Rehabilitasi Dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa Tenggara Barat

2023                                                                

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK REHABILITASI DAN                

RENOVASI FASILITAS PENDIDIKAN YAYASAN PUTRA PROVINSI NUSA TENGGARA          
BARAT                                                                       

    1 PENDAHULUAN                                                           
      1.1. Umum                                                             

         1) Arahan Presiden                                                 
           Sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 18 Juli 2018 di Bogor, Kementerian
           PUPR mendapat amanah tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana guna
           menunjang penguatan SDM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019
           tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi,

           Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
         2) Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Perubahan Atas
           Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambahan Fungsi Kementerian PUPR, yaitu
           pelaksanaan, pengembangan SDM di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
         3) Mengacu pada, Peraturan Menteri PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang
           Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dimana Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi
           digunakan untuk mewujudkan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap
           dimanfaatkan.                                                    

         4) Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
           Nomor 47/SE/DC/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain dan
           Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah;                        
         5) KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-
           19;                                                              
         6) Penyedia Jasa Pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara
           kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

      1.2. Latar Belakang                                                   

         Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa Tenggara Barat
         yang dilaksanakan merupakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana Pendidikan Yayasan
         Putra 1 Provinsi NTB yaitu:                                        

         1) Bangunan gedung Yayasan Putra direncanakan memenuhi petunjuk teknis sesuai Surat Edaran
           Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
           47/SE/DC/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Desain dan Penilaian
           Kerusakan Sekolah dan Madrasah;                                  

         2) Pelaksanaan peyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
           merupakan dukungan kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh
           Kementerian PUPR yang rusak berat;                               

    2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
      2.1 Maksud                                                            
         Sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria dan

         proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan kedalam
         pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa
         Tenggara Barat. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi dapat
         melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

      2.2 Tujuan                                                            
         Agar pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa
         Tenggara Barat dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keandalan
         (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan), sesuai dengan spesifikasi teknis, rencana kerja
         & syarat serta Rencana Anggaran Biaya yang telah direncanakan dan diselenggarakan secara tertib
         administrasi, efektif dan efisien.                                 

    3 SASARAN                                                               

      1) Terlaksananya pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa
        Tenggara Barat mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan
        Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta
        diselenggarakan secara tertib administrasi;                         
      2) Terpenuhinya persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai peraturan yang
        berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang kehandalan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
      3) Adapun aset pada paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi
        Nusa Tenggara Barat setelah selesai masa pekerjaan akan dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan Putra

        Provinsi NTB. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil pembangunan tersebut akan dikelola oleh Yayasan
        Pendidikan Putra Provinsi NTB.                                      
      4) Implementasi SMK3 Konstruksi dengan target zero accident.          

    4 LOKASI KEGIATAN                                                       

      Lokasi pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan Yayasan Putra Provinsi Nusa Tenggara Barat
      yaitu di TK Putra 1 Mataram Jl. Pejanggik No.33 Kota Mataram.         

    5 SUMBER PENDANAAN                                                      

      5.1 Sumber Pembiayaan                                                 

         Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2023.
      5.2 Rincian Pagu Dana                                                 

         Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp3.980.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan
         Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian
         (Kontrak) yang dibuat oleh PPK Prasarana Strategis dan Bina Penataan Bangunan Satuan Kerja
         Pelaksanaan Prasarana Permukiman dengan Penyedia Jasa hasil pengadaan.

         - Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp3.980.000.000,-                     

    6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                              

      Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
      terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima akhir
      pekerjaan pelaksanaan.                                                

    7 NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                          

       Pengguna Jasa           : PPK Prasarana Strategis dan Bina Penataan Bangunan

                                Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
                                Provinsi NTB Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB,
                                Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
                                Umum dan Perumahan Rakyat                   

    8 DATA DASAR                                                            
      1) Kerangka Acuan Kerja merupakan data awal yang harus dipenuhi atau diperhatikan. Setiap pengadaan
        data dan informasi harus diupayakan oleh Penyedia Jasa. Pengguna jasa akan menyediakan data-data
        dasar sepanjang tersedia setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang meliputi:

        a. Laporan Kontraktor Pelaksana ;                                   
        b. Dokumen Teknis Konstruksi;                                       
        c. Dokumentasi kondisi eksisting bangunan;                          
        d. Perijinan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB.
      2) Penyedia jasa diwajibkan melakukan explorasi dari data dasar yang tersedia termasuk data sekunder
        lainnya yang dilakukan baik oleh instansi yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk sinkronisasi
        pelaksanaan kegiatan, standar teknis dan standar profesi yang berlaku termasuk semua peraturan terkait
        baik di pusat maupaun di daerah yang terbaru;                       
      3) Untuk melaksanakan tugasnya Pelaksana Konstruksi harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan

        selain dari informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam KAK / Pengarahan Penugasan ini;
      4) Pelaksana Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
        tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri. Kesalahan dalam
        pelaksanaan konstruksi sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
        Konstruksi.                                                         

    9 LINGKUP PEKERJAAN DAN KEGIATAN                                        
      1) Lingkup Kegiatan adalah Penyedia Jasa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas Pendidikan
        Yayasan Putra Provinsi Nusa Tenggara Barat                          
      2) Staf/tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan.                             
        Dalam hal pengendalian adminsitarsi kontrak, selama pelaksanaan konstruksi, PPK menunjuk tim yang
        berasal dari unsur PPK sebagai wakil syah PPK yang terdiri dari:    

        a. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, wakil sah PPK adalah Tim Teknis/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
          yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman;
        b. Dalam hal Perubahan Kontrak/Addendum Kontrak, wakil sah PPK adalah Panitia Peneliti Pelaksanaan
          Kontrak yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman;
        c. Dalam hal pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, wakil sah PPK
          adalah Direksi Lapangan Pekerjaan Konstruksi yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker
          Pelaksanaan Prasarana Permukiman;                                 
        Ketentuan lebih lanjut untuk wakil sah PPK akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penyedia Jasa Pelaksana
        Konstruksi. Dalam hal diperlukan, akan melibatkan Tim Pengelola Teknis yang akan ditunjuk melalui SK

        Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat.      

      9.1 Lingkup Pekerjaan                                                 
         1) Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara
           kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

         2) Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi mulai bertugas sejak waktu yang ditetapkan berdasarkan
           SPMK sampai dengan serah terima akhir pekerjaan pelaksanaan;     
         3) Melaksanakan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan
           struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan plumbing (secara lengkap);
         4) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk diagram batang dengan kurva-S dan Network
           Planning serta metode pelaksanaan;                               
      9.2 Lingkup Kegiatan                                                  
        Lingkup Kegiatan pelaksanaan Konstruksi yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi

        mencakup pelaksanaan fisik, dan pemeliharaan konstruksi. Lingkup Kegiatan pelaksanaan konstruksi
        terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut;                     
        a) Pekerjaan Pendahuluan Dan SMK3                                   
        b) Pekerjaan Rekonstruksi Gedung Utama (Gedung A)                   
        c) Pekerjaan Pagar                                                  
        d) Pekerjaan Pos Security                                           
        e) Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Existing (Gedung B)              
        f) Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Terbuka (Gedung C)               

        g) Pekerjaan Landscape                                              
        h) Pekerjaan Interior Dan Exterior