Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Jawa Timur 2

Uraian Singkat Pekerjaan                            

    ⁠Manajeman Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 2

   1. Latar Belakang                                                    
     Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Direktorat
     Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan
     Umum. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian
     PUPR merupakan dukungan kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan
     oleh Kementerian Agama melalui Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat.
     Sasaran dari kegiatan ini berdasarkan kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik
     Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
     pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
     pemuda, dan penyandang disabilitas                                 
   2. Dasar Hukum                                                       
     a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sebagaimana dengan
        perubahannya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
     b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      
     c) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
        Pemerintah;                                                     
     d) Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi

        Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan
        Pendidikan Dasar dan Menengah;                                  
     e) Arahan Menteri PUPR dalam Kunjungan Kerja Bapak Menteri PUPR pada Selasa, 31 Oktober
        2023 s.d. Kamis, 2 November 2023 sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor
        1973/ND/Sj/2023 tanggal 10 November 2023                        
     f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
        Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Melalui Penyedia;                                               

     g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar
        Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023                               
     h) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022
        Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
        Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                      
     i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2020 tentang
        Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
        27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.   
     j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2020 tentang

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
        05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.          
     k) Surat Edaran Menteri Nomor: 10/SE/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
        Keselamatan Konstruksi;                                         
     l) Surat Edaran Menteri Nomor: 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa
        Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat.                                                         
     m) Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya

        Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi, Inkindo.
     n) Peraturan Daerah setempat yang berlaku.                         
   3. Maksud dan Tujuan                                                 
      Maksud Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah untuk mendapatkan Penyedia Jasa
      Konsultan Pengawas yang akan mengendalikan setiap tahapan Manajeman Konstruksi
      Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 2 meliputi pengendalian waktu,
      biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam
      pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai

      dengan akhir masa pemeliharaan.                                   
      Tujuan Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah terbangunnya fisik konstruksi sesuai
      dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Terlaksananya pengendalian dan
      pengawasan secara mendetail yang memuat pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan
      selesai dan dilengkapi dengan rincian kemajuan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

      pembangunan bangunan gedung negara yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan
      yang berlaku sehingga terwujud bangunan gedung negara yang        

   4. Sasaran                                                           
     Sasaran dari kegiatan jasa konsultansi Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi
     Madrasah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo adalah :
     a) Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Manajeman Konstruksi Rehabilitasi dan
        Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 2 mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima
        Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;    
     b) Terkendalinya pelaksanaan konstruksi Manajeman Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi

        Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 2 mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan
        Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu,
        dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi;
     c) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai
        peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan bangunan gedung dan
        Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                                   

   5. Uraian Singkat Manajemen Konstruksi                               

      Manajemen Konstruksi memberikan layanan untuk mengimplementasikan metode manajemen
      proyek secara khusus untuk mengelola desain, konstruksi, dan perencanaan proyek, mencakup
      koordinasi, administrasi, pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan Bangunan
      Gedung, dan pengelolaan sumber daya dari awal hingga akhir.       
   6. Lokasi Pekerjaan                                                  
Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo pada
Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :                    

   a. MIS Al Munqiyah;                                                  
   b. MIS Jauharul Ulum;                                                
   c. MIS Nurul Jadid;                                                  
   d. MTSS Nurul Imamul Hasan;                                          
   e. MTSS Tahsinul Akhlaq;                                             

   f. MTSS Darul Ulum;                                                  
   g. MAS Al Falah;                                                     
   h. MAS Al-Kholili;                                                   
   i. MIS Tarbiyatul Hasan;                                             
   j. MIS Nurul Islam Opo-Opo;                                          
   k. MIS Miftahus Sibyan;                                              
   l. MIS Miftahul Ulum Tongas;                                         
   m. MIS Mirqotul Ulum;                                                
   n. MIS Al Hasaniyah;                                                 
   o. MIS Raudlatul Muta'alimin;                                        

   p. MIS Sunan Ampel;                                                  
   q. MIS Darus Syafa'ah;                                               
   r. MIS Riyadlus Sholiihin;                                           
   s. MI Miftahul Ulum Opo Opo;                                         
   t. MIS Syu'batul Kholafiyah;                                         
   u. MIS Ihyaussunnah;                                                 
   v. MIS Manbaul Ulum;                                                 
   w. MIS Raudlatul Islamiyah;                                          
   x. MIS Darul Maarif;                                                 

   y. MTSS Miftahul Ulum Bantaran;                                      
   z. MTSS Ilhamul Hasan;                                               
   aa. MTSS Ummul Quro;                                                 
   bb. MTSS Zainul Hasan 3;                                             
   cc. MTSN 3 Probolinggo;                                              
   dd. MTSS Sunan Giri;                                                 
   ee. MAS Bahrul Ulum;                                                 
   ff. MTS Intisyarul Ulum.                                             

   7. Sumber Pendanaan                                                  

      Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran Dipa Satuan Kerja Direktorat
      Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar Rp1.916.800.000,-
      (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak
      dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku      
      Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak
      mencukupi serta apabila Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disetujui oleh Pejabat yang
      berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka Proses Pengadaan Barang/ Jasa
      dibatalkan dan Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.