Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang

URAIAN   SINGKAT                                  

Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu dampak dari perkembangan suatu
wilayah. Kondisi ini dikarenakan dalam mendukung kebutuhan pembangunan wilayah

serta perkembangan penduduk membutuhkan suatu ‘ruang’. Dalam hal ini, ruang yang
dimaksud ialah lahan yang berperan sebagai ‘wadah’ dalam mengakomodasi kebutuhan
perkembangan wilayah. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pengembangan
suatu wilayah, perencanaan penggunaan lahan merupakan salah satu aspek yang harus

diperhatikan.                                                           

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kebijakan penataan ruang pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Undang-
Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan

ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Landasan
utama yang digunakan dalam undang-undang tersebut, antara lain; a) terwujudnya
keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, b) terwujudnya keterpaduan dalam
penggunaan sumberdaya alam dan buatan dengan memperhatikan sumberdaya   

manusia, c) terwujudnya fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.                                    

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa setiap wilayah
diharuskan untuk memiliki dokumen perencanaan tata ruang, seperti; Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, hingga Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR). Sesuai dengan urgensi perencaan penggunaan lahan, dalam
Rencana Tata Ruang, terdapat muatan kebijakan yang secara khusus membahas
mengenai arahan penggunaan lahan, yaitu rencana pola ruang. Dengan adanya rencana

pola ruang, diharapkan perkembangan penggunaan lahan dapat dikendalikan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota,
terjadi keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam

penggunaan sumberdaya alam, buatan, dan manusia; serta fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Kabupaten Serang telah memiliki dokumen rencana tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 yang termuat dalam Perda Kabupaten
Serang Nomor 5 Tahun 2020. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 kondisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
selisih waktu antara penyusunan tahun perencanaan dengan kondisi saat ini/ eksisting.
Selama kurun waktu tersebut telah terjadi perkembangan kota termasuk perubahan

penggunaan lahan, baik perubahan lahan non terbangun menjadi terbangun ataupun
perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan penggunaan ataupun pemanfaatan lahan
dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti; trend perkembangan wilayah,

meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam pembangunan; adanya
bangkitan perekonomian baru; perkembangan penduduk; pemberian ijin pembangunan
dan sejenisnya. Selain itu dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan
pedoman/peraturan terkait serta perkembangan substansi RTRW yang termuat dalam
Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail
Tata Ruangm menyebabkan perlunya dilakukan langkah evaluasi terhadap subtansi
Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun
2011-2031.                                                              

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian ataupun penyimpangan antara 
pengunaan lahan saat ini (eksisting) dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, dengan mengetahui hasil peninjauan kembali yang telah dilakukan maka
dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap penggunaan lahan

ataupun pertimbangan dalam penyusunan revisi rencana tata ruang pada masa
mendatang. Selain itu, setelah dilakukan peninjauan kembali RTRW, dalam rangka
persiapan revisi perlu dilakukan penyusunan konsep rencana tata ruang berupa materi

teknis.