Penyusunan Rencana Psda Ws. Palu Lariang (Revisi) Tahap II; Kota Palu; Sulawesi Tengah; 1 Rekomendasi Kebijakan; 1 Rekomendasi Kebijakan; Nf; K; Syc

URAUAN    SINGKAT    PEKERJAAN                            

1.  Latar Belakang                                                      

        Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Pola) pada
    Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan dan tata pengairan
    pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro untuk jangka waktu 20 tahun.
    Pola juga merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan,
    memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,     
    pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, Sistem Informasi
    Sumber Daya Air (SISDA) dan Pemberdayaan Masyarakat pada wilayah sungai

    tersebut. Pola disusun berdasarkan kondisi WS dan kebijakan pengelolaan
    sumber daya air yang berlaku pada saat itu.                         

        Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    No. 04 /PRT/M/2015 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS)
    Palu-Lariang merupakan WS Lintas Provinsi sehingga merupakan Wilayah
    Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan WS Palu-Lariang     
    dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu sesuai Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020     
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                                
        Wilayah Sungai Palu-Lariang merupakan WS Lintas Provinsi dengan luas
    14.521,21 Km^2 yang secara administrasi terletak di tiga Provinsi yaitu Provinsi

    Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri
    dari 6 (enam) Kabupaten/ Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala,  
    Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Luwu
    Utara.                                                              

        Pola Pengelolaan SDA WS Palu-Lariang telah ditetapkan oleh Menteri
    PUPR dengan Surat Keputusan Menteri PU Nomor 537/KPTS/M/2014 tentang
    Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Palu-Lariang tanggal 8 Oktober 2014.
    Setelah itu sebagai tindak lanjut dari Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai
    Palu-Lariang, maka disusunlah Rencana Pengelolaan SDA sebagai       

    perencanaan secara menyeluruh dan terpadu dan telah di tetapkan oleh Menteri
    PUPR  dengan surat keputusan Nomor 1095/KPTS/M/2018 Tanggal 27      
    Desember.                                                           

        Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka merujuk Peraturan Menteri
    PUPR nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata    
    Pengaturan Air dan Tata Pengairan pasal 10 disebutkan bahwa rencana 
    pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan
    dievaluasi kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali, maka Pola dan
    Rencana Pengelolaan SDA WS Palu-Lariang tersebut perlu dikaji untuk menilai
    kemajuan hasil implementasi Pola selama 5 tahun, dan apakah Pola dan RPSDA

    tersebut masih cukup sesuai untuk dilanjutkan sesuai jangka waktunya, atau
    sudah memerlukan adanya revisi.                                     
        Mengingat pada 28 September 2018 telah terjadi bencana alam Gempa
    Bumi,Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, perubahan geomorfologi
    tentulah menjadi tantangan yang harus diselesaikan. selain dari Bencana alam
    tersebut munculah berbagai bencana baru, seperti banjir yang disertai aliran
    debris di beberapa sungai yang ada di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
    Tengah.                                                             

        Pada Tahun 2021 telah dilaksankan Penyiapan Bahan Dukungan Review
    Pola Pengelolaan SDA WS Palu-Lariang dengan lingkup melaksanakan    
    pengumpulan data hingga identifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan

    serta identifikasi potensi pengembangan SDA. Dan pada tahun 2022    
    berdasarkan hal tersebut di atas maka dilaksanakan pekerjaan lanjutan berupa
    Review Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Palu-Lariang guna melanjutkan
    tahapan dalam review pola dan telah di tetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
    dan Perumahan Rakyat nomor 1526/KPTS/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

        Sebagai tindak lanjut dari Review Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai
    Palu-Lariang, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu telah melaksanakan
    Rencana Pengelolaan SDA Tahap I pada tahun 2023 untuk mendukung     
    perencanaan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk mengimplementasikan

    kebijakan operasional pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Palu
    Lariang ke dalam rencana program kegiatan, maka pada Tahun Anggaran 2024,
    Balai Wilayah Sungai Sulawesi III bermaksud melanjutkan kegiatan    
    Penyusunan Rencana PSDA WS.  Palu-Lariang (Revisi) Tahap II guna    
    mewujudkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air di Wilayah 
    Sungai Palu Lariang secara optimal, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
    daya dukung lingkungan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah

    yang berkelanjutan.                                                 
2.  Maksud dan Tujuan                                                   

        Maksud dari kegiatan ini Melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana
    PSDA WS. Palu Lariang (Revisi) Tahap II. Tujuan dari kegiatan ini adalah
    tersusunnya dokumen RPSDA berupa Matriks Dasar Penyusunan Program dan

    Kegiatan Upaya Konstruksi dan Non Konstruksi Rancangan Rencana      
    Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Palu Lariang yang menjadi dasar
    dalam perencanaan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor terkait
    dalam  pengelolaan sumber daya air penyusunan program dan rencana   
    kegiatan setiap sektor terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
    yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
    pengendalian daya rusak air, keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi

    sumber daya air, serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat,
    swasta dan pemerintah.                                              
3.  Lokasi Pekerjaan                                                    

        Lokasi pekerjaan yang dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yakni Provinsi
    Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.
4.  Sumber Pendanaan                                                    
    Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2024 DIPA
    Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi III                      

5.  Lingkup Pekerjaan                                                   

    Lingkup kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
    Sungai Palu Lariang Tahap II adalah sebagai berikut:                

    a. Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air                    

       Seluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengan desain
       dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep Matrik Dasar
       Penyusunan Program dan Kegiatan.                                 

    b. Konsultasi Tim Teknis                                            

       Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikan
       kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian
       Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                             

    c. Pertemuan Konsultasi Masyarakat Tahap II                         

       Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk
       menyampaikan hasil Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep
       Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber
       daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pertemuan ini bertujuan
       untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi, klarifikasi sesuai harapan
       dan keinginan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air
       untuk kemudian disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan 
       digunakan sebagai masukan dalam menyusun Rancangan Rencana       
       Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dipublikasikan kepada      
       masyarakat.                                                      

    d. Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap II                             

       Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep Matrik
       Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki sesuai
       masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap II, dibahas
       oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.                             

    e. Pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk  
       Pengumuman Terbuka                                               

       Berdasarkan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air telah dibahas
       oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, maka Dewan Sumber Daya Air  
       Nasional memberikan pertimbangan terhadap rancangan rencana      
       pengelolaan sumber daya air sebelum diadakan pengumuman.         

    f. Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 

       Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbuka rancangan
       rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan minimal berupa 
       matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui
       pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah
       sungai yang bersangkutan. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui

       media massa, media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai
       Wilayah Sungai yang bersangkutan. Masyarakat berhak menyatakan   
       keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan rencana
       pengelolaan sumber daya air yang diumumkan, secara tertulis yang 
       ditujukan kepada Bala Besar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan
       alamat pengirim yang jelas. Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu
       pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu   

       pengajuan keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja
       terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan
       tersebut di atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari
       masyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap III yaitu
       Tahap Penetapan.                                                 

    g. Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/Klarifikasi

       Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana    
       pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka  
       ditujukan kepada    Balai  Besar/Balai  Wilayah   Sungai.        
       Keberatan/masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Balai Besar/Balai
       Wilayah Sungai untuk dilakukan peninjauan. Balai Besar/Balai Wilayah
       Sungai   akan   memberikan   penjelasan/klarifikasi terhadap     

       keberatan/masukan/saran tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
       terhitung sejak keberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah
       diberikan penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan
       melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air
       wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal tidak ada keberatan  
       masyarakat terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang
       telah diumumkan secara terbuka, maka dilanjutkan dengan proses   

       penetapan melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber
       daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.