Peningkatan Jalan Kalobo - Samate - Solol - Kaliyam

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                    

                     PROVINSI PAPUA BARAT DAYA                            

                          URAIAN SINGKAT                                  
         PENINGKATAN  JALAN KALOBO-SAMATE-SOLOL-KALIYAM                   

Instansi            : Provinsi Papua Barat Daya                           

Unit Kerja          : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat           

Program             : Penyelenggaraan Jalan                               

Hasil (Outcome)     : Meningkatnya Kondisi Mantap Ruas Jalan Provinsi     

Kegiatan            : Pelaksanaan Peningkatan Ruas Jalan Provinsi         
Indikator Kinerja Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi

Keluaran (Output)   : Peningkatan Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam       
Volume              : Peningkatan Jalan = 3.175 Km                        

Satuan Ukur         : Km                                                  
                       URAIAN   SINGKAT                                   

       PENINGKATAN   JALAN  KALOBO-SAMATE-SOLOL-KALIYAM                   

   A. Latar Belakang                                                      

    1. Dasar Hukum                                                        

        Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) Peningkatan Jalan
    Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai
    kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi

    Papua Barat Daya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    Provinsi Papua Barat Daya.Dalam penyusunan KAK Peningkatan Jalan Kalobo-Samate-

    Solol-Kaliyam didukung beberapa landasan hukum antara lain :          
       a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

          Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Tambahan
          Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

          dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
          Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

          atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
          Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

          Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4884).
       b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34
          Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan

          sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan,
          dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan

          status jalan nasional serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan
          fungsi arteri dan kolektor yang menhubungkan antara ibukota provinsi dalam sistem

          jaringan jalan primer.                                          
       c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

          Angkutan Jalan.                                                 
       d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan

          Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
       e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Jalan          
       f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan

          Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.             
       g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan

          Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.     
       h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana

          Umum Jaringan Jalan Nasional.                                   
       i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     

          248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut
          fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

       j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
          290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan menurut Statusnya sebagai Jalan

          Nasional.                                                       

    2. Gambaran Umum                                                      
      Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Kab. Raja Ampat merupakan wilayah yang sedang
   berkembang dengan sangat pesat. Baik dari segi ekonomi, jumlah penduduk, maupun industri

   dan kekayaan alamnya. Bertambahnya jumlah penduduk diakibatkan terdapat beberpa
   aktivitas pertambangan, peternakan serta pariwisata yang berada di dalam maupun sekitar

   wilayah Raja Ampat. Penduduk maupun barang di wilayah ini harus ditunjang oleh sarana
   maupun prasarana yang baik agar berjalan dengan lancar.                

      Wilayah Kab. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar
   untuk perkembangan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya. Potensi yang dimiliki

   diantaranya pariwisata, pertanian dan perkebunan, perindustrian, perikanan, peternakan dan
   pertambangan. Namun, secara geografis letak wilayah ini jauh dari pusat perekonomian

   Papua Barat Daya, menyebabkan wilayah ini menjadi kurang berkembang selain itu,
   aksesibilitas di wilayah ini juga masih terbatas.                      

        Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu tindakan untuk meningkatkan
   aksesibilitas di wilayah tersebut agar dapat meningkatkan perekembangan ekonomi dan
   kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah distrik Waisai Kota. Untuk itu, dilakukan

   Peningkatan Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam untuk menjaga fungsional dan kelayakan
   jalan pada ruas Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam :                    

      •  Untuk memelihara sarana infrastruktur Transportasi Darat yang merupakan aset
         Daerah sehingga dapat senantiasa memiliki tingkat layanan yang optimal bagi para

         pengguna jalan sepanjang satu tahun anggaran berjalan.           
      •  Meningkatkan perekonomian di Papua Barat daya                    

      •  Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam
    3. Sasaran                                                            

           Sebagai sarana dan prasarana utama penunjang perekonomian Indonesia,
       kelayakan dan kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh besar terhadap

       pertumbuhan perekonomian Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan
       datang.                                                            

    4. Lokasi Kegiatan                                                    
            Lokasi kegiatan jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam yang dilaksanakan oleh

       Bidang Bina Marga OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
       Papua Barat Daya terdiri dari :                                    

       Peningkatan Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam = 1,112 Km           

   B. Kualifikasi                                                         
      Kualifikasi Usaha Kecil dengan SBU Jasa Pelaksana untuk konstruksi Jalan Raya (kecuali

      jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu udara (SI003) atau Konstruksi Bangunan
      Sipil Jalan (BS001) KBLI 42101.                                     

   C. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            

      Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Kalobo-Samate-Solol-Kaliyam
      Kab. Raja Ampat adalah 120 hari kalender.                           

   D. Daftar Personil Manajerial                                          
                     Pengalaman kerja                                     
       Jabatan/Posisi                                                     
                         sesuai                          Jumlah           
  No  dalam pekerjaan                     Sertifikat                      
                    keterampilan/keahlian                (Orang)          
           ini                           Kompetensi                       
                         (Tahun)                                          
                                      SKT Bidang Jalan Sub                
                                       Bidang Pelaksana                   
   1  Pelaksana            2                               1              
                                      Lapangan Pekerjaan                  
                                        Jalan (TS-028)                    
   2  Ahli K3              0           Ahli Muda K3        1              
   Seluruh Personil yang disampaikan dalam Form wajib Melampirkan :       

     a) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) / Serifikat Keahlian Kerja ( SKA )
     b) Ijasah Legalisir                                                  
     c) Curriculum Vitae ( Daftar Riwayat Hidup ) atau Referensi Kerja sesuai pengalaman dan

        ditandatatangani oleh PPK pekerjaan yang bersangkutan             
     d) Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja          

     e) NPWP                                                              
     f) E – KTP                                                           

  ** Pengalaman dihitung/ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman atau referensi
     kerja.                                                               

  *  Apabila daftar pengalaman personil diragukan, maka pihak Pokja wajib meminta klarifikasi
     kepada peserta.                                                      
   E. Daftar Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan                      

                          Kapasitas                                       
    No    Nama Peralatan           Jumlah  Status Kepemilikan Ket         
                          Minimal                                         
    1  Dump Truck           4 T       2        Sewa/Milik                 

    2  Excavator          80-140 HP   1        Sewa/Milik                 
    3  Motor Grader       >100 Hp     1        Sewa/Milik                 

    4  Wheel Loader       1-1,6 m3    1        Sewa/Milik                 
    5  Truck Mixer         5 m3       1        Sewa/Milik                 

    6  Water Tanker        5000 L     1        Sewa/Milik                 
    6  Generator Set                  1        Sewa/Milik                 

   Semua Alat harus dibuktikan dengan kepemilikan alat atau surat perjanjian sewa, minimal
   selama jangka waktu pelaksanaan. Peralatan Utama harus dibuktikan dengan melampirkan
   Invoice atau Nota Pembelian Barang, BPKB, STNK, dan Pajak Kendaraan yang masih berlaku.

   Keterangan : Pencantuman Merk, Type dan Lokasi dalam daftar tidak menggugurkan namun
   untuk keperluan Pembuktian Lapangan                                    

   F. Pekerjaan Yang Disubkontrakkan (OAP)                                

     No                    Uraian Item Pekerjaan                          
     1  Pasangan Batu dengan Mortar                                       

   G. Sumber Dana dan Harga Perkiraan                                     

  Kegiatan peningkatan Jalan Yonas – Mambrasar (Waisai) ini bersumber pada APBD Provinsi
  Papua Barat Daya dengan Sumber Dana DTI Tahun Anggaran 2023 dengan nilai HPS Rp.

  13.300.000.000 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).