| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0016583387101000 | Rp 379,226,788 | 82.77 | 86.22 | - | |
| 0723560918101000 | Rp 380,729,382 | 78.69 | 82.88 | - | |
| 0018933135101000 | Rp 381,846,988 | 78.47 | 82.64 | - | |
| 0026908053101000 | Rp 387,927,100 | 81.53 | 84.78 | - | |
| 0015330806103000 | Rp 396,154,000 | 76.13 | 80.05 | - | |
| 0316008713104000 | Rp 399,558,500 | 89.32 | 90.44 | - | |
| 0660987355101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0015758881101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0032865560101000 | - | - | - | Tidak Masuk Daftar Pendek karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi. | |
| 0016578783101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0029763828103000 | - | - | - | Tidak Masuk Daftar Pendek karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi. | |
| 0032102790104000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0026891002101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0020298709101000 | - | - | - | Tidak Masuk Daftar Pendek karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi. | |
| 0015364862121000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0031402035105000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0021015805101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0029967882122000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0017638941101000 | - | - | - | - | |
| 0814377297101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0032484834101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0026888537101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0025030719101000 | - | - | - | tidak diundang pembuktian kualifikasi karena sudah mendapatkan 7 (tujuh) perserta dengan nilai teknis kualifikasi dan pengalaman sejenis tertinggi yang lulus pembuktian. | |
| 0947742821101000 | - | - | - | - | |
| 0021222112102000 | - | - | - | - | |
| 0704822485101000 | - | - | - | - | |
CV Lamsinar Bahagia | 07*5**6****01**0 | - | - | - | - |
| 0030756621101000 | - | - | - | - | |
CV Ridho Huda Consultant | 07*9**5****02**0 | - | - | - | - |
| 0032804205101000 | - | - | - | - | |
| 0026891630101000 | - | - | - | - | |
Pandu Mahardika Perdana | 08*3**2****47**0 | - | - | - | - |
| 0012193850101000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Jasa Konsultansi Pengawasan - Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota
1. Latar Belakang 1. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak jasa
konstruksi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sabang,
maka diperlukan suatu tim kerja yang akan bertugas sebagai Pengawas
Pekerjaan yang berperan membantu Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen pekerjaan konstruksi;
2. Tim dimaksud adalah Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis yang
mempunyai kemampuan dalam pengawasan Pembangunan Gedung Fasilitas
Layanan Perpustakaan Umum Kota Sabang agar dapat menghasilkan
Bangunan Yang memadai dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Maksud dan a. Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini, adalah:
Tujuan ✓ Membantu PA/PPK pekerjaan konstruksi didalam melakukan pengawasan
teknis terhadap pelaksanaan kontrak.
✓ Membantu mengatasi kendala teknis yang ada di lapangan baik tindakan
langsung maupun melalui usulan kepada PPK pekerjaan konstruksi.
✓ Memberi kepastian bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan
konstruksi.
✓ Menyiapkan revisi / review desain
b. Tujuan pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini adalah pengendalian
pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan
konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam dokumen
kontrak pekerjaan konstruksi.
3. Sasaran : Sasaran pekerjaan pengawasan yang akan dikerjakan oleh konsultan
pengawas adalah terwujudnya Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan
Perpustakaan Umum Kota Sabang yang baik dan sesuai kaidah teknis
konstruksi dengan berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar
perencanaan (DED)
4. Lokasi Pekerjaan : Jl. Panglima Polem Sabang
5. Sumber : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBK Sabang Tahun Anggaran
Pendanaan (DAK 2023)
6. Nama dan Nama PA/ PPK : LUTHFI MUHAMMAD JAMIL,.S.E
Organisasi PPK Satuan Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sabang
7. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
Dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil,
serta disyaratkan bidang klasifikasi/layanan RE 201 atau SBU KBLI 71102
Subklasifikasi : RK001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian
& Non Hunian)
Hal. 1
Data Penunjang
8. Data Dasar -
9. Standar Teknis A. Kriteria Umum
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti yang
dimaksud dalam KAK harus memperhatikan ketentuan – ketentuan umum
bangunan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu ;
1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas;
a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai fungsinya.
b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan;
a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan
keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungan.
b. Menjamin bangunan gedung dibangunan dan dimanfaatkan dengan
baik.
3. Persyaratan Struktur bangunan;
a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang
timbul akibat perilaku manusia dan alam.
b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau
luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.
c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda
akibat perilaku struktur
d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan lainnya yang
disebabkan kegagalan struktur
4. Persyaratan Ketahanan terhadap Bahaya;
Menjamin terwujudnya bangunan yang dibangun secara struktur stabil dan
tahan selama kebakaran :
a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,
b. Cukup waktu bagi tim pemadam kebakaran memasuki lokasi
c. Dapat menghambat kerusakan pada properti lainnya.
5. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi;
a. Menjamin terpasangnya instalasi jaringan kelistrikan yang aman
b. Menjamin tersedianya instalasi jaringan komunikasi dalam gedung.
6. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara;
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara/oksigen yang baik.
b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan dalam tata
ruang secara baik.
7. Persyaratan Pencahayaan Alami dan Buatan.
Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik
pencahyaan alami maupun buatan sehingga dapat meminimalkan
penggunan arus listrik untuk lampu.
B. Kriteria Khusus
Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat – syarat yang lebih spesifik
berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi
khusus maupun segi teknis lainnya :
a. Kesatuan pepelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan yang ada.
b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah –
kaidah teknis perencanaan arsitektural, struktural dan lingkungan.
Hal. 2
C. Standar SNI
1. SNI 2847-2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
2. SNI 1726-2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur
Bangunan Gedung dan Non-gedung.
10. Studi-Studi Data DED Perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2021
Terdahulu
11. Referensi Hukum 1. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksana Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
11. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pendoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.
Ruang Lingkup
12. Lingkup A. Pengawas Pekerjaan oleh Penyedia Jasa Pengawasan pekerjaan konstruksi
Pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi melalui kontrak jasa
konsultansi pengawasan teknik, selanjutnya disebut Konsultan/ Pengawas
Pekerjaan.
B. Lingkup Pengawasan Pekerjaan.
1. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan :
a) terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan
b) terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.
[PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa
Konstruksi; Pasal 49(1)]
2. Pengawas Pekerjaan bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
[PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa
Konstruksi; Pasal 49(4)]
3. Pengawas Pekerjaan dengan tugas paling sedikit:
a) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana
keselamatan konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
b) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan;
dan
c) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
[PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa
Konstruksi; Pasal 50(1)]
Hal. 3
4. Pengawas Pekerjaan mempunyai kewenangan memberikan izin
pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/ atau
menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
[PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa
Konstruksi; Pasal 50 (2)]
5. Pengawas Pekerjaan memiliki tugas:
a) bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
b) memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
[PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang
Jasa Konstruksi; Pasal 50(3)]
- Tahap Persiapan meliputi :
✓ memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
✓ memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka
Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
(SMKK);
✓ menyusun Program Mutu Pengawasan; dan
✓ memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan.
- Tahap pelaksanaan, meliputi:
✓ melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan,
material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi;
✓ melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
✓ memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-
perubahan pelaksanaan pekerjaan;
✓ melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material,
dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan
konstruksi;
✓ melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan
persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan
konstruksi;
✓ mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan
masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
✓ membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat
lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat
insidental;
✓ membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan
kemajuan pekerjaan; dan
✓ membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan
bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan
- tahap serah terima pertama (provisional hand over), meliputi:
✓ menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya
sebelum serah terima pertama (provisional hand over)
✓ memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan
dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan
pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama
(provisional hand over);
✓ melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan
sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
Hal. 4
✓ membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (serratus
persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
✓ membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima
Pertama (Provisional Hand Over); dan
✓ menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
- Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati
tahun anggaran dan merupakan layanan purna jasa konsultan,
meliputi :
✓ Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
pemeliharaan;
✓ Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita
Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over).
6. Pengawas Pekerjaan memiliki tugas:
✓ Menghitung, mengukur dan memeriksa jumlah Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang digunakan selama
pelaksanaan pekerjaan
C. Lingkup Kegiatan Pengendalian Mutu (Quality Control)
Pengawas Pekerjaan melakukan supervisi harian, yaitu
pendampingan kegiatan pengendalian mutu (quality control /QC) setiap
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
1. Terlibat aktif dalam kajian teknis lapangan (field engineering), meliputi
survey bersama, dan laporan evaluasi Konsultan atas kajian teknis
lapangan (oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
2. Pengendalian pekerjaan konstruksi, antara lain :
✓ Setiap pekerjaan diawali dengan persetujuan permohonan
pekerjaan (request of work).
✓ Setiap pelaksanaan pekerjaan wajib diawasi oleh konsultan
pengawas.
✓ Setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur kerja dan
pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi.
✓ Menguji kebenaran back up perhitungan kuantitas dan mutu
(selama pelaksanaan dan hasil pekerjaan) yang diajukan oleh
penyedia pekerjaan konstruksi.
✓ Pemantauan jadwal pelaksanaan.
✓ Memeriksa dan menyetujui semua laporan penyedia pekerjaan
konstruksi.
✓ Membuat laporan-laporan yang ditentukan di dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
13. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :
1. Pengawasan Pekerjaan antara lain :
- Ketepatan Mutu bangunan;
- Ketepatan Spesifikasi Material / ukuran yang digunakan;
- Ketepatan Waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Ketepatan capaian TKDN Konstruksi.
2. Menyusun Berita Acara dan Laporan Pengawasan yang terdiri dari :
✓ Berita Acara Perubahan pekerjaan;
✓ Berita Acara Pekerjaan tambah kurang;
✓ Berita Acara Serah terima pertama;
✓ Progress Pekerjaan Mingguan (termasuk membuat realisasi
pekerjaan perminggu dalam bentuk barchat atau sejenisnya);
✓ Foto-Foto Pekerjaan dari awal sampai selesai;
✓ Video dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang siap tayang dari awal
pekerjaan sampai selesai masa kontrak;
✓ Hal-hal yang menyangkut informasi teknis penting pada bangunan.
3. Mengikuti rapat-rapat secara berkala guna memberikan informasi yang
dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut;
Hal. 5
4. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commisioning test);
5. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing);
6. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan;
7. Surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi
14. Peralatan, a. Peralatan dari PPK
Material, Tidak ada.
Personel dan b. Material dari PPK
Fasilitas dari Tidak ada.
PPK c. Personel dari PPK
Terdapat penugasan staf teknik (ST) yang akan melakukan pengawasan
pelaksanaan kontrak jasa konsultansi.
d. Fasilitas dari PPK
1) Laporan dan data : tidak ada
2) Ruang Kantor : tidak ada.
15. Peralatan dan Penyedia Jasa menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan
Material dari peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran
Penyedia Jasa pelaksanaan pekerjaan seperti Alat Pelindung Diri (Helm pelindung (safety
Konsultansi helmet), Sepatu keselamatan (safety shoes), Rompi Keselamatan (Safety Vest)
dan Alat Pelindung Keselamatan (Tali keselamatan (life line), Pelindung jatuh
(fall arrester). Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan
fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Jasa bila terjadi
pemutusan kontrak oleh Pengguna Jasa.
16. Lingkup Melakukan pengawasan pekerjaan dan bertindak sebagai Pengawas Pekerjaan
Kewenangan dengan kewenangan sesuai yang diatur pada Syarat-syarat Khusus Kontrak dan
Penyedia Jasa Spesifikasi Umum.
17. Jangka Waktu Masa pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh)/7 (tujuh) bulan terhitung
Penyelesaian sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK atau sejak mobilisasi
Pekerjaan pertama personel konsultan.
18. Personel Posisi K ualifikasi Jumlah
Orang Bulan
Tenaga Ahli :
Site Manager S 1 Teknik Sipil
Pengalaman Profesi Ahli Muda 7.0 OB
Ahli Teknik Bangunan
selama 5 Tahun /Ahli Madya
Gedung (Kode : 201)
selama 3 Tahun
AHLI K3 S 1 Teknik Sipil 1.0 OB
Pengalaman Profesi Ahli Muda
Ahli K3 Konstruksi (Kode
selama 3 Tahun/Ahli Madya
: 603)
selama 1 Tahun
Tenaga Pendukung :
Quality Engineer (QE) Pengalaman Profesi 3 Thn 2.50 OB
D3/S 1 Teknik Sipil
Inspector Pengalaman Profesi 3 Thn 5.0 OB
D3/S 1 Teknik Sipil
Hal. 6
Tugas masing-masing Site manager , bertugas:
tenaga ahli ditentukan Tugas Kepala Pengawas adalah sebagai ketua tim pengawas yang
sebagai berikut:
membawahi Quality Engineering, Inspector Engineering dalam
memonitoring pelaksanaan pekerjaan, memberi arahan serta advice
teknik terhadap permasalahan yang dijumpai dilapangan dan bertugas antara
lainnya :
1. Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami
Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan
pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan
menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan
untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
2. Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan
analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
3. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua
lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK
terhadap hasil inspeksi lapangan.
4. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil
pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan
Konstruksi
5. Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan
pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui;
6. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera
melaporkan kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak
sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat
berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan yang
direncanakan. Dalam kondisi tersebut, maka Team Leader membuat
rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk mengatasi keterlambatan;
7. Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setia
pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;
8. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan
untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaanpekerjaan
sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah
diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
9. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan
jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari
setiap bukti pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
10. Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar
kepada PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam
pengampilan keputusan/persetujuan;
11. Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil
pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi
atas usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi;
12. Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan
keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan
menyerahkannya kepada PPK;
Hal. 7
13. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar terbangun/Terpasang
(as-built drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut
dapat diselesaikan sebelum serah terima pertama (provisional hand
over); dan
14. Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan,
laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan
pengukuran pembayaran.
Quality Engineer, bertugas:
1. Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap mutu proses
dan hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai dengan gambar,
spesifikasi dan dokumen perubahannya;
2. Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan penempatan
alat ukur dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi
3. Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang dilaksanakan
oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam rangka pengendalian
mutu material serta hasil pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada
Team Leader jika terdapat ketidaksesuaian dan cacat mutu baik dalam
prosedur maupun hasil pengujiannya;
4. Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan
memberikan laporan secara tertulis kepada Team Leader atas
persetujuan dan penolakan penggunaan material dan hasil pekerjaan;
5. Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan
dalam spesifikasi dan dokumen perubahannya;
6. Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan laporan hasil
pengendalian mutu, data laboratorium serta pengujian di lapangan
beserta risalah/kesimpulan dari data yang ada kepada Team Leader
untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK;
7. Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian
hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;
8. Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji
mutu dan mutu keluaran pekerjaan kepada Team Leader;
9. Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap ketidaksesuaian
mutu pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan
ketidaksesuaian; dan
10. Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan.
Ahli K3 (Health Safety Environment Engineer), bertugas:
1. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek
keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk
mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
3. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan
pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
4. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin
terjadi di lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari
bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut
(probability);
Hal. 8
5. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja
yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi
terjadinya bahaya/kecelakaan dan menanggulangi kecelakaan yang
terjadi di lingkungan kerja;
6. Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dengan berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi dalam memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan
proyek dapat diminimalisir;
7. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
atau pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu
lintas yang terlibat di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;
8. Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan
kerja, termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau
catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
9. Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta
menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif
yang diambil
Inspector Engineer Bertugas :
1. Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan
mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.
2. Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan
setiap hari secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan
yang dipersyaratkan.
19. Jadwal Tahapan Untuk jasa konsultansi pengawasan :
Pelaksanaan Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak mobilisasi personel.
Pekerjaan Kegiatan selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
dan kegiatan rutin konsultan yang dituangkan dalam Program Mutu Konsultan.
Laporan
20. Laporan Laporan Mingguan memuat :
Mingguan - Laporan RPMK
- Rencana Kerja Penyedia secara menyeluruh
- Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pensukung lainnya;
- Laporan pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di
lapangan, dan penyelesaian tugas lainnya konsultan pengawas setiap
minggu. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja
sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku Laporan.
21. Laporan Laporan Bulanan memuat :
Bulanan Pada setiap akhir bulan, Pengawas Teknik harus menyiapkan sebanyak
3 (tiga) rangkap laporan bulanan yang memuat
- Kemajuan Pekerjaaan Fisik (Konstruksi);
- Hasil Pemeriksaan dan Persetujuan;
- Masalah dan Upaya Penyelesaian;
- Kumpulan Berita Acara Lapangan;
- Foto Kemajuan pelaksanaan (prestasi) Lapangan;
- Laporan kemajuan Capaian TKDN;
- Laporan Mingguan/Bobot Mingguan.
Hal. 9
22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat :
Pengawasan Teknik/Supervisi wajib menyerahkan laporan akhir kepada
pemberi tugas, yang sekurang-kurangnya berisi :
a. Laporan mingguan yang sudah disetujui penyedia Jasa (rekanan),
konsultan dan pengguna jasa;
b. Laporan bulanan yang sudah disetujui kontraktor, konsultan dan pengguna
jasa.
c. Seluruh laporan administrasi teknik dan semua koreksi dan tindak lanjut.
d. Gambar As Built drawing yang sudah disetujui oleh pengguna jasa.
e. Foto Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan.
Laporan Akhir pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di
lapangan dan pengawasan pemeliharaan berkala sampai dengan Serah terima
II, dan penyelesaian tugas lainnya konsultan pengawas.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat belas) hari
kerja/bulan sejak serah terima II, diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan,
dan Laporan Khusus (Teknis/Justifikasi) serta berbentuk file dimasukan kedalam
Flash Disk.
Hal-Hal Lain
23. Produksi dalam spesifikasi teknis tetap mengacu kepada PDN seperti tenaga ahli berasal WNI
Negeri dan produk nya mengacu pada PDN
24. Persyaratan Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
Kerja sama pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus
dipatuhi:
25. Alih Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan berkewajiban untuk menyelenggarakan
Pengetahuan pertemuan/ekspose dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada
personil proyek/satuan kerja dan pada saat diperlukan beserta memberikan
data file aslinya kepada pihak PA/PPK
Sabang, Maret 2023
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SABANG
dto
LUTHFI MUHAMAD JAMIL
Pembina Tk. I
NIP. 19730915 199803 1 003
Hal. 10