Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Tambrauw

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                             

             PEMERINTAH  KABUPATEN   TAMBRAUW                          
        OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM  DAN  TATA RUANG                    

                    BIDANG  CIPTA KARYA                                

                      NAMA  PEKERJAAN :                                
        PENYUSUNAN   RISPAM KABUPATEN  TAMBRAUW   2025                 

                      NAMA  KEGIATAN  :                                

       PENYUSUNAN  RENCANA   INDUK SISTEM PENYEDIAAN                   
                     AIR MINUM (RISPAM)                                

                     TAHUN ANGGARAN 2025                               
                URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                              

      KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN            
                      AIR MINUM (RISPAM)                               

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) merupakan dokumen
perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, serta rencana pengembangan sistem

penyediaan air minum di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. RISPAM menjadi acuan
utama bagi pemerintah daerah, penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi aspek kuantitas, kualitas,
kontinuitas, dan keterjangkauan.                                       

Dengan tersusunnya dokumen RISPAM, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tambrauw
memiliki acuan yang komprehensif dan terbarui dalam merencanakan, mengembangkan, serta

mengelola sistem penyediaan air minum secara efektif dan berkelanjutan untuk periode 2025.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, pembaruan, dan penyesuaian dokumen

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Tambrauw agar selaras
dengan perkembangan kondisi eksisting, kebijakan pemerintah, data teknis terbaru, serta

kebutuhan pelayanan air minum masyarakat untuk periode perencanaan tahun 2025.

Bertujuan untuk :                                                      

a) Mengevaluasi pelaksanaan RISPAM sebelumnya, termasuk pencapaian target dan
  hambatan yang dihadapi.                                              

b) Memutakhirkan data teknis dan nonteknis, meliputi proyeksi penduduk, kebutuhan air,
  sumber air baku, kapasitas produksi, kondisi jaringan distribusi, dan wilayah pelayanan.

c) Menyesuaikan perencanaan dengan regulasi terbaru, kebijakan nasional, dan strategi
  pembangunan daerah.                                                  

d) Menyusun rencana pengembangan SPAM yang realistis, terukur, dan berkelanjutan untuk
  periode 2025.                                                        

e) Menetapkan prioritas program dan investasi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah
  Kabupaten Tambrauw dan pemangku kepentingan lainnya.                 

f) Mengintegrasikan aspek keberlanjutan termasuk mitigasi risiko perubahan iklim, efisiensi
  sumber daya, dan perlindungan lingkungan.                            

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2                                  
  Secara umum Kegiatan ini mempunyai stadard Teknisnya, persyaratan teknis
  mengikuti ketentuan yang diatur dalam :                              

a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;       

b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
  diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
  Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
  2017 tentang Jasa Konstruksi;                                        

e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;                            

g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016
  tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;                 

h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016
  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang
  Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;             

j) Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Kebijakan,
  Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
  Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;                       

l) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
  Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                             

m) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran
  Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan
  Jasa Konsultansi Konstruksi;                                         

n) Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya
  Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi, yang ditetapkan oleh Dewan
  Pengurus Nasional INKINDO;                                           

o) Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait perencanaan dan pengembangan sistem
  penyediaan air minum yang berlaku.                                   

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3