Pembangunan Jalan Jl. Keliling Pulau Rao

KEMENTERIAAN    PEKERJAAN  UMUM  DAN  PERUMAHAN   RAKYAT             

       DIREKTORAT          JENDERAL       BINA    MARGA                   
    BALAI  PELAKSANAAN      JALAN  NASIONAL   MALUKU    UTARA             

   PEMBANGUNAN                 JALAN      JL.   KELILING                  

                        PULAU       RAO                                   

  SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU UTARA 
             PPK  1.4 PROVINSI     MALUKU      UTARA                      

                    TAHUN    ANGGARAN      2024                           
Kementerian Negara/Lembaga    :  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat      

Unit Eselon I/II              :  Direktorat Jenderal Bina Marga           

B a l a i                     :  Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara  

Satuan Kerja                  :  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku
                                 Utara                                    

P P K                         :  1.4 Provinsi Maluku Utara                

Program                       :  Pembangunan Jalan                        

Hasil (Outcome)               :  Meningkatnya Konektifitas dan Kemantapan Jalan
                                 Nasional                                 

Kegiatan                      :  Pembangunan Jalan Jl. Keliling Pulau Rao 

Indikator Kinerja Kegiatan    :  Pembangunan Jalan                        

Jenis Keluaran (Output)       :  Pembangunan Jalan                        

Volume Keluaran (Output)      :  10,30                                    

Satuan Ukuran Keluaran (Output) : Km                                      
 A. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN                                           

    1. Latar Belakang                                                     

           Kondisi jaringan jalan secara Nasional akan senantiasa dihadapkan pada tingkat kualitas
       pelayanan jalan dan jembatan. Kondisi ini lebih disebabkan oleh meningkatnya volume lalulintas
       maupun muatan dan dimensi berlebihan yang berakibat pada daya tahan, sehingga dapat
       menyebabkan kondisi serta kapasitas jalan dan jembatan menjadi cepat rusak. Pelaksanaan
       penanganan kerusakan jalan dan jembatan dilakukan melalui program preservasi jalan dan jembatan.

           Pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang merupakan urat nadi perekonomian nasional
       diharapkan mampu menghubungkan jalan lintas maupun meningkatkan penanganan non lintas agar
       senantiasa dapat berfungsi untuk mendukung kelancaran arus lalulintas barang dan jasa dalam rangka
       percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan. Disamping itu juga perlu adanya
       penanganan yang sesuai dengan standar mutu jalan dan jembatan. Untuk mendukung itu perlu
       kiranya terbentuk suatu perencanaan teknis yang profesional terhadap penanganan pekerjaan
       tersebut, sehingga hasil yang diharapkan menjadi optimal.          
           Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan Jalan Nasional untuk
       memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,
       menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan menintegrasikan dengan sentra - sentra
       ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung
       pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024,
       Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
       Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektifitas Jalan Daerah.

           Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
       Percepatan Peningkatan Konektifitas Jalan Daerah, Ruas Jalan Keliling Pulau Rao yang diusulkan
       oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, merupakan salah satu ruas jalan daerah yang
       disetujui untuk dilaksanakan pekerjaannya melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
       Wilayah I Provinsi Maluku Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat
       Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

       A. Maksud                                                          
         1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan.
         2. Peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan.               
         3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan mobilitas antar wilayah dan antar provinsi.
         4. Mendukung rencana pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai di masa mendatang.
         5. Untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat setempat dengan cara
            melibatkan/memberdayakan masyarakat disekitar lokasi pekerjaan.

       B. Tujuan                                                          
         Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Jl. Keliling Pulau Rao ini merupakan tindak lanjut
       dari pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 untuk
       memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,
       menurunkan biaya logistic nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra
       ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.        

    2. Dasar Hukum                                                        
       a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
       b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
          dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;   
       c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
          Angkutan Laut;                                                  
       d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
       e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan
          Konektifitas Jalan Daerah;                                      
       f) Instruksi Presiden PB0201-Db/592 Tentang Instruksi Pengadaan Tender/Seleksi Paket-Paket

          Kegiatan Penanganan Jalan Daerah Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023;
       g) Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
          sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah;                                         
       h) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
          2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Melalui Penyedia
       i) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
          No. 16.1/SE/Db/M/2020, tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan
          Konstruksi Jalan dan Jembatan (Rev 2);                          

       j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, tentang
          Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                
       k) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
          Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.    
       l) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan
          Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha
          bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.                              
       m) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan

          Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa
          Konstruksi.                                                     
       n) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/253 Tanggal 14 April 2023
          Perihal Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
          di Kementerian PUPR.                                            
       o) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor Bk0301-Dk/199.3 tanggal 13 Maret 2024
          Perihal Tindak Lanjut Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan
          Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR.                            
       p) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi BK 01-Dk/224 tanggal 31 Maret 2023 Perihal

          Penyesuaian Ketentuan Evaluasi terkait Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi dan
          Penyesuaian Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Pekerjaan Spesialias dalam
          Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR.                  
       q) Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor PA 0404-15/930 tanggal 25 Mei 2023 Perihal
          Penyampaian Arahan terkait Status Permohonan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi Sertifikat
          Standar Disetujui Secara Otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif Positif).
       r) Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PB 0201-Db/234, tanggal 13 Maret 2024 Perihal
          Instruksi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan

          Daerah Tahun Anggaran 2024                                      

    3. Lokasi Pekerjaan                                                   

                                               Lokasi Pekerjaan :         
                                               Pembangunan Jalan Jl. Keliling
                                               Pulau Rao (Kab. Pulau Morotai,
                                               Prov. Maluku Utara