Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Masingai - Lokbatu (Apbdp)

Uraian Pendahuluan1                            
                       Pada pengadaan bangunan sipil, selain pembangunan fisik yang
1. Latar Belakang   dilaksanakan oleh pihak kontraktor, demi kelancaran pelaksanaan dan
                    mengarahkan proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta mengurangi
                    adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi maka diperlukan
                    suatu tindakan pengawasan.                            
                       Secara umum pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan ditugaskan
                    kepada Pihak Ketiga, yaitu kepada Konsultan Pengawas. 
                       Konsultan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
                    pekerjaan yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya dan
                    bertanggungjawab atas semua kegiatan teknis yang dikerjakan oleh pihak
                    kontraktor.                                           
                       Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
                    dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam kegiatan operasionalnya Konsultan
                    Pengawas melakukan koordinasi kepada Pihak Pengelola Kegiatan dalam
                    menentukan arah pekerjaan pengawasan                  

2. Maksud dan Tujuan a. Maksud dibuatnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan
                       Teknis ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan perencana yang
                       memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
                       dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam
                       pelaksanaan tugas pengawasan.                      
                     b. Tujuan yang ingin dicapai dalam KAK ini adalah : diharapkan
                       Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya untuk  
                       menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi
                       tugas.                                             

3. Sasaran          Terlaksananya kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
                    Kontraktor Pelaksana/Pemborong, yang menyangkut kualitas, kuantitas,
                    biaya, waktu dan ketetapan pekerjaan, sehingga hasil akhir berupa jalan
                    dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen kontrak dan telah
                    diterima dengan baik oleh Pengguna Anggaran dan kelancaran
                    penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di
                    lapangan serta penyelesaian kelengkapan dokumen proyek.
4. Lokasi Kegiatan  Kabupaten Tabalong                                    

5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:          
                    Untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan
                    Masingai - Lokbatu (APBDP) Ini disediakan dana dengan HPS sebesar Rp.
                    699.896.514,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
                    Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) dari pagu sebesar
                    Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari APBDP
                    Kabupaten Tabalong Tahun 2025 melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum
                    Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
                    Sub Kegiatan Pembangunan Jalan nya                    
6. Nama dan Organisasi Nama PPK: Ir. Hj. SUNENGSI, ST/ NIP. 19771009 200701 2 010
   PPK              Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
                    Tabalong                                              

                             Data Penunjang2                              

1. Data Dasar       Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus   
                    mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pejabat Pembuat

                    Komitmen untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi
                    bangunan yang akan diawasi kegiatan Pembangunannya. Adapun
                    data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan
                    sebagai berikut :                                     
                       1. Data-data dokumen kontrak sesuai Antara Pejabat Pembuat
                         Komitmen dengan Penyedia Jasa yang ditunjuk.     
                       2. Data lokasi pekerjaaan yang akan diawasi        
2. Standar Teknis   Dalam kegiatan pengawasan seperti yang dimaksud dalam KAK ini konsultan
                    pengawas harus memperhatikan ketentuan secara normatif setiap bagian proses
                    pengawasan ini harus menggunakan standar teknis yang berlaku dan dapat
                    dipertanggungjawabkan. seperti : Peraturan beton bertulangIndonesia (PBI
                    1991), SKNI T-15.1919.03; Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-
                    3976-1995; Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia loading code
                    1987 (SKB- 1.2.53.1987); Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008
                    tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk
                    Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Ubin lantai keramik, mutu dan
                    cara uji SNI 03-3976-1995; Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5;
                    Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984; Peraturan umum instalasi listrik (PUIL)
                    SNI 04-0225- 1987; Peraturan Porland Cement Indonesia 1972/NI-8; Peraturan
                    bata merah sebagai bahan bangunan NI 10; Peraturan plumbing Indonesia; Standar
                    Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga
                    Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan;
                    Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
                    Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung
                    dan Perumahan; Standar Nasional IndonesiaNomor 2836 Tahun 2008 Tentang
                    Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi
                    Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 2839
                    Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit
                    untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia
                    Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan
                    Besi dan Alumunium untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan;
                    Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
                    Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung
                    dan Perumahan; Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang
                    Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi
                    Bangunan Gedung dan Perumahan; Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang
.                                                                         
                    Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung; Permendagri No. 1 Tahun
                    2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Permen PU
                    No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
                    Bangunan/Gedung ; Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung; Permen PU
                    No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Eksebilitas pada
                    Bangunan Gedung dan Lingkungan; Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan
                    gedung SNI 03-2407-1991; Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat
                    emulsi SNI 03-2410-1991 Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah
                    Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan; Peraturan
                    yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan
                    yang direncanakan dan diterima dengan baik hanya oleh Pejabat Pembuat
                    Komitmen.                                             
3. Studi-Studi Terdahulu ----                                             
4. Referensi Hukum  Perpres no. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018
                    tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan-peraturan
                    terkait                                               
                             Ruang Lingkup                                

1. Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan baik
                    mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan. Lingkup
                    tugas yang harus dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman
                    pada ketentuan yang berlaku, khususnya Dokumen Kontrak, Pedoman
                    Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan dan NSPM Jalan dan Jembatan.
2. Keluaran3       1. Pengawasan kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
                      Kontraktor Pelaksana/Pemborong, yang menyangkut kualitas, kuantitas,
                      biaya, waktu, dan ketetapan pekerjaan, sehingga hasil akhir berupa jalan
                      dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan telah
                      diterima dengan baik oleh Pengguna Anggaran dan kelancaran
                      penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di
                      lapangan serta penyelesaian kelengkapan dokumen proyek.
                   2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pengawasan adalah :
                      1. Laporan Pendahuluan                              
                      2. Laporan Bulanan (Monthly Report)                 
                      3. Laporan Akhir (Final Report)                     
                   3. Konsultan Pengawas diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai
                      dengan kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek yang
                      berhubungan dengan pekerjaan pengawasan sepenuhnya menjadi
                      tanggung jawab Konsultan.                           
3. Peralatan, Material, 1. Dokumen kontrak kontraktor dan konsultan       
   Personel dan Fasilitas 2. Peralatan ukur                               
   dari PPK          3. Layanan informasi                                 
4. Peralatan dan Material 1. Peralatan kantor                             
   dari Penyedia Jasa 2. Alat transportasi (kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat)
   Konsultansi       3. Peralatan ukur                                    
                     4. Bahan dan peralatan lainnya                       
5. Lingkup Kewenangan Lingkup pekerjaan pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan baik
   Penyedia Jasa    mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan. Lingkup
                    tugas yang harus dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman
                    pada ketentuan yang berlaku. Secara umum tugas konsultan pengawas
                    meliputi :                                            
                       1. Pekerjaan pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam
                         hal  mutu bagian pekerjaan, ketertiban pekerjaan, maupun
                         perselisihan.                                    
                       2. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal
                         bahan, penilaian/penelitian bahan dan status, larangan/penggunaan
                         bahan                                            
                       3. Penyelesaian administrasi di lapangan, mengenai penyerahan
                         pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan lebih
                         atau kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan (amandemen
                         kontrak)                                         
                       4. Penyusunan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built
                         drawing) untuk kelengkapan dokumen pembangunan.. 
6. Jangka Waktu     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah: 60
   Penyelesaian Kegiatan (Enam Puluh) Hari Kalender atau tergantung masa kerja kontraktor yang
                    diawasi                                               
7. Kebutuhan Personel Posisi  Kualifikasi                                 
   Minimal                    Tingkat Keahlian Pengala~ Status Jumlah     
                              Pendidi~         man  Tenaga Orang          
                               kan /                 Ahli /Bulan          
                              Jurusan                                     
                     Tenaga Ahli:                                         
                    Tim Leader  S1   Ahli Teknik 3 Tahun Tetap / 1 Org    
                    Ahli Madya Teknik Jalan Madya Ahli Tidak (2,00        
                    Teknik Jalan Sipil        Madya Tetap Bulan)          
                    Site Engineer S1 Ahli Teknik 2 Tahun Tetap / 1 Org    
                    Ahli Muda Teknik Jalan Muda Ahli Tidak (2,00          
                    Teknik Jalan Sipil         Muda Tetap  Bulan)         
                      Ahli Muda S1   Sistem  1 Tahun Tetap / 1 Org        
                       Sistem Teknik Manajemen      Tidak  (2,00          
                     Manajemen Sipil Mutu           Tetap Bulan)          
                                     Konstruksi                           
                       Mutu                                               
                      Konstruksi                                          
                     Ahli Muda K3 S1  Ahli K3 1 Tahun Tetap / 1 Org       
                              Teknik Konstruksi     Tidak  (2,00          
                               Sipil                Tetap  Bulan)         
                     Tenaga Teknis :                                      
                      Asisten   S1    Asisten 1 Tahun Tetap 1 Org         
                     Ahli Jalan Teknik Ahli Jalan   /      (2,00          
                               Sipil                Tidak Bulan)          
                                                    Tetap                 
                      Inspector SMK   Inspector 1 Tahun Tetap 6 Org       
                              Sederajat             /      (2,00          
                                                    Tidak  Bulan)         
                                                    Tetap                 
                      Surveyor SMK    Surveyor 1 Tahun Tetap 2 Org        
                              Sederajat             /      (2,00          
                                                    Tidak  Bulan)         
                                                    Tetap                 

                     Tenaga Pendukung :                                   
                     Administrator SMA Administrator 1 Tahun Tetap 1 Org  
                              Sederajat             /      (2,00          
                                                    Tidak Bulan)          
                                                    Tetap                 
                     Operator  SMA  Operator 1 Tahun Tetap 1 Org          
                     kompter CAD Sederajat kompter  /      (2,00          
                                                    Tidak Bulan)          
                                                    Tetap                 
                     Asisten   SMA  Operator 1 Tahun Tetap 6 Org          
                     Surveyor Sederajat kompter     /      (2,00          
                                                    Tidak  Bulan)         
                                                    Tetap                 
8. Jadwal Tahapan   Disesuaikan dengan jadwal pekerjaan Pengawasan Teknis 
   Pelaksanaan Kegiatan                                                   

                               Laporan*)                                  

1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat : informasi jadwal rencana kerja dan tahapan
                    pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas
                    masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung konsultan
                    yang telah disetujui aktif di lapangan. Informasi terakhir yang berhubungan
                    dengan pekerjaan yang diawasinya, rencana kerja konsultan termasuk
                    jadwal mobilisasi konsultan dan sebagainya. Laporan harus diserahkan
                    selambat-lambatnya : 15 (lima belas) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak
                    5 (lima) eksemplar buku laporan.                      
2. Laporan Bulanan  Laporan Bulanan memuat : tentang deskripsi singkat mengenai kemajuan
                    kegiatan kontraktor, keadaan cuaca juga permasalahan yang dialami oleh
                    kontraktor/konsultan bila ada (menyangkut administrasi, teknik atau
                    keuangan) disertai dengan rekomendasi bagaimana menyelesaikan
                    permasalahan tersebut.                                
                    Ringkasan kemajuan bulanan (progress summary) paling lambat setiap
                    tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang dihitung pada tanggal 25 bulan
                    berjalan.                                             
                    Buku laporan kemajuan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada
                    bulan berikutnya sebanyak 5 (lima) eksemplar buku laporan.
3. Laporan Antara   Tidak dipersyaratkan.                                 

4. Laporan Akhir    Laporan Akhir memuat : memuat catatan harian pengawas (berupa buku
                    harian), deskripsi secara ringkas dan jelas mengenai metoda pelaksanaan
                    konstruksi, realisasi biaya pekerjaan, perubahan-perubahan kontrak yang
                    terjadi, lokasi-lokasi sumber material, hasil pengujian mutu pekerjaan,
                    personel konsultan dan kontraktor yang terlibat, pelaksanaan pengawasaan
                    konstruksi, rekomendasi tentang cara pemeliharaan dikemudian hari dan
                    segala permasalahan yang mungkin timbul pada pekerjaaan yang baru saja
                    dilaksanakan serta saran-saran tentang perbaikan yang perlu dilakukan
                    pada proyek-proyek berikutnya untuk pekerjaan yang serupa/sejenis yang
                    akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
                    Tabalong bersama-sama dengan Gambar Terbangun sebenarnya (as built
                    drawing) dan dilengkapi dengan foto dokumentasi proyek.
                    Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : Pada akhir masa layanan
                    jasa atau segera setelah pelaksanaan “Provisional Hand Over” dari pekerjaan
                    fisik yang diawasi hari kerja/bulan sebanyak 5 (lima) eksemplar buku
                    laporan dan cakram padat (compact disc) atau softcopy flasddisk (jika
                    diperlukan).                                          

                              Hal-Hal Lain                                

1. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di
                    dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam
                    angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2. Persyaratan Kerja Sama Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
                    pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus
                    dipatuhi:                                             
                     1. Persyaratan Umum Pekerjaan                        
                       Setiap bagian pekerjaan perencanaan harus dilaksanakan secara benar
                       dan tuntas dan memberikan hasil yang baik yang telah ditetapkan oleh
                       Pihak Pengguna Anggaran.                           
                     2. Persyaratan Obyektif                              
                       Menyangkut pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif
                       untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ditinjau dari segi macam,
                       kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
                     3. Persyaratan Fungsional                            
                       Persyaratan fungsional yang menyangkut mutu, dan biaya pekerjaan
                       harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan profesionalisme yang
                       tinggi sebagai Konsultan Pereancana.               
                     4. Persyaratan Prosedural                            
                       Yaitu penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di
                       lapangan harus dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang
                       berlaku.                                           
                     5. Selain persyaratan di atas, Konsultan Pengawas dalam melakukan tugas
                       juga harus mengacu dan berpedoman pada peraturan yang berlaku,
                       antara lain:                                       
                         a. Ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian Kerja
                         b. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat
                         c. NSPM teknis yang berlaku                      
3. Pedoman Pengumpulan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
   Data Lapangan                                                          
                     1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari
                       sendiri infomasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan
                       dalam Kerangka Acuan Kerja ini.                    
                     2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang
                       digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pihak
                       Pengelola Kegiatan maupun yang dicarinya sendiri. Kesalahan
                       pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
                       jawab Konsultan Pengawas                           
                     3. Informasi pengawasan pada umumnya terdiri atas :  
                        a. Dokumen Pelaksanaan dari Pekerjaan, yaitu ;    
                            Gambar-gambar pelaksanaan                    
                            Rencana Kerja dan Syarat-syarat              
                            Berita Acara Penjelasan sampai dengan penunjukan
                             Kontraktor Pelaksana                         
                            Penawaran Kontraktor Pelaksana               
                        b. Bar chart dan s curve serta network planning dari pekerjaan yang
                          dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (setelah disetujui)
                        c. Pengarahan penugasan pekerjaan pengawasan      
                        d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk
                          pekerjaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
                          jembatan                                        
                        e. Dan lain-lain yang diperlukan di lapangan      
4. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
                    menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
                    pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK berikut:
5. Persyaratan Klasifikasi Klasifikasi : Pengawasan Rekayasa (Permen PU No. 19/2014)
   dan Kualifikasi Badan                                                  
   Usaha            Sub Klasifikasi : Jasa pengawasan pekerjaan kontruksi teknis sipil
                    transportasi (RE202) / Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
                    (RK003) (Permen PU No. 19/2014)                       
                    Kualifikasi Nadan Usaha : Kecil