Belanja Modal Bangunan Kesehatan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gedung Vip, Vvip Lantai 3, 4 Dan 5 Irna Utama

KERANGKA        ACUAN      KERJA                          

                                (KAK)                                       

         PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA             
                          KESEHATAN MASYARAKAT                              

       KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN       
       ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT        
                             DAERAH PROVINSI                                

                  REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT                 

                    BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN                        
                JASA KONSULTANSI MANAJEMEN  KONSTRUKSI  :                   

      MANAJEMEN  KONSTRUKSI  REHABILITASI GEDUNG VIP, VVIP LANTAI 3, 4 DAN  
                               5 IRNA UTAMA                                 

                                LOKASI :                                    

                            KOTA PEKANBARU                                  

                              SUMBER DANA :                                 

                    APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024                  
   1.  PENDAHULUAN                                                          
       1.1. Umum                                                            
           1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan
              bangunan yang sebagian da/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat
              kedudukannya menyatu dengan tanah.                            
           2. Bangunan Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi barang
              milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Dana
              APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.              
           3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung
              Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
              dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung,
              maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan
              bangunan gedung.                                              
           4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
              pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraaan
              konstruksi suatu bangunan.                                    
           5. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana
              dimaksud pada Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara dengan kriteria:
              a. Bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai; dan/ atau     
              b. Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan/ atau
              c. Bangunan khusus; dan/ atau                                 
              d. Yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana
                 konstruksi; dan/atau                                       
              e. Yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear project).
           6. Kegiatan Pengawasan Teknis meliputi:                          
              a. Pengendalian Waktu;                                        
              b. Pengendalian biaya;                                        
              c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas)
              d. Pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen keselamatan
                 konstruksi (SMKK); dan                                     
              e. Tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.    
           7. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi meliputi:
              a. Pengawasan pada tahap perencanaan;                         
              b. Pengawasan persiapan Rehabilitasi Gedung;                  
              c. Pengawasan tahap pelaksanaan Rehabilitasi Gedung sampai dengan serah terima
                 pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan  
              d. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sampai dengan serah
                 terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.       
       1.2. Latar Belakang                                                  

           Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu
           agenda dari upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, merupakan tujuan pembangunan
           nasional. Dalam rangka menunjang sasaran tersebut, maka harus didukung dengan upaya
           peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.                        

           Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal
           dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut
           berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitan, serta mencakup berbagai
           tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan.                       

           Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa salah
           satu sumber daya di bidang kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan, dimana pasal 1 poin 7
           mendefinisikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan suatu alat dan atau tempat yang digunakan
           untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
           rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

           Kegiatan Rehabilitasi Gedung yang akan dilaksanakan merupakan bagian Kegiatan dari Rumah
           Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai upaya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan
           terhadap masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya, maka dilakukan
           rehabilitasi Gedung LANTAI 3 : kamar VIP 15 kamar dengan jumlah tempat tidur 15 bed ,Kamar
           VVIP 10 Kamar dengan jumlah tempat tidur 10 bed,kamar Super VIP 4
           Kamar dengan jumlah tempat tidur 4 bed. Lantai 4 : Kamar 2 BED 28 Kamar dengan jumlah
           tempat tidur 56 bed,Kamar 4 BED 6 Kamar dengan jumlah tempat tidur 24 bed,Kamar VVIP 4 kamar
           dengan jumlah tempat tidur 4 Bed,Kamar VIP 2 Kamar dengan jumlah tempat tidur 2 Bed,Kamar
           HCU 1 Kamar dengan jumlah tempat tidur 6 Bed DAN Lanati 5 IRNA UTAMA : Kamar 2 BED 11
           Kamar dengan jumlah tempat tidur 22 Bed, Kamar 4 BED 7 Kamar dengan jumlah tempat tidur 28
           bed, kamar VIP 4 kamar dengan jumlah tempat tidur 4 bed, kamar VVIP 4 kamar dengan jumlah
           tempat tidur 4 bed, kamar Super VIP 2 kamar dengan jumlah tempat tidur 2 bed, kamar HCU 1
           kamar dengan jumlah tempat tidur 6 bed dimana setiap prosesnya kegiatan mulai dari perencanaan
           teknis sampai dengan penyerahan akhir pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung, memerlukan
           suatu pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses
           dapat berlangsung dengan baik dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang
           mungkin terjadi dan terpenuhinya persyaratan keteknikan dan administrasi kontrak pekerjaan
           konstruksi.                                                      

       1.3. Referensi Hukum                                                 
           Referensi hukum dalam Pelaksanaan proses Kegiatan antara lain:   
           1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;     
           2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;        
           3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahannya Nomor 14 Tahun 2021
              tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
              Konstruksi.                                                   
           4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor
              28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;                        
           5. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya Pepres Nomor 12 Tahun
              2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                
           6. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
              Negara.                                                       
           7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia No
              12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui
              Penyedia.                                                     
           8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 10/PRT/M/2021
              tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.      
           9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/M/2017
              tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
              Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.                    
           10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 524/PRT/M/2022
              tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
              Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.                    
           11. SNI yang berlaku yang mengatur tentang Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana tertuang
              dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                  
           12. Peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang
              dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                  
   2.  MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN                                           
       2.1 Maksud dan Tujuan                                                
           1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konsultan Manajemen
             Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
             diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas. 
           2. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dapat
             melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal
             sesuai KAK ini.                                                

       2.2 Sasaran                                                          
           1. Evaluasi terhadap program, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan yang sistematis,
              implementatif, dan efektif pada setiap tahap perkembangan kegiatan, dan menerjemahkan
              secara fisik berdasarkan aturan teknis yang yang berlaku.     
           2. Pengorganisasian yang baik dan terencana pada setiap sektor, sistem pelaksanaan, serta
              prosedur penuntasan, masalah yang terjadi pada setiap bagian Kegiatan.
   3.  NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN                                
       Pengguna Jasa Adalah : Pemerintah Provinsi Riau Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
                           Arifin Achmad                                    
       Alamat             : Jl. Diponegoro No. 02 – Pekanbaru.              

   4.  BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN                                           
       4.1. BiayaManajemenKonstruksi                                        
           1. Biaya Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Tata Cara Pembayaran diatur secara
             kontraktual setelah melalui tahapan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi
             Manajemen Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:
             a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;                
             b. Materi dan penggandaan laporan;                             
             c. Pembelian dan atau sewa peralatan;                          
             d. Sewa kendaraan;                                             
             e. Biaya komunikasi;                                           
             f. Penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;                   
             g. Penyiapan dokumen pendaftaran;                              
             h. Asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); dan      
             i. Pajak dan iuran daerah lainnya.                             
           2. Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang
             didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan
             pekerjaan konstruksi di lapangan.                              

           3. Pembayaran biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dilakukan
             sebagai berikut:                                               
                                                                           
                   Pelaksanaan konstruksi sampai sampai dengan serah terima pertama (Provisional
                   Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh
                   persen); dan                                             
                                                                           
                   Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over)
                   pekerjaan konstruksi dibayar sebesar 10% (sepuluh persen).
             Pembayaran secara tahapan sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan lingkup
             pekerjaan manajemen konstruksi yang ditetapkan dalam KAK ini.  
           4. Tata cara pembayaran angsuran pekerjaan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud
             diatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.       

       4.2. Sumber Dana                                                     
           Untuk pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi ini dianggarkan
           pagu dana sebesar Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah),
           Sumber dana melalui pembiayaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
           Nilai HPS Rp. 1.279.959.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan
           ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)                           

   5.  PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA                                     
       5.1 Kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi: 
          a. syarat kualifikasi administrasi/ legalitas Penyedia;           
          b. syarat kualifikasi teknis Penyedia.                            

       5.2 Peserta harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha
          dibidang Jasa konstruksi dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi oleh Lembaga online
          single submission (OSS) dengan:                                   
                                                                           
              Kualifikasi Usaha : Menengah                                  
                                                                           
              Kode KBLI   : 71102 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan
                            No Hunian)                                      
                                                                           
              Sub Klasifikasi : RK001                                       
       5.3 Persyaratan kualifikasi Penyedia lainnya sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
          Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.                                 
   6.  LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITASPENUNJANG                
       6.1. Lingkup Kegiatan : Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gedung VIP, VVIP
                           Lantai 3, 4 dan 5 irna Utama                     
       6.2. Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru                                
       6.3. Data          :                                                 
           1)  Untuk melaksanakan tugas, Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus
               mencari sendiri data dan informasi yang dibutuhkan selain dari data dan informasi yang
               diberikan oleh PemberiTugas dalampengarahan penugasan ini.   
           2)  Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus memeriksa kebenaran data dan
               informasi dalam pelaksanaan pekerjaannya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas,
               maupun masukan lain dari luar. Kesalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat dari
               kesalahan informasi menjadi tanggung jawab KonsultanMK.      
       6.4. FasilitasPenunjang                                              
           1). Penyediaan data dan fasilitas penunjang oleh pengguna jasa:  
             a. KAK Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi.                    
             b. Fasilitas lain dari Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa pada
                prinsipnya tidak tersedia, atau lebih lanjut jika memungkinkan dapat diusulkan oleh
                Penyedia Jasa.                                              
           2). Penyediaan fasilitas penunjang oleh penyedia jasa:           
             a. Penyediaan jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan
                yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pekerjaannya. Segala
                fasilitas dan peralatan yang dipergunakan harus ditetapkan tentang prosedur
                pengadaannya.                                               
             b. Alih pengetahuan. Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, maka Penyediaan
                Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan
                subtansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staff yang
                terkait dengan pelaksanaankegiatan.                         

   7.   LINGKUP PEKERJAAN, KRITERIA, PROGRAM KERJA DAN TANGGUNG JAWAB       
        7.1. LINGKUP PEKERJAAN                                              
           Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik
           (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara,
           mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan
           masa pemeliharaan. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah
           RI No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
           Bangunan Gedung dan menyesuaikan dengan keluaran yang dibutuhkan Pengguna Jasa dalam
           penyelenggaraan pembangunan BGN, maka lingkup pekerjaan Manajemen Konstruksi apa bila
           diperlukan terdiri atas:                                         
           a) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disusun oleh
              penyedia jasa pekerjaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik,
              penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan,
              bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau Quality Control, program
              Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).                         
           b) Mengendalikan program pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang meliputi program
              pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran
              fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengen-
              dalian tertib administrasi, pengendalian keselamatan kerja.   
           c) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul,
              usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi
              penyimpangan.                                                 
           d) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan
              konstruksi.                                                   
           e) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:              
             (1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
                 akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
             (2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
                 ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.           
             (3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
                 pencapaian volume atau realisasi fisik.                    
             (4) Pengawasan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
                 Konstruksi (SMKK).                                         
             (5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
                 terjadi selama pekerjaan konstruksi.                       
             (6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan
                 dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat
                 lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat
                 oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                 
             (7) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran
                 angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.                 
             (8) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia
                 jasa pekerjaan konstruksi.                                 
             (9) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing)
                 sebelum serah terima I.                                    
             (10) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi
                 perbaikannya pada masa pemeliharaan.                       
             (11) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk
                 pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.               
             (12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita
                 acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai
                 kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
             (13) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun
                 sesuai dengan PBG.                                         
             (14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.
             (15) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik
                 Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. 
          f) Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.         
       7.2. KRITERIA                                                        
           Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Penyedia Jasa Konsultan Manajemen
           Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut:
           1) Persyaratan Umum Pekerjaan                                    
              Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan
              tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh
              Pengguna Jasa.                                                

           2) Persyaratan Obyektif                                          
              Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran
              pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian
              pekerjaan.                                                    

           3) Persyaratan Fungsional                                        
              Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik yang
              menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme
              yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.           

           4) Persyaratan Prosedural                                        
              Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai
              dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.                   

       7.3. PROGRAM KERJA                                                   
           Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang
           meliputi:                                                        
           1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci sesuai tahapan pada lingkup
              pekerjaan yang akan dilaksanakan.                             
           2) Alokasi personel berisikan komposisi tim dan penugasan serta jadwal penugasan. Personel
              yang diusulkan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus memiliki kualifikasi
              sesuai yang dipersyaratkan pada KAK ini.                      
           3) Uraian konsepsi Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai
              tahapan pada lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.        
           4) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Manajemen Konstruksi yang disusun sesuai
              ketentuan yang berlaku.                                       
           5) Setelah hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pengguna Jasa, maka
              akan menjadi pedoman bagi Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dalam
              melaksanakan tugasnya sesuai tahapan pada lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
       7.4. TANGGUNG JAWAB                                                  
           1. Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional atas
              jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi
              yang berlaku.                                                 
           2. Secara umum tanggung jawab Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi adalah
              menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut :        
              a. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran /
                 waktu yangtelah ditetapkan.                                
              b. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang
                 telah ditetapkan.                                          
              c. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.
              d. Ketertibanadministrasikontrakdan pelaksanaanpembangunan.   
           3. Penanggung jawab Professional Manajemen Konstruksi adalah tidak hanya konsultan
              sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional manajemen
              konstruksi yang terlibat.                                     

   8.    JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           
         Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi diperkirakan selama 8 (Delapan)
         bulan atau 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender.              
         Pelaksanaan tugas jasa manajemen konstruksi terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah
         Terima Kedua/akhir/final hand over (FHO) Pekerjaan Konstruksi sehingga Penyedia Jasa Manajemen
         Konstruksi bertanggung jawab melakukan pengawasan dalam masa Pemeliharaan Konstruksi selama 6
         (enam) Bulan atau 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender/ Mengikuti masa pemeliharaan
         Rehabilitasi Gedung.                                               

   9.    PERSONEL (TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG)                        
         Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Penyedia Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi harus
         menyediakan Personil untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum
         dalam KAK ini minimal memiliki kualifikasi sebagai berikut:        

                                                             Rencana        
                        Tingkat dan Jurusan Pengalaman                      
No     Uraian    Jumlah                           SKK       Penugasan       
                          Pendidikan Profesional                            
                                                             Personil       
A   TENAGA AHLI                                                             
                       S1. Seluruh                                          
                                              Ahli Madya Bidang             
    Team Leader        Jurusan/Program                                      
  1             1 Org              3 Tahun    Keahlian Manajemen 8 Bln      
                       Studi Bidang                                         
                                              Konstruksi                    
                       Konstruksi                                           
  2 Ahli Arsitektur 1 Org S1. T. Arsitektur 3 Tahun Arsitek – Muda 8 Bln    
                                              Ahli Muda Teknik              
  3 Ahli Teknik Mekanikal 1 Org S1. Teknik Mesin 3 Tahun      8 Bln         
                                              Mekanikal                     
                                              Ahli Muda Elektrikal          
                       S1.Elektro/Mesin/                                    
  4 Ahli Elektrikal 1 Org          3 Tahun    KonstruksiBangunan 8 Bln      
                       Fisika                                               
                                              Gedung                        
    Ahli K3 Konstruksi/ S1 Seluruh Jurusan/                                 
                                              Ahli K3 Konstruksi/ K2        
  5 Keselamatan 1 Org  Program Studi Bidang 3 Tahun           4 Bln         
                                              konstruksi – Muda             
    Konstruksi         Konstruksi                                           
 B  TENAGA PENDUKUNG                                                        
  1 Inpector/Pengawas 1 Org S1 Arsitektur 2 Tahun Teknisi/ Analis Bidang 8 Bln
    Lapangan Arsitektur                       Gedung                        
  2 Inpector/Pengawas 1 Org S1 T. Elektro/ T. 2 Tahun Teknisi/ Analis Bidang 8 Bln
    Lapangan Mekanikal Fisika/ T. Mesin       Gedung/ Makanikal             
    Elektrikal                                Elektrikal                    
  3 Administrator/ OP 1 Org D3 Seluruh Jurusan/ 2 Tahun -     8 Bln         
    Komputer           Program Studi                                        
                       Bidang Konstruksi                                    
         Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli harus memiliki sertifikat Kompetensi sesuai Keahlian yang
         diakui sesuai peraturan yang berlaku dan dibuktikan keabsahannya pada saat Penyerahan personel
         setelah penandatanganan Kontrak.                                   
         Contoh Susunan Struktur Organisasi Konsultan Manajemen Konstruksi  

                                 Team Leader                                

    Supervision Engineer                                                    
                       Quality Engineer : Quantity Engineer :               
                                                           HSE Engineer :   
         (SE) :                                                             
                     1. Ahli ........  1. Ahli ........                     
                                                          Ahli K3 Konstruksi/
    1. Ahli ........                                                        
                                                        Keselamatan Konstruksi
                     2. ....dst        2. ....dst                           
    2. ....dst                                                              
         Penyusunan struktur organisasi minimal yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi manajemen
         konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan mengacu pada bagan tersebut diatas dan disesuaikan
         dengan persyaratan personel yang telah ditetapkan dalam KAK ini.   
         Definisi dari bagan tersebut adalah :                              
         a. Team Leader merupakan pihak atau orang yang memimpin, mengarahkan, dan
            mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
         b. Supervision Engineer (SE) merupakan pihak atau orang yang melakukan pengawasan dan
            pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain dan persyaratan dalam
            spesifikasi teknis sebagai dasar pencapaian prestasi pekerjaan. SE bertanggung jawab kepada
            Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi.    
         c. Quality Engineer merupakan pihak atau orang yang melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu
            pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Quality
            Engineer bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan
            konstruksi.                                                     
         d. Quantity Engineer merupakan pihak atau orang yang melakukan pemeriksaan kuantitas serta
            volume hasil pengukuran setiap pekerjaan dan pengendalian keluaran hasil pekerjaan sesuai
            dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Quantity Engineer
            bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi.
         e. Health Safety Environment (HSE) Engineer merupakan pihak atau orang yang memastikan
            pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
            untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Health Safety
            Environment (HSE) Engineer bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di
            lokasi pekerjaan konstruksi.                                    
         Uraian Tugas dan Jadwal Penugasan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung 
         Konsultan Manajemen Konstruksi, diharapkan dapat menguraikan masing-masing tugas dan
         tanggungjawab personil-personil sesuai dengan jabatan dan profesi personil yang ditentukan tersebut
         serta menyusun jadwal penugasan personel sesuai dengan keluaran/ output pekerjaan dengan rencana
         penugasan personil yang ditentukan pada tabel persyaratan kualifikasi personel diatas.
   10.  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI                   
        a. Umum                                                             
           Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus
           menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang memenuhi standar
           keamanan, keselamatan, Kesehatan dan keberlanjutan.              
           Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi
           dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
           yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja,
           keselamatan publik dan lingkungan.                               

           Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari
           sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya
           Keselamatan Konstruksi.                                          
           Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, Penyedia Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
           harus menerapkan SMKK dengan menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai
           dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan. Dokumen RKK disampaikan, dibahas, dan
           disetujui oleh Pengguna Jasa pada rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Ketentuan
           dan pedoman penerapan SMKK mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
           Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
           Keselamatan Konstruksi.                                          

        b. Tingkat Resiko Pekerjaan Konstruksi                              
           Penentuan tingkat resiko pekerjaan konstruksi sesuai kriteria umum kegiatan yang akan
           dilaksanakan berdasarkan jenis konstruksi gedung sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan
           Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10/PRT/M/2021 tentang
           Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah resiko “Sedang”.

        c. Biaya Penerapan SMKK                                             
           Biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultansi konstruksi paling sedikit mancakup rincian :
           a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK;             
           b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan          
           c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi.
           Biaya penerapan SMKK telah diperhitungkan dalam rincian kuantitas biaya langsung non personel
           yang telah disusun oleh pengguna jasa.                           
   11.  KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN (OUTPUT)                           
        Keluaran yang diminta dari konsultan manajemen konstruksi berdasarkan kerangka acuan kerja ini
        adalah:                                                             
        A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan
           perencana dan pelaksana konstruksi yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta
           kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud
           akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat
           diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.                         

           Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi minimal sebagai berikut:
           1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi
           2. Buku harian yang memuat semua kejadian, pernyataan/petunjuk yang penting dari Konsultan
              MK dan Direksi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi
              keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya persyaratan teknis.
           3. Laporan harian berisi keterangan tentang tenaga, bahan yang datang diterima atau ditolak,
              alat–alat yang digunakan, pekerjaan yang dilaksanakan, waktu pengerjaan, keadaan cuaca,
              hambatan dan cara mengatasinya dan prestasi kerja Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
           4. Laporan mingguan sebagai resume laporan harian dan laporan bulanan sebagai resume
              laporan mingguan.                                             
           5. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran.    
           6. Surat perintah perubahan pekerjaan, berita acara tambah kurang.
           7. Berita acara penyerahan pertama pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
           8. Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
           9. Berita acara penyerahan kedua pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
           10. Laporan rapat koordinasi di lapangan (site Meeting)          
           11. Memeriksa gambar kerja Terperinci (Shop Drawing) Bar chart dan S Curve serta Net work
              Planning yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi. 
           12. Laporan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
           13. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as built drawing).
           14. Dan lain – lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.        

        B. Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan
           kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan
           dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab
           Konsultan Manajemen Konstruksi.                                  
           Biaya Keluaran/ Produk yang dihasilkan (output) jasa konsultansi konstruksi sebagaimana uraian
           diatas terdiri dari biaya langsung personil sesuai uraian personil yang diuraikan pada KAK ini dan

           biaya langsung non personil yang disusun sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
           termasuk biaya penerapan SMKK. Biaya non personil yang diperhitungkan oleh pengguna jasa yang
           harus sudah diperhitungkan dan termasuk dalam total penawaran biaya yang diajukan penyedia
           jasa konsultansi konstruksi terdiri dari:                        

     II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL                                        
     II.1 Pembelian dan Sewa Peralatan Kantor                               
       1 Sewa Computer Desk Top               2,00 Unit x 8,00 Bln 16,00 Unit/ Bln
       2 Sewa Printer Color A-3               2,00 Unit x 8,00 Bln 16,00 Unit/ Bln
       3 Sewa Digital Kamera                  1,00 Unit x 8,00 Bln 8,00 Unit/ Bln
     II.2 Biaya Komunikasi dan ATK                                          
       Biaya ATK Kantor Lapangan              1,00 Ls X 8,00 Bln 8,00 Bln   
     II.3 BIAYA PELAPORAN                                                   
       1 Laporan Pendahuluan                  3,00 Buku X 1,00 3,00 Buku    
                                                                  Buku/     
       2 Laporan Pengawasan (Mingguan)        3,00 Buku X 34,00 Minggu 102,00
                                                                  Minggu    
                                                                  Buku/     
       3 Laporan Pengawasan (Bulanan)         3,00 Buku X 8,00 Bln 24,00    
                                                                  Bulan     
       4 Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2)        3,00 Buku X 2,00 Lap 6,00 Buku
       5 Backup Laporan dan Dokumen (SSD 1TB) 1,00 Buah X 1,00 1,00 Buah    
     II.4 BIAYA PENERAPAN SMKK                                              
       1 Penyiapan rancangan konseptual SMKK atau RKK, Program Mutu 1,00 Set X 1,00 1,00 Set
       2 Pembuatan Prosedur, IK dan Formulir  1,00 Lb X 1,00   1,00 Lb      
       3 Peralatan P3K                        1,00 Ls X 1,00   1,00 Ls      
       4 APAR                                 1,00 Ls X 1,00   1,00 Ls      
       5 Pembuatan Kartu Identitas Pekerja    8,00 Bh X 1,00   8,00 Bh      
           Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi diperlukan biaya diluar yang telah
           diperhitungkan oleh pengguna jasa untuk mencapai keluaran/ output yang ditetapkan, maka biaya
           tersebut sudah dianggap termasuk dalam total penawaran disampaikan.
   12.   PELAPORAN                                                          
         Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pengguna Jasa sebagai berikut:
         1) Laporan Pendahuluan                                             
            Laporan pendahuluan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
            a) Pemahaman terhadap ligkup layanan konsultansi selama masa kontrak;
            b) Rencana kerja dan pengorganisasian pekerjaan;                
            c) Jadwal pelaskanaan dan penugasan tenaga ahli; dan            
            d) Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika sudah ada).  
            Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 hari hari sejak tanggal SPMK
            sebanyak 3 Buku.                                                
         2) Laporan Pengawasan                                              
            Laporan pengawasan terdiri dari laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
            konstruksi dan laporan pelaksanaan pengawasan.                  
            A. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
               Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi laporan
               mingguan. Laporan Mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
               a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan
                  membandingkan capaian di minggu sebelumnya, capaian pada minggu berjalan serta
                  target capaian di minggu berikutnya;                      
               b. Foto dokumentasi;                                         
               c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status
                  pembayaran dari Pengguna;                                 
               d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;                
               e. Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan
                  yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;    
               f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana
                  pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;       
               g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;    
               h. Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus ditindak lanjuti;
               i. Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan
                  pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);     
               j. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian
                  kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss
                  record), dan lain-lain;                                   
               k. Kendala yang dihadapi, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang
                  dibutuhkan untuk tujuan kelancaran proyek.                

            B. Laporan Pelaksanaan Pengawasan                               
               1. Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal pengawasan pekerjaan dilakukan
                  oleh Penyedia Jasa Konsultansi dan diserahkan setiap bulan.
               2. Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi laporan bulanan dan laporan akhir.

                 a. Laporan Bulanan                                         
                    Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
                    1) Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan
                      kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
                    2) Laporan sumber daya manusia tim Penyedia Jasa Konsultansi (personil, time
                      sheet, dll);                                          
                    3) Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa
                      Konsultansi;                                          
                    4) Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Penyedia Jasa Konsultansi
                      kepada Peyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;             
                    5) Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh
                      Pengguna Jasa;                                        
                    6) Kendala yang dihadapi Penyedia Jasa Konsultansi, tindakan yang telah dan
                      akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;        
                    7) Penyerahan laporan bulanan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
                b. Laporan Akhir                                            
                    1) Laporan akhir harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak
                      Konsultan Manajemen Konstruksi yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai
                      berikut:                                              
                       a) Rencana kerja awal untuk selama periode Tahap Perencanaan, Tahap
                         Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Tahap Pelaksanaan
                         Pekerjaan Konstruksi;                              
                       b) Renca kerja yang dimutakhirkan selama periode pelaksanaan sesuai
                         Kontrak;                                           
                       c) Realisasi pelaksanaan Manajemen Konstruksi;       
                       d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama
                         masa periode pelaksanaan sesuai Kontrak; dan       
                       e) Evaluasi pelaksanaan pekerjaan manajemen konstruksi secara
                         menyeluruh dan saran kepada Pengguna Jasa.         
                       f) Laporan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
                    2) Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan melampirkan salinan seluruh
                      keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak serta salinan dokumentasi lainnya
                      yang dipandang penting.                               
                    3) Penyerahan laporan akhir sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

           Matrik pelaporan pengawasan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :
                            Penyelenggara Proyek        Keterangan          
                                Konsultan                                   
     Materi Laporan Pengguna Jasa         Penyedia Jasa      Waktu          
                                Manajemen             Jml                   
                    (PA/KPA/PPK)          Pek. Konstruksi   Penyerahan      
                                Konstruksi                                  
  LAPORAN PELAKSANAAN (PENYEDIA PEK.KONSTRUKSI)                             
  A. Laporan Harian  Mengetahui Memeriksa  Menyusun*)                       
  B. Laporan Mingguan Mengetahui Memeriksa Menyusun*)                       
  C. Laporan Bulanan Mengetahui Memeriksa  Menyusun*)                       
  LAPORAN PENGAWASAN (PENYEDIA KONSULTAN MK)                                
  A. LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI     
    Laporan Mingguan Mengetahui Menyusun**)         3 buku x  ***)          
                                                    34 mggu                 
  B. LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN                                         
    1. Laporan Bulanan          Menyusun**)         3 Buku x  ***)          
                                                     8 bln                  
    2. Laporan Akhir            Menyusun**)         3 Buku x  ***)          
                                                    2 laporan               
                                                    ST1 $ ST                
  *)   Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan diserahkan kepada Konsultan
       MK untuk diperiksa.                                                  
  **)  Laporan pelaksanaan pengawasan disusun oleh Konsultan MK dan diserahkan kepada Pengguna Jasa.
  ***) Disesuaikan dengan klausul dan persyaratan dalam kontrak.            
         Seluruh laporan pekerjaan Jasa Konsultansi diserahkan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan.
         Penyedia berkewajiban menyerahkan seluruh file laporan kepada Pengguna Jasa pada saat
         penyerahan laporan akhir.                                          

   13.   PENUTUP                                                            
         1) Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini,
            tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa seijin pihak Pengguna Jasa;
         2) Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam KAK ini, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan
            perbaikan-perbaikan seperlunya.                                 

  Demikianlah KAK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                         Pekanbaru, 06 Februari 2024                        
                               Direktur                                     
                        RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau                    
                      Selaku Pejbat Pembuat Komitmen (PPK)                  

                      drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp.KG                    
                         Nip. 19780618 200903 2 001