Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau

URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                             

                       KEGIATAN  :                                    

    PEMBANGUNAN  DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN                

                      PEKERJAAN   :                                   

                  MANAJEMEN  KONSTRUKSI                               
    PEMBANGUNAN  SEKOLAH RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU               

                     DISUSUN  OLEH  :                                 

                PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                              
             PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS                          
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN RIAU           
 1. Latar Belakang                                                    
  Pada Rapat Terbatas bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 3 Januari 2025,
 Presiden Republik Indonesia memiliki gagasan untuk membangun sekolah khusus
 untuk anak-anak yang tidak mampu yang masih di bawah naungan orang tua dalam
 bentuk Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi wujud nyata
 peran Negara dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan dan
 kehidupan yang berkualitas bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pendirian
 Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar
 generasi keluarga miskin. Sekolah ini dirancang untuk mencetak agen perubahan

 dari keluarga miskin untuk membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.
 Sekolah Rakyat diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.
 Sekolah Rakyat mengutamakan aspek akademis, pembentukan karakter dan 
 kepribadian luhur. Sebagai Center of Excellence, Sekolah Rakyat berkomitmen
 memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi mental dan
 mengembangkan intelektual melalui excellence of thought (keunggulan dalam
 pemikiran) dan excellence of character (keunggulan dalam karakter).  
 Tidak hanya sekedar memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga berfungsi
 membentuk karakter dan kepemimpinan sebagai instrumen pemberdayaan sosial
 dan ekonomi bagi keluarga miskin. Dengan mengintegrasikan program pelatihan
 keterampilan, literasi keuangan, dan wirausaha sosial dalam kurikulumnya, sekolah
 ini tidak hanya membekali anak-anak dengan ilmu akademik tetapi juga membentuk
 mental yang tangguh dan karakter yang kuat, serta menciptakan peluang bagi orang
 tua mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini  
 mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan
 secara holistik dan tidak hanya dengan memberikan bantuan langsung semata, tetapi
 juga dengan membangun kapasitas keluarga miskin agar lebih mandiri dan berdaya.
 Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
 mendapatkan penugasan untuk menangani penyiapan sarana dan prasarana 
 strategis pendukung Sekolah                                          
 Rakyat sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025
 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
 Kemiskinan Ekstrim. Penanganan Sekolah Rakyat oleh Direktorat Jenderal Prasarana
 Strategis akan dilaksanakan secara Multi Years Contract pada tahun anggaran 2025-
 2026 yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2026 dan sehingga dapat
 dimanfaatkan untuk Tahun Ajaran 2026.                                

2. Maksud dan Tujuan                                                  
  Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah:                              
1) Maksud kegiatan :                                                  
   Maksud Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah untuk mendapatkan
   Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yang akan mengendalikan setiap
   tahapan Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau
   meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan
   kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara,
   mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan akhir masa   
   pemeliharaan.                                                      
2) Tujuan kegiatan:                                                   
   Tujuan Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah terbangunnya fisik
   konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
   Terlaksananya pengendalian dan pengawasan secara mendetail yang memuat
   pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai dan dilengkapi dengan
   rincian kemajuan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangunan
   gedung negara yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
   sehingga terwujud bangunan gedung negara yang sesuai dengan ketentuan.

 3. Sasaran                                                           
  Sasaran dilaksanakannya kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah
 Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau ini adalah:                        
 a. Terarahnya secara teknis pelaksanaan review dokumen perencanaan teknis

   sebagai dasar perubahan kontrak apabila diperlukan;                
 b. Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan
   Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau mulai dari SPMK Konstruksi, Serah
   Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;
 c. Terkendalinya pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat
   di  Provinsi Kepulauan Riau mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima
   Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara 
   berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan
   secara tertib administrasi;                                        
 d. Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan
   sesuai peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan
   bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                  

 4. Lokasi Pekerjaan                                                  
 Lokasi proyek pembangunan terletak di 3 Kabupaten/Kota dengan koordinat :
 1. Kabupaten Natuna                                                  
   Aalamat : Kota Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi
   Kepulauan Riau                                                     
   Koordinat (3.94100202112746, 108.37734011537333);                  
 2. Kota Tanjungpinang                                                
   Alamat : Kelurahan Kamp. Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang,
   Provinsi Kepulauan Riau                                            
   Koordinat (0.9469512657963388, 104.46030659532919);                
 3. Kabupaten Kepulauan Anambas                                       
   Desa Langir, Kec. Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
   Koordinat (3.3010701866008776, 106.27211453907312).                
 Kabupaten Natuna                                                     

 Kota Tanjungpinang                                                   
 Kabupaten Kepulauan Anambas                                          

 5. Sumber Pendanaan                                                  
  Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2025-2026 (MYC) Satuan Kerja
 Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Prasarana
 Strategis, Kementerian PU Tahun Anggaran 2025-2026                   
 Pagu pengadaan untuk pelaksanaan manajemen konstruksi ini sebesar Rp.
 9.981.840.000,- (Sembilan Miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta
 delapan ratus empat puluh ribu rupiah).                              

 6. Lingkup Pekerjaan                                                 
 Lingkup kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi
 Kepulauan Riau meliputi penyediaan Jasa Konsultansi Pembangunan Bangunan
 Sekolah Rakyat berupa pencapaian hasil sesuai standar teknis dimulai dari tahap
 persiapan, tahap Pelaksanaan, serah terima pertama (PHO), hingga masa
 Pemeliharaan berakhir (FHO). Ruang lingkup pekerjaan kegiatan manajemen
 konstruksi adalah sebagai berikut :                                  
 1. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi terkait pembahasan hasil
   produk/output perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan
   membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi;           
 2. Membantu penyiapan dokumen untuk proses perizinan yang terkait dengan
   pembangunan;                                                       
 3. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia
   jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program pencapaian sasaran fisik,
   penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan
   perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
   Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 
 4. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
   pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,  
   pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi,
   pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi,
   pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;                      
 5. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang
   timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan

   koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;                          
 6. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
   konstruksi fisik;                                                  

 Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:                     
 1) Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai direksi teknis dalam pengawasan
   pekerjaan di lapangan;                                             
 2) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
   dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;            
 3) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
   mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;         
 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan
   laju pencapaian volume atau realisasi fisik;                       
 5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
   yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;                          
 6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
   mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil
   rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
   konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
 7) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
   pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;              
 8) Memeriksa dan menyetujui Izin Kerja, Izin Material, Izin Peralatan, Izin
   Pengecoran;                                                        
 9) Memeriksa Laporan Cuaca, Laporan Tenaga Kerja, Laporan Progress Fisik Harian,
   Mingguan, Bulanan;                                                 
 10) Melaksanakan kajian terhadap pemeriksaan Testing and Commissioning yang
   dilakukan oleh Pelaksana Konstruksi (Kontraktor);                  
 11) Menyiapkan presentasi progres kemajuan fisik untuk rapat mingguan, bulanan
   sampai dengan akhir proyek pelaksanaan dan pemeliharaan;           
 12) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh
   penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;                              
 13) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built
   Drawing) sebelum serah terima pertama;                             
 14) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, dan
   mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;                     
 15) Memeriksa dan memastikan bahwa proses kelengkapan gambar-gambar yang
   sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) telah dilaksanakan
   sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;                   
 16) Memeriksa dan memastikan bahwa kegiatan penyusunan daftar cek list
   cacat/kerusakan meliputi pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas telah
   dilaksanakan sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;      
 17) Memeriksa dan memastikan bahwa kontraktor pelaksana konstruksi telah
   melaksanakan penyusunan petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan
   gedung (manual book) sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
 18) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun
   petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;              
 19) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,

   berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan
   konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan
   konstruksi;                                                        
 20) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung
   terbangun sesuai dengan PBG;                                       
 21) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;  
 22) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat
   Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kota atau Kabupaten setempat yang meliputi:
   a) Membantu menyusun kelengkapan dokumen administrasi dan teknis untuk
     proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan ketentuan dan
     peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat;                    
   b) Membuat surat pernyataan laik fungsi untuk obyek bangunan gedung yang
     menjadi obyek pengawasan selama masa konstruksi, sebagai lampiran utama
     permohonan penerbitan SLF kepada Kota/Kabupaten setempat;        
 23) Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.           
 24) Melakukan pengawasan tahap Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai
   dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi;  
 25) Memastikan kontraktor pelaksana konstruksi telah melakukan transfer
   knowledge kepada pihak pengelola bangunan terkait cara pengoperasian alat
   elektronika, mekanikal, elektrikal, dan plumbing;                  
 26) Memeriksa dan memastikan bahwa kegiatan penyusunan daftar cek list
   cacat/kerusakan meliputi pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas telah
   dilaksanakan sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku mulai dari serah
   terima pertama pekerjaan sampai dengan serah terima kedua/akhir pekerjaan;
 27) Memeriksa dan mereview petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan
   gedung (manual book) sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
 28) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun
   petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;              
 29) Membuat dan menyusun laporan BIM (Building Information Modeling) 
   1. Membuat, melakukan monitoring dan evaluasi format BEP (BIM Execution
     Plan) terhadap kesesuaian minimal komponen (BEP) terdiri dari :  
   a) Informasi proyek;                                               
   b) Anggota pelaksana proyek;                                       
   c) Tujuan proyek dan penggunaan BIM di setiap tahapan proyek;      
   d) Mengembangkan pertukaran informasi;                             
   e) Deliverable BIM di setiap tahapan proyek;                       
   f) Membuat format quality check kontrol dalam proyek BIM;          
   g) Spesifikasi minimal yang digunakan;                             
   h) Pembuat mode (Model author) dan pengguna model (user) untuk setiap
     deliverable BIM;                                                 
   i) Elemen-elemen Model, Tingkatkelengkapan informasi (Level of     
     Development/LOD) dan atribut untuk setiap derivable BIM;         
   j) Proses pembuatan model BIM, pemeliharaan dan kolaborasinya;     
   k) Protokol atau prosedur distribusi informasi, format submisi;    
   l) Sarana dan prasarana sofware yang digunakan.                    
   2. Membantu penyedia jasa dan  konsultan perencana untuk           
     mengimplementasikan aplikasi BIM pada permodelan 3D,4D,5D,6D, dan 7D
     untuk proyek BIM dan membuat guidelines tentang penerapan BIM pada
     proyek bangunan gedung.                                          

 Gambar contoh penerapan BIM level 3D sampai level 7D Penjelasan Dimensi BIM :
 1.  Dimensi 3D : Modeling                                            
 2.  Dimensi 4D : Time/Scheduling                                     
 3.  Dimensi 5D : Estimasi Biaya (Cost Estimate)                      
 4.  Dimensi 6D: Sustainability, analisis Energy                      
 5.  Dimensi 7D: Facility Management application                      

 Gambar contoh penerapan BIM level 3D sampai level 7D                 
 30) Menyusun Laporan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan dokumen rencana 
   pelaksanaan konstruksi BGH:                                        
   a) Pemenuhan pelaksanaan konstruksi BGH dengan target kinerja BGH minimal
     tingkat Pratama sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
     Rakyat No 21 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Hijau;           
   b) Terlaksananya SE no 1 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
     Bangunan Gedung Hijau;                                           
   c) Membuat daftar simak penilaian kinerja bangunan gedung hijau beserta
     dokumen pembuktian pada tahap Pelaksanaan;                       
   d) Membantu melakukan evaluasi dan aplikasi dilapangan terhadap tata cara
     penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi meliputi :        
     I. Kesesuaian kinerja pelaksanaan konstruksi BGH :               
     • kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi
       BGH                                                            
     • serah terima pekerjaan                                         
     II. Proses konstruksi hijau :                                    
     • penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau                  
     • optimasi penggunaan peralatan                                  
     • penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi              
     • penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi           
     • penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi        
     III.Praktik perilaku hijau                                       
     • penerapan SMKK                                                 
     • penerapan perilaku ramah lingkungan                            
     IV. Rantai pasok hijau                                           
     • penggunaan material konstruksi                                 
     • pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor                       
     • konservasi energi                                              
     V. Pemenuhan nilai capaian pada penilaian kinerja BGH akan menentukan
       pemeringkatan BGH yang dapat dicapai pada setiap tahapannya. Peringkat
       Sertifikat BGH ada 3 (tiga) yaitu :                            
     • Sertifikat BGH Utama, diberikan kepada bangunan Gedung yang memenuhi
       penilaian tercapai lebih dari 80% s.d 100% dari total nilai.   
     • Sertifikat BGH Madya, diberikan kepada bangunan Gedung yang memenuhi
       penilaian tercapai lebih dari 65% s.d 80% dari total nilai.    
     • Sertifikat BGH Pratama, diberikan kepada bangunan Gedung yang  
       memenuhi penilaian tercapai lebih dari 45% s.d 65% dari total nilai
     VI. Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan
       konstruksi dengan perbandingan nilai antara sertifikat layak fungsi (SLF)
       dengan pelaksanaan adalah 10:90 (sepuluh berbanding sembilan puluh)