Pengawasan Teknik Paket Preservasi Jalan Ruas Duhiadaa - Imbodu

KERANGKA       ACUAN     KERJA    KONSULTAN                       
     PENGAWASAN         TEKNIK    JALAN    DAN   JEMBATAN                  

                       PAKET   PEKERJAAN     :                             

      PENGAWASAN       TEKNIK   PAKET   PRESERVASI     JALAN               

                   RUAS   DUHIADAA    - IMBODU                             

                     PROVINSI   GORONTALO                                  

                       Tahun  Anggaran  : 2024                             

              KEMENTERIAN PEKERJAAN  UMUM  DAN PERUMAHAN  RAKYAT           
                  D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A    

                 BALAI PELAKSANAAN  JALAN NASIONAL GORONTALO               
             SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO
  I. Latar Belakang                                                        
     Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen

     (selanjutnya disebut PPK), bermaksud mengadakan pekerjaan preservasi jalan dan
     jembatan di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, PPK akan mengadakan perjanjian pekerjaan

     konstruksi yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi Pelaksana Pekerjaan
     (selanjutnya disebut Penyedia Konstruksi) yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan

     ini selama jangka waktu tertentu.                                     

     Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas, biaya,
     jadwal dan persyaratan kontrak lainnya yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan
     konstruksi, PPK akan mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi pengawasan

     dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan (selanjutnya disebut Konsultan Pengawas) yang
     dilibatkan selama jangka waktu tertentu untuk pelaksanaan tugas ini.  

  II. Tujuan Umum, Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak                     
     Tujuan umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini adalah menyediakan

     dukungan teknis dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
     kontrak pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.                

     Semua jasa yang disediakan oleh Konsultan Pengawas akan dilaksanakan sesuai dengan

     peran dan tanggung jawab yang ditetapkan serta sejalan dengan peran dan tanggung
     jawab pihak lain yang berkepentingan, seperti dijelaskan selanjutnya. 

     Para Pihak yang berkepentingan di dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Para Pihak

     Internal dan Para Pihak Eksternal. Para Pihak Internal adalah para pihak yang memiliki
     kewajiban kontraktual untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Para Pihak
     Eksternal adalah para pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Pekerjaan

     Konstruksi.                                                           

     Peran penting masing-masing Para Pihak Internal adalah sebagai berikut:

     a. Peran Pengguna Jasa, dalam hal ini PPK 1.3 (nama PPK bisa berbeda, menyesuaikan
        dengan SK terbaru), adalah mengatur dan mengelola pelaksanaan Pekerjaan

        Konstruksi secara menyeluruh, meliputi: komponen Pelaksanaan Pekerjaan
        Konstruksi dan komponen Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

        Berkoordinasi langsung dengan PPK Pengawasan atau melalui unit Satuan Kerja
        Pelaksanaan Jalan Nasional, yang kemudian berkoordinasi dengan Satuan Kerja

        P2JN. Pengguna Jasa mendelegasikan sejumlah tanggung jawab dan     
        kewenangannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas sesuai dengan Surat
        Pelimpahan Wewenang.                                               

        Tanggung jawab Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

        mencakup:                                                          
        1. Memberikan hak untuk mengakses Lokasi Kerja;                    

        2. Memberikan bantuan yang wajar kepada Penyedia Konstruksi untuk  
           mendapatkan semua ijin, lisensi dan/atau persetujuan yang sesuai peraturan

           perundangan dan ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;         
        3. Memeriksa permintaan Penyedia Konstruksi dan Konsultan Pengawas untuk

           melakukan perubahan pengaturan sub-Penyedia Konstruksi, pengaturan
           kepegawaian dan peralatan, dan memberikan persetujuan sesuai ketentuan

           Kontrak Pekerjaan Konstruksi;                                   
        4. Memeriksa laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan

           Konstruksi;                                                     
        5. Memeriksa, menyetujui dan memproses klaim dan tagihan, setelah diperiksa oleh
           Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi;                     

        6. Mengeluarkan instruksi untuk memulai, menangguhkan, mengubah atau
           memperbaiki pekerjaan (Pengguna Jasa bisa melimpahkan kewenangan ini

           kepada Konsultan Pengawas);                                     
        7. Melaksanakan proses amandemen kontrak, termasuk menyetujui perpanjangan

           masa pelaksanaan kontrak;                                       
        8. Memfasilitasi komunikasi dengan Para Pihak eksternal; dan       

        9. Menerapkan manajemen risiko pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.   
     b. Konsultan Pengawas harus memastikan semua ketentuan administratif Pekerjaan

        Konstruksi terpenuhi, pekerjaan dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang
        tepat, dan semua komponen serta produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat dan

        ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya.
        Tanggung jawab Konsultan Pengawas mencakup (namun tidak terbatas): 

        1. Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat Pelimpahan
           Kewenangan dari Pengguna Jasa;                                  

        2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu (QA) sesuai
           dengan ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan Penyedia

           Konstruksi, masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan-
           persyaratan kualitatif dan kuantitatif;                         

        3. Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang diusulkan Penyedia
           Konstruksi;                                                     
        4. Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana Pengendalian
           Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan

           Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
           Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak

           Pekerjaan Konstruksi;                                           
        5. Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di dalam proses
           konstruksi, termasuk praktik dan prosedur pengujian material, untuk memastikan

           kepatuhan pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan
           spesifikasi teknik;                                             

        6. Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dalam
           pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;                               

        7. Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, fokus
           pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;

        8. Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia Konstruksi, 
           ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan serta laporan lainnya;

        9. Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari Penyedia
           Konstruksi;                                                     
        10. Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan, serta laporan lainnya;

        11. Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai dengan
           kewenangan Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan

           dari Pengguna Jasa;                                             
        12. Membantu Pengguna Jasa dalam memastikan penerapan Building Information

           Modelling (BIM) sesuai dengan Tata Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal
           Bina Marga (apabila BIM diterapkan); dan                        

        13. Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi
           dengan memberikan masukkan tentang aspek-aspek yang berada di bawah

           kewenangan Pengguna Jasa.                                       
     c. Peran Penyedia Konstruksi adalah melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan

        memperbaiki cacat mutu sesuai ketentuan dan persyaratan Kontrak Pekerjaan
        Konstruksi, serta patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
        Tanggung jawab Penyedia Konstruksi mencakup:                       

        1. Melaksanakan dan menyelesaikan kontrak sesuai dengan biaya dan jangka

           waktu kontrak konstruksi;                                       
        2. Membuat gambar kerja, model BIM (apabila BIM diterapkan), dan metode

           pelaksanaan perkerjaan;                                         
        3. Merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi;
        4. Merencanakan dan melaksanakan semua langkah penanggulangan risiko sesuai
           dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan

           Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
           Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak

           Pekerjaan Konstruksi;                                           
        5. Membuat gambar dan model BIM as-built (apabila diterapkan); dan Pelaporan.

                    Gambar - Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak           

 III. Tujuan Khusus                                                        

     Lingkup Kegiatan Jasa Konsultasi pengawasan ini secara khusus ditugaskan sebagai

     supervisi pada paket – paket pekerjaan fisik pada ruas – ruas jalan daerah sebagai berikut
     :                                                                     

                   Tabel – Lingkup Penugasan Konsultan Pengawasan          

      No      Nama Ruas      Status Jalan Jenis Target Waktu Provinsi      
                                        Paket  (Km)* (bulan)               

      1.   Preservasi Jalan Ruas Kabupaten Tender 8.9  6,5                 
                                                            Gorontalo      
            Duhuidaa - Imbodu Pohuwato                                     
     *Isian dalam tabel ini bisa berubah menyesuaikan dengan paket pekerjaan fisik yang bersangkutan
     Pekerjaan Mencakup namun tidak terbatas pada :                        

        1. Identifikasi dan relokasi utilitas yang ada;                    

        2. Kendali vegetasi;                                               
        3. Pembersihan dan pencabutan;                                     
        4. Pekerjaan tanah;                                                
        5. Perbaikan perkerasan                                            

        6. Pekerjaan drainase                                              
        7. Pekerjaan jembatan/overpass/underpass/terowongan/bangunan lain; 

        8. Kendali lalu lintas dan fitur keselamatan;                      
        9. Rambu dan marka.                                                
     Kewajiban Konsultan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:    

        1. Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat Pelimpahan

           Kewenangan dari Pengguna Jasa;                                  
        2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu (QA) sesuai

           dengan ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan Penyedia
           Konstruksi, masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan-

           persyaratan kualitatif dan kuantitatif;                         
        3. Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang diusulkan Penyedia

           Konstruksi;                                                     
        4. Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana Pengendalian
           Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan

           Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
           Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak

           Pekerjaan Konstruksi;                                           
        5. Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di dalam proses

           konstruksi, termasuk praktik dan prosedur pengujian material, untuk memastikan
           kepatuhan pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan

           spesifikasi teknik;                                             
        6. Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dalam

           pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;                               
        7. Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, fokus

           pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;
        8. Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia Konstruksi, 
           ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan serta laporan lainnya;

        9. Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari Penyedia
           Konstruksi;                                                     

        10. Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan, serta laporan lainnya;
        11. Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai dengan kewenangan

           Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna
           Jasa; dan                                                       
        12. Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi
           dengan memberikan masukkan tentang aspek-aspek yang berada di bawah

           kewenangan Pengguna Jasa.                                       

 IV. Sumber Pendanaan                                                      

     Pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan proyek ini didanai oleh APBN Murni
     Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja (Satker)

     Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal
     Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan nilai

     Paket pekerjaan konsultansi sebesar Rp. 2.171.271.000,00.             

 V.  Nama dan Rincian PPK, tata Kelola, dan Pengaturan Komunikasi          

     Rincian PPK serta pengaturan tata kelola proyek dan komunikasi yang lebih luas
     dijabarkan di bawah ini.                                              

   V.1. Rincian PPK                                                        

     a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikelola oleh PPK yang berada di wilayah

        Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo yang selanjutnya disebut Balai.
     b. Manajemen dan koordinasi Penyedia Konstruksi dilaksanakan oleh PPK Pelaksana,

        yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo.

     c. Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan dilaksanakan oleh
        PPK Pengawasan, yang berada di bawah Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan

        Nasional (P2JN) Provinsi Gorontalo                                 

   V.2. Pengaturan Tata Kelola Proyek                                      

     a. Koordinasi antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN berada di
        dalam kewenangan Balai.                                            

     b. Sepanjang masa kerjanya, Konsultan Pengawas wajib bertindak sesuai 

        kewenangan yang didelegasikan/dilimpahkan kepadanya oleh PPK Pelaksana
        sebelum Tanggal Mulai Kerja.                                       

     c. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk menunjuk/menugaskan

        Auditor Independen kapan pun selama Masa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan
        Konstruksi, yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Pihak
        (PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia   

        Konstruksi) yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi ini.          
     d. Tata kelola selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini ditampilkan pada Gambar
        berikut :                                                          

                         Gambar – Pengaturan Tata Kelola                   

   V.3. Pengaturan Komunikasi                                              

     Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimile dengan alamat

     tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan
     Konstruksi.                                                           

     Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi adalah menetapkan
     ketentuan protokol korespondensi dan menentukan alat korespondensi yang digunakan

     dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.                          

     a. Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan beberapa istilah-
        istilah sebagai berikut:                                           

        1. Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan informasi kepada Para Pihak

           lainnya;                                                        
        2. Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan tersampaikannya

           informasi;                                                      
        3. Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan informasi yang

           disampaikan.                                                    
     b. Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan, permohonan, instruksi,
        anjuran, persetujuan, konsultasi, dan lain-lain.                   
     c. Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan Rencana Pelibatan dan
        Komunikasi dengan Para Pihak. Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para Pihak

        internal dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, peran Para Pihak
        dalam setiap komponen konstruksi dan/atau hasilnya, serta ketepatan strategi dalam

        pelibatannya.                                                      
     d. Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak internal harus dengan

        bukti tertulis yang minimal berisi informasi tentang:              

        1. Pihak Pengirim;                                                 
        2. Pihak Penerima Utama;                                           

        3. Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada Penerima Utama; 
        4. Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;              

        5. Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima informasi.      
     e. Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan dengan cara sebagai

        berikut:                                                           
        1. Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa pengiriman ke alamat

           penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak,
           disertai bukti penerimaan;                                      

        2. Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima, sesuai Syarat-Syarat
           Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak;                    

        3. Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang disetujui sesuai Syarat-Syarat
           Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna

           Jasa.                                                           
     f. Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi apabila didukung oleh bukti

        tertulis dalam bentuk risalah pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima, atau
        pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang disampaikan oleh Pengirim

        dan diterima oleh Penerima tidak lebih dari 24 jam setelah komunikasi verbal
        disampaikan/diterima.                                              

     g. Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama, pada saat yang sama
        Pengirim harus mengirimkan salinan identik ke semua Pihak Terkait, seperti yang

        ditampilkan pada Gambar dibawah ini.                               

     h. Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang ditentukan dalam Syarat-
        Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan

        Konstruksi.                                                        

     Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama dengan Para Pihak
     menyepakati bahwa semua pemberitahuan, permohonan, dan/atau persetujuan dianggap
     telah diberitahukan kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai protokol
     korespondensi tersebut.                                               

                         Gambar – Proses korespondensi                     

 VI. Data Dasar                                                            

     Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib menggunakan sumber
     informasi yang tersedia, yaitu:                                       

     a. Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;         

     b. Kerangka Acuan Kerja;                                              

     c. Kontrak Jasa Konstruksi;                                           

     d. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia Konstruksi selama
        masa kontrak konstruksi;                                           

     e. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain yang disediakan oleh

        Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari kontraknya;                

     f. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan wawancara;   

     g. Informasi yang disediakan PPK;                                     

     h. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;          
     i. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak Pekerjaan/Konstruksi;   

     j. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan informasi historis lainnya.

 VII. Standar Teknis                                                       
     Dalam melaksanakan penugasan ini, Konsultan Pengawas wajib menerapkan standar

     teknis yang terkait, yaitu:                                           

     a. Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi ke – II atau yang terbaru
     b. Spesifikasi Khusus (jika diperlukan)                               

VIII. Studi terdahulu                                                      

     Konsultan Pengawas harus memperhatikan dan mempelajari hasil studi terdahulu yang
     diperlukan dan atau dipersyaratkan oleh pengguna jasa:                

 IX. Acuan Hukum                                                           
     Konsultan Pengawas wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Negara Republik

     Indonesia, semua arahan dan keputusan Pengguna Jasa, peraturan perundangan yang
     berlaku, dan harus menyatakan hal ini dalam kontraknya dengan semua staf/personelnya

     termasuk pihak subpenyedia dan/atau suplier-nya.                      

     Bila terjadi kesulitan dalam hal ini, maka Konsultan Pengawas wajib berkonsultasi dengan
     Pengguna Jasa sebelum mengambil tindakan atau menerapkan prosedur apa pun.

     Acuan-acuan yang harus diperhatikan adalah :                          

     ➢  Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
        Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
        35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
        tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
        Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) 

     ➢  Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
        Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
        Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
        Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang

        Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
        2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
     ➢  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
        (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
        Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

        Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
        Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
        Nomor 6573)                                                        
     ➢  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran

        Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
        Republik Indonesia Nomor 5871)                                     
     ➢  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
        Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

        11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
        2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
     ➢  Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
        Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 4655)                                              
     ➢  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

        Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
        Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
        Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
        Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
        tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
        24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)        

     ➢  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
        Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
        Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182,
        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)            

     ➢  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
        sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
        tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
        2021 Nomor 63)                                                     

     ➢  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
        Pembangunan Nasional                                               

     ➢  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
        Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
        Nomor 612)                                                         

     ➢  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
        Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik
        Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)                                    
     ➢  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu
        Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514)     

     ➢  Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman
        Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia                         

     ➢  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
        Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)

     ➢  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021
        tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara
        Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306)                           
     ➢  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021

        tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara
        Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)                           
     ➢  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
        Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
     ➢  Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/SE/M/2019

        tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan
        Dalam Bentuk Elektronik                                            
     ➢  Surat Edaran Menteri PUPR No. 15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu
        dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR     

     ➢  Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan
        dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan
        Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
        Jasa Konstruksi Melalui Penyedia                                   

     ➢  Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022
        tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di
        Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                    

     ➢  Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan
        Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID)- dalam Penyelenggaraan Jasa
        Konstruksi                                                         

     ➢  Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian
        Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2021      
     ➢  Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina

        Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)