Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Negara

KERANGKA    ACUAN   KERJA                           

                                 (KAK)                                    

                      MANAJEMEN     KONSTRUKSI                            

                   PEMBANGUNAN      PASAR  NEGARA                         

                           TAHUN ANGGARAN                                 

                               2023-2024                                  

            UNIT / LEMBAGA : DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS,              
                            DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA               

            UNIT ORGANISASI : BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI BALI
                            SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN 
                            PROVINSI BALI                                 

                     KERANGKA   ACUAN  KERJA (KAK)                        
         MANAJEMEN   KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN    PASAR  NEGARA             

     UNIT / LEMBAGA            : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta
                                 Karya                                    
     UNIT ORGANISASI           : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali
                                 Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
                                 Provinsi Bali.                           

     PROGRAM                   : Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
                                 Pendidikan, Sekolah, Madrasah, PTN, PTKIN, dan Pasar
     SASARAN PROGRAM           : ●  Terkendalikannya proses tender pekerjaan
                                    Konstruksi Pembangunan Pasar Negara.  

                                 ●  Terarahnya pelaksanaan fisik Pembangunan Pasar
                                    Negara                                
                                 ●  Terkendalikannya pelaksanaan kegiatan 
                                    Pembangunan Pasar Negara secara berkualitas,
                                    tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta

                                    diselenggarakan secara tertib administrasi.
     DETIL KEGIATAN            : Pekerjaan Konsultan Manajemen Pembangunan Pasar
                                 Negara mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima
                                 Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah
                                 Terima Kedua serta dukungan pemenuhan persyaratan

                                 perijinan bangunan Gedung yang diperlukan.

    1 PENDAHULUAN                                                         

    1.1. UMUM                                                             

    1) Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi
       Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan
       Pendidikan Dasar dan Menengah, “Pemerintah menugaskan Kementerian yang menyelenggarakan
       urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi,

       atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan
       satuan pendidikan dasar dan menengah”.                             
    2) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya nomor 146/KPTS/DC/2018, tentang pembentukan
       Project Manajemen Unit Pembangunan atau Renovasi Pasar, Prasarana dan Sarana Perguruan
       Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Dan Satuan Pendidikan Dasar dan

       Menengah Negeri.                                                   

    1.2. LATAR BELAKANG                                                   

    1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan
      Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat
      Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;                             
    2) Pasar Negara merupakan pusat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Jembrana, berdiri pertama

      kali tahun 1955, kemudian diperluas di bagian utara sungai pada tahun 1975. Pada tahun 1983 seiring
      dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Jembrana dibangunlah pertokoan di sebelah
      selatan;                                                            
    3) Status kepemilikan lahan Pasar Negara berdiri di atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Jembrana

      seluas 9.860 m2, terdiri atas 2 gedung dengan luas total lantai Gedung A 8.496 m2 dan luas total lantai
      Gedung B 9.156 m2, menampung sebanyak 1.097 pedagang yang terdiri atas 60 los basah, 394 los
      kering, 506 kios dan 137 kuliner;                                   
    4) Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah upaya mewujudkan gedung pasar dengan konsep
      pasar rakyat modern yang dapat berperan besar terhadap percepatan roda perekonomian Kota Negara

      khususnya dan Kabupaten Jembrana pada umumnya, dan bahkan pada wilayah regional lebih besar
      yang layak dan nyaman dan memenuhi standar SNI, serta peraturan yang terkait dengan bangunan
      maupun lingkungan, sehingga kawasan Kota Negara memiliki fasilitas gedung yang representatif
      terhadap perkembangan masyarakat dan sekitarnya;                    

    5) Pasar Negara yang akan dibangun merupakan pasar umum yang menjual berbagai komoditas antara
      lain hasil bumi, sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, sembako, pakaian, peralatan rumah tangga,
      barang elektronik, emas dan lain – lain;                            
    6) Pekerjaan Pembangunan Pasar Negara berada di Jalan Gusti Ngurah Rai dan Jl. Pahlawan, kelurahan
      Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;      

    7) Adapun pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Negara ini melingkupi pembangunan:

                                Pasar Negara                              
       Luas site     : 9860 m2       Jumlah Los Basah : 60 Unit           

       Gedung A                      Jumlah Los Kering : 394 Unit         
       Lantai 1      : 4.392 m2      Jumlah Kios    :  506 unit           
       Lantai 2      : 4.104 m2      Jumlah Kuliner :  137 unit           
       Gedung B                      Jumlah Parkir  :  416 unit motor     
       Lantai 1                                     :  113 unit mobil     

       Lantai 2      : 4.626 m2                                           
                     : 4.530 m2                                           

       Bangunan dengan total luas bangunan sekitar 17.652 m2 dengan tipe pekerjaan sebagai berikut :

          1. Pekerjaan Sipil meliputi Pekerjaan Bangunan Utama yang terdiri dari Pekerjaan; Struktur
            Bawah, Struktur Atas dan pekerjaan konstruksi lainnya yang terkait dengan pekerjaan sipil;
          2. Pekerjaan Arsitektur meliputi pekerjaan pasangan dinding; pekerjaan lapisan lantai dan
            dinding; pekerjaan plafond; pekerjaan pintu dan jendela; pekerjaan atap dan konstruksi
            lainnya yang terkait dengan pekerjaan arsitektural lainnya;   

          3. Pekerjaan Mekanikal meliputi pembuatan Fasilitas sistem air bersih air kotor dan air bekas,
            pompa-pompa dan instalasi plumbing, sistem pengolahan limbah, termasuk suplai listrik dan
            ventilasi penunjangnya.                                       
          4. Pekerjaan Elektrikal meliputi pekerjaan panel, kabel feeder, instalasi listrik, penangkal petir,

            fire alarm dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan fungsi elektrikal bangunan;
          5. Pekerjaan terkait sistem pengelolaan sampah basah dan kering yang meliputi pengadaan
            tempat sampah dan kontainer sampah dan pekerjaan lainnya;     
          6. Pekerjaan pendukung bangunan meliputi pekerjaan penataan halaman; pekerjaan drainase
            dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan pendukung bangunan. 

    8) Rencana kegiatan penyelesaian pembangunan meliputi:                
      a. Pemutakhiran dokumen perencanaan melalui proses pengawasan berkala konsultan perencana
         sebelumnya dengan tahapan:                                       

         1) Penyesuaian dokumen perencanaan dan gambar perencanaan dengan kondisi bangunan
            eksisting pasca pembangunan sebelumnya dengan tanpa merubah fungsi bangunan;
         2) Penyesuaian harga satuan dengan analisa harga satuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan
            Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2022 Pedoman Penyusunan Perkiraan
            Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

         3) Penyusunan design for tender (DFT) dan rancangan dokumen tender sebagai dasar proses
            tender fisik;                                                 
         4) Pendampingan proses tender konstruksi fisik.                  
      b. Proses lelang penyedia jasa konstruksi:                          
         1) Proses tender dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa

           Konstruksi;                                                    
         2) Pendampingan proses tender dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan
           Perencana.                                                     
      c. Pelaksanaan konstruksi:                                          

         1) Pekerjaan Sipil;                                              
         2) Pekerjaan Arsitektur;                                         
         3) Pekerjaan MEP;                                                
         4) Pekerjaan Penataan Halaman;                                   
      d. Pemeliharaan dan Pengoperasian:                                  

         1) Masa pemeliharaan oleh penyedia jasa konstruksi selama 12 bulan dan termasuk dalam
           lingkup pengawasan konsultan manajemen konstruksi;             
         2) Proses serah terima pemanfaatan Barang Milik Negara antara Satuan Kerja Pelaksanaan
           Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali dengan pihak pengelola bangunan dalam

           rangka optimalisasi pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan;
      e. Proses Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan pemilik aset sesuai
         peraturan yang berlaku;                                          
   9) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 28 Tahun
      2002 Tentang Bangunan Gedung.                                       

   10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
      Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

   1.3. MAKSUD DAN TUJUAN                                                 

      A. Maksud                                                           
         Maksud Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Pembangunan Pasar Negara Tahun Anggaran
         2023-2024 (MYC) adalah mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi untuk
         mengendalikan setiap tahapan Pembangunan Pasar Negara meliputi pengendalian waktu, biaya,

         pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan
         bangunan gedung Negara, mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa
         pemeliharaan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.

      B. Tujuan                                                           
         Tujuan Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Negara adalah
         terbangunnya fisik konstruksi, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
         Terlaksananya pengendalian dan pengawasan secara mendetail yang memuat pelaksanaan
         pekerjaan dari awal sampai dengan selesai dengan dilengkapi dengan rincian kemajuan

         pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangunan gedung Negara yang dilindungi
         peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud bangunan gedung Negara
         yang memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
         keandalan bangunan gedung serta menerapkan prinsip bangunan gedung hijau.

   1.4. SASARAN                                                           
    Sasaran dilaksanakannya kegiatan konsultan manajemen konstruksi ini adalah:
    1) Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Pembangunan Pasar Negara mulai dari SPMK
       Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;

    2) Terkendalinya pelaksanaan konstruksi Pembangunan Pasar Negara mulai dari SPMK Konstruksi,
       Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas,
       tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi;
    3) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung Negara yang diperlukan sesuai peraturan
       yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan bangunan gedung dan Sertifikat Laik

       Fungsi (SLF).                                                      

   1.5. LOKASI PEKERJAAN                                                  
     Lokasi Kegiatan : Pekerjaan Pembangunan Pasar Negara berada di Jalan Gusti Ngurah Rai dan Jl.

     Pahlawan, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

  1.6. SUMBER PENDANAAN                                                   

     A. Sumber Biaya                                                      
       Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran
       sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan APBN Tahun Anggaran 2024 dengan pagu

       anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan
       Prasarana Permukiman Provinsi Bali.                                

     B. Biaya Manajemen Konstruksi.                                       

      1)  Untuk pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya kurang lebih
          Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan mengikuti pedoman dalam
          Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang
          No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
          : 22/PRT/M/2018 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

          yaitu :                                                         
          a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti.
          b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian (Kontrak) yang dibuat
             oleh PPK Prasarana Strategis dan BPB, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

             Permukiman Provinsi Bali dengan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi hasil
             pengadaan.                                                   

      2)  Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara
          kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan penyedia jasa Manajemen Konstruksi
          sesuai peraturan yang berlaku.                                  
      3)  Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Konstruksi didasarkan pada pengeluaran nyata (real)

          dan tahap pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi kemajuan pekerjaan Penyedia Jasa
          Konstruksi yang dilakukan secara bulanan.                       

  1.7. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                       
       1) Nama PPK        : PPK Prasarana Strategis dan BPB               

       2) Satuan Kerja    : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi     
                             Bali, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali
       3) Alamat          : Jalan Danau Tamblingan No. 49 Kompleks Werdhapura Sanur
                             Denpasar Bali                                

    2. DATA PENUNJANG                                                     

      2.1. DATA DASAR                                                     
         a. Kerangka Acuan Kerja merupakan data awal yang harus dipenuhi atau diperhatikan. Setiap

           pengadaan data dan informasi harus diupayakan oleh Konsultan/ Penyedia Jasa. Pengguna
           jasa akan menyediakan data-data dasar sepanjang tersedia setelah diterbitkannya Surat
           Perintah Mulai Kerja yang meliputi:                            
           1) Laporan Konsultan Perencana;                                
           2) Dokumen Teknis Perencanaan;                                 

           3) Dokumentasi kondisi eksisting bangunan;                     
           4) Perijinan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana
         b. Penyedia jasa diwajibkan melakukan explorasi dari data dasar yang tersedia termasuk data
           sekunder lainnya yang dilakukan baik oleh instansi yang ada di pusat maupun yang ada di
           daerah untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, standar teknis dan standar profesi yang

           berlaku termasuk semua peraturan terkait baik dipusat maupun didaerah yang terbaru.
         c. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Manajemen Konstruksi harus mencari sendiri
           informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam KAK /
           Pengarahan Penugasan ini.                                      

         d. Konsultan Manajemen Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
           dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari
           sendiri. Kesalahan pengendalian dan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi
           menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.         

       A. Persyaratan Obyektif                                            
          Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran
          pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian
          pekerjaan.                                                      

       B. Persyaratan Fungsional                                          
          Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang

          menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang
          tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.                  

    2.2. Standar Teknis                                                   
         Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain namun tidak terbatas pada:

       a. SNI 1729:2020 Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural;
       b. SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung;
       c. SNI 1726:2019 Ketahanan Gempa;                                  
       d. SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton;                              

       e. SNI 1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung
          dan Non-Gedung;                                                 
       f. SNI 1729:2015 Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural;
       g. SNI 2847:2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan gedung;
       h. SNI 1727:2013 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan gedung dan Struktur Lain;

       i. SNI SNI-03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian
          Udara pada Bangunan Gedung;                                     
       j. SNI-2837-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi
          bangunan gedung dan perumahan;                                  

       k. SNI-6897-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi
          bangunan gedung dan perumahan;                                  
       l. SNI-2839-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi
          bangunan gedung dan perumahan;                                  
       m. SNI-3434-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan

          gedung dan perumahan;                                           
       n. SNI-7394-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan
          gedung dan perumahan;                                           
       o. SNI-7395-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding untuk
          konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                       

       p. SNI 04-7018-2004 Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga; 
       q. SNI-03-3989-2000 tentang Sprinkler Otomatik;                    
       r. SNI 16-7063-2004 tentang tentang Sistem Pasokan Daya darurat;   
       s. SNI 03-7065-2005: Tata cara perencanaan Plumbing;               

       t. SNI 8153:2015: Sistem plumbing pada bangunan gedung;            
       u. SNI-03-7015-2004 tentang Sistem Proteksi Petir pada Bangunan;   
       v. SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya Listrik darurat menggunakan energi tersimpan
          (SPDDT);                                                        
       w. RSNI T-15-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan saniter;

       x. SNI 03-2835-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi
          bangunan gedung dan perumahan;                                  
       y. SNI 03-2840-2002 Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen Untuk Penutup Atap Pada
          Bangunan Rumah;                                                 

       z. SNI 03-3989- 2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatik untuk
          pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;               
       aa. SNI 03-6386-2000 Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung Dalam Bangunan Gedung dan
          Perumahan;                                                      
       bb. SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000);

       cc. SNI 03-2410-1994 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi;
       dd. SNI 03-3436-1994 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap Untuk Bangunan dan
          Gedung;                                                         
          dan standar teknis dan standar profesi terkait lainnya.         

   2.3. STUDI-STUDI TERDAHULU                                             
      Dokumen Perencanaan (DED) Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Negara yang berisi:
      1) Laporan Konsultan Perencana;                                     
      2) Dokumen Teknis Perencanaan;                                      

      3) Dokumentasi kondisi eksisting bangunan;                          

    2.4. REFERENSI HUKUM                                                  
    1) Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;           
    2) Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;             

    3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;               
    4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);    
    5) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 28 Tahun
      2002 Tentang Bangunan Gedung;                                       
    6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

    7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
    8) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi/Renovasi Pasar
      Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan
      Dasar dan Menengah;                                                 

    9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
      Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;               
    10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
      Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
    11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi

      Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;                      
    12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada
      Bangunan Gedung dan Persilnya;                                      

    13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang
      Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                              
    14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
      Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                                 

    15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat
      Laik Fungsi Bangunan Gedung;                                        
    16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 Tentang
      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi                     
    17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2021 tentang Standar

      Pembongkaran Bangunan Gedung;                                       
    18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2022 Pedoman
      Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    19) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran

      Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
      Konsultansi Konstruksi;                                             
    20) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022 tentang
      Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
      Umum dan Perumahan Rakyat                                           

    3. RUANG LINGKUP                                                      
      3.1. Lingkup Kegiatan : Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Negara di Provinsi
         Bali                                                             

      3.2. Lingkup Pekerjaan                                              

       Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah
       berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
       Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan
       Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis

       Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari:                      

       A. Tahap Kaji Ulang Dokumen Perencanaan                            
          a) Melakukan evaluasi teknis terhadap hasil perencanaan, yang meliputi penelitian/hasil tes
            Laboratorium dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan

            biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik.     
          b) Evaluasi dan koordinasi dengan konsultan perencana terkait hasil perencanaan, perubahan-
            perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta
            pengusulan saat pelaksanaan konstruksi;                       

          c) Membantu evaluasi teknis, memfasilitasi serta melakukan koordinasi, dengan pihak-pihak
            yang terlibat pada tahap pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan perubahan teknis dan
            syarat teknis perencanaan, serta perijinan-perijinan.         
          d) Meneliti kelengkapan dokumen perubahan perencanaan dengan melihat kondisi lapangan,
            menyusun program pengendalian pelaksanaan konstruksi oleh Kontraktor bersama

            konsultan perencana serta membantu proses pemenuhan persyaratan perubahan terhadap
            dokumen hasil perencanaan.                                    
          e) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka proses perubahan-perubahan hasil
            perencanaan yang merupakan justifikasi teknis dan Administrasi, atas persetujuan konsultan

            perencana dan pemberi tugas;                                  
          f) Melengkapi dan menyusun persyaratan Administrasi perubahan-perubahan perencanaan,
            laporan dan berita acara dan risalah rapat, dokumentasi rapat dalam rangka pengendalian
            pekerjaan;                                                    
          g) Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi proses perubahan-perubahan

            perencanaan;                                                  
          h) Kaji ulang dokumen perencanaan dilakukan paralel dengan pelaksanaan pekerjaan
            konstruksi.                                                   
          i) Memfasilitasi koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait baik institusi pemerintah, Badan

            Usaha Milik Negara/Daerah maupun pihak swasta yang terkait dengan pelaksanaan
            pekerjaan baik tahap review dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan
            perijinan.                                                    

       B. Tahap Pelaksanaan                                               

          a) Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai penugasannya;
          b) Menyusun Program Mutu kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi sesuai dengan
            peraturan dan standar yang berlaku;                           
          c) Membantu PPK dalam pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM;
          d) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan

            RKK  pelaksanaan konstruksi Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk
            perubahannya;                                                 
          e) Memfasilitasi dan meneliti penyiapan dokumen untuk proses perizinan yang terkait dengan
            pelaksanaan pekerjaan;                                        

          f) Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan bersama, dan
            melakukan penyesuaian antara gambar, RAB dengan kondisi lapangan dalam rangka MC
            Nol, memeriksa dan menerbitkan Berita Acara MC-Nol lengkap dengan lampiran teknis;
          g) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh kontraktor
            yang meliputi program-program pencapaian pelaksanaan konstruksi, program pencapaian

            penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan
            perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality
            Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);     
          h) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian

            sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas
            dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
            administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;   
          i) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul,
            usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi

            penyimpangan;                                                 

          j) Memeriksa dan menyetujui semua dokumen baik administrasi maupun teknis yang terkait
            dengan pelaksanaan konstruksi;                                
          k) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik
            dan atau yang terkait dengan pemenuhan persyaratan perijinan; 

          l) Memastikan kesesuaian Design for Construction (DFC) dan Shop Drawing pekerjaan
            pembangunan lanjutan dengan memperhitungkan kondisi eksisting bangunan dan data
            dasar;                                                        
          m) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:             
            -  Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan

               dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;     
            -  Memberikan izin dan mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,
               serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
            -  Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju

               pencapaian volume / realisasi fisik;                       
            -  Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
               terjadi selama pekerjaan konstruksi;                       
            -  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan
               dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan

               laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa
               pelaksana konstruksi;                                      
            -  Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran
               angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.                 
            -  Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh

               Kontraktor dan memastikan kesesuaian gambar pelaksanaan dengan kondisi eksisting
               bangunan;                                                  
            -  Memberikan persetujuan terhadap semua gambar dan rencana kerja yang akan
               digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak penyedia jasa

               konstruksi baik untuk pekerjaan permanen ataupun pekerjaan sementara;
            -  Memberikan persetujuan atas semua gambar perubahan, spesifikasi teknis perubahan
               dan justifikasi teknis perubahan termasuk menerbitkan pernyataan tidak keberatan (no
               objection) untuk gambar sementara dan gambar perubahan yang tidak tercantum dalam
               Kontrak penyedia jasa konstruksi;                          

            -  Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan dalam Kontrak
               penyedia jasa konstruksi;                                  
            -  Menerbitkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi jika terjadi keterlambatan
               pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak penyedia jasa konstruksi dan

               melaksanakan rapat pembuktian (show cause meeting);        
            -  Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built
               Drawing) sebelum serah terima I;                           
            -  Merekomendasikan kepada Pemberi Tugas terhadap akibat pelaksanaan penyedia jasa
               untuk melakukan tindakan sanksi sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

               dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;           

            -  Melakukan pemeriksaan dan evaluasi perubahan pekerjaan sebagai dasar proses
               Addendum Kontrak oleh Tim Peneliti Kontrak;                
            -  Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi
               perbaikannya pada masa pemeliharaan;                       

            -  Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk
               pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;               
            -  Melakukan pengukuran bersama di lapangan dalam rangka progress capaian pekerjaan
               dan menerbitkan Berita Acara Progres Kemajuan Pekerjaan / Progres Prestasi Fisik
               sampai dengan pekerjaan 100% untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

            -  Menyusun berita acara persetujuan pemeriksaan pekerjaan pertama dan memastikan
               pekerjaan terpasang sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis dalam rangka serah
               terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan
               konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

            -  Bersama dengan Penyedia Jasa Konstruksi melakukan testing dan commissioning dan
               menerbitkan berita acara hasil testing dan commissioning sesuai dengan spesifikasi
               teknis yang ditetapkan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;
            -  Memberikan rekomendasi dilakukan serah pertama pekerjaan pertama dan serah terima
               pekerjaan kedua;                                           

            -  Membantu pemberi tugas dalam menyusun Dokumen Pendaftaran; 
            -  Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun
               sesuai dengan IMB;                                         
            -  Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik
               Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat; 

            -  Melakukan evaluasi rencana kerja mingguan konstruksi dan mensosialisasikan kepada
               pihak terkait di lingkungan lokasi pekerjaan;              
            -  Menerbitkan surat pernyataan keandalan bangunan selama umur bangunan sesuai yang
               dipersyaratkan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;     

            -  Memberikan laporan pengawasan secara periodik kepada PPK;  
            -  Lingkup tugas dan tanggung jawab pengawasan lainnya sebagaimana diatur dalam
               dokumen Kontrak penyedia jasa konstruksi.                  
            - Melaksanakan pengawasan berdasarkan konsep desain bangunan gedung hijau sesuai
              dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun
              2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan Surat Edaran Nomor:
              03/SE/DC/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
              untuk Klas Bangunan 1a.                                     

          n) Melakukan kegiatan pengawasan dan laporan pada masa pemeliharaan:
            -  Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama masa pemeliharaan;
            -  Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan jika ada kegiatan
               penggunaan bangunan selama masa pemeliharaan;              
            -  Memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki cacat kurang selama masa

               pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;             
            -  Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan kondisi bangunan sesuai
               dengan serah terima pertama sebagai dasar serah terima akhir pekerjaan;

          o) Menyusun laporan mingguan dilengkapi profil pelaksanaan mingguan, bulanan, dan Akhir,
            Potret Pelaksanaan (Executive Summary) dan Laporan Pemeliharaan Berkala pekerjaan
            manajemen konstruksi;                                         
          p) Memastikan terpenuhinya pedoman pemeliharaan serta petunjuk pengoperasian elemen

            bangunan terkait dengan fungsi bangunan dalam bentuk manual book yang dibuat oleh
            pelaksana konstruksi;                                         
          q) Menyusun laporan mingguan yang dilengkapi Profil pelaksanaan setiap Minggu, bulanan
            Laporan profile proyek, dan laporan akhir Akhir dalam bentuk potret pelaksanaan (Executive
            Summary) dan Laporan Pemeliharaan Berkala pekerjaan manajemen konstruksi.

          r) Melakukan pengawasan terhadap implementasi bangunan gedung hijau sebagai hasil dari
            penilaian kinerja bangunan gedung hijau yang sudah ditetapkan pada tahapan perencanaan.
            Konsultan Manajemen Konstruksi wajib mendampingi proses konstruksi bangunan gedung
            hijau pada tahap pelaksanaan.                                 

          s) Mengawasi dan mendukung tercapainya target dan standar bangunan gedung hijau yang
            dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
            Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung
            Hijau dan Surat Edaran Nomor: 01/SE/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja
            Bangunan Gedung Hijau.                                        

   3.3. KELUARAN                                                          
    Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
    adalah:                                                               

    A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh
       Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran
       administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan
       kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh

       Pemberi Tugas.                                                     
       Minimal dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah :
       i.  Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
       ii. Penerapan RKK manajemen konstruksi, yang memuat rencana sampai dengan penerapan
           pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi yang telah dilaksanakan selama pekerjaan.

       iii. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan
           Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi
           keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
       iv. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari
           kerja.                                                         

       v.  Laporan Dokumentasi berupa foto dan video                      
       vi. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.    
       vii. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
       viii. Perhitungan tambah/kurang pekerjaan, bilamana terdapat perubahan pekerjaan

       ix. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.                           

       x.  Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.                  
       xi. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan                           
       xii. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
       xiii. Laporan rapat di lapangan (site meeting), lengkap dengan administrasi pendukung.

       xiv. Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar Chart dan S Curve serta NetWork
           Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.                
       xv. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung   

    B. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan
       kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan

       dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan
       Manajemen Konstruksi.                                              

   3.4. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK              

      A. Fasilitas                                                        
        Penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pengguna jasa adalah : Ruang rapat/diskusi

      B. Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan                            
          Dalam hal pengendalian administrasi kontrak, selama pelaksanaan pekerjaan konsultan
          manajemen konstruksi, PPK menunjuk tim yang berasal dari unsur PPK sebagai wakil sah PPK

          yang terdiri dari:                                              
         1) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, wakil sah PPK adalah Tim Teknis yang ditunjuk
            berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali;
         2) Dalam hal Perubahan Kontrak/ Adendum Kontrak, wakil sah PPK adalah Panitia Peneliti

            Pelaksanaan Kontrak yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana
            Permukiman Provinsi Bali;                                     
         3) Dalam hal pengelolaan administrasi kontrak, wakil sah PPK adalah Direksi Lapangan
            Pekerjaan Konstruksi yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana
            Permukiman Provinsi Bali;                                     

          Ketentuan lebih lanjut untuk wakil sah PPK akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak. Dalam hal
          diperlukan, akan melibatkan Tim Pengelola Teknis yang akan ditunjuk melalui SK Dinas
          Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.                

   3.5. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI             

    Penyedia jasa menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran
    pekerjaan antara lain :                                               
      1) Sewa Printer A3 (Printer Warna dan Multifunction)                
      2) Sewa Printer A4                                                  
      3) Sewa Digital Camera                                              
      4) Sewa Laptop                                                      
      5) Sewa Scanner                                                     
      6) ATK dan Operasional Kantor                                       

      7) Sewa Kendaraan Roda 2                                            
      8) Sewa Kendaraan Roda 4                                            

    3.6. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                 
    Lingkup kewengan penyedia jasa meliputi:                              

    Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
    melaksanakan Kontrak, meliputi :                                      
    a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah
       ditetapkan dalam Kontrak;                                          
    b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak
       untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;   

    c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
    d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan
       Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;       
    e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
       dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
       segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
       dirinci dalam Kontrak;                                             

    f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan
       Pejabat Penandatangan Kontrak;                                     
    g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
       yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
       pelaksanaan pekerjaan;                                             

    h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung yang sesuai dengan kewenangan Tim Pendukung
       dalam Kontrak ini; dan                                             
    i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

    Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
    dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
    pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan                                 

    3.7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                         
       Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Manajemen Konstruksi (MK) ini akan lakukan dalam waktu 300

       (Tiga ratus) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK.         

    3.8. PERSONEL                                                         
    Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan tenaga-
    tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan

    kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui
    oleh Pemberi Tugas.                                                   
    Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

   A. KEBUTUHAN PERSONEL INTI                                             

                                     KUALIFIKASI                          

                                                   PENGAL JML BULAN       
      No.      POSISI                                                     
                          TINGKAT                                         
                                  JURUSAN  KEAHLIAN AMAN (Org) (B)        
                         PENDIDIKAN                                       
      I. Personel Inti                                                    
      A. Team Leader                                                      
                                           Ahli Madya                     
                                    S2                                    
                                           Manajemen                      
      1  Team Leader        S2    Manajemen           5    1    10        
                                            Proyek                        
                                  Konstruksi                              
                                          (MPK.02.005.8)                  
       B. Supervision Engineer (SE)                                       
                                           Ahli Madya                     
         Ahli Struktur Bangunan S1/ D4   Teknik Bangunan                  
      2                           Teknik Sipil        5    1    9         
         Gedung            Terapan        Gedung (SIP.0                   
                                            1.002.8)                      
                                           Ahli Madya                     
         Ahli Arsitektur Bangunan S1/ D4 Teknik                           
      3                                     Arsitek   5    1    7         
         Gedung            Terapan Arsitektur                             
                                          (ARS.01.002.8)                  
                                   Teknik  Ahli Madya                     
                                  Sipil/Teknik Geoteknik                  
                           S1/ D4                                         
      4  Ahli Geoteknik           Geomatika/ (SIP.15.002.8) 5 1 2         
                           Terapan                                        
                                   Teknik                                 
                                   Geologi                                
                                   Teknik  Ahli Madya                     
                                   Elektro/ Teknik Elektrikal             
         Ahli Mekanikal Elektrikal dan S1/ D4 Teknik Konstruksi           
      5                                               5    1    7         
         Plambing          Terapan Elektrikal/ Bangunan                   
                                   Teknik   Gedung                        
                                   Mesin  (MEK.05.005.8)                  
       C. Quality Engineer                                                
                                          Ahli Muda Teknik                
         Ahli Struktur Bangunan S1/ D4     Bangunan                       
      6                           Teknik Sipil        2    1    8         
         Gedung            Terapan        Gedung (SIP.0                   
                                            1.001. 7)                     
                                   Teknik Ahli Muda Ahli                  
                                   Mesin/  Muda Teknik                    
                                   Teknik Plambing dan                    
                                  Penyehatan Pompa Mekanik                
                                   / Teknik (MEK.02.001.7)                
         Ahli Mekanikal Elektrikal dan S1/ D4                             
      7                           Lingkungan          2    1    6         
         Plambing          Terapan                                        
                                  ; Ahli Muda                             
                                   Teknik                                 
                                  Plambing                                
                                  dan Pompa                               
                                   Mekanik                                
                                     KUALIFIKASI                          

                                                   PENGAL JML BULAN       
      No.      POSISI                                                     
                          TINGKAT                                         
                                  JURUSAN  KEAHLIAN AMAN (Org) (B)        
                         PENDIDIKAN                                       
       D. Quantity Engineer                                               
                                           Ahli Muda                      
                           S1/ D4          Manajemen                      
      8  Quantity Engineer        Teknik Sipil        3    1    8         
                           Terapan         Konstruksi                     
                                          (MPK.02.001.7)                  
       E. HSE                                                             
                           S1/ D4         Ahli Madya K3                   
      9  Ahli K3 Konstruksi Terapan Teknik Konstruksi 3    1    10        
                                          (MPK.01.002.8)                  
   B. KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG                                          

    Adapun kebutuhan tenaga pendukung dalam rangka paket pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar
    Negara antara lain:                                                   

                          TINGKAT                    PENGAL               
                                                           JML BULAN      
      No.      POSISI     PENDIDIK JURUSAN  KEAHLIAN AMAN                 
                                                           (Org) (B)      
                           AN                         (Thn)               
                                           SKT Pengawas                   
                           S1/ D4                                         
       1 Pengawas Pekerjaan Sipil Teknik Sipil Bangunan Gedung 3 1 8      
                           Terapan                                        
                                           (SIP.01 .004.4)                
                                           SKT Pengawas                   
         Pengawas Pekerjaan S1/ D4 Teknik                                 
       2                                  Bangunan Gedung 3 1    7        
         Arsitektur        Terapan Arsitektur                             
                                           (SIP.01 .004.4)                
                                 Teknik Mesin/ SKT Pengawas               
                                   Teknik   Plambing/                     
                           S1/ D4                                         
       3 Pengawas Pekerjaan MEP  Lingkungan/ Pekerjaan Plambing 3 1 6     
                           Terapan                                        
                                   Teknik  (MEK.02.003.4)                 
                                 Penyehatan                               
                                          Sertifikat pelatihan            
                           S1/ D4                                         
       4 Pengawas Lapangan K3      Teknik     K3       3    1   10        
                           Terapan                                        
                                           (MPK.01.003.4)                 
         Pengawas Pekerjaan S1/ D4        Sertifikat BGH dari             
       5                           Teknik              3    1    3        
         Bangunan Gedung Hijau Terapan    GBCI/IABHI/WGBC                 
                                           SKT Juru Hitung                
                           S1/ D4                                         
       6 Quantity Engineer        Teknik Sipil Kuantitas 3  1    7        
                           Terapan                                        
                                           (MPK.05.005.4)                 
                                   Teknik SKT Juru Gambar                 
                           S1/ D4                                         
       7 Drafter/ CAD Operator    Arsitektur/ (SIP.0 1.003.4) 3 1 6       
                           Terapan                                        
                                  Teknik Sipil                            
                          D3/SMU/  Semua       -                          
       8 Administrasi Keuangan                         3    1   10        
                           SMK    Jurusan                                 
    3.9. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                                                

                                                       Waktu    Bln  Bln  Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln   
     No            Uraian Kegiatan       Vol   Bln                                                          
                                                     Penugasan   1    2   3   4   5   6  7   8   9   10     
      I. BIAYA LANGSUNG PERSONEL                                                                            

      1  PERSONEL INTI                                                                                      
      A. Team Leader                                                                                        
      1  Team Leader                     1.00 10.00 10.00  OB                                               

      B. Supervision Engineer (SE)                                                                          
      2  Ahli Struktur Bangunan Gedung   1.00 9.00  9.00   OB                                               
      3  Ahli Arsitektur Bangunan Gedung 1.00 7.00  7.00   OB                                               
      4  Ahli Geoteknik                  1.00 2.00  2.00   OB                                               

      5  Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing 1.00 7.00 7.00 OB                                           
      C. Quality Engineer                                                                                   

      6  Ahli Struktur Bangunan Gedung   1.00 8.00  8.00   OB                                               
      7  Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing 1.00 6.00 6.00 OB                                           
      D. Quantity Engineer                                                                                  

      8  Quantity Engineer               1.00 8.00  8.00   OB                                               
      E. HSE                                                                                                
      9  Ahli K3 Konstruksi              1.00 10.00 10.00  OB                                               

      II PERSONEL PENDUKUNG                                                                                 
      a  Pengawas Pekerjaan Sipil        1.00 8.00  8.00   OB                                               

      b  Pengawas Pekerjaan Arsitektur   1.00 7.00  7.00   OB                                               
      c  Pengawas Pekerjaan MEP          1.00 6.00  6.00   OB                                               
      d  Pengawas Lapangan K3            1.00 10.00 10.00  OB                                               

      e  Pengawas Pekerjaan Bangunan Gedung Hijau 1.00 3.00 3.00 OB                                         
      f  Quantity Surveyor/Juru Ukur     1.00 7.00  7.00   OB                                               
      g  Drafter/CAD Operator            1.00 6.00  6.00   OB                                               
      h  Administrasi Keuangan           1.00 10.00 10.00  OB                                               

     II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL                                                                        

     A   BIAYA KANTOR                                                                                       
      1  Biaya Kantor                                                                                       

         Sewa Printer A3 (Printer Warna dan                                                                 
                                         1.00 10.00 10.00  UB                                               
      1  Multifunction)                                                                                     
      2  Sewa Printer A4                 1.00 10.00 10.00  UB                                               
      3  Sewa Digital Camera             1.00 10.00 10.00  UB                                               
      4  Sewa Laptop                     1.00 10.00 10.00  UB                                               
      5  Sewa Scanner                    1.00 10.00 10.00  UB                                               
      6  ATK dan Operasional Kantor      1.00 10.00 10.00  UB                                               
      7  Sewa Kendaraan Roda 2           1.00 10.00 10.00  UB                                               
      8  Sewa Kendaraan Roda 4           1.00 10.00 10.00  UB                                               

      2  Rapat Monev                                                                                        
      a  Konsumsi Rapat                 36,00 6,00 216,00  OK                                               
      b  Pengandaan Bahan Rapat          36,00 6,00 216,00 Set                                              

      3  Pelaporan                                                                                          

      a  Laporan Pendahuluan             5.00 1.00  5.00   Eks                                              
      b  Laporan Bulanan                 5.00 10.00 50.00  Eks                                              
      c  Laporan Akhir                   5.00 1.00  5.00   Eks                                              

      d  Buku Perawatan dan Pemeliharaan 5.00 1.00  5.00   Eks                                              
      f  Laporan Pengawasan Mutu         5.00 1.00  5.00   Eks                                              
      e  Laporan Penerapan RKK           5.00 1.00  5.00   Eks                                              
      f  Laporan Dokumentasi             1.00 10.00 10.00  Eks                                              
         Hardisk Eksternal 2 TB (Dokumentasi, Softcopy                                                      
      h                                  1.00 1.00  1.00  Unit                                              
         laporan)                                                                                           

      4  Penerapan SMKK dan Pencegahan Covid-19                                                             
      a  Alat Pelindung Diri             15.00 10.00 150.00 Set                                             
      b  Alat Pelindung Kerja            1.00 1.00  1.00   ls                                               
      c  Pencegahan Covid-19             15.00 10.00 150,00 Set                                             

 4. PELAPORAN                                                             
  4.1. Laporan pendahuluan                                                
   - Gambaran umum lokasi pekerjaan                                       

   - Metode dan pendekatan yang akan digunakan                            
   - Rencana Kerja penyedia jasa (konsultan) secara menyeluruh            
   - Jadwal pelaksanaan pekerjaan                                         
   - Rencana mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung (termasuk struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan
     dan komposisi serta jumlah tenaga ahli yang dipakai)                 

   - Hasil pengumpulan data sementara (studi literatur dan tata lapangan  
   - Hasil koordinasi dengan instansi terkait serta data pendukung lainnya.
   - Laporan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan dan dibuat
     sebanyak 5 (lima) buku di print warna.                               

  4.2. Laporan bulanan                                                    
  Laporan Bulanan berisikan antara lain :                                 
   - Uraian pokok tentang proyek                                          
   - Kegiatan Konsultan pada bulan tersebut dan rencana kegiatan pada bulan berikutnya.
   - Kegiatan Kontraktor pada bulan tersebut dan rencana kegiatan pada bulan berikutnya.

   - Evaluasi terhadap progres kegiatan                                   
   - Catatan kejadian penting kegiatan di lapangan                        
   - Kendala serta solusi dari permasalahan yang terjadi di lapangan.     
   - Penjelasan kegiatan dari masing-masing personil pada bulan tersebut  
   - Laporan harian, Mingguan dan bulanan serta back up data yang sudah diperiksa dan disetujui oleh

     konsultan dan direksi dalam bulan tersebut.                          
   - Time schedule yang berisikan realisasi kegiatan pada bulan tersebut. 
   - Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan tersebut.          
   - Lampiran-lampiran perlengkapan lainnya seperti (perhitungan modifikasi desain yang pernah terjadi), dan

     lain-lain.                                                           
  Laporan kemajuan pekerjaan dibuat bersama kontraktor dan konsultan supervisi kemudian dibahas secara
  periodik minimal sekali dalam dua minggu yang diikuti pemberi tugas, konsultan supervisi dan kontraktor.
  Total laporan Bulanan (harian dan mingguan) dibuat sebanyak 5 (lima) buku/eksemplar di print warna setiap
  bulannya, sehingga sampai pekerjaan selesai.                            

  4.3. Laporan Akhir dan Laporan Pengawasan Mutu                          
  Pada akhir tugas, Konsultan membuat laporan yang berisi uraian pekerjaan dari awal pelaksanaan sampai dengan
  berakhirnya pekerjaan konstruksi. Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender

  dan dibuat sebanyak 5 (lima) buku di print warna dan dilengkapi soft copy yang berisikan soft file (asli dan PDF)
  dari seluruh laporan yang dibuat, foto dokumentasi serta desain leaflet dan booklet dari kegiatan yang
  dilaksanakan.                                                           

  4.4. Buku perawatan dan pemeliharaan                                    

  Buku perawatan bangunan gedung adalah buku petunjuk dalam rangka memperbaiki dan/atau mengganti bagian
  bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung, elektronik,

  agar tetap laik fungsi. Diserahkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender dan dibuat sebanyak 5 (lima)
  buku di print warna.                                                    

  4.5. Laporan Dokumentasi Foto dan Video                                 
     - Foto dan video dokumentasi diambil setiap hari dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

     - Foto dokumentasi diambil dalam sudut yang sama setiap harinya.     
     - Foto udara diambil dengan sudut yang sama pada saat progres pelaksanaan (0%, 25%,50%,75%,100%)
     - Konsultan supervisi menyerahkan video profil pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 180 (tiga ratus)
       hari kalender sejak SPMK diterbitkan                               
     - Konsultan supervisi menyerahkan album foto pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus)
       hari kalender sejak SPMK diterbitkan                               

  4.6. Laporan Penerapan RKK Manajemen Konstruksi                         
  Pada akhir tugas, Konsultan membuat Laporan Penerapan RKK yang berisi uraian Pelaksanaan Penerapan RKK
  pekerjaan dari awal pelaksanaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan konstruksi sesuai dengan format yang
  tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
  2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi . Laporan Penerapan RKK diserahkan
  selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender sejak SPMK diterbitkan dan dibuat sebanyak 6 (enam) dan 5
  (lima) buku di print warna dan dilengkapi soft copy yang berisikan soft file (asli dan PDF)

   - Laporan Harian Keselamatan Konstruksi                                
   - Laporan Mingguan Keselamatan Konstruksi                              
   - Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi                               
   - Laporan Cuaca Terkait Keselamatan Konstruksi                         
   - Lembar Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi                

   - Laporan Akhir Keselamatan Konstruksi                                 
  4.7. Harddisk External                                                  
  Seluruh softcopy/file laporan dan dokumentasi disimpan dalam 1 (satu) Hardisk Eksternal 2 TB dan diserahkan
  kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender. 

 5. HAL-HAL LAIN                                                          

  5.1. Produksi Dalam Negeri                                              
  Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik
  Indonesia                                                               

  5.2. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:            
  1. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah

  2. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil   

  5.3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan                                  
  1. Pengumpulan data selalu menggunakan acuan standar yang telah diakui secara nasional dan internasional

  2. Data dapat menjadi acuan dalam upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan penyediaan air baku agar
    tepat waktu, mutu, dan biaya yang sesuai dengan dokumen kontrak       

  5.4. Program Kerja                                                      
  Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang meliputi:

  1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci.              

  2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan Manajemen Konstruksi
    harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Tim Teknis.
  3) Uraian konsepsi konsultan Manajemen Konstruksi atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut.
    Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/ kesepakatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka
    akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen

    Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya                                

A. Umum                                                                   
  Sesuai dengan tugas Pengelola Satuan Kerja, setiap bagian pekerjaan Manajemen Konstruksi yang

  diselenggarakan oleh konsultan Manajemen Konstruksi untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud, dan untuk
  pemecahan persoalan yang timbul, konsultan pengawas memberikan arahan, bimbingan kepada kontraktor
  pelaksana sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang
  berlaku.                                                                

B. Uraian tugas konsultan Manajemen Konstruksi.                           
  Konsultan Manajemen Konstruksi (sesuai dengan setiap bagian pekerjaan Manajemen Konstruksi pelaksanaan
  yang dihadapi di lapangan) harus merinci sendiri kegiatannya, secara garis besar sebagai berikut:

  a) Persiapan                                                            
   ●  Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
   ●  Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Satuan Kerja untuk disetujui, mengenai jadwal
      waktu pelaksanaan yang diajukan oleh perencana dan kontraktor pelaksana (Time Schedule, Bar Chart, dan
      S Curve serta Network Planning).                                    

  b) Pekerjaan Teknis                                                     
   ●  Melaksanakan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan

      pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administratif yang dilakukan secara terus menerus sampai
      dengan pekerjaan diserahkan kepada pemberi tugas.                   
   ●  Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahwa atau komponen bangunan peralatan dan
      perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lain (work shop).

   ●  Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu
      pelaksanaan sesuai dengan jadwal.                                   
   ●  Memberikan petunjuk, perintah, penambahan atau pengurangan pekerjaan dan harus menyampaikan
      kepada Pengelola Satuan Kerja atau disarankan kepada Pemimpin Satuan Kerja.
   ●  Memberikan Petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu serta

      tidak menyimpang dari kontrak serta dapat langsung disampaikan kepada kontraktor pelaksana dengan
      pemberitahuan kepada Pengelola Satuan Kerja.                        
   ●  Memberikan bantuan dan petunjuk kepada kontraktor pelaksana dalam mengusahakan perijinan
      sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.                          

  c) Konsultasi                                                           
   ●  Melakukan konsultasi dengan Pengelola Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membicarakan
      masalah dan persoalan yang timbul selama masa perencanaan dan pembangunan berlangsung.
   ●  Mengadakan rapat berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan dengan Pengelola Satuan Kerja dan Pejabat

      Pembuat Komitmen, Perencana dan Kontraktor Pelaksana dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan

      persoalan yang timbul dalam pelaksanaan. Untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada
      semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.

  d) Laporan                                                              

   ●  Memberikan laporan dan nasehat kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume prosentase dan
      nilai bobot bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan apa yang
      tercantum dalam dokumen proyek.                                     

  e) Dokumen                                                              
   ●  Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana, terutama yang
      mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruktsi yang
      dibuat oleh kontraktor pelaksana (shop drawing).                    

   ●  Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan serta
      untuk keperluan pembayaran angsuran.                                
   ●  Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan
      pekerjaan guna keperluan pembayaran.                                

   ●  Mempersiapkan formulir laporan harian, mingguan dan bulanan. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
      terpenyerahan pertama dan kedua serta formulir – formulir lainnya yang diperlukan untuk menyiapkan
      dokumen rehabilitasi bangunan.                                      

Dalam pelaksanaan tugas, Konsultan Manajemen Konstruksi selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan
pekerjaan adalah mengikat.                                                

5.3. TANGGUNG JAWAB                                                       
1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa manajemen konstruksi yang
   dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:

   a. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah
      ditetapkan.                                                         
   b. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan.
   c. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.

   d. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan.        
3) Penanggung jawab professional manajemen konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu
   perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional manajemen konstruksi yang terlibat.

5.4. MASUKAN                                                              

Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Manajemen Konstruksi harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan
selain dari informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam KAK / Pengarahan Penugasan ini.
Konsultan Manajemen Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan
pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Manajemen Konstruksi.

      5.5. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENETAPAN RISIKO TERKAIT KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

                                                                                                     KETERAN
              DESKRIPSI RESIKO             PENILAIAN TINGKAT RISIKO         PENILAIAN SISA RISIKO           
                                                              PENGENDALIAN                             GAN  
        URAIAN IDENTIFIKASI Resiko       KEKE KEPA NILAI TINGKAT         KEK KEPA NILAI TINGKAT             
                                                               RISIKO AWAL                            (SKALA
        PEKERJ  BAHAYA  5. Pekerja       RAPA RAHA RISIK RISIKO          ERA RAHA RISIK RISIKO PENGEN       
                                PERUNDANG                       6. Eliminasi                         PRIORITA
        AAN    5. Pekerja 6. Peralatan   N (F) N (A) O  AWAL             PAN N (A) O   AWAL (TR) DALIAN     
                                 AN ATAU                        7. Substitusi                          S)   
     NO        6. Peralatan 7. Material            (FXA) (TR)            (F)      (FXA)        RISIKO       
                                PERSYARAT                       8. Rekayasa                                 
               7. Material 8.                                                                  LANJUTA      
                                   AN                            Teknik                                     
                 8.    Lingkungan/                                                               N          
                                                               9. Administrasi                              
               Lingkungan/ Publik                                                                           
                                                                 10. APD                                    
                Publik                                                                                      
     1    2       3       4        5      6    7    8     9       10      11  12   13    14      15    16   
     A. PEKERJAAN PERSIAPAN                                                                                 
     1  Mobilisasi Pekerja Pekerja - UU 1/1970 3 4  12  Sedang - Memasang 2   1    2     Kecil -            
        dan   Tertabrak terluka tentang                       rambu-rambu lalu                Mengguna      
        demobilis               keselamatan                   lintas dan petunjuk             kan alat      
        asi alat                kerja                         arah                            pelindung     
        dan                                                                                   diri (APD)    
        material                - UU 22/2009                  - Operator dan                  terus         
                                lalu lintas                   supir yang                      menerus       
                                                              berpengalaman                   pada saat     
                                - Peraturan                   dan mempunyai                   bekerja       
                                                                                                        7   
                                Menteri PUPR                  ijin                                          
                                No 10 Tahun                                                   -             
                                2022                          - Menggunakan                   Sosialisasi   
                                Pedoman                       Alat Pelindung Diri             / toolbox     
                                sistem                        (APD) yang sesuai               meeting       
                                Manajemen                                                                   
                                Keselamatan                                                                 
                                Konstruksi                                                                  
     B. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH, STRUKTUR ATAS/ PEMASANGAN / INSTALASI KOMPONEN PRECAST                    
     2  Pekerjaan Pekerja jatuh Pekerja - UU 1/1970 5 4 20 Besar - Menggunakan 3 2 6    Sedang -            
        pemasan dari ketinggian mengalami tentang             safety harness (tali            Mengguna      
        gan            cacat tetap keselamatan                pengaman).                      kan alat      
        rangka         atau     kerja                                                         pelindung     
        atap           meninggal                              - Membuat jaring                diri (APD) 1  
                       dunia    - Peraturan                   pengaman Proyek                 terus         
                                Menteri PUPR                                                  menerus       
                                No 10 Tahun                   - Menggunakan                   pada saat     
                                2022                          Alat Pelindung Diri             bekerja       
              Pekerja  Pekerja  Pedoman   4    4    16   Besar (APD) yang 3   1    3     Kecil              
              tertimpa terluka atau sistem                    sesuai.                         -             
              material meninggal Manajemen                                                    Sosialisasi   
                       dunia    Keselamatan                                                   / toolbox     
                                Konstruksi                                                    meeting       
                                                                                                        3   

     3  Pekerjaan Pekerja Pekerja - UU 1/1970 4 4   16   Besar - Membuat  2   1    2     Kecil -            
        galian tertimbun terluka tentang                      instruksi kerja &               Mengguna      
        tanah                   keselamatan                   prosedur kerja.                 kan alat      
                                kerja                                                         pelindung     
                                                              - Menggunakan                   diri (APD)    
                                - UU 22/2009                  Alat Pelindung Diri             terus         
                                lalu lintas                   (APD) yang                      menerus       
                                                              sesuai.                         pada saat     
                                - Peraturan                                                   bekerja       
                                                                                                        4   
                                Menteri PUPR                                                                
                                No 10 Tahun                                                   -             
                                2022                                                          Sosialisasi   
                                Pedoman                                                       / toolbox     
                                sistem                                                        meeting       
                                Manajemen                                                                   
                                Keselamatan                                                                 
                                Konstruksi                                                                  
     4  Pekerjaan Pekerja Pekerja - UU 1/1970 4 4   16   Besar - Menggunakan 3 2   6    Sedang -            
        pondasi tertimpa mengalami tentang                    safety harness (tali            Mengguna      
        bore pile peralatan cacat tetap keselamatan           pengaman).                      kan alat      
                       atau     kerja                                                         pelindung     
                       meninggal                              - Membuat jaring                diri (APD)    
                       dunia    - UU 22/2009                  pengaman Proyek                 terus         
                                                                                                        5   
                                lalu lintas                                                   menerus       
                                                              - Menggunakan                   pada saat     
                                - Peraturan                   Alat Pelindung Diri             bekerja       
                                Menteri PUPR                  (APD) yang                                    
                                No 10 Tahun                   sesuai.                         -             
                                2022                                                          Sosialisasi   
     5  Pekerjaan Pekerja jatuh Pekerja Pedoman 4 3 12  Sedang            2   2    4     Kecil / toolbox    
        pondasi ke lubang terluka sistem                                                      meeting       
        bore pile               Manajemen                                                                   
                                Keselamatan                                                                 
                                Konstruksi                                                                  
                                                                                                        6   
     C. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLAMBING                                                         
     6  Pekerjaan Pekerja pekerja - UU 1/1970 5 4   20   Besar - Menggunakan 3 2   6    Sedang -            
        instalasi terkena meninggal tentang                   peralatan listrik               Mengguna      
        listrik sengatan dunia  keselamatan                   yang sesuai                     kan alat      
              listrik           kerja                         standar                         pelindung     
                                                                                              diri (APD)    
                                                                                                        2   
                                - Peraturan                   - Sambungan                     terus         
                                Menteri PUPR                  kabel harus                     menerus       
                                No 10 Tahun                   diisolasi dengan                pada saat     
                                2022                          baik dan rapi                   bekerja       
                                Pedoman                                                                     
              Pekerja  Pekerja            4    3    12  Sedang            2   1    2     Kecil              
                                sistem                        - Menggunakan                   -             
              terkena alat terluka                                                                          
                                Manajemen                     Alat Pelindung Diri             Sosialisasi   
              potong                                                                                        
                                Keselamatan                   (APD) yang                      / toolbox     
                                Konstruksi                    sesuai.                         meeting       
                                                                                                        8   

 5.6. ALIH PENGETAHUAN                                                    
  Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan
  pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil pejabat pembuat komitmen Prasarana
  Strategis.                                                              

 5.7. KEMAMPUAN BADAN USAHA PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI          

  Badan Usaha dengan Kualifikasi : Menengah dengan Klasifikasi : Konsultansi Lainnya
  Subklasifikasi : KBLI 2017 (71101) Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Bangunan Gedung
  (KL403) / KBLI 2020 (71102) Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan
  Nonhunian (RK 001).                                                     

                                      Denpasar, 6 Juni 2023               
                                 Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana       
                                     Permukiman Provinsi Bali             
                                  PPK Prasarana Strategis dan BPB         

                                     Ni Nengah Satriyani, ST              
                                    NIP. 198101312014122003