Pw-19 2023 Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Daerah Di Kabupaten Sukabumi Dan Kabupaten Bogor

KERANGKA    ACUAN   KERJA                             
                          ( K A K )                                    

                     PAKET PEKERJAAN   :                               

             PW-19 2023 PENGAWASAN   TEKNIS                            
   PENANGANAN   JALAN DAERAH  DI KABUPATEN SUKABUMI                    

                 DAN KABUPATEN  BOGOR                                  

                   TAHUN  ANGGARAN   2023                              

              DIREKTORAT JENDERAL  BINA MARGA                          

  BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT      
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI        
                         JAWA BARAT                                    

            Jl. A.H Nasution No. 308A Ujungberung, Bandung             

                   Telp. (022) 7802714, 7802715                        
                      KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                       

1.   Latar Belakang                                                    

    Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/

    PPK Pelaksanaan, bermaksud mengadakan pekerjaan Preservasi Jalan di Provinsi Jawa
    Barat. Untuk itu, PPK Pelaksanaan akan mengadakan perjanjian pekerjaan konstruksi
    yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi Pelaksana Pekerjaan (selanjutnya
    disebut Penyedia Konstruksi) yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini selama
    jangka waktu tertentu.                                             

    Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas, biaya,
    jadwal dan persyaratan kontrak lainnya yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan
    konstruksi, PPK Pengawasan akan mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi
    pengawasan dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan (selanjutnya disebut Konsultan
    Pengawas) yang dilibatkan selama jangka waktu tertentu untuk pelaksanaan tugas ini.

    Adapun dasar berpikir proyek tersebut adalah sebagai berikut:      

     a. Paket E-katalog Preservasi Jl. TPSA yang selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi
       berada di Jl. TPSA merupakan jalan provinsi yang berada di Kota Sukabumi –

       Provinsi Jawa Barat. Jalan tersebut akan dijadikan salah satu koridor utama untuk
       angkutan barang dan manusia.                                    
     b. Paket E-katalog Preservasi Jalan Bayuning - Cimaragang - Cibuluh - Mekar Jaya –
       Londok (Lanjutan) yang selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi berada di ruas
       jalan Bayuning - Cimaragang - Cibuluh - Mekar Jaya – Londok (Lanjutan)
       merupakan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Cianjur– Provinsi Jawa
       Barat. Jalan tersebut akan dijadikan salah satu koridor utama untuk angkutan barang
       dan manusia.                                                    

     c. Paket Preservasi Jalan Sukamakmur – Sukawangi dan Mengker – Gunung Batu/Bts.
       Kab. Cianjur (Sukamakmur - Sukawangi – Arca/Hanjawar) yang selanjutnya disebut
       Pekerjaan Konstruksi berada di ruas jalan Mengker - Gn. Batu/Bts. Kabupaten
       Cianjur Kecamatan Sukamakmur merupakan jalan provinsi yang berada di
       Kabupaten Bogor– Provinsi Jawa Barat. Jalan tersebut akan dijadikan salah satu
       koridor utama untuk angkutan barang dan manusia.                

     d. Kondisi jalan yang ada saat ini tidak memenuhi syarat untuk kondisi mantap di
       sepanjang ruas jalan poin (a) (b) dan (c) di atas.              
     e. Adapun permasalahan yang diidentifikasi di rute ini adalah perlu dilakukannya
       perbaikan jalan pada ruas jalan poin (a) (b) dan (c) di atas sebagai jalur penghubung
       antar kecamatan dan kabupaten/kota terdekat.                    

     f. Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang telah diuraikan
       di atas melalui pekerjaan Preservasi Jalan, dengan target panjang total 29,1 km.
     g. Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi
       nasional dan wilayah dengan memperlancar arus perpindahan barang dan

       manusia sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah khususnya di
       Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat.

2.   Tujuan Umum, Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak                  

     Tujuan umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini adalah menyediakan
     dukungan teknis dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
     pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.

     Semua jasa yang disediakan oleh Konsultan Pengawas akan dilaksanakan sesuai dengan
     peran dan tanggung jawab yang ditetapkan serta sejalan dengan peran dan tanggung
     jawab pihak lain yang berkepentingan, seperti dijelaskan selanjutnya.
     Para Pihak yang berkepentingan di dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Para Pihak
     Internal dan Para Pihak Eksternal. Para Pihak Internal adalah para pihak yang memiliki
     kewajiban kontraktual untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Para Pihak

     Eksternal adalah para pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Pekerjaan
     Konstruksi.                                                       
     Peran penting masing-masing Para Pihak Internal adalah sebagai berikut:

     a. Peran Pengguna Jasa, dalam hal ini PPK 2.1, PPK 3.1 dan PPK 5.2 Provinsi Jawa
       Barat, adalah mengatur dan mengelola pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi secara
       menyeluruh, meliputi: komponen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan komponen
       Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Berkoordinasi langsung dengan
       PPK Pengawasan atau melalui unit Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional yang
       kemudian berkoordinasi dengan Satuan Kerja P2JN. Pengguna Jasa mendelegasikan
       sejumlah tanggung jawab dan kewenangannya secara tertulis kepada Konsultan
       Pengawas sesuai dengan Surat Pelimpahan Wewenang.               
       Tanggung jawab Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

       mencakup:                                                       
       1) Memberikan hak untuk mengakses Lokasi Kerja;                 
       2) Memberikan bantuan yang wajar kepada Penyedia Konstruksi untuk
         mendapatkan semua ijin, lisensi dan/atau persetujuan yang sesuai peraturan
         perundangan dan ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;       
       3) Memeriksa permintaan Penyedia Konstruksi dan Konsultan Pengawas untuk
         melakukan perubahan pengaturan sub-Penyedia Konstruksi, pengaturan
         kepegawaian dan peralatan, dan memberikan persetujuan sesuai ketentuan
         Kontrak Pekerjaan Konstruksi;                                 
       4) Memeriksa laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan
         Konstruksi; Memeriksa, menyetujui dan memproses klaim dan tagihan, setelah
         diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi;    
       5) Mengeluarkan instruksi untuk memulai, menangguhkan, mengubah atau
         memperbaiki pekerjaan (Pengguna Jasa bisa melimpahkan kewenangan ini
         kepada Konsultan Pengawas);                                   
       6) Melaksanakan proses addendum kontrak, termasuk menyetujui perpanjangan
         masa pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi;                

       7) Memfasilitasi komunikasi dengan Para Pihak eksternal; dan    
       8) Menerapkan manajemen risiko pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

     b. Konsultan Pengawas harus memastikan semua ketentuan administratif Pekerjaan
       Konstruksi terpenuhi, pekerjaan dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang

       tepat, dan semua komponen serta produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat dan
       ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya.

       Tanggung jawab Konsultan Pengawas mencakup:                     
       1) Tugas Konsultan Pengawas meliputi:                           
         a) Tahap Persiapan, paling sedikit:                           
             memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang
              diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;                 
             memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan
              Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem
              Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);                 
             menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                    
             memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
              konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.  

         b) Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                         
             melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan
              pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
             melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
             memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahanperubahan
              pelaksanaan pekerjaan;                                   
             melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan
              peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
             melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan
              mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;  
             mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan
              rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi

              selama pekerjaan konstruksi;                             
             membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan
              secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;    
             membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan
              pekerjaan; dan                                           
             membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan
              pelaksanaan pekerjaan pengawasan.                        
         c) Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:
             menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
              terima pertama (Provisional Hand Over);                  
             memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan
              gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan
              sebelum serah terima pertama (Provisional Hand Over);    

             melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai
              jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;                  
             membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen)
              sebelum serah terima pertama (Provisional Hand Over);    
             membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama
              (Provisional Hand Over); dan