Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2

2025   - 2026                                                          

KERANGKA   ACUAN  KERJA                                                 
REHABILITASI  DAN RENOVASI  MADRASAH                                    

PROVINSI NUSA  TENGGARA  BARAT  2                                       

TAHUN  ANGGARAN   2025 - 2026 (MYC)                                     
1. PENDAHULUAN                                                          
   1.1. Latar Belakang                                                  
          Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat
       berpengaruh terhadap terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan
       berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat mendukung
       proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kekurangan

       sarana dan prasarana dapat menghambat proses belajar dan pengajaran. Kondisi
       pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi kurangnya sarana dan
       prasarana satuan pendidikan, serta layanan akses pendidikan yang belum merata
       di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Kurangnya sarana dan prasarana
       salah satunya dapat dilihat dari kondisi ruang kelas. Berdasarkan data DAPODIK
       Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan EMIS
       Kementerian Agama per 15 April 2023, masih terdapat 510.094 ruang kelas Rusak
       Sedang-Berat (21,84%).                                           
          Berdasarkan Data Geographic Information System (GIS) Madrasah 
       Kementerian Agama Tahun 2024 bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki
       total sebanyak 3.157 Madrasah yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang ada di
       provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah tersebut terdapat banyak Madrasah
       yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian
       kompleks maka dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi
       penting dikarenakan kondisi kerusakan tersebut sudah sering terjadi dan
       mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar.Kondisi permasalahan di atas
       menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan
       dan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029.
       Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi Madrasah dilakukan secara
       kolaboratif melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan

       Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.                   

2. SASARAN                                                              
   a) Terlaksananya pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Provinsi
     Nusa Tenggara Barat 2mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama,

     Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam
     batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi;
   b) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai
     peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan bangunan dan
     Sertifikat Laik Fungsi (SLF);                                      
   c) Implementasi SMKK Konstruksi dengan target zero accident.         

3. LOKASI KEGIATAN                                                      
   Lokasi pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2
   tersebar di beberapa lokasi, antara lain:                            
     1. MIN 3 Bima                    Kabupaten Bima                    
     2. MtsN 3 Bima (Langgudu Karumbu) Kabupaten Bima                   
     3. MIN 8 Bima                    Kabupaten Bima                    
     4. MtsN 2 Bima                   Kabupaten Bima                    
     5. MIN 4 Bima                    Kabupaten Bima                    
     6. MAN 1 Bima (Sila)             Kabupaten Bima                    
     7. MtsN 3 Kota Bima              Kota Bima                         
     8. MAN Dompu                     Kabupaten Dompu                   
     9. MtsN 3 Sumbawa                Kabupaten Sumbawa                 
     10. MAN 3 Sumbawa                Kabupaten Sumbawa                 
     11. MIN 1 Sumbawa Barat          Kabupaten Sumbawa Barat           

4. SUMBER PENDANAAN                                                     

   Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN, Kementerian Pekerjaan Umum
   Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis
   Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 - 2026 (Multy Years Contract).

   a. Total Biaya Perkiraan                                             
       Pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat
       2akan dilakukan pada Tahun 2025 - 2026 (MYC) yang dibiayai dari sumber

       pendanaan Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan nilai
       sebagai berikut :                                                
       Pagu Anggaran sebesar Rp. 63.148.241.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus
       Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan
       rincian pagu per Tahun Anggaran sebagai berikut :                
       -  Tahun Anggaran 2025 : Rp. 15.217.572.000, -                   
       -  Tahun Anggaran 2026 : Rp. 47.930.669.000,-                    

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             
   Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 300 (tiga ratus) Hari Kalender
   terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan
   serah terima akhir pekerjaan pelaksanaan.                            

6. LINGKUP PEKERJAAN DAN KEGIATAN                                       
   1) Lingkup Kegiatan adalah Penyedia Jasa Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Renovasi
      Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.                          
   2) Staf/tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan.                            

      Dalam hal pengendalian administrasi kontrak, selama pelaksanaan konstruksi, PPK
      menunjuk tim yang berasal dari unsur PPK sebagai wakil sah PPK yang terdiri dari:
      a) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, wakil sah PPK adalah Tim Teknis/Panitia
         Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker
         Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat;           

      b) Dalam hal Perubahan Kontrak/Addendum Kontrak, wakil sah PPK adalah Panitia
         Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker
         Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat;           
      c) Dalam hal pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan
         pekerjaan, wakil sah PPK adalah Direksi Lapangan Pekerjaan Konstruksi yang
         ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa
         Tenggara Barat;                                                
      d) Ketentuan lebih lanjut untuk wakil sah PPK akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak

         Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi.                            

     a. Lingkup Pekerjaan                                               
      1) Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
         bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat

         Pembuat Komitmen (PPK);                                        
      2) Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi mulai bertugas sejak waktu yang
         ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima akhir pekerjaan
         pelaksanaan;                                                   
      3) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk diagram batang dengan
         kurva-S dan Network Planning serta metode pelaksanaan.         

     b. Lingkup Kegiatan                                                

       Lingkup kegiatan pelaksanaan Konstruksi yang harus dilaksanakan oleh Penyedia
       Jasa Konstruksi mencakup pelaksanaan fisik, dan pemeliharaan konstruksi.
       Lingkup kegiatan pelaksanaan konstruksi terdiri dari beberapa kegiatan sebagai
       berikut;                                                         
       1) Pekerjaan Pendahuluan;                                        
       2) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi                       

       3) Pekerjaan Struktur;                                           
       4) Pekerjaan Arsitektur;                                         
       5) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP);                
       6) Pekerjaan lain - lain                                         

     c. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi             

       1) Umum                                                          
          Tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi dalam hal perencanaan
          teknis antara lain :                                          
          a) Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan konsultansi kepada Pihak
             Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat selama proses persiapan
             pelaksanaan Konstruksi;                                    
          b) Membantu melakukan penyusunan kelengkapan dokumen untuk    
             kebutuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);                    

          c) Membuat gambar kerja (Shop Drawings) guna persetujuan dan  
             pelaksanaannya;                                            
          d) Mengajukan contoh material dan peralatan yang akan dipakai berikut shop
             drawing (sketsa, data teknis, brosur, petunjuk pelaksanaan/ pemasangan
             guna fabrikasi / pelaksanaan pekerjaan), guna persetujuan pemakaian
             /pelaksanaannya;                                           

          e) Melakukan pengujian material;                              
          f) Menyelenggarakan pelatihan bagi calon-calon operator gedung.

       2) Pelaksanaan Konstruksi                                        
          Tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi dalam hal Pelaksanaan
          Konstruksi antara lain :                                      
          a) Penyelenggaraan seluruh pelaksanaan pembangunan, baik yang sifatnya
             temporer maupun permanen, antara lain pasokan material dan peralatan,

             pengerahan tenaga dan peralatan kerja, pemeliharaan kebersihan,
             penjagaan keamanan dan keselamatan kerja, perencanaan dan metode
             kerja yang digunakan, serta pengendalian kualitasnya melalui serangkaian
             pengujian sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku dan ketentuan-
             ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar
             rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk-petunjuk
             Konsultan Pengawas/Tim Teknis serta persetujuan PPK;       
          b) Menyiapkan dan mengajukan Approval Material, Persetujuan Gambar

             Kerja (Shop Drawing) serta Izin Kerja;                     
          c) Melakukan pemeriksaan alat kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan di
             lapangan;                                                  
          d) Melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala;              
          e) Menyelenggarakan testing & commissioning secara profesional dalam
             rangka Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan;                 
          f) Membuat As-Built Drawing dengan ukuran kertas A3 dan softcopy untuk
             diserahkan kepada Pemberi Tugas;                           

          g) Menyiapkan buku panduan operasional dan pemeliharaan bangunan
             secara rinci berupa instruksi kerja dan alur kerja;        
          h) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan sehingga   
             terpenuhinya ketentuan/ persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
          i) Melakukan serah terima ke II (dua) Pekerjaan segera setelah
             diselesaikannya periode masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan-
             ketentuan yang tercantum dalam kontrak;                    
          j) Limbah Konstruksi harus dapat dimanfaatkan kembali baik di dalam proyek
             atau penggunaan pihak ketiga;                              

          k) Pada tahapan kegiatan pelaksanaan Konstruksi harus diverifikasi oleh
             Konsultan Pengawas, Tim Teknis, Pengelola Teknis, yang terkait dengan
             spesifikasi teknis, volume, dan harga hingga dicapai kesepakatan.

7. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                         
   Pengguna Jasa  : PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis Satuan Kerja    
                   Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat, 
                   Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian 

                   Pekerjaan Umum.                                      

                                           Mataram, 6 November 2025     

           Mengetahui,                     Dibuat Oleh,                 
        Kepala Satuan Kerja       PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis   

    Pelaksanaan Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana  
        Nusa Tenggara Barat         Strategis Nusa Tenggara Barat       

       Agung Stiawan, S.T., M.T.       Irfanul Avif, S.T., M.T.         
      NIP. 198609232009121001        NIP. 198403072011011014