Peningkatan Jalan Fef - Miyah

URAIAN   SINGKAT                                   

              PENINGKATAN   JALAN  FEF - MIYAH                         

A. Latar Belakang                                                      

 1. Dasar Hukum                                                        

     Uraian singkat Peningkatan Jalan Fef - Miyah merupakan gambaran umum dan
 penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi

 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan
 Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Dalam penyusunan uraian singkat

 Peningkatan Jalan Fef - Miyah didukung beberapa landasan hukum antara lain :
    a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

       Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Tambahan
       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

       dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
       Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
       atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

       Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
       Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor

       4884).                                                          
    b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34

       Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan
       sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan,

       dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan
       status jalan nasional serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan

       fungsi arteri dan kolektor yang menhubungkan antara ibukota provinsi dalam sistem
       jaringan jalan primer.                                          

    c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
       dan Angkutan Jalan.                                             
    d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan

       Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa
       pemerintah.                                                     

    e. Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun  2006  Tentang Jalan       
    f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan

       Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.             
    g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar

       dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. 
    h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana

       Umum Jaringan Jalan Nasional.                                   
    i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     

       248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut
       fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

    j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
       290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan menurut Statusnya sebagai
       Jalan Nasional.                                                 

 2. Gambaran Umum                                                      

    Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Kab. Tambtauw merupakan wilayah yang sedang
    berkembang dengan sangat pesat. Baik dari segi ekonomi, jumlah penduduk, maupun

    industri dan kekayaan alamnya. Bertambahnya jumlah penduduk diakibatkan terdapat
    beberpa aktivitas pertambangan, peternakan serta pariwisata yang berada di dalam

    maupun sekitar wilayah Tambrauw. Penduduk maupun barang di wilayah ini harus
    ditunjang oleh sarana maupun prasarana yang baik agar berjalan dengan lancar.

    Wilayah Kab. Tambrauw merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar
    untuk perkembangan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya. Potensi yang

    dimiliki diantaranya pariwisata, pertanian dan perkebunan, perindustrian, perikanan,
    peternakan dan pertambangan. Namun, secara geografis letak wilayah ini jauh dari
    pusat perekonomian Papua Barat Daya, menyebabkan wilayah ini menjadi kurang

    berkembang selain itu, aksesibilitas di wilayah ini juga masih terbatas.
    Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu tindakan untuk meningkatkan

    aksesibilitas di wilayah tersebut agar dapat meningkatkan perekembangan ekonomi dan
    kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah distrik Fef. Untuk itu, dilakukan

    Peningkatan Jalan Fef - Miyah untuk menjaga fungsional dan kelayakan jalan pada ruas
    Jalan Fef - Miyah :                                                

    •  Untuk memelihara sarana infrastruktur Transportasi Darat yang merupakan aset
       Daerah sehingga dapat senantiasa memiliki tingkat layanan yang optimal bagi para

       pengguna jalan sepanjang satu tahun anggaran berjalan.          
    •  Meningkatkan perekonomian di Papua Barat daya                   

    •  Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Jalan Fef - Miyah   
 3. Sasaran                                                            

     Sebagai sarana dan prasarana utama penunjang perekonomian Indonesia,
     kelayakan dan kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh besar terhadap
     pertumbuhan perekonomian Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan

     datang.                                                           
 4. Lokasi Kegiatan                                                    

     Lokasi kegiatan jalan Fef - Miyah yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga OPD
     Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya berada di

     Kabupaten Tambrauw                                                

B. Kualifikasi                                                         
   Kualifikasi Usaha Kecil dengan SBU Jasa Pelaksana untuk konstruksi Jalan Raya (kecuali
   jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu udara (SI003) atau Konstruksi

   Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 42101.                            

C. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            
   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Fef - Miyah Kab. Tambrauw

   adalah 100 hari kalender.                                           

D. Sumber Dana dan Harga Perkiraan                                     

   Kegiatan peningkatan Jalan Fef - Miyah ini bersumber pada APBD Provinsi Papua Barat
   Daya dengan Sumber Dana DTI Tahun Anggaran 2023 dengan nilai HPS Rp.
   23.750.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).