Pemutakhiran Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak Pbb-P2

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 7631032

Date: 18 July 2024

Year: 2024

KLPD: Kab. Semarang

Work Unit: Badan Keuangan Daerah

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Contract Type: Lumsum

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 805,400,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 805,365,495

Winner (Pemenang): CV Citiplan

NPWP: 314391772652000

RUP Code: 51903932

Work Location: Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. semarang Jawa Tengah - Semarang (Kab.)

Participants: 20

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Javas Mandiri Prawara	0027002369609000	Rp 614,487,675	82	89.2	-
CV Citiplan	0314391772652000	Rp 628,165,650	98	97.93	-
PT Geomosaic Indonesia	0026392860606000	Rp 773,018,985	96	89.4	-
Kjpp Sih Wiryadi & Rekan	0210612180526000	-	-	-	Tidak melampirkan SBU Bidang Usaha Jasa Survey Sub Bidang Survey Teritris yang masih berlaku dan SBU Bidang Usaha Telematika Sub Bidang Aplikasi / Perangkat Lunak (Aplikasi GIS) yang masih berlaku dalam isian kualifikasi maupun fasilitas Persyaratan Kualifikasi Lainnya pada SPSE. Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf E. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta. Sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas. Huruf D. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada SPSE meliputi: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas peserta dinyatakan gugur karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) angka 13.2 Bentuk Data Kualifikasi huruf a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. b) Memiliki SBU dengan Bidang Usaha Jasa Survey Sub Bidang Survey Teristris yang masih berlaku. c) Memiliki SBU dengan Bidang Usaha Telematika Sub Bidang Aplikasi / Perangkat Lunak (Aplikasi GIS) yang masih berlaku.
PT Karsa Haryamulya	0016533481511000	-	-	-	Tidak memenuhi unsur pengalaman perusahaan (pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran). Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf F. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, b. Persyaratan kualifikasi teknis. Tabel Nomor 1. Unsur pengalaman perusahaan
CV Antara Growth	0748130200623000	-	-	-	Unsur Kemampuan Menyediakan Peralatan yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas minimal. Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf F. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, b. Persyaratan kualifikasi teknis. Tabel Nomor 3. Kemampuan Menyediakan Peralatan
Kjpp Anas Karim Rivai & Rekan	0025040197013000	-	-	-	Tidak melampirkan SBU Bidang Usaha Jasa Survey Sub Bidang Survey Teritris yang masih berlaku dan SBU Bidang Usaha Telematika Sub Bidang Aplikasi / Perangkat Lunak (Aplikasi GIS) yang masih berlaku dalam isian kualifikasi maupun fasilitas Persyaratan Kualifikasi Lainnya pada SPSE. Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf E. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta. Sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas. Huruf D. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada SPSE meliputi: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas peserta dinyatakan gugur karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) angka 13.2 Bentuk Data Kualifikasi huruf a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. b) Memiliki SBU dengan Bidang Usaha Jasa Survey Sub Bidang Survey Teristris yang masih berlaku. c) Memiliki SBU dengan Bidang Usaha Telematika Sub Bidang Aplikasi / Perangkat Lunak (Aplikasi GIS) yang masih berlaku.
Linier Management Consultindo	0772*520	-	-	-	Peserta tidak hadir pembuktian kualifikasi sesuai surat undangan pembuktian kualifikasi yang telah dikirimkan pokja pemilihan melalui aplikasi SPSE sehingga tidak dapat dibuktikan data kualifikasi peserta tersebut
Adhyamitra Tata Sarana	0745982538011000	-	-	-	1) Unsur Kemampuan Menyediakan Peralatan yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas minimal. Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf F. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, b. Persyaratan kualifikasi teknis. Tabel Nomor 3. Kemampuan Menyediakan Peralatan 2) Tidak memenuhi unsur pengalaman perusahaan (pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran). Berdasarkan ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor : 00.3.3/01/DK/DATA.PBB.P2/BKUD/2024 tanggal 23 Juli 2024, BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI huruf F. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI angka 2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, b. Persyaratan kualifikasi teknis. Tabel Nomor 1. Unsur pengalaman perusahaan
CV Inti Qolbu Sejati	0918*050	-	-	-	-
PT Sakalike Anvaya Sumapala	0867914285543000	-	-	-	-
Maju Berkah Setia	0624*240	-	-	-	-
CV Cahaya Konsultan	0029550324517000	-	-	-	-
PT Cartenz Technology Indonesia	0713333334063000	-	-	-	-
CV Dwipa Mahidara	0028992022505000	-	-	-	-
PT Total Cipta Persada	0033299223606000	-	-	-	-
PT Amythas	0013639422062000	-	-	-	-
PT Metaforma Consultans	0011188190429000	-	-	-	-
Fadholi	0634*150	-	-	-	-
PT Cemerlang Statistika Indonesia	0815124847606000	-	-	-	-

Attachment

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 55 Telp. (024) 6921511, 76912204 Fax. (024) 6921511
UNGARAN – 50551
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

URAIAN PEKERJAAN

DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

BELANJA PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK DAN
OBJEK PAJAK PBB-P2

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024
URAIAN PEKERJAAN BELANJA PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK DAN
OBJEK PAJAK PBB-P2 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Latar Belakang
Dalam rangka memperbarui atau menyesuaikan basis data Sistem
Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan basis data peta Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah
terbentuk sebelumnya yang dilakukan oleh KPP Pratama dengan data

terbaru saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan
Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang akan melakukan

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-

P2 yang berada di SISMIOP dan Basis Data Peta Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Maksud dan a. Maksud
Tujuan
• Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan petunjuk bagi lembaga

Konsultansi mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas

pendataan, penilaian, pemutakhiran dan entri rekam data wajib
pajak, objek pajak dan peta bidang tanah / bangunan PBB-P2.

• Dengan penugasan ini diharapkan lembaga Konsultansi Peneliti

dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk
menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini.

b. Tujuan
Tujuan penugasan ini diharapkan agar lembaga Konsultansi dapat

membantu Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang berkehendak untuk
melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak

yang berada di SISMIOP dan basis data peta PBB-P2.

3. Sasaran
Sasaran yang diharapkan dari Pengadaan Jasa Konsultansi Pemutakhiran
Basis Data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 yang berada di

SISMIOP dan basis data PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Semarang ini
adalah tersedianya data objek pajak, data subjek / wajib pajak, data /

gambar peta bidang tanah dan gambar bidang bangunan yang sesuai

Paraf I Paraf II Paraf III
dengan keadaan sebenarnya di lapangan / lokasi / alamat Wajib Pajak /
Objek Pajak yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur peremajaan /

pemutakhiran basis data.

4. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Aditya Asa Perdana, SE, M.Ak
Organisasi Pejabat
Pembuat Satuan Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
Komitmen

5. Sumber
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Pembiayaan kegiatan
Pendanaan
dialokasikan dari APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp. 805.400.000,- untuk memutakhirkan data sebanyak 16.108
WP/OP yang masing-masing bidang tanah / bangunan biayanya

dialokasikan sebesar Rp. 50.000,- dengan jenis kontrak lumsum.

6. Ruang Lingkup
Tugas Konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan pemutakhiran Basis
Data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 di wilayah Kecamatan
Ungaran Barat (Desa Keji), Kecamatan Pringapus (Desa Penawangan),

Kecamatan Bergas (Desa Gondoriyo) dan Kecamatan Ungaran Timur
(Desa Leyangan pada blok 006, 011, 012, 013, 024, 025, 026; Desa

Mluweh; Desa Kawengen pada blok 004, 009, 011, 012, 013, 014; dan

Desa Kalongan pada blok 22-24) di Kabupaten Semarang., terdiri dari :

1. Melakukan survey langsung ke lokasi / alamat masing-masing Wajib
Pajak / Objek Pajak di wilayah Desa / Kelurahan tersebut diatas.

1. Melakukan Pemutakhiran data secara aktif :
• Menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

dan/ atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

untuk mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek
pajak yang ada di basis data SISMIOP PBB-P2 dengan keadaan

sebenarnya di lokasi secara lengkap dan akurat.
• Melaksanakan pengukuran dan penggambaran peta bidang

tanah/bangunan pada setiap Nomor Objek Pajak sesuai keadaan di

lapangan secara lengkap dan akurat.
• Melaksanakan penggambaran peta blok berdasarkan

penggabungan gambar peta bidang tanah/bangunan sebagaimana
pengukuran dan penggambaran peta bidang tanah/bangunan pada

setiap Nomor Objek Pajak.

• Melaksanakan penggambaran peta desa/kelurahan berdasarkan
penggabungan gambar peta blok.

• Menggabungkan peta desa / peta kelurahan menjadi bagian dari
Peta Kecamatan.
2. Melakukan perekaman data yang terdiri dari :

• SPOP / LSPOP ke dalam aplikasi SISMIOP PBB-P2.
• Peta bidang tanah/bangunan, peta blok dan peta Desa ke dalam

aplikasi Smart Map/MapInfo di BKUD.

7. Lokasi Pekerjaan
Wilayah kegiatan meliputi seluruh bidang tanah dan bangunan yang
berada di :

1. Kecamatan Ungaran Barat
- Desa Keji = 1.595 WP/OP

2. Kecamatan Pringapus

- Desa Penawangan = 1.957 WP/OP
3. Kecamatan Bergas

- Desa Gondoriyo = 4.192 WP/OP
4. Kecamatan Ungaran Timur

- Desa Leyangan = 3.164 WP/OP
pada blok 006,010,011

,012,013,024,025,026

- Desa Mluweh = 2.716 WP/OP
- Desa Kawengen = 1.234 WP/OP

Pada blok 004,009,011,
012,013,014

- Desa Kalongan = 1.250 WP/OP

Pada blok 22-24

Data diatas adalah data eksisting sebagai data awal, dapat berubah sesuai
dengan hasil pemutakhiran data yang akan dilakukan.

8. Data Penunjang/ Data Penunjang/Data dasar meliputi :

Data Dasar 1. Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak PBB-P2

2. Data Peta Objek Pajak PBB-P2
9. Standar Teknis Standar teknis dari aplikasi yang sudah ada adalah sebagai berikut:

1. Server:
- Server e-sppt dan API Biller

Linux CentOS 7 – 64 bit
- Server SISMIOP dan Database Biller

Windows Server 2019 Standard 64 bit

2. Aplikasi SISMIOP
Aplikasi berbasis desktop dengan Bahasa pemrograman Oracle 11g
yaitu Oracle Form 6i, Oracle Report 6i dan Oracle Database
3. Aplikasi MapInfo

Aplikasi berbasis sistem informasi geografis
10. Peralatan, Pengguna Jasa harus melibatkan personil Tim Teknis di Lokasi Pekerjaan

Material, Personel
yang dilaksanakan untuk melengkapi pekerjaan dari Penyedia Jasa
dan Fasilitas dari
Pejabat Pembuat Konsultansi. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk
Komitmen
rapat-rapat rutin dan ruang perekaman data. Data dan fasilitas yang
disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan harus dipelihara
oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Penyedia Jasa menyediakan kumpulan
laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu.

11. Peralatan dan Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan untuk menyediakan segala
Material dari
perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Penyedia Jasa
Konsultansi pekerjaan ini.
Barang-barang yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi
baik dengan cara sewa atas nama Pengguna Jasa ataupun atas nama

Penyedia sendiri :

a. Akomodasi dan perlengkapan kantor

b. Kendaraan roda empat dan roda dua
1. Kendaraan Roda 4 : 3 unit

2. Kendaraan Roda 2 : 13 unit

c. Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan
1. total station : 10 buah

2. GPS : 10 buah
3. alat ukur (meteran) : 10 buah

d. Komputer, printer dan peralatan elektronik penunjang

Pengguna jasa mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak
sebagai Staf Teknik dan Staf Administrasi dalam rangka pelaksanaan

jasa konsultansi yang berkantor di Kabupaten Semarang.

12. Lingkup 1. Konsultan bertanggungjawab secara professional atas jasa pendataan
Kewenangan
yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik yang berlaku;
Penyedia Jasa
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai
berikut :
- Kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan

kondisi ril di lapangan (Leter C dan Sertipikat) secara valid
dan akurat.

- Kesesuaian peta bidang tanah dari peta blok sampai
penggabungan di tingkat kecamatan dengan kondisi ril di
lapangan secara valid dan akurat

- Kinerja pendataan telah memenuhi standar hasil kerja yang
berlaku.

3. Penangngjawab professional pendataan adalah tidak hanya konsultan

sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi tenaga ahli professional
pendataan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

13. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100%
Penyelesaian
ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Surat
Pekerjaan
Perintah Mulai Kerja.

14. Jadwal Tahapan A. Pekerjaan Perencanaan
Pelaksanaan
Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan untuk melakukan tahapan
Pekerjaan
perencanaan penentuan langkah pemutakhiran Basis Data Wajib
Pajak dan Objek Pajak PBB-P2, meliputi;

1. Mereview data final Wajib Pajak / Objek Pajak yang akan
dimutakhirkan data dan digambar petanya.

2. Melakukan pemetaan jenis dan jumlah Objek Pajak yang akan
dimutakhirkan datanya.

3. Melakukan penentuan titik Objek Pajak yang dimutakhirkan dan
digambar petanya sesuai dengan sistem BKUD (MapInfo dan

SmartMap).

4. Menyusun jadwal pemutakhiran data.
5. Menyiapkan data dan kelengkapan lain yang diperlukan.

6. Hasil tahapan perencanaan dituangkan dalam Laporan
Pendahuluan.

B. Pekerjaan Lapangan

Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan untuk mengumpulkan
sebanyak mungkin data yang diperlukan untuk penentuan langkah

Pemutakhiran Basis Data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2
dengan melibatkan warga setempat sesuai dengan ketentuan,

meliputi;

1. Data yang diperlukan dalam pengisian formulir SPOP dan LSPOP
dan Data yang diperlukan dalam pemetaan bidang

tanah/bangunan.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan lapangan tenaga surveyor

melibatkan tenaga lokal sesuai dengan kebutuhan.
C. Pekerjaan Perekaman Data

Penyedia Jasa Konsultansi melakukan perekaman data yang meliputi
:

1. SPOP dan LSPOP

2. Gambar Peta Objek Pajak
3. Gambar Peta Blok

D. Metode Pemutakhiran Basis Data Wajib Pajak dan Objek Pajak
PBB-P2

Metode yang digunakan adalah metode pemutakhiran data aktif

dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lokasi Wajib
Pajak / Objek Pajak.

E. Hasil Pekerjaan
Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Pemutakhiran Basis Data

Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 ini adalah data Wajib Pajak,

data Objek Pajak dan gambar Peta Objek Pajak yang valid terekam
ke dalam Basis Data Sismiop dan Basis Data Peta PBB-P2 dan

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Laporan Pendahuluan,
Laporan Antara dan Laporan Akhir

F. Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. Pemutakhiran Basis Data Wajib Pajak dan Objek Pajak
PBB-P2 dinyatakan selesai pekerjaannya setelah Penyedia Jasa

Konsultansi merekam data hasil pemutakhiran ke dalam Basis
Data SISMIOP dan Basis Data Peta PBB-P2 dan menyerahkan

hasil pemutakhiran secara lengkap serta dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh Tim dari PPKOM dan

hasilnya dapat diterima, maka akan diterbitkan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan.

G. Pembayaran
Penyedia Jasa Konsultansi melaksanakan pekerjaan dengan jenis

kontrak lumsum dengan pembayaran sekaligus 100% tanpa ada

uang muka dengan ketentuan progress 100% data wajib pajak dan
data objek pajak serta gambar peta hasil pemutakhiran telah

dilakukan perekaman data ke Basis Data SISMIOP dan Basis Data
Peta PBB-P2 dan Dokumen Hasil Pemutakhiran telah disusun dan

dapat diterima oleh Tim/Pejabat Pembuat Komitmen.

Tenders also won by CV Citiplan

		Authority
16 June 2022	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak Pbb-P2	Kab. Semarang	Rp 842,900,000
17 July 2025	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak Pbb-P2	Kab. Semarang	Rp 805,400,000
21 October 2016	Jasa Konsultan Penyusunan Grand Design Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang (Anggaran Masih Dalam Proses Penetapan)	Polres Malang	Rp 750,000,000
26 May 2016	Aspek Hukum Pengembangan Kawasan Dan Indikasi Pengaturannya	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	Rp 700,000,000
31 March 2015	Pengadaan Jasa Konsultansi Sensus Potensi Wajib Pajak Daerah	Pemerintah Daerah Kota Malang	Rp 613,525,000
6 December 2023	Perencanaan Pembangunan Gedung Firefighting Simulator Dan Sarpras Kolat Koarmada II Tahun Jamak (Tahun 2024 Dan Tahun 2025) Tahun Pertama	Kementerian Pertahanan	Rp 541,000,000
26 May 2016	Sensus Potensi Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Blimbing Tahun 2016	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 536,525,000
26 May 2016	Sensus Potensi Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Kedungkandang Tahun 2016	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 536,525,000
3 May 2016	Sensus Potensi Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Sukun Tahun 2016	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 536,525,000
5 April 2017	Pengadaan Jasa Konsultansi Penelitian Objek Pajak Daerah	Kota Malang	Rp 536,524,960