| 0026851329926000 | Rp 6,594,450,000 | |
| 0020905014926000 | - | |
PT Maha Akbar Sejahtera | 09*4**8****21**0 | - |
| 0317075042926000 | - | |
CV Aastar | 00*0**8****26**0 | - |
| 0027433036922000 | - | |
| 0027035716923000 | - | |
| 0014016836008000 | - | |
| 0029588381926000 | - |
BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama
yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan
kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui
terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang
telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau
lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan
yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan
Pajak Pertambahan Nilai.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu
satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu
yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan,
setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama
dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO
adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan
konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang
telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya
masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan
nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan
diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan
Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia,
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal
80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan
yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi
tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja
dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang
dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki
pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan
secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya
sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.
1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.27 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat
berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
atau Pejabat Pembuat Komitmen.
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga
teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung
jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia.
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat
SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan
pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal
serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal
serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand
Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi
atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing
digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung
kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan
atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang
disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan
perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada
masing-masing pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan
pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
dan/atau Nepotisme, para pihak dilarang untuk :
Penyalahgunaan
1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
Wewenang serta Penipuan
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk
semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan
subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak kepada PA/KPA.
6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan
komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan
yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam
hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat
peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian
terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subkontraktornya (jika ada)
serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak
ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pekerjaan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari
personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia
Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam
SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam
Pengawas Pekerjaan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi
dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk
mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no
objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan
sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung
jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;
2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;
6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan
tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3
yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan
dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak
yang berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai
oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil
Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang
mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia
harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau
akibat personel Penyedia, maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat
pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan
yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait
untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya
jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus
ditanggung Penyedia; dan
d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses
tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya
umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan Surat
Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1
Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan
dan Personel lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja
sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum
dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-
hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan
dituangkan dalam addendum kontrak.
19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada
Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan
terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi;
atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa
menghadirkan personel yang bersangkutan;
19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun
anggaran;
19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi,
atau analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan
19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang,
membahas paling sedikit terkait jumlah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti
sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak
meminta Penyedia untuk mengganti personel yang
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka
waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai Kerja 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
(SPMK) Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Konstruksi (RMPK) menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan
pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak .
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method
Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and
Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai
mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika
terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan
terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak .
21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Konstruksi (RKK) menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK
sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan
maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK
tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya
Pelaksanaan Kontrak SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama
dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Penerapan SMKK:
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian
tentang metode kerja yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi; dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan
kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana
Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk
instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan
sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan
mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran /Pemeriksaan 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang
Bersama berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail
terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana
mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti
ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
Dalam Negeri mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri
dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang
disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang
digunakan mengacu kepada dokumen:
a.
formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia
yang mendapat preferensi harga; dan
b.
daftar barang yang diimpor, untuk barang yang
diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka
akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan
pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan
paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan
dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan
karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti
yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengan membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan
(secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan
bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pegawas Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Pekerjaan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah
penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantauan diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya
diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang
menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap
Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. Keterlambatan Pelaksanaan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
Pekerjaan dan Kontrak sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk
Kritis menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan
secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak
kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70%
dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama)
yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang
membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III
yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi
maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.
32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih
belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua untuk
penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka
waktu sesuai kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal
Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka
2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak
yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia dan
perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui
tahun anggaran.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta
pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak
dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum
Kontrak yang didalamnya mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia;
3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
dan
4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun
Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian kesempatan
melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai,
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
serah terima pertama pekerjaan.
33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap
hasil pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima
persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan
dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal
33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia
telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan.
33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak
dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian
pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya
ditetapkan dalam SSKK.
33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima
pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama
lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu
sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara
parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah
terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO
parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan
mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As Built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang
Pedoman Pengoperasian berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-
dan Perawatan/ built dan pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak
menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui
oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut
meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan;
4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan
utama; dan/atau
5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a.
menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b.
menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c.
mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
d.
mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan
seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada
perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
a.
menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b.
mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
c.
mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan
Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum
dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
1) perubahan pekerjaan;
2) penyesuaian harga; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih
dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan
harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga
satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut
hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan
tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil
negosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk
kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan
dalam Lampiran A SSKK.
38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka
Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga
satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penentuan harga satuan mata pembayaran baru
dilakukan dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga
adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah
akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya
lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost)
dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan
realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks
harga pada saat pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur
dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
Pelaksanaan Pekerjaan diakibatkan oleh:
dan/atau Masa Pelaksanaan
1) perubahan pekerjaan;
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang
sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan
Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atau b.
39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia
dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia
lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan
untuk berapa lama.
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang
Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
manajerial dan/atau Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
peralatan utama 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak
40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi
peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban
dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun.
40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian
Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut
kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat
rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana
alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,
kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri
lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para
pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan
ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan
Kahar
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan
dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan
Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan
dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal
41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban
dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak
akibat dari Keadaan Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan
dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena
Keadaan Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila
akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak
pada bagian Pekerjaan; dan/atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak
terhadap keseluruhan Pekerjaan;
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai
pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan
dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh
pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan
kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan
penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum
kontrak.
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun
Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen,
para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak.
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu
memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke
pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi
kecuali telah ada putusan pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian
atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu
pihak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Pejabat yang berwenang Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk
untuk menandatangani menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan
Kontrak Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua
puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini
tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan
sebelum pemutusan kontrak;
2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan
(apabila diberikan);
3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan
sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi
atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk
membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2
dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
Kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal
44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan
dalam SSKK
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Penyedia Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak
apabila:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah
penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender;
2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan
dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan
oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat
keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2
Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan
dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari
Kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak.
47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran
pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan
Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan
setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Penyedia dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan
tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku,
penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang
Informasi berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain,
misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim
yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan :
a.
kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan
tenaga kerja konstruksi;
b.
cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja
konstruksi;
c.
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal
ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap
ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan
atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga Kerja 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja
Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi
kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada
waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga
Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja
tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada
setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga
Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan
atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
Mensyaratkan Persetujuan persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk
Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-
untuk menandatangani tindakan berikut:
Kontrak atau Pengawas
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum
Pekerjaan
tercantum dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum
melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d
dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a.
jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;
b.
penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap
macam tugasnya;
c.
jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d.
jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e.
keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
f.
catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-
foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di
lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa
oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan
oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara Penyedia 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus
dan Subkontraktor memperhatikan:
59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah), jenis pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen
pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam dokumen
persiapan pengadaan; dan
59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
yaitu:
1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a) sesuai dengan subklasifikasi
SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama kepada sub penyedia jasa usaha
kualifikasi kecil dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a) tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan
pekerjaan kepada pihak lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama
dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai
dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
(apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah
kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana
diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan
denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia
Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas
lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Pengalaman/Keahlian Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai
pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai
dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan
bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus
dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka
dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
a. Bank Umum;
b. Perusahaan Asuransi;
c. Perusahaan Penjaminan; atau
d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a.
5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b.
5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah
80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang
sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang
retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling
kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima
Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK
64. Hak dan Kewajiban Pejabat Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
yang berwenang untuk dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi
:
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia
yaitu:
a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;
e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang
disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian
pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan
jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal
atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada
pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum
memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia
wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan
dan/atau Peralatan Utama harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan
untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik
dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam
Lampiran A SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak,
Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan
untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK.
69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang
sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran
uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga
Kontrak.
c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari
Harga Kontrak.
d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan uang
muka secara tertulis kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai
dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.
f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.
g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang
sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau
sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1)
angsuran uang muka;
2)
peralatan dan/atau bahan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan (material on site) yang
sudah dibayar sebelumnya;
3)
denda (apabila ada);
4)
pajak; dan/atau
5)
uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada
Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan
yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
meminta Penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan memenuhi ketentuan:
a.
bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan
b.
bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji
fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari
pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
(1)
berada di lokasi pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
(2)
memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3)
bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi
yang ditunjuk oleh produsen;
(4)
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak sesuai dengan
capaian fisik yang diterima;
(5)
dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh
pihak manapun; dan
(6)
keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan
sebelum diserahterimakan secara satu
kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab
Penyedia.
c.
sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak
diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan
dibuat/dirakit oleh Penyedia;
d.
besaran yang akan dibayarkan dari material on site
(maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP);
e.
besaran nilai pembayaran dan jenis material on site
dicantumkan di dalam SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a.
Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan
dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda
terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b.
Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena
terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c.
Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan
kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak (sebelum
PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d.
Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu
perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari
nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan
cacat mutu.
e.
Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar
nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan
tidak sesuai ketentuan.
f.
Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga
dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;
g.
Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.
h.
Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga
Kontrak setelah dituangkan dalam adendum
kontrak.
i.
Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8
(delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan
1 (satu) jam istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari
libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana
Penyedia harus segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan
dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-
masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif
dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri
yang membidangi ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau
jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian
tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap
dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia
gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
Pemeriksaan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Sementara oleh Pejabat Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
yang berwenang untuk melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan
menandatangani Kontrak yang dilakukan oleh Penyedia.
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan Pengujian 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Cacat Mutu Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa
setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan
Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak
untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan
sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama
masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran
pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai
diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama
masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang
ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu
sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan
dikenakan sanksi daftar hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan
dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
melampaui Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK
tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam
SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana
Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan
yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam
SSKK.
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari
Kegagalan Bangunan.
78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama
Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
BAB.III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak :RSUD WAIKABUBAK
Nama : STEFANUS BILI, ST
Alamat : Jl. Adyaksa Km.3 -Waikabubak
Website : -
E-mail : [email protected]
Faksimili : -
Penyedia : …………………………….........................
Nama : ……………………………………
Alamat : ………………………………………..
E-mail : ……………………………………….
Faksimili : -
4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:
Nama : ……………………………………………….
-
Untuk Penyedia:
Nama : ……………………………………………….
-
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KAS DAERAH
6.3.c 44.4 Jaminan
& 44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
Pelaksanaan …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
Terima Sebagian terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
Pekerjaan SPMK.
(Bagian Kontrak)
2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
SPMK.
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam
dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh)
Pemeliharaan hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian
Sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:
Pekerjaan
1. ............
(Bagian Kontrak)
2. ............
3. Dst
[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam
dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.22 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pemeliharaan Kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama .........
untuk Serah [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari
Terima Sebagian kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian
Pekerjaan pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
(Bagian Kontrak) 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian
pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
35.1 Gambar As Built Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari
dan Pedoman kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Pengoperasian
dan Perawatan/
Pemeliharaan
38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga …………….. [dipilih: diberikan/tidak diberikan]
Harga dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
A = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead, dalam hal penawaran tidak
mencantumkan besaran komponen keuntungan
dan overhead maka a = 0,15
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga
kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00
Bn, = Indeks harga komponen pada bu l an saat
Cn, pekerjaan dilaksanakan
Dn
Bo, = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian
Co, penawaran.
Do
Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan
bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai
berikut:
KoefisienKomponen
Pekerjaan
a. b. c. d. a+b+c+d
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00
Galian 0,15 …. …. …. 1,00
Galian dengan 0,15 …. …. …. 1,00
alat
Beton 0,15 …. …. …. 1,00
Betonbertulang 0,15 …. …. …. 1,00
b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dari
perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja,
dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari
pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen
Pemilihan (Rancangan Kontrak).
c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian
Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian
harga menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.
f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling
cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan
penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas.) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang
tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak .
49.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. ……….
Penyedia
2. ……….
3. Dst
[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup
pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat
Penyedia yang yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : Tidak
Mensyaratkan Ada
Persetujuan
Pejabat yang
berwenang
untuk
menandatangani
Kontrak
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang Pengawas Pekerjaan adalah Tidak Ada
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut: Tidak Ada
65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan
memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
66.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada
Kompensasi Penyedia adalah : Tidak Ada
70.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen.)
Muka dari Harga Kontrak.
70.2.(d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin
Prestasi
Pekerjaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Foto Fisik Lapangan;
2. Laporan Prosentase Fisik Lapangan;
3. Addendum Kontrak (apabila Ada)
4. Dst
70.3.(e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama
Peralatan (material on site), ditetapkan sebagai berikut:
1. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan
pekerjaan;
2. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan
pekerjaan;
3. ..............dst.
[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift,
pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik;
bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower,
insulator,wiremesh pabrikasi
bahan jadi: beton pracetak]
[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen,
aspal, besi tulangan]
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak
(sebelum PPN)
78.2 Umur Konstruksi a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5
dan (Lima.) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan
terhadap
selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Kegagalan
Pekerjaan.
Bangunan
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)
Harga
Harga
Mata Satuan Satuan % Terhadap
No Kuantitas Satuan Keterangan
Pembayaran Ukuran Penawaran HPS
HPS (Rp)
(Rp)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)
1) Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan*) Subkontraktor**) Subkontraktor**) Subkontraktor**)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan*) Subkontraktor**) Subkontraktor**) Subkontraktor**)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Jabatan dalam
Tingkat Pengalaman Sertifikat Kompetensi
No Nama Pekerjaan yang akan Keterangan
Pendidikan Kerja (Tahun) Kerja
dilaksanakan
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Merek, Type & Kapasitas Luas /
Status Keterangan
No Jenis Macam Alat Nomor Mesin Output saat Jumlah Kondisi
Kepemilikan Lokasi Alat
Peralatan ini
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawar