Pengawasan Peningkatan Jalan Teminabuan (Keyen) - Boldon - Ayamaru

URAIAN SINGKAT                                
      KEGIATAN PENGAWASAN  PENINGKATAN  JALAN TEMINABUAN (Keyen) –        
                           BOLDON - AYAMARU                               

1. Latar Belakang                                                         

   Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
   Papua Barat Daya, bermaksud menangani pembangunan dan peningkatan jalan dan
   jembatan pada ruas – ruas jalan provinsi guna membuka daerah terisolasi dan

   peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.                             

   Dalam hal penyediaan fasilitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
   tersebut guna memaksimalkan hasil kerja di lapangan diperlukan pengawasan yang baik

   dan melekat guna mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan agar rencana teknis yang
   telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat
   berlangsung dengan efektif. Pelaksanaan Pengawasan lapangan harus dilakukan oleh

   penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan
   menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan

   kompleksitas pekerjaan.                                                

   Konsultan Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan, dari segi biaya,

   mutu dan waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan
   sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh

   dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah
   disepakati.                                                            
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun

   Anggaran 2023, mengalokasikan dana untuk Peningkatan Jalan Teminabuan – Boldon -
   Ayamaru maka perlu mendapat bantuan teknis kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan

   Teminabuan – Boldon - Ayamaru.                                         

2. Maksud dan Tujuan                                                      
   Maksud :                                                               
   Kerangka Acaun Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas dalam

   melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan proses yang
   harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam

   pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir –butir acuan penugasan ini, diharapkan
   Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan
   keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.                    
   Tujuan :                                                               

   Tujuan dari Konsultan Pengawas adalah agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi dan biaya
   berdasarkan hasil perencananaan, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat waktu,
   tepat mutu dan tepat biaya.                                            

3. Target/Sasaran                                                         

   a. Sasaran Penugasan untuk mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan
     melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk
     merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).

   b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan dilaksankanny kegiatan
     Pengawasan ketentuan keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa:

     1) Identifikasi masalah yang timbul dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan
        konstruksi fisik, serta memberikan alternative dari pemecahan masalah;
     2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai

        dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan
        spesifikasi teknis yang ditetapkan;                               

     3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai
        rencana dengan menggunakan standard dan persyaratan yang berlaku guna

        tercapainya mutu pekerjaan fisik.                                 

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                     

   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanaakan pengadaan jasa konsultansi,
    a. K/L/D/I     : Provinsi Papua Barat Daya                            

    b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            
    c. PPK         : YAKOBUS TANDUNG P. ST, M.Si