| Administrative Score (SA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0010016137093000 | Rp 1,244,903,000,000 | 99.46 | 99.62 | |
| 0010016111093000 | Rp 1,254,000,000,000 | 98.3 | 98.59 | |
| 0010016145093000 | Rp 1,255,640,000,000 | 97.38 | 97.91 | |
| 0010016152093000 | - | - | - | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - | - |
| 0316850866604000 | - | - | - | |
CV Sahabat Jaya | 03*6**7****03**0 | - | - | - |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - | - |
| 0747702611622000 | - | - | - | |
| 0014104376812000 | - | - | - | |
CV Karya Cinta Bima | 0024937203122000 | - | - | - |
| 0028351476002000 | - | - | - | |
| 0753129303009000 | - | - | - | |
CV Gema Sangkakala | 07*2**3****54**0 | - | - | - |
| 0013626437054000 | - | - | - | |
| 0011321197441000 | - | - | - | |
CV James Hardie Indonesia | 09*5**2****03**0 | - | - | - |
| 0011342144812000 | - | - | - | |
| 0818512931427000 | - | - | - | |
| 0735089062401000 | - | - | - | |
| 0018933473101000 | - | - | - | |
PT Awan Langit Abadi | 05*0**1****03**0 | - | - | - |
| 0012169256422000 | - | - | - | |
| 0010016103093000 | - | - | - | |
CV Terus Terang | 08*5**1****27**0 | - | - | - |
| 0010600039093000 | - | - | - | |
| 0013473681007000 | - | - | - |
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN SIDANG PARIPURNA DI
IBU KOTA NUSANTARA
SATUAN KERJA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2025-2027
URAIAN SINGKAT
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN SIDANG PARIPURNA DI IBU
KOTA NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2025-2027
Otorita Ibu Kota Nusantara
Kementerian Negara/Lembaga :
Otorita Ibu Kota Nusantara
Unit Eselon I / II :
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana/
Unit Eselon I / II :
Direktorat Sarana Prasarana Sosial
Satuan Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
Satuan Kerja :
PPK XVIII-2025
PPK :
Rp1.258.157.000.000 (Satu Triliun Dua Ratus
Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh
Nilai Pagu Pekerjaan :
Tujuh Juta Rupiah) termasuk PPN 11%
750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender
Masa Pelaksanaan :
1 (satu)
Volume RO :
Kawasan
Satuan RO :
A. Gambaran Umum
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Pulau Kalimantan merupakan
keputusan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia sebagai
negara maju guna meningkatkan peradaban manusia Indonesia, serta mewujudkan
pemerataan dan keadilan ekonomi berkelanjutan.
IKN memberikan peluang investasi baru, IKN Bersama Samarinda dan
Balikpapan akan menjadi bagian dari kelompok 3 kota untuk menjadi mesin ekonomi
Indonesia Timur dan mendorong penguatan rantai nilai domestik di seluruh Indonesia.
IKN akan menjadi supercenter yang bersifat locally intergrated, globally connected dan
Universally Insipired (Bappenas,2021). Ketiganya selanjutnya diimplementasikan dalam
upaya pemerintah pusat untuk membangung kota pintar yang mencerminkan identitas
bangsa pada Kawasan Inti Pemerintahan (IKN), dengan memastikan keberlanjutan
sosial ekonomi dan lingkungan.
Ibu kota negara baru Indonesia direncanakan berdasarkan 3 visi utama yaitu
Cermin Identitas Bangsa, Keberlanjutan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, dan Kota
Cerdas, Modern dan Internasional, yang direncanakan untuk membawa transformasi
peradaban bagi Bangsa Indonesia. Perancangan Ibukota Negara, khususnya pada
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Visi pembangunan sektor pemerintahan pusat adalah mewujudkan sektor
pemerintahan sebagai tempat kerja yang menumbuh kembangkan produktivitas dan
kreativitas untuk mewujudkan perubahan kerja. Bangunan Kawasan Legislatif
merupakan bagian penting dari kawasan pusat pemerintahan yang akan menjadi pusat
koordinasi dalam mencapai visi dan misi ibukota Negara Indonesia yang baru sesuai
dengan perencanaan dan KPI yang ditargetkan.
Transformasi budaya negara diterjemahkan ke dalam rangkaian target KPI (Key
Performance Indicator) dalam 5 bidang yaitu
1. Kesejahteraan masyarakat,
2. Ekologis dan preservasi lingkungan alami,
3. Konektivitas kawasan,
4. Infrastruktur kawasan dan ICT yang terwujud dalam transformasi berbangsa dan
berbudaya,
5. Transformasi melestarikan lingkungan, transformasi bermobilisasi, transformasi
bermukim, dan transformasi bekerja.
Maksud dari kegiatan Pembangunan Komplek Kawasan Legislatif adalah untuk
menyediakan ruang kerja ASN Lembaga Legislatif pada khususnya dan Lembaga terkait
pada tahap awal pengembangan Ibukota Negara (IKN) yang dilakukan dengan metode
Terintegrasi Rancang Bangun dimana Penyedia Jasa yang akan melakukan kegiatan dari
tahap Rancang Bangun meliputi perancangan/penyusunan dokumen DED, pelaksanaan
konstruksi fisik, sampai dengan pemeliharaan konstruksi.
B. Jadwal Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun
kegiatan pembangunan Paket Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang
Paripurna, yang terdiri dari Gedung Sidang Paripurna – Plaza Demokrasi – Pekerjaan
lain-lain, adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak
ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima
pertama (Provisional Hand Over - PHO)
C. Lingkup Pekerjaan
Lingkup wilayah paket pekerjaan ini meliputi Bangunan Bangunan Gedung dan
Kawasan Sidang Paripurna. Area yang berbatasan dengan paket pekerjaan lainnya harus
dikoordinasikan dengan pelaksana pekerjaan terkait.
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna meliputi:
1. Penataan Kawasan
● Pekerjaan Geoteknik
● Pekerjaan Lansekap
● Pekerjaan Tata Cahaya Kawasan
● Pekerjaan Tata Letak Informasi dan Rambu Pengarah
● Pekerjaan Perkerasan Area Jalan dan Jembatan
● Pekerjaan MUT Internal Kawasan
● Pekerjaan Sistem Air Minum
● Pekerjaan Sistem Air Limbah
● Pekerjaan Sistem Drainase
2. Pembangunan Bangunan Gedung
● Pekerjaan Arsitektur
● Pekerjaan Interior (tidak termasuk furniture lepas)
● Pekerjaan Struktur
● Pekerjaan MEP (Utilitas Bangunan)
● Penerapan Building Information Modelling (BIM)
● Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH)
● Penerapan Smart Building (BGC)
D. Metode Pelaksanaan
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Perancangan;
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi:
a. Tahap Persiapan;
b. Pelaksanaan Pekerjaan;
c. Pekerjaan Konstruksi pada Kawasan;
d. Penerapan sistem BGH, BGC, dan BIM.
4. Tahap Pemeliharaan Konstruksi.
E. Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp1.258.157.000.000
(Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta
Rupiah) termasuk Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang Bangun Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang
Paripurna di Ibu Kota Nusantara dibebankan pada DIPA OIKN Tahun Anggaran 2025-
2027.
F. Penutup
Demikian uraian singkat kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua
pihak termasuk pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan ini di
lingkungan Satuan Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.
Disusun di,
Nusantara, 22 September 2025