Pembangunan Gedung Serba Guna - Kab. Tambrauw

PEMERINTAHAN     PROVINSI  PAPUA   BARAT   DAYA        
            DINAS    PEKERJAAN       UMUM      DAN   PERUMAHAN         RAKYAT 
                                  Jln. Tanjung Pinang , Malaingkedi - Kota Sorong

             P EMERINTAH   PROVINSI  PAPUA   BARAT  DAYA                      
DINAS    PEKERJAAN        UMUM     DAN   PERUMAHAN         RAKYAT             

                   Jln. Tanjung Pinang , Malaingkedi - Kota Sorong            

            KERANGKA               AC    UAN      KERJA                       

                               ( KAK       )                                  

                           PEMBANGUNAN                                        

       GEDUNG       SERBAGUNA        KABUPATEN       TAMBRAUW                 

                 LOKASI    : FEF  – KAB.   TAMBRAUW                           

                              TAHUN    2023                                   
      I.  URAIAN  SINGKAT                                                     

      PASAL 1                                                                 
      KETENTUAN UMUM                                                          

      1.1 Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh dengan
          tanggung jawab dan teliti sesuai dengan ketentuan Kontrak.          

      1.2 Seluruh cara dan prosedur yang diikuti, termasuk semua pekerjaan sementara yang akan
          dilaksanakan, semuanya harus mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan.
      1.3 Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus mentaati peraturan-peraturan pemerintah

          dan peraturan daerah yang berlaku yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
      1.4 Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang persyaratan umum dalam
          pembangunan, juga harus mengacu pada persyaratan teknis dari Standar

          Nasional Indonesia (SNI).                                           
      1.5 Secara umum persyaratan teknis mengacu ketentuan dalam Keputusan Menteri PU Nomor.
          441/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis bangunan gedung, Keputusan Menteri PU nomor

          468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan
          lingkungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang
          ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran bangunan gedung dan
          lingkungan.                                                         

      1.6 Dalam melaksanakan Pekerjan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan
          Syarat- syarat ini, berlaku dan mengikat ketentuan- ketentuan dibawah ini termasuk segala
          perubahan dan tambahannya:                                          

          a. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene
             Voorwarden voor de Uitvoering bij Aaneming vanoenbare Werken (AV) 1941.
          b. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitasi Teknik dari Dewan Teknik

             Pembangunan Indonesia.                                           
          c. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.

          d. Peraturan Beton bertulang Indonesia NI - 2 PBI 1971.             
          e. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI 5 PKKI.                   
          f. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PPBI 1984.         

          g. Peraturan Muatan Indonesia PMI.                                  
          h. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia NI - PUBI 1970.          
          i. Peraturan Umum Listrik Indonesia PUIL 1979 dan Peraturan PLN setempat. j. SK

             SNI No. T - 15 - 1991 - 03.                                      
          k. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir Indonesia PUIPP.        

          l. Pedoman Plumbing Indonesia PPI 1979. m. Persyaratan Cat Indonesia NI - 4.
          n. Peraturan Kapur Indonesia NI - 7.                                
          o. Peraturan Semen Portland Indonesia NI - 8. p. Peraturan Bata merah sebagai bahan

             bangunan NI - 10.                                                
          q. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi Pemerintah setempat
             yang bersangkutan dengan masalah bangunan.                       

          r. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, berlaku dan mengikat pula :    
             ➢  Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh Pemberi
                Tugas termasuk pula Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing) yang
                diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan dan disetujui oleh Konsultan
                Pengawas/Direksi,                                             
             ➢  Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),                        
             ➢  Gambar dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING),    

             ➢  Berita Acara Penunjukan Calon Pemenang,                       
             ➢  Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,                        
             ➢  Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),                            

             ➢  Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui oleh
                Konsultan Pengawas/Direksi dan Pemberi Pekerjaan,             

      PASAL 2                                                                 
      LOKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN                                            

      2.1 Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah di FEF, Kawasan Kantor Pemerintahan
          Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.                      
      2.2 Lingkup pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna

          Kabupaten Tambrauw, Tahun 2023.                                     
      2.3 Seluruh pekerjaan tersebut di atas mencakup penyediaan bahan, peralatan, tenaga kerja
          serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan - bahan, alat kerja maupun hasil

          pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai
          dengan sempurna. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat
          - Syarat Pelaksanaan Pekerjaan dan Gambar-gambar pelaksanaan yang telah disediakan
          untuk proyek ini.                                                   

      2.4. Kontraktor/Pelaksana menjamin kepada Pemberi Tugas dan Pengelola Teknis, bahwa
          semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini adalah benar-benar baru, kecuali
          ditentukan lain, serta Kontraktor/Pelaksana menyetujui bahwa semua pekerjaan
          dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan dokumen
          kontrak.                                                            

      2.5 Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah
          diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab
          Kontraktor/Pelaksana sepenuhnya.                                    

      2.6 Lingkup pekerjaan adalah :                                          
          I.  Pekerjaan Persiapan                                             
          II. Pekerjaan Galian Tanah Pengurugan                               
         III. Pekerjaan Struktur                                              

         IV.  Pekerjaan Arsitektur                                            
          V.  Pekerjaan Pintu Dan Jendela                                     
         VI.  Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Elektronik Dan Plumbing        

      PASAL 3                                                                 
      PENJELASAN GAMBAR - GAMBAR                                              

      3.1 Untuk dapat memahami serta menghayati secara sempurna seluruh pekerjaan ini, kontraktor
          diwajibkan untuk mempelajari secara teliti, baik gambar maupun syarat - syarat pada
          Dokumen RKS ini untuk menyatakan bahwa benar-benar tidak terdapat lagi ketidakjelasan
          perbedaan ukuran - ukuran, perbedaan antar gambar - gambar serta kejanggalan atau

          kekeliruan lainnya. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau kejanggalan antar
          gambar-gambar yang satu dengan lainnya, maupun antar gambar - gambar dengan
          Dokumen RKS ini, maka Kontraktor diwajibkan melaporkan hal - hal tersebut kepada
          Perencana/Konsulatan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan
          pelaksanaan di tapak secepatnya. Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan

          oleh Kontraktor/Pelaksana untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.    
      3.2 Mengingat setiap kesalahan maupun kelalaian dan ketidaktelitian dalam melaksanakan satu
          bagian pekerjaan akan mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka ketelitian
          pelaksanaan mutlak serta mendapat perhatian pertama. Kelalaian terhadap ketentuan ini

          dapat mengakibatkan dibongkarnya suatu hasil pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, yang
          mengakibatkan suatu kerugian bagi kontraktor.                       
      3.3 Yang dimaksud dengan pekerjaan dalam uraian ini adalah segala hal yang menyangkut

          pelaksanaan pekerjaan dan mengikuti gambar-gambar perencanaan serta penjelasan dalam
          Rencana Kerja dan Syarat - Syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
          (Pelelangan) ini termasuk didalamnya pengadaan bahan - bahan, pengerahan tenaga kerja,
          peralatan yang diperlukan serta sarana lainnya, sehingga maksud dan tujuan terwujud sesuai
          dengan rencana.                                                     

      3.4 Kontraktor/Pelaksana tidak dibenarkan mengubah atau mengganti ukuran ukuran - ukuran
          yang tercantum didalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Pengelola Teknis. Bila
          hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan menjadi tanggung jawab Kontraktor/Pelaksana
          baik dari segi biaya maupun waktu.                                  

      PASAL 4                                                                 
      SITUASI / PENEMPATAN BANGUNAN                                           

      4.1 Penempatan gedung disesuaikan dengan Block Plan/Gambar Situasi yang ada (menurut
          petunjuk pengawas lapangan/pihak user/pihak proyek).                

      4.2 Kontraktor harus mengadakan penelitian yang seksama terutama mengenai kondisi
          tanah/lahan yang ada, sehingga dalam estimasi perhitungan volume tidak terjadi
          kesalahan - kesalahan yang mengakibatkan harga penawaran menjadi rendah.
      4.3 Kelalaian dan ketidaktelitian kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk

          mengajukan klaim.                                                   
      4.4 Pekerjaan pemasangan bowplank harus mendapatkan persetujuan pengawas atau dari pihak
          direksi.