Konsultan Master Plan Pembangunan Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya (Pbd)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA                                      
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                  

Paket Pekerjaa Konsultan Perencanaan Master Plan Pembangunan Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya
(PBD)                                                                     
Nilai HPS 4.401.410.000.-                                                 
Sumber Dana APBD PBD                                                      
Lingkup Pekerjaan Perencanaan Masterplan Kawasan Perkantoran Pemerintah PBD

Latar Bekakang Pembangunan kawasan pusat pemerintahan provinsi tentu mengacu pada dokumen
perencanaan masterplan, karena masterplan menjadi sumber rujukan dalam penyusunan perencanaan

pembangunan infrastruktur dalam kawasan pemerintah kedepan. Masterplan Kawasan Perkantoran
Terpadu mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan
pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan
karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan
pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalampengembangan lingkungan/kawasan yang
berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karenaadanya rasa
memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil Pembangunan.                

 Masterplan Kawasan Perkantoran Terpadu juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-
     aspek sebagai berikut;                                               
   1) Aspek berwawasan pembangunan (Development Aspect)                   

   2) Aspek yang berwawasan lingkungan (Environmental Aspect)             
   3) Aspek peran serta masyarakat (Community Base Development Aspect)    
   4) Aspek yang manusiawi (Humanity Aspect)                              
   5) Aspek yang mendorong dan menunjang kegiatan lingkungankota maupun Kawasan
     perencanaan sebagai kegiatan inti (Development Core Aspect)          
   6) Aspek yang mendorong pembangunan berkelanjutan (Sustainable Aspect).

          Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas pemanfaatan lahan di kawasan Kota
     khusunya dan dalam rangka menciptakan kawasan perkantoran yang lebih teratur serta
     keinginan memberikan pelayanan yang optimal dibidang pelayanan publik dengan kondisi dan
     realitas keterbatasan sarana/prasarana Gedung Perkantoran yang tersedia saat ini, maka
     merupakan suatu keharusan untuk melakukan pembangunan Kompleks Perkantoran Terpadu.

     Diharapkan dengan terbangunnya kawasan Perkantoran Terpadu maka sinergitas pelayanan
     kepada masyarakat lebih teratur, terarah dan efisien.                

     Tujuan membuat Masterplan Kompleks Perkantoran Terpadu adalah :      

      1. Untuk menentukan dan mengetahui tingkat kelayakan Pembangunan Perkantoran Pemerintah

        Provinsi Papua Barat Daya yang ditinjau dari berbagai aspek kajian, sehingga dapat dijadikan
        pedoman dalam penyusunan DED.                                     
      2. Untuk menghasilkan rancangan tata letak bangunan gedung perkantoran dan prasarana
        pendukungnya diantaranya mesjid/ mushola, taman, tempat parkir, dan system utilitas, yang
        teratur, indah, efisien.                                          

        SASARAN                                                           

          Sasaran dari kegiatan Penyusunan Masterplan Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yaitu:
      1. Mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang sehingga kemampuan dan potensi yang ada
        dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.                            
      2. Penciptaan pola tata ruang dan hubungan ruang yang serasi dan optimal dalam pemberian
        wadah yang tepat bagi interaksi antar kegiatan.                   
      3. Peningkatan kualitas lingkungan sekitar daerah perencanaan yang disesuaikan dengan norma-

        norma dan kaidah yang ada.                                        
      4. Perencanaan dan perancangan yang mengikuti standart pembangunan gedung yang tertuang
        dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan standart bangunan gedung negara yang berlaku.

         a) Pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan nuansa bentuk arsitektur yang kontekstual

            dengan lingkungan yang ada serta posisi penempatan bangunan yang tepat sasaran sesuai
            dengan kebutuhannya, dan mencitrakan arsitektur ramah lingkungan (green architecture)

            sehingga memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan secara optimal serta dapat
            meningkatkan performa perkantoran Terencananya layanan, kapasitas serta kebutuhan

            sumber daya yang dibutuhkan agar perkantoran provinsi dapat berfungsi secara optimal.
         b) Sebagai bahan dasar bagi perencanan ruang untuk mengakomodasi fungsi yang

            direncanakan.                                                 
         c) Sebagai bahan dasar bagi perencanan sirkulasi yang efektif dan efisien fungsi-fungsi yang

            terkait dalam lingkungan perkantoran terpadu.                 
         d) Sebagai bahan dasar dalam pembuatan konsep desain yang disandang oleh massa dan

            bentuk bangunan;.                                             

           BAPPERINDA PBD                                                 
           BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH         
           PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK                                
           (PPK)                                                          
           TDD                                                            

           RAHMAN S.STP. M.Si                                             
           NIP.197913071997111000