Pembangunan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri PUPR
   Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
       Biaya pelaksanaan pengawasan terdiri atas biaya langsung personal dan Biaya langsung non

   personil. Pembayaran biaya pelaksanaan pengawasan dilakukan yang didasarkan pada prestasi atau
   keluaran yang disyaratkan pada KAK.                                   
       Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
   undangan.                                                             

   g. Nama Organisasi Pengguna Jasa                                      
     Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC
     Provinsi Jawa Timur 3 adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Timur,
     Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. 

   h. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           
     Waktu pelaksanaan direncanakan selama 150 hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah

     Mulai Kerja (SPMK).                                                 
2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                               

2.1 Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Bidang Pekerjaan                     
   Klasifikasi bidang pekerjaan ini termasuk dalam klasifikasi Pengawasan Rekayasa, sub klasifikasi adalah
   Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201) KBLI 2015/2017 atau Jasa Rekayasa
   Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian (RK001) KBLI 2020. Kualifikasi Usaha Kecil.

2.2. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                                    
   Ruang lingkup wilayah atau Lokasi kegiatan Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jawa
   Timur 3 sebagai berikut:                                              
   1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Iskandar Sulaiman Kota Batu;            

   2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Hidayatul Mubtadiin Kota Malang;        
   3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kabupaten Malang;                     
   4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bahrul Ulum Kabupaten Malang;           
   5. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Karomah Kabupaten Malang;         

   6. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Purworejo Kabupaten Lumajang;
   7. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wal Fajri Duren Kabupaten Lumajang;     
   8. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Yaqin Kabupaten Lumajang;         
   9. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Falah Karangbendo Kabupaten Lumajang;
   10. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darun Najah Kabupaten Lumajang;        

   11. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nabawi Kabupaten Lumajang;             
   12. Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda Kabupaten Lumajang.             

2.3. Lingkup Materi (Substansial)                                        
   Adapun pekerjaan pengawasan secara umum melingkupi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC
   Jawa Timur 3 dengan pekerjaan pada sebagai berikut:                   
   1. Pekerjaan Persiapan;                                               

   2. Pekerjaan Sipil/Struktur;                                          
   3. Pekerjaan Arsitektur;                                              
   4. Pekerjaan Elektrikal;                                              
   5. Pekerjaan Mekanikal;                                               
   6. Pekerjaan Lansekap;                                                

   7. Pekerjaan Meubeler.                                                
   2.3.1.Lingkup Tugas Penyedia Jasa                                     

       Pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Kegiatan Supervisi adalah pencapaian
   hasil sesuai standar teknis dimulai dari tahap persiapan, tahap Pelaksanaan, serah terima pertama
   (PHO), hingga masa Pemeliharaan berakhir (FHO). Ruang lingkup pekerjaan kegiatan Supervisi adalah
   sebagai berikut :                                                     

   a. Tahap Persiapan, paling sedikit:                                   
     1. Memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam

       pelaksanaan pengawasan;                                           
     2. Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
       Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
     3. Menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                            

     4. Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam
       Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.                            
  b. Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                                  

     1. Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan
       perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;                       
     2. Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;        
     3. Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan
       pekerjaan;                                                        

     4. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan
       metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;                          
     5. Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume
       serta penerapan keselamatan konstruksi;                           

     6. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis
       tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
     7. Membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan
       merekomendasikan rapat insidental;                                
     8. Membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan

     9. Membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan
       pengawasan.                                                       
  c. Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit: 
     1. Menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama
       (provisional hand over);                                          

     2. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built
       sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional
       hand over);                                                       
     3. Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan

       jadwal mobilisasi;                                                
     4. Membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima
       pertama (provisional hand over);                                  
     5. Membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand
       Over); dan                                                        

     6. Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.            
  d. Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over), paling sedikit:         
     1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan 
     2. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir

       (Final Hand Over).                                                
   2.3.2.Lingkup Tugas Kegiatan                                          

       Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultan pengawas berpedoman
   pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya keputusan Kementerian terkait tentang Teknis
   Pembangunan Gedung Negara. Uraian lingkup tugas/kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terbatas
   pada yang diuraikan diatas, akan tetapi termasuk juga kegiatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
   pembangunan akan tetapi tidak terdeskripsi dalam uraian tersebut, tentunya sepanjang termasuk dalam

   ruang lingkup pekerjaan pembangunan sebagaimana tersebut diatas.