Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rsud H. Badaruddin Kasim (Dana Insentif Fiskal Kab. Tabalong Ta. 2025)

PEMERINTAH     KABUPATEN     TABALONG                    
         DINAS  PEKERJAAN    UMUM    DAN  PENATAAN    RUANG             

     Jalan Ir. P.H.M Noor No. 138 Rt.04 Pembata an Kec. Mu ru n g P u d ak Kode Pos 71571 Laman
            www.pu.tabalongkab.go.id Post-el [email protected]

   KERANGKA             ACUAN        KERJA       (KAK)                  

              JASA      KONSULTANSI                                     

SATKER/SKPD       : DINAS PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN RUANG            

NAMA PEKERJAAN    : PERENCANAAN   TEKNIS REHABILITASI RSUD   H.         
                    BADARUDDIN  KASIM (DANA INSENTIF FISKAL KAB.        
                    TABALONG  TA. 2025)                                 

                  TAHUN   ANGGARAN      2025                            
                 KERANGKA  ACUAN  KERJA (KAK)                           
PERENCANAAN  TEKNIS REHABILITASI RSUD H. BADARUDDIN KASIM (DANA         
             INSENTIF FISKAL KAB. TABALONG TA. 2025)                    

 I. PENDAHULUAN                                                         
  1. Data Proyek                                                        
     a.  Kegiatan           : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
                              Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
                              Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 
                              Bangunan Gedung                           
     b.  Sub Kegiatan       : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan 
                              Pembongkaran Bangunan Gedung untuk        
                              Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
     c.  Pekerjaan          : Perencanaan Teknis Rehabilitasi RSUD H.   
                              Badaruddin Kasim (Dana Insentif Fiskal Kab.
                              Tabalong TA. 2025)                        
     d.  Lokasi             : Kecamatan Murung Pudak                    
     e.  Sumber Dana        : APBD                                      
     f.  Tahun Anggaran     : 2025                                      
     g.  Waktu Pelaksanaan  : 60 hari kalender                          
     h.  Metode Pemilihan   : Pagu Anggaran                             
  2. Latar Belakang                                                     
       Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan
    Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan
    dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi
    perkembangan arsitektur.                                            
       Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik- baiknya,
    sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan
    kriteria administrasi bagi bangunan negara.                         
       Penyedia jasa perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya
    perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya
    perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta
    tata laku profesional.                                              
       Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara
    matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan
    kepentingan kegiatan.                                               
       Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan
    bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
    penyelenggaraan upaya kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2009
    tentang rumah Sakit pasal 7 menyebutkan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan
    lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya masnusia kefarmasiaan dan peralatan.
       Rehabilitsai Gedung Rumah Sakit Badarudin Kasim adalah bagian dari pelayanan
    rumah sakit dengan kategori pelayanan, instalasi bedah dan instalasi gawat darurat, Ruang
    Poliklinik merupakan instalasi pelayanan di rumah sakit yang menyediakan pelayanan
    komprehensif dan berkesinambungan selama Jam Kerja. Dalam rangka mewujudkan ruang
    perawatan yang memenuhi standar pelayanan dan persyaratan mutu, keamanan dan
    keselamatan perlu didukung oleh bangunan dan prasarana (utilitas) yang memenuhi
    persyaratan teknis.                                                 
       Agar kegiatan Rehabilitasi Rumah Sakit Badarudin Kasim Tabalong dapat terlaksana
    dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika)
    dan kaidah standar bangunan Rumah Sakit, maka harus diawali dengan kegiatan
    perencanaan oleh penyedia jasa Konsultansi Perencana.               
 3. Maksud dan Tujuan                                                   
    3.1. Maksud Kegiatan                                                
       Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan
       Rehabilitsai Rumah Sakit Badarudin Kasim Tabalong yang sesuai dengan standar
       bangunan ruang perawatan pasien dengan tidak mengesampingkan unsur estetika
       bangunan dari sisi desain arsitektur.                            

    3.2. Tujuan Kegiatan                                                
       Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa drawing
       engieneering detail dan rencana anggaran biaya terhadap Rehabilitsai Rumah Sakit
       Badarudin Kasim Tabalong secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan
       keuangan.                                                        
  4. Sasaran Kegiatan.                                                  
     a. Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Rehabilitsai Rumah Sakit Badarudin Kasim
         Tabalong.                                                      
     b. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi, yang terdiri dari komponen kegiatan :
        1. Pekerjaan Persiapan                                          
        2. Pekerjaan Sipil / Struktur                                   
        3. Pekerjaan Arsitektur                                         
        4. Pekerjaan Mekanikal                                          
        5. Pekerjaan Elektrikal                                         
     c. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah :                     
        1. Persiapan Perencanaan termasuk survey                        
        2. Penyusunan Pra Rancangan                                     
        3. Pengembangan Rancangan                                       
        4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya                            
        5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan                               
        6. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).      
        7. Persiapan Pelelangan                                         
        8. Pelaksanaan Pelelangan                                       
        9. Pengawasan Berkala                                           
 II. KEGIATAN PERENCANAAN                                               
     1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang
        berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
        Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
     2. Dalam melaksanakan proyek konstruksi harus berpedoman pada Peraturan Menteri
        Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2021
        Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.        
     3. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-
        tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan
        gedung negara yang terdiri dari:                                
        a. Persiapan Perencanaan yaitu kegiatan yang meliputi seluruh pekerjaan awal sebelum
          pekerjaan dimulai : penyusunan jadwal, mobilisasi dan pengerahan tenaga ahli,
          tenaga pendukung, rencana dan metode pengumpulan data dan informasi lapangan,
          membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.         
        b. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan Rehabilitasi Rumah Sakit Badarudin Kasim
          Tabalong.                                                     
        c. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan
          tersebut                                                      
        d. Menyusun konsep pendekatan program dan program standar bangunan.
        e. Menyusun Pra Rancana, antara lain berupa gambar-gamabar pra-rencana (bangunan
          yang terdiri dari denah, tampak dan potongan; jaringan prasarana;
          konsep struktur mekanikal dan elektrikal), perkiraan biaya pembangunan dan garis
          besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).                  
        f. Melakukan koordinasi dan konsultansi dengan pengguna jasa untuk menampung
          saran masukan dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses
          perencanaan teknis.                                           
        g. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :       
           1. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
           2. Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti.
           3. Rencana sistem Mekanikal / Elektrikal.                    
           4. Rencana utilitas                                          
           5. Perkiraan biaya.                                          
        h. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :              
          1. Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan
             gambar rencana yang telah disetujui.                       
          2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                     
          3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), rencana anggaran biaya
             pekerjaan (RAB).                                           
          4. Laporan akhir perencanaan.                                 
          5. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen
             pelelangan dan pelaksanaan pelelangan.                     
     4. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan.     
     5. Mendampingi konsultan pengawasan selama pelaksanaan konstruksi  
        fisik dan melaksanakan kegiatan seperti:                        
        a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
          perubahan.                                                    
        b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa
          pelaksanaan konstruksi terutama mengenai detail gambar perencanaan.
        c. Memberikan saran-saran.                                      
 III. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN                                        
        1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan
          tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
          KAK ini.                                                      
        2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan
          yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
        3. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :
          a.  Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar
              hasil karya perencanaan yang berlaku.                     
          b.  Hasil karya perencanaan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah
              diberikan oleh Pengguna Anggaran termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi
              pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan
              diwujudkan.                                               
          c.  Hasil karya perencanaan harus memenuhi peraturan, standar, dan pedoman
              teknis bangunan gedung n e g a r a yang berlaku pada umumnya dan khususnya
              untuk bangunan gedung kesehatan.                          
 IV. SUMBER DANA                                                        
       Pagu anggaran yang dialokasi untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
     Rehabilitasi Rumah Sakit Badarudin Kasim Tabalong adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu
     miliar rupiah) termasuk PPn yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun
     Anggaran 2025.                                                     
       Biaya Pekerjaan Perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual
     setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang
     berlaku, antara lain terdiri dari :                                
      a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung                    
      b. Materi dan penggandaan laporan                                 
      c. Pembelian dan atau sewa peralatan                              
      d. Biaya rapat-rapat                                              
      e. Jasa dan over head perencanaan                                 
      f. Pajak dan iuran daerah lainnya.                                
 V. K R I T E R I A                                                     
  1.                                                                    
    Kriteria Umum.                                                      
    Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada
    KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan
    kompleksitas bangunan yaitu :                                       
    a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas.                           
       1. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.       
       2. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.     
    b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan.                           
       1. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan
         keserasian bangunan terhadap lingkungannya.                    
       2. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik
         tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.          
    c. Persyaratan Struktur Bangunan.                                   
       1. Setiap sarana Ruang Perawatan merupakan pekerjaan konstruksi yang menyatu
         dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai tempat perawatan pasien
         sementara.                                                     
       2. Fungsi Sarana bangunan ruang perawatan dikualifikasikan berdasarkan tingkat
         privasi, tingkat sterilitas serta tingkat aksesibilitas.       
       3. Bangunan ruang perawatan, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh dan stabil
         dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayanan
         (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan
         fungsi bangunan Ruang Perawatan, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan
         konstruksinya.                                                 
       4. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi
         sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan
         struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul
         akibat gempa dan angin.                                        
       5. Dalam perencanaan struktur bangunan ruang perawatan terhadap pengaruh gempa,
         semua unsur struktur bangunan ruang perawatan baik bagian dari sub struktur
         maupun struktur bangunan, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa
         rancangan sesuai dengan zona gempanya.                         
       6. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh
         kegagalan struktur.                                            
    d. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran.                        
       1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat
         perilaku alam dan manusia.                                     
       2. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara
         struktur stabil selama kebakaran sehingga:                     
         • Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman.    
         • Cukup  waktu bagi  pasukan pemadam  kebakaran memasuki       
             lokasi untuk memadamkan api.                               
         • Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.           
    e. Persyaratan Instalasi Listrik, dan Komunikasi.                   
         • Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunanya
           maupun pemeliharaannya.                                      
         • Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya
           akibat petir.                                                
         • Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang
         • Terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
    f. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara.                   
         • Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan
           dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai
           dengan fungsinya.                                            
         • Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara
           secara baik.                                                 
         • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan
           pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan Ruang
           Perawatan ini mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada
           Bangunan Rumah Sakit” yang tertuang dalam Permenkes No. 14 Tahun 2016
           tentang Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang
           Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
    g. Persyaratan Pencahayaan.                                         
         • Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun
           buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai
           dengan fungsinya.                                            
         • Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara
           secara baik.                                                 

  2.                                                                    
    Kriteria Khusus.                                                    
        Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat - syarat yang khusus, spesifik
    berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan
    tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya :                        
     a. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti
        dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.     
     b. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor          
        sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain.    
     c. Hubungan Antar ruangan pada daerah rawat pasien terdiri dari :  
         • Alur petugas (dokter/perawat/staf)                           
         • Alur Pasien                                                  
         • Alur Alat/Material                                           
 VI. AZAS – AZAS.                                                       
     Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana
     hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:
      a. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak
         berlebihan.                                                    
      b. Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan
         material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan
         fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
      c. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan penghuninya, biaya investasi dan
         pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah
         mungkin.                                                       
      d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat
         dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
      e. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan
         menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.      
 VII. PENDEKATAN METODOLOGI                                             
          Konsep Bangunan pengembangan harus kontekstual atau selaras/menyesuaikan
     dengan bangunan di lingkungan sekitarnya.                          
          Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolah limbah dan antisipasi
     terhadap bahaya kebakaran serta bencana.                           
          Teknis konstruksi yang disyaratkan oleh perencana hendaknya meggunakan
     teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech, karena merupakan
     bangunan monumental dan waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari pekerjaan pondasi
     sampai dengan finishing.                                           
          Lokasi pekerjaan berada di Komplek RS Badarudin Kasim Tabalong, sehingga
      untuk pengadaan material ke lokasi proyek harus memperhitungkan rute dan waktu
      mobilisasi supaya tidak mengganggu akses lalu lintas di sekitarnya.
 VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                         
         Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta,
     Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran
     atau Pejabat Pembuat Komitmen.                                     
         Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang
    harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
          Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa
     waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.                       
          Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen
     perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak
     dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                  
 IX. INFORMASI DAN TENAGA/PERSONIL                                      
     1. Informasi.                                                      
        a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi
           yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran
           atau Pejabat Pembuat Komitmen.                               
        b. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
           dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen,
           maupun yang dicari sendiri.                                  
        c. Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan
           informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.        
     2. Tenaga/Personil                                                 
              Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan
         Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang memenuhi syarat dan ketentuan yang
         berlaku, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas
         pekerjaan.                                                     

                                        Kualifikasi                     
            Posisi                                                      
                         Tkt.     Jurusan   Keahlian Pengalaman         
                       Pendidikan                                       

       I. TENAGA AHLI PROFESIONAL                                       
       1. Team Leader/Tenaga Min. S2 Arsitektur STRA Min. 10 (sepuluh)  
          Ahli Arsitektur                   Ahli Utama  tahun           
          (1 orang)                                                     

       2. Ahli Arsitektur Min. S1 Arsitektur STRA Ahli Min. 9 (sembilan)
          (1 orang)                        Madya Arsitek tahun          

       3. Tenaga Ahli Struktur Min. S1 Teknik Sipil SKK Ahli Min. 5 (lima)
          Atas                             Madya Teknik tahun           
          (1 orang)                         Bangunan                    
                                             Gedung                     
       4. Tenaga Ahli Struktur Min. S1 Teknik Sipil SKK Ahli Min. 5 (lima)
          Bawah                              Madya      tahun           
          (1 orang)                         Geoteknik                   
       5. Ahli Arsitektur Lansekap Min. S2 Teknik Arsitektur SKK Ahli Min. 5 (lima)
          (1 orang)                          Madya      tahun           
                                            Arsitektur                  
                                            Lansekap                    
       6. Ahli Mekanikal dan Min. S1 Teknik Mesin SKK Ahli Min. 5 (lima)
          Plumbing                         Madya Teknik tahun           
          (1 orang)                        Plumbing dan                 
                                             Pompa                      
                                             Mekanik                    
       7. Ahli Elektrikal Min. S1 Teknik Elektro SKK Ahli Min. 5 (lima) 
          (1 orang)                          Madya      tahun           
                                             Elektrikal                 
                                            Bangunan                    
                                            Gedung dan                  
                                            Serkom dari                 
                                            Kementrian                  
                                             ESDM                       
       h. Ahli Lingkungan Min. S1 Teknik     SKK Ahli Min. 5 (lima)     
          (1 orang)              Lingkungan Madya Teknik tahun          
                                            Lingkungan                  
       i. Ahli Quantity Surveyor Min. S1 Teknik Sipil SKK Ahli Min. 5 (lima)
          (1 orang)                          Madya      tahun           
                                             Quantity                   
                                             Surveyor                   
       j. Ahli K3 Konstruksi Min. S1 Teknik  SKK Ahli Min. 5 (lima)     
          (1 orang)              Sipil/Arsitektur Madya K3 tahun        
                                            Konstruksi                  
       II. TENAGA SUB PROFESIONAL                                       
       1. Tenaga Ahli MARS Min. S2 Manajemen   -      Min. 5 (lima)     
          (1 orang)               Rumah Sakit           tahun           
       2. Asisten Tenaga Min. S1 Teknik Arsitektur -  Min. 3 (tiga)     
          Arsitektur                                    tahun           
          (1 orang)                                                     
       3. Asisten Tenaga Struktur Min. S1 Teknik Sipil - Min. 3 (tiga)  
          (1 orang)                                     tahun           
       4. Asisten Tenaga Ahli Min. S1 Teknik Elektro - Min. 3 (tiga)    
          MEP (1 orang)                                 tahun           
       III. TENAGA PENDUKUNG PERENCANA                                  
       1. Operator CAD/CAM D3/S1 D3/S1 Teknik Sipil - Min. 3 (tiga)     
          (2 orang)              / Arsitektur           tahun           
       2. Surveyor/Juru Ukur D3/S1 D3/S1 Teknik Sipil - Min. 3 (tiga)   
          (4 orang)              / Arsitektur           tahun           
       3. Administrasi dan D3/S1 Semua Jurusan -      Min. 3 (tiga)     
          Pelaporan/Sekretaris                          tahun           
          (1 orang)                                                     
 X. KELUARAN                                                            
     Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
     adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:
     1. Tahap Konsep Rencana Teknis                                     
         a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana.
         b. Konsep skematik rencana teknis.                             
         c. Laporan data dan informasi lapangan.                        
     2. Tahap Pra-rencana Teknis                                        
         a. Gambar-gambar pra rancangan.                                
         b. Perkiraan biaya pembangunan.                                
         c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).          
         d. Tahap Pengembangan Rencana Gambar pengembangan rencana arsitektur,
            struktur, ME dan utilitas.                                  
         e. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
         f. Draft rencana anggaran biaya.                               
         g. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).                
     3. Tahap Rencana Detail                                            
        a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.                      
        b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)                        
        c. Bill Of Quantity (BQ).                                       
        d. Rencana anggaran biaya (RAB).                                
     4. Tahap Pelelangan.                                               
        - Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.                  

 XI. PELAPORAN.                                                         
         Pelaporan yang dimaksud di sini adalah bagian dari rangkaian kegiatan konsultasi
     dan asistensi yang dilaksanakan melalui presentasi atau pemaparan terbuka kepada pihak
     pengguna yang dihadiri oleh unsur-unsur terkait yang ada di rumah sakit yang
     berkepentingan dengan Rehabilitsai Rumah Sakit Badarudin Kasim Tabalong ini untuk
     mendapatkan masukan dan saran terkait perencanaan tersebut.        
         Kegiatan pelaporan ini direncanakan sebanyak 3 kali dengan tahapan sebagai berikut :
     1.  Presentasi Pendahuluan, berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil
         orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan
         persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal
         pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja.
         Dilaksanakan selambat – lambatnya 15 (lima belas) setelah penandatangan Surat
         Perintah Mulai Kerja.                                          
     2.  Presentasi Antara, yang berisi informasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
         Perencanaan, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar-gambar pra-rencana.
         Laporan Antara ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
         sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja.              
     3.  Presentasi Draf Laporan Akhir Perencanaan, yang berisi presentasi informasi
         Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, Kendala dan Solusi 
         Penyelesaiannya, Gambar-Gambar Detail Hasil Perencanaan. Presentasi Laporan
         Akhir. Laporan Akhir tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari
         kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.             
     4.  Laporan Akhir perencanaan dalam bentuk dokumen hasil pekerjaan yang meliputi :
         -  Gambar DED                                                  
         -  Engineering Estimate (EE)                                   
         -  Bill Of Quantity (BOQ)                                      
         -  Spesifikasi Teknis                                          
         Ke empat dokumen tersebut dibuat dalam bentuk buku masing-masing dijilid
         sebanyak 5 (lima) rangkap dan dimasukkan ke Pejabat Pembuat Komitmen selambat-
         lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesuai masa waktu pelaksanaan pekerjaan
         yang akan dituangkan dalam kontrak pekerjaan ini.              
     5.  Laporan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang meliputi :
         -  Rancangan Konseptual SMKK                                   
         -  Program Mutu                                                
         Dokumen tersebut dibuat dalam bentuk buku masing-masing dijilid sebanyak 5 (lima)
         rangkap dan dimasukkan ke Pejabat Pembuat Komitmen selambat – lambatnya 21
         (dua puluh satu) hari kalender setelah kontrak untuk Program Mutu dan selambat-
         lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai masa waktu pelaksanaan pekerjaan
         yang akan dituangkan dalam kontrak pekerjaan ini.              
 XII. LAIN-LAIN                                                         
     1.  Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi
         atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;    
     2.  Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan
         dengan palaksanaan pekerjaan survey lapangan;                  
     3.  Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan
         Pemilik pekerjaan.                                             
     4.  Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus
         disediakan oleh Penyedia Jasa;                                 
     5.  Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan
         dalam berita acara penjelasan pekerjaan.                       

                                      Tabalong, 15 April 2025           
                                     Pejabat Pembuat Komitmen,          

                                     Ir. WAHYU HIDAYAT, ST              
                                    NIP. 19790212 201001 1 022