Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rs. Badaruddin Kasim (Apbdp)

PEMERINTAH      KABUPATEN       TABALONG                      

          DINAS  PEKERJAAN   UMUM   DAN  PENATAAN   RUANG                 
        Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571
                   Telp.(0526) 2021508 Fax.(0526) 2021508, 2021496        
              Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : [email protected]

              KERANGKA       ACUAN     KERJA   (KAK)                      
                      JASA   KONSULTANSI                                  

SKPD                :  DINAS  PEKERJAAN  UMUM   DAN  PENATAAN  RUANG      
                       KABUPATEN TABALONG                                 

KEGIATAN            :  PENYELENGGARAAN  BANGUNAN   GEDUNG  DI WILAYAH     
                       DAERAH    KABUPATEN/KOTA,    PEMBERIAN     IZIN    
                       MENDIRIKAN  BANGUNAN   IMB DAN SERTIFIKAT LAIK     
                       FUNGSI BANGUNAN  GEDUNG                            

SUB KEGIATAN        :  PEMBANGUNAN,   PEMANFAATAN,  PELESTARIAAN  DAN     

                       PEMBONGKARAN     BANGUNAN     GEDUNG     UNTUK     
                       KEPENTINGAN  STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA       

NAMA PPK            :  Ir. WAHYU HIDAYAT, ST                              

PEKERJAAN           :  PERENCANAAN    TEKNIS   PEMBANGUNAN    GEDUNG      
                       RAWAT INAP RS BADARUDDIN  KASIM (APBDP)            

LOKASI              : KABUPATEN  TABALONG                                 

                       TAHUN  ANGGARAN    2025                            
                      KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                          
 Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap RS Badaruddin Kasim (APBDP)

                         URAIAN PENDAHULUAN                               

 1.  LATAR          :    Untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan infrastruktur di
     BELAKANG            Kabupaten Tabalong, maka perlu dilakukan kegiatan
                         perencanaan yang sistematis dan tepat guna, dengan tujuan
                         agar didapat hasil perencanaan matang yang memenuhi
                         persyaratan dan kaidah-kaidah teknis dan dapat diaplikasikan
                         dilapangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pembangunan
                         infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung geliat
                         perekonomian masyarakat Kabupaten Tabalong.      

                         Jasa Konsultan paket pekerjaan Perencanaan Teknis
                         Pembangunan Gedung Rawat Inap RS Badaruddin Kasim
                         (APBDP) merupakan pekerjaan yang meliputi perencanaan yang
                         terdiri dari peyusunan Konsep Perencanaan, Gambar Teknis,
                         Garis Besar Spesifikasi Teknis serta Perkiraan Biaya.

                         Jasa Konsultan paket pekerjaan Perencanaan Teknis
                         Pembangunan Gedung Rawat Inap RS Badaruddin Kasim
                         (APBDP) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD
                         Kabupaten Tabalong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di
                         dalam Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan  
                         Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

                         Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
                         dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan
                         Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran
                         Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
                         Kabupaten/Kota.                                  

                         Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
                         Tabalong bermaksud melakukan kegiatan Perencanaan Teknis
                         Pembangunan Gedung Rawat Inap RS Badaruddin Kasim
                         (APBDP).                                         

 2.  MAKSUD         :    Maksud :                                         
     DAN TUJUAN          Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah agar
                         pemerintah mempunyai pedoman rencana pekerjaan tersebut
                         secara terinci dan teknis berkaitan dengan upaya pengendalian
                         dan tertib pembangunan pada kawasan tersebutsebagai
                         petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan,
                         azas kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
                         diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan
                         tugas perencanaan.                               

                         Tujuan :                                         
                         Tujuan dari KAK ini adalah diharapkan Konsultan Perencana
                         dapat menyusun dokumen yang menjadi dasar dalam  
                         pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Rawat
                         Inap RS Badaruddin Kasim (APBDP) ini dan melakukan
                         tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan 
                         keluaran/ouput sesuai KAK ini.                   

 3.  TARGET/SAS     :    Tercapainya pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai
     ARAN                dengan  perekayasaan dan dokumen-dokuen yang     
                         bersangkutan seperti gambar dan spesifikasi teknisnya, serta

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 1 dari 9 halaman
                         pelaksanaan pembangunan dari aspek mutu, waktu dan biaya
                         sesuai rencana yang dikehendaki pengguna jasa (PPK).

 4.  LOKASI         :    Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap RS
     KEGIATAN            Badaruddin Kasim (APBDP) ini berlokasi di Kabupaten Tabalong.

 5.  SUMBER         :    Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:     
     PENDANAAN                                                            
                         a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2025        

                         b. Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar
                           rupiah).                                       
                         c. Harga Pekiraan Sendiri (HPS) : Rp. 999.999.999,00
                           (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus
                           sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
                           sembilan rupiah) termasuk PPN.                 

 6.  Nama           :    Nama  organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan
     Organisasi          pengadaan konsultansi:                           
     Pengadaan           a. K/L/PD  : Pemerintah Kabupaten Tabalong       
                         b. OPD     : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
                                     Kabupaten Tabalong                   
                         c. Nama PPK : Ir. Wahyu Hidayat, ST              
                         d. NIP     : 19790212 201001 1 022               

                           DATA PENUNJANG                                 

 1.  Data Dasar     :      a. Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
                             Ruang Kabupaten Tabalong 2025-2030;          
                           b. RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2030;         
                           c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;    
                           d. Lokasi Kegiatan : RS. H. Badaruddin Kasim;  
                           e. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana
                             harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari
                             informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja
                             maupun informasi dari luar termasuk melalui Kerangka
                             Acuan Kerja ini.                             
                             Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran
                             informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya,
                             baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang
                             dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan
                             Perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi
                             menjadi tanggung jawab konsultan Perencana;  
                           f. Data Existing Lokasi;                       
                           g. Aksebilitas                                 
                             Lahan relatif mudah dicapai dengan kendaraan umum
                             maupun kendaraan pribadi;                    
                           h. Pendekatan Perencanaan yaitu :              
                             -  Analisa Pendekatan Pelaku dan Aktivitas   
                             -  Pendekatan Kapasitas Ruang                
                             -  Pendekatan Pola Sirkulasi                 
                             -  Pendekatan Kebutuhan Ruang dan persyaratan

                                Ruang                                     
                             -  Hubungan Kelompok Kegiatan Pengguna       
                             -  Pendekatan Keamanan                       
                             -  Perhitungan Besaran Ruang & Fasilitas Penunjang
                             -  Pendekatan Peraturan Bangunan Setempat    
                             -  Pendekatan Sistem Struktur Bangunan & Fasilitas
                                Penunjang                                 

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 2 dari 9 halaman
                             -  Pendekatan Sistem Utilitas Bangunan & Fasilitas
                                Penunjang                                 
                           i. Dokumen/Data lainnya apabila diperlukan.    

 .   Standar        :    1. Standar Teknis yang digunakan dalam perencanaan ini
     Teknis                mengacu padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
                           22/PRT/M/2018   Tahun     2018     tentang     
                           Pembangunan/Bangunan Gedung Negara.            
                         2. Petunjuk/ Tata Cara Standar Lainnya yang berhubungan
                           dengan pekerjaan ini.                          
                         3. Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia
                           (SNI).                                         

 3.  Studi-Studi    :   -                                                 
     Terdahulu                                                            

 4.  Referensi      :    a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
     Hukum               b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                           Gedung;                                        
                         c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
                           Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; 
                         d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
                           Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;               
                         e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang
                           Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
                         f. Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang
                           Pedoman Rencana Teknis Bangunan Gedung;        
                         g. SNI 03-1736-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem
                           Proteksi Kebakaran;                            
                         h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                           No. 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal
                           Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk
                           Layanan Jasa Konstruksi;                       
                         i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                           Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
                           Keselamatan Konstruksi;                        
                         j. Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 tentang
                           Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018
                           tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;      

                         k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                           Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
                           Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
                           Penyedia                                       
                         l. SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem
                           Plumbing;                                      
                         m. SNI 03-6197-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem
                           Ventilasi dan Pengkondisian Udara;             
                         n. SNI 03-6389-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Tata
                           Cahaya Buatan dalam Bangunan;                  
                         o. Peraturan Zonasi dan Tata Ruang Daerah;       
                         p. Perda tentang Bangunan Gedung (jika ada di daerah masing-
                           masing);                                       
                         q. Dokumen kontrak jasa konsultansi yang menjadi dasar
                           pelaksanaan tugas personel inti perencana.     

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 3 dari 9 halaman
                           RUANG LINGKUP                                  

 1.  Lingkup        :   Lingkup kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung
     Kegiatan           Rawat Inap RS. Badaruddin Kasim (APBDP) mencakup  
                        serangkaian tahapan yang bersifat multidisiplin, bertujuan untuk
                        menghasilkan desain bangunan yang memenuhi standar teknis,
                        fungsional, serta regulasi perundangan yang berlaku, khususnya
                        dalam bidang kesehatan. Berikut adalah rincian lingkup kegiatan
                        tersebut:                                         
                        1. Studi Pendahuluan :                            
                           a. Studi kelayakan                             
                           b. Analisis kebutuhan ruang dan pelayanan rumah sakit
                           c. Studi tapak/lokasi (site analysis)          
                           d. Kajian dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)    
                           e. Studi lalu lintas dan aksesibilitas         

                        2. Perencanaan Fungsional Rumah Sakit :           
                          a. Perencanaan kebutuhan ruang (space program)  
                          b. Zonasi dan sirkulasi fungsional              
                          c. Zona bersih, kotor, infeksius                
                          d. Alur pasien, petugas, pengunjung, logistik   
                          e. Integrasi pelayanan medis dan nonmedis       

                        3. Perencanaan Arsitektural :                     
                          a. Desain tapak (site planning)                 
                          b. Desain denah bangunan dan layout ruangan     
                          c. Tata letak vertikal dan horizontal           
                          d. Perencanaan struktur dan utilitas dasar      
                          e. Tampilan arsitektur (fasad, bentuk bangunan, dsb.)

                        4. Perencanaan Sistem Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

                          (MEP) :                                         
                          a. Instalasi listrik dan cadangan (genset)      
                          b. Sistem HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
                          c. Instalasi gas medis                          
                          d. Instalasi air bersih dan limbah              
                          e. Sistem pemadam kebakaran                     
                          f. Sistem IT dan komunikasi (nurse call, CCTV, dsb.)

                        5. Perencanaan Struktur :                         
                          a. Analisis struktur tahan gempa                
                          b. Desain elemen struktur utama dan sekunder    
                          c. Konstruksi pondasi, balok, kolom, pelat lantai

                        6. Perencanaan Keamanan dan Keselamatan:          
                          a. Sistem evakuasi dan jalur darurat            
                          b. Tata letak untuk aksesibilitas disabilitas   
                          c. Sistem keamanan fisik (akses kontrol, kamera, dsb.)
                          d. Penerapan standar K3 dan standar bencana (khusus
                             rumah sakit)                                 

                        7. Penyusunan Dokumen Teknis:                     
                          a. Gambar kerja lengkap (DED – Detail Engineering Design)
                          b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)                 
                          c. Spesifikasi teknis                           
                          d. Dokumen pelelangan (jika diperlukan)         

                        8. Perizinan dan Legalitas:                       
                          a. IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)        
                          b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi)                 
                          c. Izin lingkungan dan teknis dari dinas kesehatan

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 4 dari 9 halaman
                          d. Kesesuaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

                        9. Koordinasi dengan Stakeholder:                 
                          a. Dinas teknis (PUPR, Kesehatan, Lingkungan)   
                          b. Manajemen rumah sakit                        
                          c. Masyarakat sekitar (jika diperlukan konsultasi publik)
                          d. Profesional lintas disiplin (arsitek, sipil, MEP, perencana
                             rumah sakit)                                 

 2.  Keluaran       :   Hasil Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
                        tersusunnya:                                      
                        1. Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK);            
                        2. Laporan Konsepsi Perancangan;                  
                        3. Dokumen Pra Rancangan;                         
                        4. Dokumen Pengembangan Rancangan;                
                        5. Dokumen Rancangan Detail;                      
                        6. Dokumen Rancangan Konseptual SMKK;             
                        7. Laporan Akhir;                                 
                        8. Animasi 3 Dimensi;                             
                        9. SSD Portable kapasitas 1TB;                    

 3.  Peralatan,     :   Seluruh peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
     Material,          disediakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan
     Personil dan       dokumen penawaran. Penyedia jasa harus menyediakan kantor
     Fasilitas dari     kerja secara mandiri.                             
     Pejabat                                                              
     Pembuat                                                              
     Komitmen                                                             

 4.  Peralatan      :   Peralatan yang harus disiapkan misalnya:          

     dan Material       Kendaraan pendukung survey, alat safety standar, alat
     dari               komunikasi dan dokumentasi lapangan, alat sampling dan
     Penyedia           penelitian, dan alat pendukung survey lainnya (formulir, meteran
     Jasa               dll).                                             
     Konsultansi                                                          

 5.  Lingkup        :   Penyedia Jasa memiliki kewenangan sebagai berikut :
     Kewenangan         1. Mendapatkan bantuan akses terhadap kebutuhan data yang
     Penyedia              tersedia yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
     Jasa               2. Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang
                           telah ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis
                           yang tertera dalam kontrak.                    
                        3. Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang
                           berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli yang
                           ditugaskan penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan
                           terkait apabila terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup
                           teknis. Akan tetapi keputusan sesuai dengan pernyataan
                           kontrak serta pembebanan biaya menjadi tanggung jawab
                           penyedia jasa.                                 
                        4. Penyedia Jasa dapat menggunakan instrument dan standar
                           lain yang relevan yang lebih tinggi dari standar teknis yang
                           dipersyaratkan.                                
                        5. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa
                           Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali
                           Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan
                           yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan/analisis.
                        6. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali
                           sebulan, dengan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
                           Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pelaksana Kegiatan

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 5 dari 9 halaman
                           / TimTeknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan
                           untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul
                           dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat
                           risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang
                           bersangkutan, serta sudah diterima masingmasing pihak
                           paling lambat satu minggu kemudian.            
                        7. Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila
                           dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak
                           yang perlu dipecahkan.                         
                        8. Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja
                           Perencana yang berlaku dan disyaratkan.        
                        9. Hasil evaluasi kajian dan dampak yang ditimbulkan.
                        10. Ketepatan waktu pelaksanaan.                  
                        11. Mobilisasi Tenaga Pelaksana                   
                           Untuk melaksanakan pekerjaan ini, konsultan akan
                           menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang             
                           berpengalaman di bidangnya.                    

 6.  Persyaratan    :   1. Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan sertifikat standar
     Kualifikasi          terverifikasi untuk badan usaha yang memiliki SBU KLBI 2020
                        2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha
                          KECIL, serta disyaratkan subklasifikasi Jasa Arsitektural
                          Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR 001    
                          (KBLI 71101), yang masih berlaku.               

 7.  Jangka         :   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah:
     Waktu              75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya
     Penyelesaian       Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)                 
     Kegiatan                                                             

 8.  Tenaga Ahli    :      Posisi           Kualifikasi        Jumlah     
                                  Pendidikan Keahlian (SKK) Pengalaman Orang
                                   (Ijazah)                    Bulan      
                         Tenaga Ahli :                                    
                         Team Leader S2 Teknik - SKK Ahli Utama 7 tahun 2.5 OB
                         / Ketua Tim Sipil Teknik                         
                                           Bangunan                       
                                           Gedung                         
                         Ahli    S1 Teknik - STRA Ahli 7 tahun 2.5 OB     
                         Arsitektur Arsitektur Madya                      
                                           Arsitektur                     
                         Ahli Struktur S1 Teknik - SKK Ahli Madya 7 tahun 2.5 OB
                                 Sipil     Teknik                         
                                           Bangunan                       
                                           Gedung                         
                         Ahli    S1 Teknik - SKK Ahli Madya 7 tahun 2.5 OB
                         Mekanikal Mesin   Teknik Plumbing                
                                           dan Pompa                      
                                           Mekanik                        
                         Ahli Geodesi S1 Teknik - Ahli Madya 7 tahun 2.5 OB
                                 Geodesi   Survei Terestris               
                         Ahli    S1 Teknik - SKK Ahli Madya 5 tahun 2.5 OB
                         Lingkungan Lingkungan Teknik                     
                                           Lingkungan                     
                                           Bidang Jasa                    
                                           Konstruksi                     
                         Ahli    S2 Ilmu  -           3 tahun  2.5 OB     
                         Administrasi Kesehatan                           
                         Rumah Sakit Masyarakat                           
                                 Konsentrasi                              
                                 Administrasi                             
                                 Rumah Sakit                              
                         Ahli K3 S1 Teknik - SKK Ahli Madya 3 tahun 2.5 OB
                         Konstruksi Sipil/Arsitekt K3 Konstruksi          
                                 ur                                       
                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 6 dari 9 halaman
                         Assisten Tenaga Ahli :                           
                         Assisten Ahli S1 Teknik -    1 tahun  2.5 OB     
                         Arsitektur Arsitektur                            
                         Assisten Ahli S1 Teknik -    1 tahun  2.5 OB     
                         Struktur Sipil                                   
                         Assisten Ahli S1 Teknik -    1 tahun  2.5 OB     
                         Mekanikal Mesin                                  
                         Tenaga Pendukung :                               
                         Surveyor D3/S1   -           1 tahun  1 OB       
                         (2 Org) Teknik Sipil                             
                         Estimator D3/S1  -           1 tahun  2 OB       
                                 Teknik Sipil                             
                         Drafter D3/S1    -           1 tahun  2.5 OB     
                                 Teknik                                   
                                 Arsitektur                               
                         Tenaga  SMA/SMK  -           2 tahun  2.5 OB     
                         Administrasi                                     

 8.  Jadwal         :   1. Tahap Survey                                   
     Tahapan            2. Penyusunan Konsepsi Perancangan                
     Pelaksanaan        3. Penyusunan Pra Rancangan                       
     Pekerjaan          4. Penyusunan Pengembangan Rancangan              
                        5. Penyusunan Rancangan Detail, yang meliputi rancangan
                          gambar detail, Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS), serta
                          Rencana Anggaran Biaya (RAB)                    

                              LAPORAN                                     

 1.  Laporan        :   Laporan ini berisi latar belakang proyek, deskripsi wilayah/ pra-
     Pendahuluan        analisis wilayah perencanaan, metodologi pendekatan, konsep
                        rencana teknis minimal memuat konsep rencana teknis
                        bangunan, jumlah tenaga ahli dan jadwal penugasannya,
                        metoda pelaksanaan perencanaan, dan jadwal waktu  
                        perencanaan, strategi penanganan proyek, mekanisme
                        koordinasi dan rencana kerja, desain riset, alat survey, dan
                        lainnya. Selain hal tersebut diatas juga mencakup Laporan Fakta
                        dan Analisa, yang berisi hasil survey lapangan (pengukuran dan
                        harga dasar upah, material dan peralatan dipasaran), hasil
                        pengujian tanah, identifikasi dan analisis kondisi fisik dan nonfisik
                        wilayah perencanaan.                              
                        Laporan ini diperbanyak dengan jumlah 5 (lima) buku. Format
                        laporan menggunakan A4 dan dijilid rapi.          

 2   Laporan        :   Laporan Antara yaitu rangkuman hasil pengumpulan data
     Antara             sekunder maupun data primer, hasil kajian terhadap data survei,
                        konsep pengolahan data dan rencana selanjutnya.   
                        Paparan dan Laporan Antara harus diserahkan/dilaksanakan
                        selambat-lambatnya: 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak SPMK
                        diterbitkan, kuantitas laporan sesuai RAB.        

 3.  Laporan        :   Merupakan laporan seluruh kegiatan dari awal hingga akhir masa
     Akhir              pelaksanaan yang berisi seluruh hasil perencanaan setelah
                        dilakukan revisi dan penyempurnaan laporan sebelumnya,
                        meliputi : laporan data teknis lapangan, gambar hasil
                        perencanaan dalam ukuran kertas A3, perhitungan struktur,
                        Engineering Estimate (EE), Bill Of Quntity (BOQ), Spesifikasi
                        Teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Metode Pelaksanaan,
                        dan dokumen lainnya yang terkait.                 

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 7 dari 9 halaman
                            HAL-HAL LAIN                                  

 1.  Produksi       :   Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
     dalam Negeri       dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali
                        ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan
                        keterbatasan kompetensi dalam negeri.             

 2.  Persyaratan    :   Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan
     Kerjasama          untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka harus
                        sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

 3.  Pedoman        :    Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
     Pengumpulan         sesuai dengan standar teknis berlaku yang dapat dipertanggung
     Data                jawabkan.                                        
     Lapangan                                                             

 4.  Alih           :   Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
     Pengetahuan        menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
                        alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat
                        Pembuat Komitmen.                                 

                                           Tabalong, 31 Juli 2025         

                                         Pejabat Pembuat Komitmen,        

                                          Ir. WAHYU HIDAYAT, ST           
                                         NIP. 19790212 201001 1 022       

                                                     `Kerangka Acuan Kerja (KAK)
                                                       Halaman 8 dari 9 halaman