Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kurima-Tangma

REPUBLIK  INDONESIA                              
    KEMENTERIAN   PEKERJAAN  UMUM   DAN PERUMAHAN   RAKYAT              
              DIREKTORAT   JENDERAL    BINA  MARGA                      

                   KERANGKA   ACUAN  KERJA (KAK)                        

                              PAKET                                     
    PENGAWASAN    TEKNIS PENINGKATAN   JALAN  RUAS KURIMA  -            

                            TANGMA                                      

                         SUMBER  DANA                                   
                  APBN TAHUN  ANGGARAN    2023                          
Kementerian Negara /  : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Lembaga                                                                 
Unit Eselon I         : Direktorat Jenderal Bina Marga                  

Program               : Infrastruktur Konektivitas                      
Sasaran Program       : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional   
Indikator Kinerja Program : Tingkat Aksebilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Kegiatan              : Pelaksanaan Peningkatan Jalan                   
Sasaran Kegiatan      : Tingkat Pelayanan Jalan Logistik Kawasan Inti Pusat

                        Pemerintahan                                    
Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan Jalan                          
Klasifikasi Rincian Output : 2409.CBR.Dukungan Teknis                   

Indikator KRO         : CBR Dukugnan Teknis                             
Rincian Output        : 2409.CBR.001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian 

                        Pelaksanaan                                     
Indikator Rincian Output : 309 Pengawasan Teknis                        
Volume RO             : 1 Dokumen                                       

Satuan RO             : Dokumen (Dok)                                   
1.  LATAR        Direktorat Jenderal Bina Marga Cq Satuan Kerja Perencanaan dan
    BELAKANG     Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua (Wamena), bermaksud untuk
                 melaksanakan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis, Pelaksanaan
                 Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Kurima - Tangma        
                 Di Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia
                 pekerjaan Konstruksi.                                  
                 Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu,
                 biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi,
                 maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas
                 yang berperan membantu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V
                 Provinsi Papua (Puncak Jaya) di dalam melaksanakan pengawasan teknis dan
                 revisi desain (jika diperlukan) pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung

                 Team pengawas teknis dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi
                 pekerjaan pengawasan manajemen mutu.                   

2.  MAKSUD DAN   Maksud pekerjaan layanan Jasa Konsultansi Pengawasan teknis/supervisi
    TUJUAN       pada pekerjaan PAKET PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN
                 RUAS KURIMA - TANGMA adalah untuk membantu mengawasi, memantau
                 dan mengevaluasi penerapan manajemen mutu pada pelaksanaan pekerjaan
                 konstruksi jalan/jembatan oleh penyedia jasa (kontraktor).

                 Tujuan layanan jasa ini adalah agar seluruh Pekerjaan PENINGKATAN
                 JALAN RUAS KURIMA - TANGMA dapat diselesaikan dengan Tepat Waktu
                 dan Tepat Mutu, melalui pengawasan terhadap penerapan Manajemen Mutu.
3.  SASARAN      Sasaran yang ingin dicapai dari layanan jasa Konsultansi Pengawasan
                 Manajemen Mutu pada Pekerjaan PAKET PENGAWASAN TEKNIS  
                 PENINGKATAN JALAN RUAS KURIMA - TANGMA Ini adalah :    
                    a. Terlaksananya semua pekerjaan mulai dari tahap pelaksanaan
                       konstruksi sampai pada pemeliharaan dan penjamin atas cacat
                       mutu selama periode kontrak sesuai dengan standar, kriteria, dan
                       persyaratan kontrak yang ditetapkan, dan memberikan rekomendasi
                       komprehensif dalam pelaksanaannya                
                    b. Memberikan saran dan masukkan kepada penyedia jasa
                       (kontraktor) dalam menerapkan manajemen mutu pelaksanaan
                       konstruksi dalam lingkup sebagaimana diatur dalam pelimpahan
                       tugas oleh PPK pekerjaan konstruksi              

4.  LOKASI                                                              
    PEKERJAAN                                                           

                  Kegiatan jasa konsultansi ini berlokasi di Ruas jalan Kurima - Tangma,
                  Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.      
5.  SUMBER       Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp.
    PENDANAAN    1.503.389.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh
                 Sembilan Ribu Rupiah) termasuk PPN, sumber dana APBN Tahun Anggaran
                 2023 (Single Years)                                    
6.  NAMA   DAN   Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua
    ORGANISASI   (Wamena) dan PPK Pengawasan, dalam hal pengadaan jasa konsultansi dan
    PEJABAT                                                             
                 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua
    PEMBUAT                                                             
                 (Puncak Jaya) dan PPK 5.2 selaku pengguna layanan jasa konsultansi.
    KOMITMEN                                                            
                                  DATA PENUNJANG                        
7.  DATA DASAR    1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan
                    Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;              
                  2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU 0210-
                    mn/950 tentang Penyampaian Rancangan Daftar Proyek Prioritas (DPP)
                    dan Usulan Anggaran Penangann Jalan Daerah melalui Instruksi Presiden
                    (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tanggal 6 Mei 2023;       
8.  STANDARD     SPESIFIKASI UMUM BINA MARGA 2018 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan
    TEKNIS       dan Jembatan (Revisi 2)                                
9.  STUDI-STUDI  -                                                      
    TERDAHULU                                                           
10  REFERENSI     1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
.   HUKUM            Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
                     Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
                     Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);    
                  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
                     Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
                     Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);                    
                  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
                     Tahun 2020, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
                     dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
                     Nomor 473);                                        
                  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26
                     Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
                     Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 (Berita
                     Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);  
                  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
                     tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
                     Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
                  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14
                     Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
                     Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
                     Nomor 483);                                        
                  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
                     83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
                     2023                                               
                  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                     Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                     Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik
                     Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);                   
                  9. Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                     524/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Besaran Remunerasi
                     Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk
                     Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;               
                  10. Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
                     Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Nomor
                     01/P/BM/2013                                       
                  11. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan
                     Indonesia (INKINDO) Nomor: 22/SK.DPN/X/2020 tanggal 14 Oktober
                     2020 tentang Pedoman Standar Minimal Remunierasi/Biaya Personil
                     (Billing Rate) Dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha
                     Jasa Konsultansi Tahun 2021;                       

                                  RUANG LINGKUP                         
11  LINGKUP       Lingkup Pengawasan Manajemen Mutu sebagaimana harus dituangkan di
.   PEKERJAAN     dalam Rencana Mutu Kegiatan (RMK) Pengawasan Manajemen Mutu
                  pekerjaan PAKET PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN RUAS
                  KURIMA - TANGMA adalah sebagai berikut :              
                    1) Penyusunan Rencana Mutu (Quality Planning) meliputi :
                      a) Pemahaman terhadap dokumen-dokumen :           
                          Desain (DED);                                
                          Spesifikasi Umum, dan                        
                          Dokumen SMKK.                                
                         Untuk memberikan gambaran matrik antara setiap holding points,
                         syarat mutu dan daftar pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai
                         lingkup kontrak konstruksi                     
                      b) Rekomendasi terhadap penyusunan RKK Kontraktor yang terkait
                         dengan Quality Manajemen Plan dan Process Inprovement Plan.
                      c) Sinkronisasi dan integritas Rencana Mutu yang terdiri dari
                         komponen tanggung jawab Direksi Pekerjaan dengan komponen
                         tanggung jawab kontraktor.                     
                    2) Pelaksanaan Penjamin Mutu (Quality Assurance) meliputi :
                      a) Kajian terhadap Laporan Hasil Pelaksanaan dari unit Pelaksana
                         Kontraktor yang mencakup Implementasi Perintah Perubahan,
                         Implementasi Tindak Perbaikan, Implementasi Perbaikan Cacat,
                         Impelementasi Tindak Pencegahan, dan Laporan Pemenuhan
                         Kinerja.                                       
                      b) Kajian terhadap Data Hasil Pengendalian Mutu oleh Unit
                         Pengendali Mutu Kontraktor.                    
                      c) Penilaian atas Pengukuran Hasil Pelaksanaan dan Pengendalian
                         Mutu berdasarkan bukti data pekerjaan, terhadap persyaratan
                         yang ditetapkan di dalam rencana Mutu (Quality Planning).
                      d) Pelaksanaan uji acak terhadap Hasil Pelaksanaan, bila dipandang
                         perlu.                                         
                      e) Rekomendasi manajamen dan teknis kepada PPK/Kasatker.

                    3) Bantuan teknis dan Manajemen kepada PPK untuk hal – hal yang tidak
                      berpotensi terjadinya konflik terhadap fungsi Penjamin Mutu, antara
                      lain :                                            
                      a) Membantu PPK dalam pengendalian waktu pelaksanaan kontrak
                         konstruksi, termasuk : penyelenggaraan Rapat Pra Pelaksanaan
                         (PCM), kajian proyek kritis (SCM), dan persiapan Serah Terima
                         Pekerjaan (PHO/FHO).                           
                      b) Membantu PPK dalam pengendalian biaya pelaksanaan kontrak
                         konstruksi, termasuk: pemeriksaan berkas tagihan kontraktor
                         (MC/Backup Data), penyusunan Addendum Kontrak, penyusuan
                         status keuangan kontrak konstruksi.            
                      c) Membantu PPK dalam evaluasi kewajaran jumlah dan mutu
                         personil, peralatan, dan bahan yang tersedia untuk pelaksanaan
                         kontrak konstruksi.                            
                 A. Data dan Fasilitas Penunjang                        
                    1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan konstruksi.
                      Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
                      dapat digunakan dan harus dipeliharan oleh penyedia jasa :
                      a) Data dan Laporan                               
                          Salinan Laporan Teknis dan Laporan Akhir Perencanaan
                          Salinan Gambar-Gambar Rencana, Spesifikasi Umum, dan
                           Spesifikasi Khusus (bila ada) yang digunakan pada Kontrak
                           Pekerjaan                                    
                          Dokumen lainnya (bila ada)                   
                      b) Akomodasi dan Ruangan Kantor                   
                      c) Staf Pengawas/Pendamping                       
                      d) Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang
                         dapat digunakan oleh penyedia jasa             

12  KELUARAN     Konsultan Pengawasan Teknik Manajemen Mutu selama kurun waktu
                 layanannya harus menghasilkan Keluaran-Keluaran yang disusun berdasarkan
                 keahlian terintegrasi pada setiap tahapan proses yang mencakup Penyusunan
                 Rencana Mutu, Penerapan Penjamin Mutu, dan Pengolahan data/informasi
                 Pengendalian Mutu. Adapun keluaran-Keluaran tersebut meliputi tetapi tidak
                 terbata dari yang disebutkan berikut ini :             
                    Rencana Mutu (“Holding Points”, Daftar Pengujian Mutu), termasuk
                     pemutakhiran.                                      
                    Rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran Dokumen SMK3
                     Kontraktor (RKK, RMPK, Program Mutu, Dokumen Lingkugan (apabila
                     ada).                                              
                    Hasil Penilaian Pemenuhan Rencana Mutu yang dibuat secara berkala
                    Hasil Pelaksanaan Uji Acak.                        
                    Rekaman hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu (Non
                     Conformance Product, NCR)                          
                    Perubahan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan/atau
                     pengendalian mutu.                                 
                    Rekomendasi untuk tindakan koreksi terhadap hasil pekerjaan.
                    Rekaman tentang masukkan untuk pemutakhiran RMK Kontraktor
                    Hasil pengolahan data/informasi pengedalian mutu.  
13  PERALATAN,    Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan konstruksi.
    MATERIAL,     Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dapat
    PERSONEL DAN                                                        
                  digunakan dan harus dipeliharan oleh penyedia jasa :  
    FASILITASI                                                          
                  a) Data dan Laporan                                   
    DARI PEJABAT                                                        
                       Salinan Laporan Teknis dan Laporan Akhir Perencanaan
    PEMBUAT                                                             
    KOMITMEN           Salinan Gambar-Gambar Rencana, Spesifikasi Umum, dan
                        Spesifikasi Khusus (bila ada) yang digunakan pada Kontrak
                        Pekerjaan                                       
                       Dokumen lainnya (bila ada)                      
14  PERALATAN,    Penyedia jasa harus menyediakan dan memeliharan semua fasilitas dan
.   MATERIAL,     peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
    DARI PENYEDIA                                                       
                  a) Sewa Kantor, Operasional dan Furniture             
    JASA                                                                
                  b) Sewa Penunjang Kantor, Laptop (1 unit), Printer (1 Unit)
                  c) Sewa Mobil Double Gardan (1 unit)                  
                  d) Sewa Motor Lapangan (1 Unit)                       
15  LINGKUP      Lingkup kewenangan penyedia jasa meliputi :            
.   KEWENANGAN    a) Melaksanakan peninjauan kembali terhadap desain dan perhitungan-
    PENYEDIA JASA                                                       
                     perhitungan teknis yang dihasilkan dari pekerjaan Perencanaan Teknis,
                     termasuk kesesuaian dengan kondisi yang ditemukan pada periode
                     pelaksanaan konstruksi.                            
                  b) Menjamin bahwa kontruksi yang sudah selesai telah memenuhi syarat,
                     melalui proses pengawasan terhadap pengukuran/pengujian setiap
                     “Holding Point’, meliputi kuantitas, mutu bahan dan pekerjaan, dan uji
                     acak bila diperlukan.                              
                  c) Memberikan saran-saran mengenai perubahan pekerjaan dan tuntutan
                     (claims).                                          
                  d) Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan pemeliharaan
                     peralatan yang digunakan.                          
                  e) Melaksanakan pemeriksaan gambar terlaksana.        
                  f) Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang / terbangun secara
                     bertahap sesuai kemajuan pelaksanaan pekerjaan.    
                  g) Melaksanakan pemeriksaan berkas tagihan kontraktor (MC dan data
                     pendukungnya) selama periode kontrak.              
                  h) Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan dan
                     permasalahannya, mutu pekerjaan serta status keuangan proyek, berikut
                     kondisi lainnya yang diantisipasi.                 
16  JANGKA       Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 6 (enam) bulan kalender
.   WAKTU        tahun anggaran 2023.                                   
    PELAKSANAAN                                                         
17  PERSONIL     Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah yang
.                terdiri dari sebagai berikut :                         
                  1) Team leader (1 orang)                              
                    Mempunyai sertifikat keahlian ahli madya teknik Jalan dan Jembatan yang
                    dikeluarkan oleh asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga
                    Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK)                   
                    Team Leader disyaratkan seorang Sarjana S1 yang telah lulus dari suatu
                    perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang telah disamakan
                    atau perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk perguruan tinggi
                    swasta yang belum disamakan, harus telah lulus ujian negara.
                    Team Leader disyaratkan berpengalaman dalam melaksanakan
                    pekerjaan selama 6 (enam) tahun. Diutamakan yang telah mempunyai
                    pengalaman sebagai ketua tim selama 6 tahun pekerjaan, diutamakan
                    yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an
                    dari LPJK. Sebagai Ketua Tim, merupakan pihak atau orang yang
                    memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli
                    Konsultan Pengawas dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
                    konstruksi.                                         
                    Tugas dan tanggung jawab Team Leader akan meliputi, namun tidak
                    terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini :  
                      a) Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi
                        untuk setiap pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan
                        yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
                        menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat segera
                        diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan
                        pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului
                        pekerjaan utama dan rekayasa terperinci lainnya;
                      b) Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas
                        secara teratur dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta
                        memberi penjelasan tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan
                        Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam
                        pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya
                        dinyatakan secara umum;                         
                      c) Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
                        memahami Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar,
                        melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta
                        gambar-gambar, dan menerapkan metode konstruksi yang tepat
                        dengan kondisi lapangan untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
                      d) Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan
                        analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh
                        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan
                        pekerjaan;                                      
                      e) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada
                        semua lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan
                        kepada PPK terhadap hasil inspeksi lapangan.    
                      f) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau
                        menolak hasil pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang
                        tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam
                        Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;           
                      g) Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai
                        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar
                        kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui;
                      h) Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera
                        melaporkan kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang
                        tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan
                        dapat berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan yang
                        direncanakan. Dalam kondisi tersebut, maka Team Leader
                        membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk
                        mengatasi                                       
                        keterlambatan;                                  
                      i) Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap
                        pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity
                        Engineer;                                       
                      j) Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
                        diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka
                        pekerjaanpekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi
                        tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi
                        persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
                      k) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume
                        dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa
                        kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan Penyedia Jasa
                        Pekerjaan Konstruksi;                           
                      l) Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar
                        kepada PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan
                        dalam pengampilan keputusan/persetujuan;        
                      m) Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu
                        dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak
                        Pekerjaan Konstruksi atas usulan pembayaran yang diajukan
                        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;             
                      n) Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik
                        dan  keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi 
                        kewenangannya dan menyerahkannya kepada PPK;    
                      o) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar       
                        Terbangun/Terpasang (as-built drawings) dan mengupayakan
                        agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum serah
                        terima pertama (provisional hand over); dan     
                      p) Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi
                        kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan
                        pekerjaan dan pengukuran pembayaran.            
                  2) Supervision Engineer (Jalan / Jembatan) (1 Orang)  
                    Mempunyai sertifikat keahlian Ahli Madya Teknik Jalan dan Jembatan
                    yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga
                    Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK)                   

                    Supervision Engineer disyaratkan seorang Sarjana S1 yang telah lulus
                    dari suatu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang telah
                    disamakan atau perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk
                    perguruan tinggi swasta yang belum disamakan, harus telah lulus ujian
                    negara.                                             
                    Supervision Engineer disyaratkan berpengalaman dalam melaksanakan
                    pekerjaan selama 5 (lima) tahun. Diutamakan yang telah mempunyai
                    pengalaman sebagai Supervision Engineer selama 5 tahun pekerjaan,
                    diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang
                    ke-PU-an dari LPJK. Sebagai Supervision Engineer, merupakan pihak
                    atau orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan
                    yang berhubungan dengan aspek desain dan persyaratan dalam
                    spesifikasi teknis sebagai dasar pencapaian prestasi pekerjaan. SE
                    bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di lokasi
                    pekerjaan konstruksi.                               
                    Tugas dan tanggung jawab Supervision Engineer akan meliputi, namun
                    tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini :
                      a) Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan
                        gambar pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di
                        lapangan;                                       
                      b) Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan
                        ketentuan keselamatan konstruksi;               
                      c) Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat
                        dalam pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi
                        (SKK);                                          
                      d) Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah
                        memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO);        
                      e) Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator
                        (SIO);                                          
                      f) Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi
                        dalam negeri dan barang impor sesuai dengan formulir Tingkat
                        Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan daftar barang yang diimpor
                        sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi;
                      g) Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang
                        dihasilkan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
                        Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;           
                      h) Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa
                        Pekerjaan Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai tidak
                        benar atau membahayakan dan dicatat dalam buku harian (log
                        book) serta segera melaporkannya kepada Team Leader;
                      i) Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang
                        diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
                      j) Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan
                        dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan
                        serta melaporkannya kepada Team Leader; dan     
                      k) Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh
                        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.             
                      l) Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap
                        mutuvproses dan hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai
                        denganvgambar, spesifikasi dan dokumen perubahannya;
                      m) Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan
                        penempatan alat ukur dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan
                        pekerjaan konstruksi;                           
                      n) Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang
                        dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
                        rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan
                        segera melaporkan kepada Team Leader jika terdapat
                        ketidaksesuaian dan cacat mutu baik dalam prosedur maupun
                        hasil pengujiannya;                             
                      o) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan
                        memberikan laporan secara tertulis kepada Team Leader atas
                        persetujuan dan penolakan penggunaan material dan hasil
                        pekerjaan;                                      
                      p) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang
                        dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai
                        dengan persyaratan dalam spesifikasi dan dokumen
                        perubahannya;                                   
                      q) Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan
                        laporan hasil pengendalian mutu, data laboratorium serta
                        pengujian di lapangan beserta risalah/kesimpulan dari data yang
                        ada kepada Team Leader untuk selanjutnya dilaporkan kepada
                        PPK;                                            
                      r) Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan,
                        pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;
                      s) Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda
                        uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan kepada Team Leader;
                      t) Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap
                        ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindak lanjut
                        penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian; dan
                      u) Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa
                        Pekerjaan Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan
                        dan pekerjaan.                                  
                      v) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan
                        dan volume atau kuantitas pekerjaan sebelum dan saat
                        pelaksanaan pekerjaan;                          
                      w) Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di
                        lapangan, serta selalu memberikan informasi tentang rincian
                        pekerjaan kepada Team Leader;                   
                      x) Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan yang
                        dilaksanakan sebagai dasar perhitungan prestasi pekerjaan;
                      y) menyesuaikan metode pelaksanaan di lapangan dengan di
                        laboratorium sehingga perhitungan volume atau kuantitas
                        pekerjaan dapat dilaksanakan;                   
                      z) Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan
                        berlangsung dan melaporkan segera kepada Team Leader jika
                        terdapat volume atau kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai
                        dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;    
                      aa) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat semua hasil
                        pengukuran, perhitungan volume atau kuantitas pekerjaan dan
                        bukti pembayaran terhadap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
                        sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan
                        Konstruksi;                                     
                      bb) Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan Penyedia
                        Jasa Pekerjaan Konstruksi tentang pengadaan material, jumlah
                        pekerjaan yang telah diselesaikan dan pengukuran di lapangan
                        untuk dilaporkan kepada Team Leader setiap hari setelah selesai
                        kerja;                                          
                      cc) Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan
                        yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
                      dd) Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil
                        pekerjaan serta melaporkannya secara tertulis kepada Team
                        Leader; dan                                     
                      ee) Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara
                        keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan
                        memenuhi persyaratan mutu pekerjaan.            
                  3) Health Safety Environment (HSE) 1 (orang)          
                    Mempunyai sertifikat keahlian Ahli Muda K3 Konsturksi yang dikeluarkan
                    oleh asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa
                    Konstruksi (LPJK)                                   
                    Health Safety Environment (HSE) disyaratkan seorang Sarjana S1 / D3
                    yang telah lulus dari suatu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi
                    swasta yang telah disamakan atau perguruan tinggi internasional yang
                    diakui. Untuk perguruan tinggi swasta yang belum disamakan, harus telah
                    lulus ujian negara.                                 

                    Health Safety Environment (HSE) disyaratkan berpengalaman dalam
                    melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun. Diutamakan yang telah
                    mempunyai pengalaman sebagai Health Safety Environment (HSE)
                    selama 3 (tiga) tahun pekerjaan, diutamakan yang telah mengikuti
                    pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Sebagai
                    Health Safety Environment (HSE), merupakan pihak atau orang
                    yang memastikan pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi
                    dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya
                    tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Health Safety Environment
                    (HSE) Engineer bertanggung jawab kepada Team Leader dan
                    berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi.        
                    Tugas dan tanggung jawab Health Safety Environment (HSE) Engineer
                    akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah
                    ini :                                               
                      a) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek
                         keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
                         untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa
                         Konstruksi;                                    
                      b) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
                      c) Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan
                         pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
                      d) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
                         Konstruksi dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi
                         bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, termasuk
                         membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan
                         kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
                      e) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
                         Konstruksi dalam menyusun rencana program keselamatan dan
                         kesehatan kerja yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif,
                         untuk mengurangi terjadinya bahaya/kecelakaan dan
                         menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja;
                      f) Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan
                         lingkungan dengan berkoordinasi bersama HSE Engineer
                         Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam memastikan dampak
                         lingkungan akibat pembangunan proyek dapat diminimalisir;
                      g) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
                         Konstruksi atau pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan
                         keselamatan lalu lintas yang terlibat di area proyek atau proyek
                         lain yang berkaitan;                           
                      h) Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan
                         keselamatan kerja, termasuk merancang prosedur baku dan
                         memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan
                         keselamatan kerja; dan                         
                      i) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta
                         menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan
                         korektif yang diambil.                         
                  Untuk membantu kelancaran pekerjaan, maka tenaga ahli tersebut di atas
                  dibantu oleh asisten tenaga ahli (sub professional staf), dengan persyaratan
                  pendidikan minimal D3 (Diploma Tiga) atau SMA/STM sederajat dengan
                  pengalaman 2 (dua) tahun pada pekerjaan di bidang konstruksi. Adapun
                  asisten tenaga ahli adalah sebagai berikut :          
                      4) Inspektor (1 orang)                            
                     Bertugas membantu tenaga ahli dalam pengawasan dan keluaran hasil
                     pekerjaan. Serta melakukan inspeksi pengawasan pekerjaan di lapangan
                     dan verifikasi pemenuhan tingkat layanan.          
                      5) Surveyor (1 orang)                             
                     Bertugas membantu tenaga ahli dalam pengawasan dan pengukuran
                     pekerjaan di lapangan.                             
18  JADWAL                                           BULAN              
                   No         Uraian Kegiatan                           
.   TAHAPAN                                                             
                                                1 2 3 4 5 6 7 8         
    PELAKSANAAN                                                         
                   I   Proses Lelang                                    
    PEKERJAAN                                                           
                   II  Proses Pelaksanaan Kontrak                       
                   III Proses PHO                                       
                                     LAPORAN                            
19  LAPORAN      Setiap isi laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun dalam Bahasa
.   PENDAHULUAN  Indonesia dengan tata Bahasa yang baik dan benar.      
                 Ukuran kertas masing-masing laporan adalah A4 (210 x 297 mm), jumlah dan
                 pengiriman laporan ditetapkan sebagai berikut :        
                  a. Laporan Pendahuluan                                
                    Mencakup :                                          
                      Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultan selama jangka
                       waktu kontrak;                                   
                      Rencana kerja dan Pengorganisasian Pekerjaan;    
                      Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli     
                      Ringkasan kemajuan pelaksanaan layanan. (bila sudah ada)
                     Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap/buku dan harus
                     sudah selesai di dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
                     mobilisasi konsultan.                              

                  b. Laporan Akhir                                      
                    Laporan ini harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak
                    konsultan yang memuat :                             
                      Rencana Kerja awal untuk selama periode layanan; 
                      Rencana kerja yang dimutakhirkan selama periode layanan;
                      Realisasi pelaksanaan layanan selama periode layanan;
                      Jadwal pelaksanaan layanan selama periode layanan;
                      Jadwal pelaksanaan dan penggunaan Tenaga Ahli selama periode
                       layanan;                                         
                      Realisasi pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli selama periode
                       layanan;                                         
                      Evaluasi layanan secara menyeluruh dan Saran kepada pengguna
                       jasa                                             
                     Untuk Laporan Akhir (termasuk referensi) harus diserahkan kepada
                     Pejabat Pembuat Komitmen juga dalam bentuk soft copy dalam harddisk
                     paling sedikit memuat :                            
                      Salinan seluruh keluaran selama masa layanan     
                      Dokumentasi pekerjaan                            
                      Foto copy shop drawing dan asbuilt drawing       
20  LAPORAN       1. Laporan Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan
.   PROGRAM         Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjamin dan
    MUTU   DAN                                                          
                    pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia Jasa Konsultansi
    LAPORAN                                                             
                    Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.
    RESIKO                                                              
                    Program mutu paling sedikit memuat :                
    KESELAMATAN                                                         
    KONSTRUKSI        Informasi kerja                                  
    (RKK)             Organisasi kerja yang menggambarkan hubungan penyedia jasa dan
                       pengguna jasa                                    
                      Jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta
                       penugasan personil inti dan personil pendukungl  
                      Metode pelaksanaan kerja;                        
                      Pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan
                       dengan metode kerja; dan                         
                      Laporan pekerjaan                                
                  2. Laporan Resiko Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen telaah
                    tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang
                    merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak      
                    Dokumen RKK paling sedikit memuat :                 
                      Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga kerja dalam Keselamatan
                       Konstruksi ;                                     
                      Perencanaan Keselamatan Konstruksi               
                      Dukungan Keselamatan Konstruksi                  
                      Operasi Keselamatan Konstruksi                   
                      Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK                  
21  LAPORAN       A. Laporan Bulanan                                    
.   BULANAN DAN     Setiap akhir bulan, Tim Pengawas Lapangan Team Leader akan
    LAPORAN                                                             
                    menyerahkan laporan kemajuan secara singkat yang menggambarkan
    BERKALA                                                             
                    pencapaian pemenuhan untuk masing-masing kegiatan- kegiatan proyek ,
                    seperti:                                            
                    1. Cara mengatasi masalah Penyedia Jasa (salah satu,
                      administrasi/teknis untuk keuangan).              
                    2. Memberikan rekomendasi bagaimana masing- masing  
                      penyelesaian masalah.                             
                    Secara substansional Laporan Bulanan terdiri atas 5 format standar yang
                    dilengkapi oleh masing-masing pengawas, adalah sebagai berikut:
                    1 Surat pengantar;                                  
                    2 Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status fisik dan
                      keuangan dari proyek dan identifikasi permasalahan yang berdampak
                      pada kemajuan pekerjaan dan biaya;                
                    3 Foto copy sertifikat Monthly Payment secara lengkap dan jelas
                      dengan ditandai "for Monitoring Used Only";       
                    4 Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve.          
                    5 Satu halaman laporan "Supervision Consultants".   
                  B. Laporan Berkala (Triwulan)                         
                    Laporan ini dibuat secara berkala setiap akhir triwulan sebanyak 3 (tiga)
                    rangkap/buku.                                       
                    Laporan triwulan harus memberikan gambaran akumulasi layanan setiap
                    periode tiga bulan sejak tanggal mobilisasi konsultan, yang berisi hal-hal
                    sebagai berikut :                                   
                      Rencana kerja untuk selama perioder layanan termasuk
                       pemutakhiran periode sebelumnya;                 
                      Kemajuan pelaksanaan layanan sampai dengan perioder tiga
                       bulanan terakhir;                                
                      Rencana kerja untuk sisa masa layanan termasuk pemutakhiran
                       sebagai konsekuensi jika hasil kemajuan pelaksanaan tidak sesuai
                       dengan rencana;                                  
                      Jadwal pelaksanaan dan pengunaan Tenaga Ahli sampai dengan
                       periode tiga bulan terakhir;                     
                      Realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli sampai dengan
                       perioder tiga bulan terakhir                     
                      Evalusasi sementara dan saran kepada pengguna jasa.
                    Seluruh Rencana Kerja tersebut di atas harus sudah diselaraskan dengan
                    jadwal pelaksanaan dan pengendalian mutu yang dipergunakan dan
                    dimutakhirkan oleh kontraktor.                      
22  LAPORAN       Laporan ini harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak konsultan
.   AKHIR         yang memuat :                                         
                      Rencana Kerja awal untuk selama periode layanan; 
                      Rencana kerja yang dimutakhirkan selama periode layanan;
                      Realisasi pelaksanaan layanan selama periode layanan;
                      Jadwal pelaksanaan layanan selama periode layanan;
                      Jadwal pelaksanaan dan penggunaan Tenaga Ahli selama periode
                       layanan;                                         
                      Realisasi pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli selama periode
                       layanan;                                         
                      Evaluasi layanan secara menyeluruh dan Saran kepada pengguna
                       jasa                                             
                  Untuk Laporan Akhir (termasuk referensi) harus diserahkan kepada Pejabat
                  Pembuat Komitmen juga dalam bentuk soft copy dalam harddisk paling sedikit
                  memuat :                                              
                      Salinan seluruh keluaran selama masa layanan     
                      Dokumentasi pekerjaan                            
                      Foto copy shop drawing dan asbuilt drawing       

                                   HAL – HAL LAIN                       
23  PRODUKSI     Seluruh Material, Peralatan, dan Personel untutk menunjang pekerjaan ini
.   DALAM NEGERI harus menggunakan Produksi Dalam Negeri kecuali dengann pertimbangan
                 keterbatasan produksi dalam negeri                     

24  PEDOMAN      Pedoman pengumpulan data merujuk pada Spesifikasi Umum Bina Marga
.   PENGUMPULAN  2018 Revisi 2                                          
    DATA                                                                
    LAPANGAN                                                            
25  ALIH         Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa
.   PENGALAMAN   dapat mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait
                 dengan subtansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan
                 kepada staf di lingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen