Supervisi Pengamanan Pantai Di Kab. Sampang

URAIAN SINGKAT DAN LINGKUP PEKERJAAN                        
              Supervisi Pengamanan Pantai di Kab. Sampang                 
                             TA 2023                                      

Uraian Singkat dan Lingkup pekerjaan meliputi :                           
1. Pekerjaan Persiapan, meliputi :                                        
   a. Menyusun Program Mutu terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan    
      Pekerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021  
      tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruski.            

   b. Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Konsultansi Konstruksi
      sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang    
      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruski.                    
   c. Memeriksa dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi     

      (RMPK) yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi.                  
   d. Memeriksa dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan     
      Hidup (RKPPL) dan Bersama dengan Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan
      Rencana Kerja Pemantauan Lingkungan hidup. Mengawasi Pelaksanaan    
      RKPPL yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.              

   e. Menyusun program kerja dan konsepsi/ metodologi pelaksanaan pekerjaan
      pengawasan.                                                         
   f. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi
      termasuk pengendalian manajemen dan Sistem Manajemen Konstruksi, serta

      Dokumen Lingkungan (bila ada).                                      
   g. Menyampaikan pemahaman  pasal-pasal utama dalam kontrak terkait     
      pelaksanaan pekerjaan.                                              
   h. Membantu Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan
      Pre Construction Meeting (PCM).                                     

   i. Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara
      sebagai Dokumen Kegiatan.                                           
   j. Memeriksa kesiapan/mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
      - Laporan Harian.                                                   

      - Laporan Mingguan.                                                 
      - Laporan Bulanan.                                                  
      - Laporan Teknis (jika diperlukan).                                 
      - Pengecekan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan.             

      - Rencana monitoring pelaksanaan pekerjaan dan verifikasi laporan kegiatan
        yang disiapkan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.                
      - Penjaminan mutu pekerjaan termasuk kriteria pengujian dan penerimaan
        hasil pekerjaan.                                                  

      - Bentuk perhitungan perhitungan volume data dan Sertifikat Pembayaran.
      - Bentuk Request Penyedia untuk memulai pekerjaan dan pengujian bahan.
   k. Menyampaikan dan mempresentasikan Program Mutu kepada Pengguna Jasa 
      pada saat PCM.                                                      
   l. Membantu Pengguna Jasa dalam mengkaji Rencana Mutu Pekerjaan        

      Konstruksi (RMPK) dan jadwal pelaksanaan Penyedia Jasa Konstruksi.  
   m. Menandatangani berita acara mobilisasi dan melaporkan pelaksanaan   
      mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan.                                
   n. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta
      kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia

      Jasa Konstruksi.                                                    
   o. Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia
      Jasa Konstruksi.                                                    
   p. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu

      dan kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia
      Jasa Konstruksi.                                                    
   q. Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh
      Penyedia Jasa konstruksi dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.  
   r. Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi  

      Pekerjaan dan Penyedia Jasa Konstruksi.                             
   s. Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa  
      konstruksi.                                                         
   t. Membuat daftar kekurangan (Defect & Dificiencies) berdasarkan hasil 

      pemeriksaan lapangan.                                               
   u. Membantu Pengguna Jasa dalam pengecekan data adminstrasi dan teknis 
      pekerjaan.                                                          

2. Pekerjaan Pengawasan, meliputi:                                        

   a. Melakukan review terhadap desain yang ada, serta alternatif desain sesuai
      dengan konsisi dan kebutuhan riil lapangan (apabila dipandang perlu).
   b. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa
      shop drawing yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.          

   c. Melakukan verifikasi dan menyetujui hasil pengukuran topografi yang dilakukan
      Penyedia jasa konstruksi.                                           
   d. Memeriksa dan menyetujui kuantitas serta kualitas dari bahan, peralatan dan
      perlengkapan yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di
      lapangan maupun di tempat kerja lainnya.                            

   e. Memberikan arahan teknis sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
   f. Melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi dan administrasi teknis
      secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga
      terhindar dari resiko kegagalan konstruksi dan minimal sesuai dengan batas
      waktu pada jadwal yang telah ditetapkan.                            
   g. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan
      konstruksi.                                                         

   h. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat
      rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna
      Jasa.                                                               
   i. Memeriksa, menyetujui daftar volume dan nilai pekerjaan guna keperluan
      pembayaran (monthly certificate).                                   

   j. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan
      kinerja pekerjaan yang dapat mempengaruhi perubahan biaya dan waktu 
      pelaksanaan untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.       
   k. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, prosentase dan

      nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Penyedia jasa
      konstruksi.                                                         
   l. Memeriksa gambar kerja tambahan termasuk perhitungannya yang dibuat oleh
      penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya
      pekerjaan.                                                          

   m. Penjaminan mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja
      dan uji mutu pekerjaan sesuai dokumen kontrak.                      
3. Pengendalian Pekerjaan Fisik, meliputi:                                
   a. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan                                     

      Setiap kegiatan pekerjaan memerlukan perencanaan, proses, metode kerja,
      dan pelaksanaan kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang memenuhi   
      persyaratan sesuai dengan yang ditentukan.                          

      Pelaksana kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan   

      pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang meliputi:               
      - Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah
        ditetapkan dalam Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).        
      - Setiap kegiatan dapat  diketahui ketersediaan informasi yang      

        menggambarkan karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.
      - Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang
        diperlukan dalam proses kegiatan.                                 
      - Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan

        serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil      
        pekerjaan.                                                        

      Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang merupakan

      dokumen standar kerja yang diperlukan guna memastikan perencanaan,  
      pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien.
      Adapun Petunjuk Pelaksanaan sekurang-kurangnya:                     
      - Halaman Muka berisi:                                              
        a) Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan.             

        b) Status validasi dan status perubahan.                          
        c) Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan.                             
      - Riwayat Perubahan.                                                
      - Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan.                           

      - Ruang Lingkup penerapan.                                          
      - Referensi atau acuan yang digunakan.                              
      - Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan.            

      - Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika perlu).      
      - Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus
        dipenuhi dalam melaksanakan proses).                              
      - Tanggung jawab dan wewenang.                                      

      - Kondisi khusus (penyimpangan dsb.).                               
      - Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan).                   
      - Lampiran berupa contoh format rekaman/ bukti kerja.               

      Dalam  setiap tahapan kegiatan dilakukan validasi terhadap proses   
      pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan
      kegiatan dan dengan hasilnya setelah selesai dilaksanakan. Jika validasi tidak
      dapat dilakukan secara langsung maka harus dipertimbangkan ketentuan
      berikut:                                                            

      - Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan
        proses.                                                           
      - Verifikasi hasil pekerjaan dan pemenuhan spesifikasi teknis.      

      - Kriteria pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan                 
      - Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan
        kriteria yang ditetapkan, kemudian dilakukan perbaikan atau       
        penyempurnaan.                                                    

      Disamping itu setiap pelaksana kegiatan harus mampu mengidentifikasi hasil
      setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi
      status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil
      kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidaksesuaian pada proses

      dan hasil keluaran pekerjaan. Rekaman hasil identifikasi harus selalu
      terpelihara dalam pengendalian rekaman/bukti kerja.                 
   b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan                                
      Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan proses evaluasi yang harus
      dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga

      dapat dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa
      konstruksi.                                                         

      Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar
      semua hasil yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan

      pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring
      antara lain:                                                        
      - Penanggung jawab untuk setiap tahapan kegiatan harus menetapkan   
        metode yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari

        setiap tahapan pekerjaan.                                         
      - Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa
        persyaratan telah dipenuhi.                                       
      - Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai

        berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.                   

      Untuk pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi
      persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang telah
      sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang

      harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara
      lain:                                                               

      - Penanggung jawab setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari

        setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan
        dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan
        tahapan sebelumnya.                                               
      - Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur

        dalam prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan
        bagian dari prosedur mutu.                                        
      - Tindakan korektif diambil dalam upaya menghilangkan penyebab      
        ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian.         

      - Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup:
        a) Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk 
           menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.
        b) Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara
           pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.                         
        c) Mekanisme verifikasi ulang tindakan korektif untuk menunjukkan 
           kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan.                 

      Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah     

      terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan
      tindakan pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan
      korektif minimal harus mencakup kegiatan antara lain:               
      - Menguraikan ketidaksesuaian.                                      

      - Menentukan/melakukan kajian terhadap penyebab ketidaksesuaian.    
      - Menetapkan  rencana  penanganan  untuk memastikan,  bahwa         
        ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.  
      - Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.            

      - Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.                           
      - Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.            

      Tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi     

      ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya.             
      Tindakan pencegahan harus mempertimbangkan dampak potensialnya dan  
      efek dari tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu
      mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan merencanakan kebutuhan 
      tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi

      tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.                        

4. Masa Akhir Pelaksanaan, meliputi:                                      
   a. Penyiapan As Built Drawing.                                         

      Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung jawab memeriksa kebenaran dari As
      Built Drawing yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi.            
   b. Pembuatan Final Certificate.                                        
      Penyedia Jasa Konsultansi harus memeriksa dan menyetujui Final Certificate
      berdasarkan semua hitungan, ukuran, lokasi, dan perhitungan MC 0% maupun

      100%.                                                               
   c. Claim/Tuntutan.                                                     
      Selama periode kontrak apabila terjadi claim atau tuntutan dari pihak Penyedia
      Jasa Konstruksi maupun pihak luar, maka Penyedia Jasa Konsultansi harus

      selalu mendasarkan jawabannya berpedoman dan mengacu pada Dokumen   
      Kontrak yang ada. Semaksimal mungkin Konsultan harus mengamankan    
      Pemilik dari segala macam claim/tuntutan yang timbul                
   d. Provisional Hand Over (Serah Terima Sementara) dan Final Hand Over (Serah
      Terima Terakhir).                                                   
   Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi menyiapkan data yang diperlukan untuk
   keperluan serah terima ini berupa:                                     
   a. Penyiapan daftar kerusakan/kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan
      Penyedia Jasa Konstruksi.                                           

   b. Penyiapan buku informasi bagi Panitia Serah Terima ini yang berisi data
      proyek, status pembayaran dan progress serta data kualitas.         
   c. Menyiapkan semua pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan
      Serah Terima.                                                       
   d. Memeriksa Berita Acara Serah Terima Sementara dan memberi pertimbangan

      kepada Pengguna Jasa dalam menyetujui jangka waktu perbaikan (grace 
      period) yang diajukan Penyedia Jasa Konstruksi