Pembangunan Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata Kios Kuliner, Plaza Kuliner

PEMERINTAH      KABUPATEN     SIMALUNGUN                         
  DINAS  KEBUDAYAAN,    PARIWISATA   DAN  EKONOMI   KREATIF              

        Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun             
             PAMATANG    RAYA – SUMATERA   UTARA                         

         KERANGKA         ACUAN      KERJA    (KAK)                      

                   PEKERJAAN  PEMBANGUNAN                                

                         Paket Pekerjaan :                               

   PELAKSANAAN   PEMBANGUNAN    KIOS KULINER, PLAZA KULINER              
                     KABUPATEN  SIMALUNGUN                               
                 KERANGKA    ACUAN  KERJA (KAK)                          

   PELAKSANAAN   PEMBANGUNAN    KIOS KULINER, PLAZA KULINER              
                     KABUPATEN  SIMALUNGUN                               

                               BAB I                                     
                             U M U M                                     

 1.1. Latar Belakang                                                     

    Belum tersedianya fasilitas kuliner seperti kios kuliner dan plaza kuliner dilingkungan
    area Kawasan Ekowisata Girsang sebagai sarana pariwisata serta mengembangkan

    potensi pertumbuhan ekonomi. Fasilitas tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh

    pengunjung sebagai fasilitas kuliner. Plaza kuliner berfungsi sebagai area yang akan
    menawarkan banyak pilihan kuliner bagi wisatawan. Kios kuliner bertujuan sebagai

    fasilitas bagi penyedia kuliner (penjual) untuk menjajakan berbagai macam aneka
    kuliner untuk wisatawan.                                             

 1.2. Maksud Dan Tujuan                                                  

    Tujuan pembangunan infrastruktur pariwisata diatas yaitu agar dapat meningkatkan
    PAD Daerah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi

    masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah dan dapat memperkenalkan

    nilai alam dan budaya bangsa Infrastruktur pariwisata yang baik akan mendorong
    sumber sumber pertumbuhan baru dan mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah.

    Dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman,
    diperlukan pengawasan dalam proses pembangunan. Lokasi Kegiatan berada di

    Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.              

 1.3. Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa                                    

    Pengguna Jasa adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten

    Simalungun, penyedia jasa adalah kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan

    kegiatan ini.                                                        

 1.4. Sumber Pendanaan                                                   

    Sumber pendanaan kegiatan ini bersumber dari DAK APBD Kabupaten Simalungun
    TA. 2024, dengan Nomor : DPA/A.1/3.26.2.22.0.00.09.0000/001/2024 yang dikelola

    Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Dengan nilai Pagu Anggaran
    Rp.1.172.500.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

 1.5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                 

    • Jangka waktu penyelesaian pekerjaan :180 (seratus delapan puluh) hari

      kalender                                                           
    • Masa Pemeliharaan berlaku selama :180 (seratus delapan puluh) hari 

      kalender                                                           

 1.6. Lingkup Kegiatan                                                   

    Lingkup kegiatan meliputi :                                          

    1. Pek. Pendahuluan                                                  

    2. Penerapan SMKK                                                    
    3. Pembangunan Fasilitas Umum                                        

    4. Pek. Pelataran dan Paret Pembuangan                               

                              BAB II                                     
                 RANCANGAN   AWAL  (BASIC DESIGN)                        

 2.1. Persiapan Lapangan                                                 

    Pekerjaan persiapan lapangan bertujuan mempersiapkan bahan-dasar pelaksanaan

    pekerjaan sebelum dilakukan pekerjaan utama di lapangan antara lain: 
    a. Melakukan peninjauan lapangan bersama dengan pihak – pihak terkait, apabila

      ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka
      perubahan tersebut harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi

      kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.     
    b. Mempersiapkan kantor lapangan dan fasilitasnya, antara lain base camp dan

      papan informasi proyek.                                            

    c. Melakukan mobilisasi personil lapangan dan peralatan.             
    d. Memasang Pagar Sementara Seng Gelombang Rangka Kayu               

 2.2. Standart Teknis dan Pedoman                                        

    Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti disebutkan dalam KAK ini,
    kontraktor pelaksana kegiatan harus memperhatikan persyaratan dan ketentuan

    yang telah ditetapkan, antara lain :                                 

    1. Mengacu Spesifikasi Teknis pelaksanaan pekerjaan                  
    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 Tentang  

      Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa   
      Konstruksi                                                         

    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 Tentang  

      Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja         
    4. Standard Industri Indonesia (SII)                                 

    5. Standard Nasional Indonesia (SNI)                                 

    6. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia disingkat PUBI-1982       
    7. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung 1983 beserta

      pedomannya.                                                        
    8. Peraturan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SIN 2874-2013    

    9. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia ( PKKI-N15 )               
    10. Peraturan Beton Indonesia PBI-NI-2/1971                          

    11. Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan

      tutas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik
      oleh Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat

      Pelaksana Teknis Kegiatan                                          
    12. Kegiatan pelaksanaan proyek baik yang menyangkut waktu, mutu dan 

      biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung

      jawab yang tinggi sebagai Kontraktor Pelaksana.                    

 2.3. Persyaratan Kualifikasi                                            

    1. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan Kualifikasi yang masih

      berlaku.                                                           

    2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Klasifikasi Bangunan Gedung Sub

      Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya Kode 
      BG.009 atau KLBI 41019                                             

 2.4. Kebutuhan Personil                                                 

    Kebutuhan Personil manajerial minimal yang diperlukan pada pekerjaan 
    Pembangunan Fasilitas Umum, antara lain :                            

 No   Nama Jabatan  Jumlah    Pengalaman    Sertifikat Kompetensi        
                    (Org)                         Kerja                  
                                                  (SKK)                  
  1     Pelaksana     1   2 (dua)tahun    - SKA Ahli Teknik              
        Lapangan                                                         
                                            Bangunan Gedung              
                                            (201); atau                  
                                          - SKT Pelaksana                
                                            Bangunan Gedung              
                                            (TS.051); atau               

                                          - SKT Pelaksana                
                                            Lapangan Pekerjaan           
                                            Gedung (TS.052)              

 No   Nama Jabatan  Jumlah    Pengalaman    Sertifikat Kompetensi        
                    (Org)                         Kerja                  
                                                  (SKK)                  
  2      Petugas      1   a) Ahli Muda K3 - SKA Ahli K3                  
       Keselamatan        Konstruksi/Ahli Konstruksi (603), atau         
       Konstruksi         Muda Keselamatan                               
                          Konstruksi dengan - Sertifikat pelatihan K3    

                          pengalaman 3 (tiga) yang diterbitkan instansi  
                          tahun; atau       yang berwenang               
                          b) Ahli Madya K3                               
                          Konstruksi/Ahli                                

                          Madya                                          
                          Keselamatan                                    
                          Konstruksi tanpa                               
                          syarat                                         
                          pengalaman                                     

    a. Kepala Proyek                                                     

      Kepala Proyek dalam sebuah pekerjaan konstruksi adalah personil yang

      ditugas fungsikan dari pihak kontraktor sebagai pelaksana lapangan yang
      mempunyai tugas sebagai berikut:                                   

      1. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan.        
      2. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai.

      3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.         

      4. Memotivasi seluruh stafnya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan
       sesuai dengan tugasnya masing- masing.                            

    b. Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)                      
      Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mempunyau tugas dan   

      tanggung jawab sebagai berikut :                                   
      1. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait

       K3 Konstruksi                                                     

      2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
      3. Merencanakan dan menyusun program K3                            

      4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3

      5. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program,
       prosedur kerja dan instruksi kerja K3                             

      6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman
       teknis K3 konstruksi                                              

      7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3,

       jika diperlukan                                                   
      8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta

       keadaan darurat                                                   

 2.5. Keluaran/Output                                                    

    Keluaran/Output yang akan dicapai dengan adanya pekerjaan ini adalah :

    a. Membuat laporan hasil pekerjaan;                                  

    b. Membuat Shop Drawing, As Built Drawing dan Kurva S;               
    c. Membuat laporan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan/termyn;

    d. Membuat laporan perubahan pekerjaan di lapangan;                  

    e. Dokumentasi visual proses pekerjaan;                              
    f. Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

                              BAB III                                    
         KESELAMATAN   DAN  KESEHATAN  KERJA KONSTRUKSI                  

 3.1. Tujuan                                                             

    Tujuan dipersyaratkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3
    Konstruksi) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan

    dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
    penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.                     

 3.2. Lingkup Pekerjaan                                                  

    Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam bidang kosntruksi meliputi :

    a. Kebijakan K3                                                      

      Kebijakan yang ditetapkan harus mememenuhi ketentuan:              

      • Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit   
        akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;               

      • Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan     
        dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; dan                 

      • Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.                      

      • Kebijakan harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja,
        tamu dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Kebijakan

        K3 harus ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan
        tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi.             

    b. Perencanaan K3                                                    

      • Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas,

        Pengendalian Risiko K3 dan Penanggung Jawab terhadap kegiatan-   
        kegiatan konstruksi yang dilakukan.                              

      • Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang        
        dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan SMK3.               

      • Sasaran umum adalah pencapaian Nihil Kecelakaan Kerja yang Fatal (Zero
        Fatal Accidents) pada pekerjaan Konstruksi.                      

      • Sasaran khusus yang disusun secara rinci guna terciptanya sasaran umum
        dengan pelaksanaan Program-program.                              

      • Program K3 yang disusun harus mencantumkan sumber daya yang      

        dipergunakan, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring dan 
        penanggungjawab serta biaya yang dianggarkan.                    

    c. Pengendalian Operasional                                          

      Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus
      mencakup seluruh upaya pengendalian, antara lain:                  

      • Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam    
        Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas;                     

      • Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan;                

      • Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
      • Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko;     

      • Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan; dan                  

      • Penyesuaian kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3.            

    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3                               

      Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada
      kegiatan yang dilaksanakan pada Pengendalian Operasional.          

    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.                                        

      Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 selanjutnya diklasifikasikan
      dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur Sasaran dan Program K3.

      Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja

      dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.       

 3.3. Identifikasi Resiko Kerja                                          

                                                  Tingkat                
     No                                                                  
             Uraian Pekerjaan  Identifikasi Bahaya                       
                                                  Resiko                 
                             1. Potensi bahaya pekerja                   
      1.   Pekerjaan Pengecatan yang terjatuh dari 7 (Ringan)            
                             perancah.                                   
   Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam   

   pelaksanaan kegiatan pada paket pekerjaan Pembangunan Plaza kuliner dan
   Kios Kuliner di Kawasan Ekowisata Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon,

   Kabupaten Simalungun.                                                 

                                    Ditetapkan di : Pamatang Raya        
                                    Pada tanggal : 13 Mei 2024           

                                    Pejabat Pembuat Komitmen Pada        
Pengguna Anggaran/                  DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA         
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KAB. SIMALUNGUN  
       DAN EKONOMI KREATIF                                               
KAB. SIMALUNGUN                                                          
Muhammad Fikri F. Damanik, S.IP,M.Si                                     
                                    Goksan Damanik, S.T, M.T             
                                    NIP. 19750831 200701 1 003           
    NIP. 19880307 200701 1 002