Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Pada Sub Keg. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab. Kota

KERANGKA   ACUAN  KERJA  (KAK)                         

                   TERM OF REFERENCES   (TOR)                           

                           ORGANISASI:                                  
    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  TERPADU SATU PINTU             

                           PROGRAM:                                     
         PROGRAM  PENGEMBANGAN  IKLIM PENANAMAN MODAL                   

                           KEGIATAN:                                    
        PEMBUATAN  PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA                
                          SUB KEGIATAN                                  
    PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA       

                           PEKERJAAN:                                   
    BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA KHUSUS           
     PADA SUB KEG. PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL              
                       DAERAH KAB. KOTA                                 

                          SUMBER DANA:                                  
                APBD KABUPATEN  SERANG T.A. 2025                        

                 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG                            
    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  TERPADU SATU PINTU             

                             2025                                       
1. Latar Belakang                                                       

   Investasi memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
   daerah, di mana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
   (PAD) melalui mekanisme pajak dan retribusi menjadi faktor utama penguatan
   kapasitas fiskal pemerintah lokal. Secara struktural, masuknya investasi tidak
   hanya menstimulasi perluasan basis ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja

   dan peningkatan produktivitas sektoral, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator
   pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta
   (KPS). Lebih jauh, investasi yang terencana dengan baik dalam kerangka RUPM
   mampu mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sekaligus memperkuat
   kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Dari
   perspektif sosial, keberadaan investasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan

   kualitas hidup masyarakat melalui multiplier effect berupa pengembangan
   kapasitas SDM lokal, alih teknologi, serta peningkatan akses terhadap barang dan
   jasa publik. Dengan demikian, investasi yang terintegrasi dalam perencanaan
   daerah tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wahana
   strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan 
   pembangunan berkelanjutan.                                           

   Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata memerlukan  
   perencanaan investasi yang komprehensif dan terarah. Rencana Umum    
   Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten hadir sebagai instrumen kebijakan strategis
   untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus mengatasi berbagai
   tantangan struktural dalam menarik dan mengelola investasi. Dokumen  
   perencanaan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah

   dalam menetapkan prioritas pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi pelaku
   usaha dalam mengambil keputusan investasi. Dalam konteks persaingan  
   antardaerah yang semakin ketat dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, RUPM
   menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penanaman
   modal mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi pertumbuhan 
   ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan di tingkat
   kabupaten.                                                           

   Pertama, RUPM Kabupaten dibutuhkan untuk mengatasi rendahnya realisasi
   investasi meskipun potensi sumber daya alam dan manusia tersedia melimpah.
   Minimnya investasi yang masuk menyebabkan pembangunan ekonomi berjalan
   lambat dan tidak optimal. Melalui RUPM, pemerintah daerah dapat      

   mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus
   merancang kebijakan insentif yang mampu menarik minat investor. Tanpa
   perencanaan yang sistematis, potensi ekonomi daerah berisiko terbengkalai dan
   tidak termanfaatkan secara maksimal.                                 

   Kedua, ketimpangan pembangunan antarkawasan dalam satu kabupaten menjadi
   isu krusial yang memerlukan penanganan melalui RUPM. Seringkali, investasi
   hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau kawasan tertentu, sementara
   daerah perdesaan tertinggal. RUPM berperan sebagai instrumen untuk   
   mendistribusikan investasi secara merata dengan memprioritaskan pengembangan
   infrastruktur pendukung di daerah terpencil. Dengan demikian, RUPM tidak hanya

   mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan    
   antardaerah.                                                         

   Ketiga, konflik tata ruang dan dampak lingkungan seringkali menjadi penghambat
   utama dalam pelaksanaan proyek investasi. RUPM berfungsi sebagai panduan

   untuk menyelaraskan rencana investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
   (RTRW) dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan
   analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan memperhatikan daya dukung ekosistem,
   RUPM memastikan bahwa aktivitas investasi tidak merusak lingkungan tetapi
   justru berkontribusi terhadap pelestariannya.                        

   Keempat, birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian regulasi seringkali
   menjadi kendala bagi investor. RUPM memberikan solusi dengan         
   menyederhanakan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission
   (OSS) dan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pemerintah. Selain itu, RUPM
   juga menawarkan paket insentif fiskal dan non-fiskal yang jelas, sehingga
   menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan dapat diprediksi.

   Kelima, RUPM menjadi instrumen strategis untuk menghadapi tantangan global,
   seperti fluktuasi ekonomi dan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Dengan
   memprioritaskan investasi pada sektor hijau, seperti energi terbarukan dan
   ekowisata, RUPM tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi daerah tetapi
   juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tanpa

   perencanaan yang matang melalui RUPM, kabupaten berisiko kehilangan peluang
   investasi dan tertinggal dalam persaingan regional maupun global.    

   Dengan demikian, investasi yang terintegrasi dalam perencanaan daerah tidak
   hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wahana strategis
   dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan

   berkelanjutan.