Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kab. Luwu

SPESIFIKASI TEKNIS                               
             REHABILITASI RUMAH  BAGI KORBAN BENCANA                      

1. LATAR BELAKANG                                                         
          UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
   lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan
   serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/

   masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama
   memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang
   Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan
   perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau

   memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
   teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab
   bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya
   merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-
   masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan

   prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.     
          Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu
   kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan/atau faktor
   manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

   kerusakan bangunan dan rumah tinggal, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak
   yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bencana ini bisa merubah pola kehidupan masyarakat
   yang normal menjadi rusak, hilangnya harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial
   masyarakat serta menimbulkan lonjakan akan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).
          Dalam menghadapi situasi ini pemerintah terus berupaya dan berkomitmen dalam

   peningkatan aspek penanggulangan bencana, dimana dalam kerangka pemenuhan kebutuhan
   perumahan dan permukiman pemerintah tidak hanya berhenti pada penentuan lokasi hunian
   korban bencana tetapi pemerintah juga berkewajiban dan / atau bertanggung jawab atas
   pemenuhan rumah tersebut seperti yang dituangkan dalam Undang – Undang nomor 1 tahun

   2011 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 5 ayat (1) Negara bertanggung jawab atas
   penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinannya dilakukan oleh
   pemerintah dan Undang – Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait
   pembagian urusan dan kewenangan pemerintah provinsi pada urusan perumahan yang
   merupakan standar pelayanan minimal (SPM) Perumahan Rakyat .           

          Olehnya itu Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Perumahan
   Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Bidang Perumahan, dalam upaya pengurangan
   risiko pasca bencana dan dalam kerangka pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat
   yang terdampak bencana di tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK)

   Gubernur Nomor 488/V/Tahun 2024 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir,
   Banjir Bandang dan Tanah longsor sebagai bencana skala provinsi di 5 (lima) kabupaten yaitu
   Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja dan
   Kabupaten Enrekang pelaksanaan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana akan dilaksanakan
   melalui Program Pengembangan Perumahan kegiatan Rehabilitasi dan Rehabilitasi rumah korban
   bencana atau relokasi program pemerintah sub kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

2. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                     

          Spesifikasi Teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi
   yang memuat masukan, azas, kinerja, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang
   selanjutnya akan diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas Penyedia Jasa Konstruksi.
   Spesifikasi Teknis ini dibuat dengan tujuan :                          

   a. Menjelaskan tujuan dan lingkup tugas Penyedia Jasa Konstruksi serta jenis keahlian yang
     diperlukan.                                                          
   b. Penyedia Jasa Konstruksi yang diserahi pekerjaan ini wajib memaksimalkan
     profesionalisme selaku Penyedia Jasa Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan Jasa
     Konstruksi. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil pekerjaan Konstruksi yang berkualitas

     dan mencakup segala persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan guna
     melaksanakan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dalam di Sulawesi Selatan

3. REFERENSI HUKUM  DAN PERUNDANG-UNDANGAN                                
   1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.         

   2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.         
   3. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2011 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5188).
   4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.    

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan
     Kawasan Permukiman.                                                  
   6. Peraturan Presiden No. 900.1.15-5-34-6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
     Keputusan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
     Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, KOdefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

     Rehabilitasi dan Keuangan Daerah.                                    
   7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
     Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                         
   8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016

     tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembar Negara Tahun 2021
     Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara No. 6624)                         
   9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 6 Than 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
     Gubernur Sulawesi Selatan No. 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025
     (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 No.6) Tanggal 24 April 2025;

  10. Keputusan Gubernur nomor 488/V/Tahun 2024 tentang penetapan status tanggap darurat
      bencana banjir, Banjir Bandang dan Tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan.
   11. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 900/4267/IV/BKAD Tahun 2025 Tanggal 25
      April 2025 Tentang Pengesahan DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

      Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2025.                      
4. SASARAN                                                                
   Sasaran Target / Sasaran yang ingin dicapai dalam Pekerjaan Rehabilitasi rumah bagi korban
   bencana Kabupaten Luwu:                                                
   a. Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten Luwu dengan baik

     sesuai dengan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan;         
   b. terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak melalui
     kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Luwu    

 5. NAMA  ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA                                
    a. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
    b. PPTK : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman              

 6. SUMBER DANA                                                           

    Biaya pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun
    Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp.
    600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).                                 

 7. PENERIMA MANFAAT                                                      
    Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat yang terdampak bencana di Ds Malela,
    Ds Cimpu, Ds Cimpu Utara, Ds Suli, Ds Cakkeawo, Ds Botta Kec. Suli; Ds Kaili, Ds
    Lindajang Kec. Suli Barat; Ds Larompong Kec. Larompong; Ds Marinding Kec. Bajo Barat;
    Ds Senga Selatan Kec. Belopa Kabupaten Luwu.                          

 8. RUANG LINGKUP  PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN                         
    a. Lingkup Kegiatan                                                   
      Lingkup Kegiatan adalah Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten

      Luwu.                                                               
    b. Lingkup Lokasi                                                     
      Lokasi kegiatan ini adalah di Ds Malela, Ds Cimpu, Ds Cimpu Utara, Ds Suli, Ds
      Cakkeawo, Ds Botta Kec. Suli; Ds Kaili, Ds Lindajang Kec. Suli Barat; Ds Larompong
      Kec. Larompong; Ds Marinding Kec. Bajo Barat; Ds Senga Selatan Kec. Belopa

      Kabupaten Luwu.                                                     
    c. Lingkup Tugas                                                      
      -  Tahap Persiapan Konstruksi                                       
         1. Melakukan pemetaan material dan logistik, identifikasi jenis material yang akan

           digunakan dan ketersediaannya di lokasi. Perencanaan distribusi material agar
           efisien dan tidak mengganggu progress;                         
         2. Penentuan metode pelaksanaan, penunjukan pelaksana teknis di lapangan
           termasuk pengawas dan tenaga tukang.                           

         3. Melakukan rapat koordinasi antara dinas terkait, penyedia/pelaksana, pengawas
           dan masyarakat penerima bantuan. Penjelasan teknis terkait spesifikasi waktu
           pelaksanaan serta tanggung jawab masing – masing.              
         4. Melakukan pengukuran mutual check (MC0) bersama Konsultan Perencana
           Konsultan Pengawas, bersama PPK/PPTK beserta unsur terkait;    

         5. Menuangkan kedalam Berita Acara (BA MC0) terkait hasil pengukuran bersama
           dilapangan dalam menentukan titik 0 (nol) serta menginvetarisasi pekerjaan yang
           mengalami perubahan setelah dilakukan pengukuran bersama;      
      -  Tahap Pelaksanaan Konstruksi.                                    

         1. Penyiapan lapangan, pembersihan area kerja dan mobilisasi material serta alat
           kerja;                                                         
         2. Penempatan tenaga kerja dan pengawas lapangan                 
         3. Pengukuran ulang (setting out) sesuai gambar kerja.           
         4. Pekerjaan pembongkaran pada bagian bangunan dan melaksanakan pembersihan

           serta pengangkutan bahan bahan bongkaran keluar dari lapangan pekerjaan.
         5. Pekerjaan arsitektural ; pemasangan kusen, pintu, jendela, dinding kayu, dinding
           batako, dinding bata, lantai dan atap.                         
         6. Pekerjaan struktur :bahan kolom, sloef,balok latei, turap (penahan tanah) dan tiang
           rumah kayu.                                                    

         7. Pekerjaan instalasi listrik dan air bersih                    
         8. Pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan secara harian dan berkala oleh
           pengawas teknis untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan.
         9. Pembersihan area proyek dan pengecekan kualitas akhir bangunan.

         10. Serah terima pekerjaan dilakukan melalui berita acara serah terima (BAST) setelah
           pekerjaan selesai 100%.                                        
         11. Pekerjaan didokumentasikan lengkap sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan.
      -  Tahap Pemeliharaan Konstruksi                                    

         1. Masa pemeliharaan dimulai sejak berita acara serah terima pertama (PHO) atau
           BAST pekerjaan.                                                
         2. Pelaksanaan pekerjaan tetap bertanggungjawab atas kualitas bangunan selama
           masa ini.                                                      
         3. Monitoring dan pemeriksaan berkala oleh dinas teknis Bersama pengawas

           melakukanpengecekan rutin terhadap bangunan. Penerima manfaat juga diminta
           melaporkan bila ditemukan kerusakan ringan atau kelalaian dalam pekerjaan.
         4. Perbaikan jika diperlukan, jika ditemukan kerusakan akibat mutu pekerjaan yang
           tidak sesuai penyedia wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan.

         5. Setelah masa pemeliharaan selesai dan tidak ditemukan kerusakan dilakukan FHO
           sebagi tanda berakhirnya kewajiban penyedia                    
         6. Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah FHO diterbitkan     

    d. Hal lainnya                                                        
      -  Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan Dokumen KAK/Spektek yang telah
         disusun serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang disyaratkan);
      -  Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan
         alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan

         seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;                 
      -  Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
         Kerja (K3);                                                      
      -  Pelaksanaan konstruksi akan diawasi dan dipantau oleh Konsultan Pengawas yang
         ditugaskan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov

         Sulsel;                                                          
      -  Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan kontrak kerja pelaksanaan
         dan selanjutnya dibuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan hingga Berita
         Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan

         pekerjaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan. Semua Administrasi
         Pelaksanaan Konstruksi mengikuti Ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 12
         tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya;                   
      -  Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba bangunan dan pemeriksaan atas hasil
         pelaksanaan Konstruksi Fisik. Pada masa pemeliharaan, penyedia jasa Konstruksi

         berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi
         selama masa Konstruksi;                                          
      -  Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
         fungsinya, apabila terjadi kekurangan dan kerusakan maka harus diperbaiki sampai

         berfungsi dengan sebenarnya;                                     
      -  Masa pemeliharaan ini selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama
         pekerjaan konstruksi.                                            

 9. WAKTU  PELAKSANAAN                                                    

    Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
    Kabupaten Luwu dilakukan selama 80 (Delapan Puluh) hari kalender, terhitung dari sejak
    tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan selesai 100%. 

10. PERSONEL TENAGA  DAN PEKERJA                                          
    a. Pelaksana lapangan 1 (satu) orang, kualifikasi :                   
      -  Pendidikan minimal STM/SMU                                       
      -  Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi minimal 1 (satu) tahun  
      -  Memiliki sertifikat SKK pelaksana lapangan pekerjaan gedung muda 

      -  Memiliki nomor pokok wajib pajak / NPWP                          
    b. Petugas K3 Konstruksi 1 (satu) orang, kualifikasi :                
      -  Pendidikan minimal SMU atau sederajat                            
      -  Memiliki sertifikat SKK petugas keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Konstruksi

    Catatan:                                                              
      1. Untuk tenaga dan personil yang diajukan wajib dilengkapi dengan pemindaian (scan)
         Ijazah, Kartu Tanda Penduduk/KTP, SKK, Daftar riwayat pekerjaan serta surat
         pernyataan bersedia ditugaskan yang ditandatangani oleh Pimpinan/ Direktur
         perusahaan penyedia.                                             

      2. Pelaksana Lapangan dan Petugas K3 wajib dilengkapi dengan pemindaian (scan)
         NPWP.                                                            
    c. K3 (keselamatan dan Kesehatan kerja), dalam pelaksanaan konstruksi adalah system
      manajemen dan upaya pencegahan yang wajib diterapkan untuk melindungi tenaga kerja,
      lingkungan kerja dan masyarakat sekitar dari potensi bahaya akibat kegiatan konstruksi.

      Tujuan K3 konstruksi yakni :                                        
      -  Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.             
      -  Menjamin keselamatan pekerja, pengguna jasa dan lingkungan       
      -  Memastikan pekerjaan berjalan lancar dan efisien                 

      Unsur penting K3 dalam pekerjaan konstruksi :                       
      -  Alat pelindung diri (APD) ; helm, rompi, kacamata pelindung, dll wajib digunakan oleh
         semua pekerja di lokasi proyek.                                  
      -  Petugas K3 :                                                     

         a. penanggung jawab K3 proyek (wajib bersertifikat SKK konstruksi)
         b. Pengawasan penerapan SOP K3 setiap hari                       
      -  Tanda dan perlengapan K3 ;                                       
         a. kotak P3K                                                     
         b. Papan informasi keselamatan proyek.                           

11. PERSYARATAN  KUALIFIKASI DAN BADAN USAHA                              
    a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi kecil dengan klasifikasi
      Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian (Kode:

      BG001).                                                             
    b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (melampirkan
      bukti SPT tahun 2024);                                              
    c. Memiliki Validasi KSWP;                                            
    d. Memiliki Akte Perusahaan atau perubahan;                           

    e. Memiliki NIB Pelaksana Konstruksi;                                 
    f. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) maksimal 5 Paket;              
    g. Memiliki daftar peralatan yang dipersyaratkan dengan melampirkan bukti kepemilikan
      atau kepemilikan pihak lain (sewa);                                 

    h. Memiliki tenaga pekerja yang sesuai kualifikasi dengan melampirkan pengalaman
      pekerjaan;                                                          
    i. Memiliki pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan melampirkan
      bukti kontrak beserta Berita Acara Serah Terima (BAST);             
    j. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang

      dibuktikan dengan :                                                 
      -  Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya;                 
      -  Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan                            
      -  Kartu Tanda Penduduk (KTP).                                      
    k. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:                        
      -  Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;     

      -  Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
         Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;                
      -  Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
         memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

      -  Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka1), 2) dan 3) Maka bersedia
         menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
    l. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:          
      -  Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
         pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;           

      -  Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi
         daftar hitam;                                                    
      -  Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
         pidana;                                                          

      -  Pimpinan dan  pengurus badan  usaha bukan  sebagai pegawai       
         Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha
         sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil
         cuti diluar tanggungan Negara.                                   

12. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI YANG DIGUNAKAN                       
    Peralatan yang di butuhkan, adalah sebagai berikut :                  
    - Pick up kap 2M³                                                     

13. TIME SCHEDULE                                                         

                                    WAKTU PELAKSANAAN                     
 No.     Uraian Pekerjaan                                                 
                            Sep        Okt        Nov     Des             
  1   Pekerjaan Persiapan                                                 
  2   Pekerjaan Fisik                                                     
  3   Pekerjaan Akhir                                                     

14. PELAPORAN  HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN                                
    Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dokumen pelaporan progress kegiatan yang terdiri:

    a. Laporan, berisi ;                                                  
      -  Lapangan harian, Laporan pelaksanaan pekerjaan harian yang memuat aktifitas
         pekerjaan yang sedang dilaksanakan setiap harinya.               
      -  Laporan Mingguan, Gabungan dari laporan harian yang dikumpulkan setiap
         minggunya. Dibuat setiap minggu selama 7 (tujuh) hari masa pelaksanaan pekerjaan

      -  Laporan bulanan                                                  
      -  Dokumentasi                                                      
    b. As built bulanan;                                                  
    c. Back up data;                                                      

15. HAL LAIN-LAIN                                                         
    a. Rancangan Kontrak (Terlampir);                                     
    b. Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus (Terlampir);           
    c. Syarat teknis pekerjaan terlampir;                                 

    d. Pelaksana bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian
      kontrak;                                                            
    e. Pelaksana membuat laporan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pekerjaan
      terhadap PPK;                                                       

16. PENUTUP                                                               
    Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun untuk untuk menjadi pedoman secara umum bagi
    pelaksana Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam
    melaksanakan pekerjaan dan dapat selesai pada jadwal yang telah di tentukan dengan kualitas
    sesuai yang ditetapkan