Pengawasan Peningkatan Jalan Klamit - Tofot - Teminabuan

URAIAN SINGKAT                               
       KEGIATAN PENGAWASAN  PENINGKATAN  JALAN KLAMIT – TOFOT -         
                            TEMINABUAN                                  

1. Latar Belakang                                                       

   Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
   Papua Barat Daya, bermaksud menangani pembangunan dan peningkatan jalan dan
   jembatan pada ruas – ruas jalan provinsi guna membuka daerah terisolasi dan

   peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.                           

   Dalam hal penyediaan fasilitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
   tersebut guna memaksimalkan hasil kerja di lapangan diperlukan pengawasan yang

   baik dan melekat guna mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan agar rencana teknis
   yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat
   berlangsung dengan efektif. Pelaksanaan Pengawasan lapangan harus dilakukan oleh

   penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan
   menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan

   kompleksitas pekerjaan.                                              

   Konsultan Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan, dari segi biaya,

   mutu dan waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan
   lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara

   menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
   yang telah disepakati.                                               
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun

   Anggaran 2023, mengalokasikan dana untuk Peningkatan Jalan Klamit – Tofot -
   Teminabuan maka perlu mendapat bantuan teknis kegiatan Pengawasan Peningkatan

   Jalan Klamit – Tofot - Teminabuan.                                   

2. Maksud dan Tujuan                                                    
   Maksud :                                                             
   Kerangka Acaun Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas

   dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan
   proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan
   ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir –butir acuan penugasan ini,

   diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk
   menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.     

   Tujuan :                                                             
   Tujuan dari Konsultan Pengawas adalah agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi dan

   biaya berdasarkan hasil perencananaan, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat
   waktu, tepat mutu dan tepat biaya.                                   

3. Target/Sasaran                                                       
   a. Sasaran Penugasan untuk mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan

     melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk
     merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila
     diperlukan).                                                       

   b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan dilaksankanny kegiatan
     Pengawasan ketentuan keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data

     berupa:                                                            
     1) Identifikasi masalah yang timbul dilapangan selama masa pelaksanaan

        pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternative dari pemecahan
        masalah;                                                        
     2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai

        dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai
        dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;                      

     3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan
        sesuai rencana dengan menggunakan standard dan persyaratan yang berlaku
        guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.                          

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                   

   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanaakan pengadaan jasa konsultansi,
    a. K/L/D/I     : Provinsi Papua Barat Daya                          
    b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          

    c. PPK         : YAKOBUS TANDUNG P. ST, M.Si