Belanja Jasa Konsultansi Updating Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Tahun 2024-2044

PEMERINTAH   KABUPATEN  TANGGAMUS                      
            DINAS PEKERJAAN  UMUM  DAN  PERUMAHAN   RAKYAT               

                    Jl. Jend. A. Yani, Kp. Baru, Kota Agung Timur 35384  
                         KABUPATEN  TANGGAMUS                            

               KERANGKA     ACUAN    KERJA   (KAK)                       
                     (TERM   OF REFERENCE)                               

                          PEKERJAAN     :                                

                   BELANJA  JASA KONSULTANSI                             

  UPDATING    REVISI RENCANA   TATA   RUANG  WILAYAH    (RTRW)           
                        TAHUN   2024-2044                                

                   TAHUN    ANGGARAN      2024                           
               KERANGKA     ACUAN    KERJA   (KAK)                       

                    (TERM   OF  REFERENCE)                               

                             PEKERJAAN:                                  

                   BELANJA  JASA KONSULTANSI                             
  UPDATING    REVISI RENCANA   TATA   RUANG  WILAYAH    (RTRW)           

                        TAHUN   2024-2044                                

 Pemerintah Daerah     :  Pemerintah Kabupaten Tanggamus                 

 Program               :  Program Penyelenggaraan Penataan Ruang         

 Hasil (Outcome)       :  Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang  
                          Wilayah Kabupaten Tanggamus, Draft Naskah Akademik

                          Serta Draft Rancangan Peraturan Daerah RTRW    
                          Kabupaten Tanggamus                            

 Kegiatan              :  Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

                          Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten      
 Unit Eselon II        :  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat      

 Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Dokumen Updating Revisi Rencana Tata

                          Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044           
 Jenis Keluaran (Output) : Dokumen/Buku                                  

 Volume Keluaran (Output) : 1 (satu) Dokumen                             

 I. LATAR BELAKANG                                                       

 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus 2024–2044 memiliki peran
 penting dalam pembangunan Kabupaten Tanggamus. RTRW merupakan pedoman dalam

 penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana   
 Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian

 pemanfaatan ruang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan 

 perkembangan antar wilayah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 Tanggamus Tahun 2011–2031 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Tahun 2011

 melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tanggamus

 Tahun 2011–2031 dan sudah dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan
 masyarakat umum dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus. Sehubungan

 dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten
 Tanggamus Tahun 2011–2031, dimana dalam rentang waktu tahun 2011 sampai Tahun

 2031, ada beberapa hal yang terjadi sehingga membutuhkan revisi terhadap Rencana Tata
 Ruang Wilayah.                                                          

 Dalam updating revisi RTRW perlu melihat hasil proses peninjauan kembali dan revisi

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031 yang sebelumnya

 telah dilakukan, dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
 pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika

 internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui kajian, evaluasi dan penilaian

 terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Selain itu dengan telah diundangkannya
 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

 Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, tentu saja Pemerintah Kabupaten harus
 melakukan penyesuaian terhadap substansi teknis yang ada dalam perda tersebut dan

 disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Tanggamus.                      

 Secara umum beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam updating RTRW Kabupaten
 Tanggamus ini yaitu :                                                   

 a. Perda RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2024–2044 harus sejalan dengan materi

    teknis dan peta sehingga tercapai sinkronisasi atau kesesuaian isi Perda RTRW
    Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 dengan muatan isi materi teknis dan peta

    RTRW Kabupaten Tanggamus.                                            
 b. Dalam menyusun updating revisi RTRW Kabupaten Tanggamus mengacu kepada

    Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

    11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan
    Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,

    Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.                                 
 c. Data yang digunakan dalam penyusunan updating Revisi RTRW Kabupaten Tanggamus

    merupakan data termutakhir yang sesuai dengan isi substansi RTRW.    

   1. Isi substansi RTRW Kabupaten Tanggamus harus mengacu pada peraturan-peraturan
      lain terkait penyusunan RTRW Kabupaten termasuk Peraturan Daerah Provinsi

      Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

      Lampung Tahun 2023-2043;                                           
   2. Kebijakan sektoral yang belum tercantum dalam RTRW;                

   3. Penyesuaian pola ruang RTRW dengan hasil delineasi LP2B (Lahan Pangan Pertanian
      Berkelanjutan) yang telah ditetapkan oleh Gubernur;                
   4. Memperhatikan kewenangan provinsi yang bertambah dari UU 23/2014;  

   5. Melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran rencana RTRW Kabupaten    
      Tanggamus terhadap dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan yang

      berdampak pada perubahan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Tanggamus ke

      depannya;                                                          
   6. Melakukan penyempurnaan kedalaman isi dari Substansi Materi Teknis dan Data

      Geospasial RTRW Kabupaten Tanggamus. Penyempurnaan dilakukan dengan
      menyesuaikan atau mensinkronkan antar substansi materi teknis, perpetaan dan

      substansi peraturan daerah, terutama terkait rencana peruntukan alokasi ruang,

      luasan dan lainnya yang belum sesuai;                              
   7. Penyesuaian perubahan batas wilayah daerah Kabupaten Tanggamus yang telah

      ditetapkan dengan Undang-undang;                                   

   8. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan peta dasar yang digunakan; dan
   9. Melakukan pengolahan peta citra setelit menjadi peta RTRW yang sesuai dengan

      kaidah teknis perpetaan yang memuat sistem referensi geometris, kaidah geospatial
      dan kaidah kartografis untuk peta skala 1:25.000, yang dikoordinasikan dengan

      lembaga yang berwenang Badan Informasi Geospatial (BIG) serta lembaga terkait

      lainnya.                                                           

 Mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
 Tanggamus pada Tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan Updating Revisi RTRW

 Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 – 2044 dalam rangka penyempurnaan Peninjauan

 Kembali dan Revisi RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031 untuk percepatan
 pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta dinamika

 perkembangan Kabupaten Tanggamus.                                       

 II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   

Maksud dari penyusunan Updating Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024 -2044 adalah penyempurnaan terhadap materi teknis revisi RTRW

sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan substansi ke Kementerian ATR BPN.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :                                        

 1. Pemenuhan persyaratan dalam proses legislasi Perda (Perda) RTRW Kabupaten

    Tanggamus Tahun 2024 - 2044;                                         
 2. Memastikan muatan dan sistimatika penyajian dokumen RTRW Kabupaten Tanggamus

    sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan RTRW yang telah ditetapkan yaitu
    Permen ATR BPN No. 11 Tahun 2021;                                    

 3. Penyesuaian muatan Raperda RTRW Kabupaten Tanggamus;                 

 4. Mendorong persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN yang selanjutnya dapat
    dilakukan proses lanjutan dalam rangka legislasi Perda RTRW tersebut.

Sasaran kegiatan ini adalah:                                             

 1. Termutakhirnya Materi Teknis yang sesuai dengan kondisi faktual;     

 2. Termutakhirnya rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang sesuai dengan
    strategi pengembangan wilayah dan dinamika perkembangan Kabupaten Tanggamus;

 3. Termutakhirnya arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tanggamus;      
 4. Termutakhirnya arahan pengendalian pemanfaatan ruang pengembangan Kabupaten

    Tanggamus yang sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang;          

 5. Melakukan legalisasi peta berbasis geospasial yang telah sesuai dengan standar
    peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat;                    

 6. Tersusunnya Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah serta Materi Teknis

    RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 - 2044.                          

 III. DASAR HUKUM                                                        

 Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:                      

 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
    Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);           

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
    Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);    

 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

    Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
    Nomor 4739);                                                         

 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007

    Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);                      
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara

    Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);           

 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
    (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara

    Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);           
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan (Lembaran

    Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);    

 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
    Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);          

 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
    Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 5059);                                                  

 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
    Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 5068);                                                         

 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5168);                                               
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5188);                               
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5587, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir denganUU
    Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);             
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

    Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;                                   

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
    Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);    

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

    Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
    Nomor 4490);                                                         

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun
    2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);                 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun

    2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);                 
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

    Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
    Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 4737);                                                  

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
    Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor

    4833);                                                               
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

    (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara
    Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);           

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

    Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 5070);                
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

    Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;             
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat

    Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran

    Negara Nomor 5160);                                                  
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

    Lingkungan Hidup Strategis;                                          

 28. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan

    Tanah bagi Kawasan Industri;                                         
 30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;                        

 31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
    Nasional di Bidang Pertanahan;                                       

 32. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di

    Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;                    
 33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Koordinasi

    Penataan Ruang Nasional;                                             
 34. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis

    Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Tata
    Ruang;                                                               

 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria

    Teknis Kawasan Budaya;                                               
 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman

    Penataan Ruang Bencana Longsor;                                      
 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan

    Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;                            

 39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2006
    tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

 40. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

    Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
    Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.

    Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
    Bersama Menara Telekomunikasi;                                       

 41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman

    Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

    dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;                 
 43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017

    tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi

    Penataan Ruang Daerah;                                               

 45. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
    Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

    Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

    Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;                       
 46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

    Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian
    Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana

    Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota;                                   
 47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

    17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);             

 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian

    Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

    Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;                            
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2031;                   

 IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                             

    a. Ruang Lingkup Wilayah                                             
       Lingkup wilayah kegiatan Updating Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

       Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2044 berada diwilayah Kabupaten Tanggamus.

    b. Ruang Lingkup Kegiatan                                            
      Lingkup kegiatan updating Revisi RTRW ini meliputi:                

      1.  Penyempurnaan Laporan Fakta dan Analisis serta Laporan Rencana RTRW yang
          dibahas dalam Rapat FPR Kabupaten Tanggamus untuk membahas kembali

          materi RTRW dan Ranperda hasil revisi, meliputi:               

          a. Rumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;      
          b. Rencana Struktur Ruang, meliputi rencana pusat-pusat pelayanan

            permukiman, dan rencana jaringan prasarana wilayah;          

          c. Rencana Pola Ruang meliputi rencana kawasan lindung dan budidaya;
          d. Rencana Kawasan strategis Kabupaten;                        

          e. Rencana Pemanfaatan Ruang meliputi program dan kegiatan pemanfaatan
            ruang;                                                       

          f. Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi arahan peraturan zonasi,

            sanksi dan lain-lain.                                        
       2. Penyempurnaan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten Tanggamus

          pasca pembahasan FPR;                                          

       3. Updating Peta Dasar yang direkomendasi oleh BIG serta Updating Peta Rencana
          dan Peta Tematik;                                              

       5. Rapat pembahasan dengan Provinsi Lampung untuk sinkronisasi muatan RTRW
          Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Provinsi Lampung;              
       6. Perbaikan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tanggamus pasca rapat dengan pihak

          Provinsi dan pengajuan Rekom Gubernur;                         
       7. Pengajuan Ranperda dan Materi Revisi RTRW Kabupaten Tanggamus ke

          Kementerian ATR BPN;                                           

       8. Memperbaiki Materi Teknis RTRW dan Ranperda pasca evaluasi di tingkat
          kementerian;                                                   

       9. Pengajuan hasil perbaikan ke kementerian untuk selanjutnya di bahas pada
          tahapan lintas sektoral di Kementerian;                        

       10. Perbaikan materi hasil dari pembahasan lintas sektoral di kementerian;

       11. Pengajuan Raperda RTRW Kabupaten Tanggamus untuk selanjutnya diusulkan
          dan dibahas bersama antara Gubernur, Bupati dan DPRD;          

       12. Pelaksanaan kegiatan sebagai persyaratan perda RTRW sesuai Peraturan

          Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
          Indonesia No 11 Tahun 2021.                                    

 V. RENCANA KERJA                                                        

  1. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                            
    Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 8 (delapan) bulan

  2. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG                                    

    Untuk melaksanakan kegiatan “Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
    Tanggamus Tahun” diperlukan tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:

    A. Tenaga Ahli                                                       

     1. Ketua Tim (Team Leader) - 1 (satu) orang;                        
       Ketua Tim disyaratkan adalah minimal Sarjana Strata Dua (S-2) Perencanaan

       Wilayah dan Kota lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
       yang disamakan baik dari dalam dan luar negeri, berpengalaman dalam pelaksanaan

       pekerjaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidangnya. Ketua Tim wajib

       memiliki Bukti Keahlian (SKA/SKK) dibidangnya, dengan tugas utama adalah:
        a. Mengkoordinasi dan mengarahkan seluruh Tim dalam melaksanakan 

          tugasnya masing-masing dari tahap persiapan sampai selesainya seluruh

          pekerjaan;                                                     
        b. Mendiskusikan penjadwalan, pelaksanaan pekerjaan serta penyelesaian

          masalah yang timbul selama proses pelaksanaan pekerjaan;       
        c. Mengkoordinir semua anggota tim dalam penyelesaian pekerjaan serta

          menghubungi instansi lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut;
        d. Mempunyai inisiatif, inovatif, tanggung jawab dan profesionalisme dalam

          menyelesaikan hasil rancangan team;                            

        e. Mempunyai tanggung jawab langsung atas penyusunan dan terjaminnya
          penyampaian seluruh laporan;                                   

        f. Bekerjasama dengan personil lainnya baik dalam penentuan suatu hasil analisis
          yang membutuhkan multi-disiplin;                               

        g. Memberikan petunjuk teknis kepada team terhadap hal-hal yang berkaitan

          dengan pekerjaan.                                              

     2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, 1 (satu) orang selaku Anggota Tim;
        Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota disyaratkan adalah minimal Sarjana Strata Satu

        (S-1) Perencanaan Wilayah dan Kota / Planologi lulusan Perguruan Tinggi Negeri

        atau Perguruan Tinggi Swasta, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan
        sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidangnya. Tenaga Ahli ini wajib memiliki

        Bukti Keahlian (SKA/SKK) dibidangnya, dengan tugas utamanya adalah membantu

        Ketua Tim dan berkoordinasi dengan TA lainnya dalam melakukan kajian dan
        analisis data Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta melakukan asistensi ke pihak-

        pihak terkait.                                                   

     3. Ahli SIG - 1 (satu) orang selaku Anggota Tim;                    
        Ahli SIG/Geodesi disyaratkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1)

        Geografi/Geomatika/Geodesi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan

        Tinggi Swasta, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya
        2 (dua) tahun dibidangnya. Tenaga Ahli ini wajib memiliki Bukti Keahlian

        (SKA/SKK) dibidangnya, dengan tugas utamanya adalah membantu Ketua Tim

        dalam pengolahan data spasial dan melakukan asistensi ke pihak-pihak terkait.

     4. Ahli Hukum dan Kebijakan Publik - 1 (satu) orang selaku Anggota Tim;
        Ahli Hukum adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum lulusan

        Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, berpengalaman dalam

        pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dibidangnya. Tenaga
        Ahli ini wajib memiliki bukti referensi kerja dibidangnya, dengan tugas

        utamanya adalah membantu Ketua Tim yang menyangkut dengan penyusnan
        naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.                  
   b. Tenaga Sub Profesional dan Pendukung                               

     Tenaga sub profesional dan pendukung kegiatan penyusunan Updating Revisi RTRW
     Kabupaten Tanggamus antara lain:                                    

     1. Surveyor, 3 (tiga) orang selaku Tenaga Pendukung/Sub Profesional 

       Memiliki latar belakang kelulusan minimal Diploma-3 (D-3) Semua Jurusan. Tugas
       Utamanya adalah membantu Ketua Tim dan Tenaga lainnya dalam melaksanakan

       survey dan pengumpulan data.                                      
     4. Administrasi, 2 (dua) orang selaku Tenaga Pendukung              

       Memiliki latar belakang kelulusan SMU/SMK/MA. Tugas Utamanya adalah

       membantu Ketua Tim dan Tenaga lainnya dalam pengadministrasian, serta
       penyusunan progres dan laporan pelaksanaan pekerjaan.             

 VI. KELUARAN HASIL (OUT PUT)                                            

Hasil pekerjaan konsultan akan disampaikan kepada pemberi tugas berupa laporan

pelaksanaan pekerjaan ini meliputi:                                      
1. Laporan Pendahuluan                                                   

   Merupakan laporan pertama yang harus diserahkan sebagai tanggapan dan 
   pengembangan Kerangka acuan kerja (KAK). Laporan ini memuat antara lain:

   a. Penjabaran maksud kerja dan tujuan pekerjaan                       

   b. Gambaran umum wilayah perencanaan;                                 
   c. Kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;

   d. Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi

      dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan
      wilayah perencanaan;                                               

   e. Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;   
   f. Rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten; dan           

   g. Peta-peta yang dibutuhkan.                                         

2. Laporan Antara (Interim Report)                                       
   Merupakan laporan yang memuat updating terhadap Laporan Fakta dan Analisis serta

   Laporan Rencana RTRW selain itu berisi Draft Naskah Akademik dan Ranperda RTRW

   Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 – 2044.                                
3. Laporan Akhir (Final Report)                                          

   Laporan ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Laporan setelah melalui
   serangkaian pembahasan dan perubahan dengan seluruh stakeholder serta merupakan

   perumusan seluruh hasil kajian.                                       

4. Album Peta                                                            
   Album Peta yang terdiri dari peta-peta yang telah disyaratkan pada Peraturan Menteri

   Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata
   Ruang Wilayah Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian

   Peta yang disajikan dengan skala minimal 1:25.000 dalam format A3 yang dilengkapi

   dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan system informasi geografis (GIS) yang
   dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.                              

   Peta-peta yang mencakup sekurang-kurangnya:                           

   1) Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kabupaten                           
      a) Peta Orientasi                                                  

      b) Peta Batas Adminstrasi                                          
      c) Peta Guna Lahan Eksisting                                       

      d) Peta Rawan Bencana                                              

      e) Peta Kependudukan                                               
      f) Peta-peta profil tata ruang lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam

        album peta.                                                      

   2) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten                          
      a) Peta Rencana Struktur Ruang:                                    

        -  Peta sistem pusat permukiman                                  
        -  Peta sistem jaringan prasarana                                

      b) Peta Rencana Pola Ruang                                         

        -  Peta pola ruang kawasan lindung                               
        -  Peta pola ruang kawasan budidaya                              

      c) Peta Kawasan Strategis Kabupaten                                

      d) Peta-peta rencana tata ruang lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan
    Album peta ukuran A3 dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000.

5. Laporan Naskah Akademis Serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW
   Kabupaten Tanggamus                                                   

   Laporan Naskah Akademis serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten

   Tanggamus Tahun 2024 – 2044 dilengkapi dengan yang Materi Teknis.     
6. Softcopy                                                              

Hardisk yang berisi softcopy seluruh produk (seluruh laporan dalam bentuk word dan pdf dan
peta dalam bentuk .shp dan pdf).                                         

VII. JADWAL PELAKSANAAN                                                  

Waktu pelaksanaan penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tanggamus dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, dimulai sejak penerbitan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan.                                                                

               Tabel. 1 Tahapan Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan          
                                                    BULAN KE             
 No                  Kegiatan                                            
                                             1 2  3  4  5  6  7 8        
 1   Persiapan dan Administrasi                                          
 2   Inventarisasi dan Pengumpulan Data                                  
 3   Updating Fakta Analisis dan Materi Teknis Revisi RTRW               
 4   Pembahasan Hasil Updating Data Revisi RTRW                          
 5   Validasi Peta Dasar                                                 
 6   Peta Tematik dan Peta Rencana                                       
 7   Updating Naskah Akademik dan draft Ranperda RTRW                    
 8   Asistensi RTRW Kabupaten Tanggamus ke Provinsi                      
 9   Proses Pesetujuan Substansi                                         
     - Persiapan lintas sektor                                           
     - Pembahasan lintas sektor                                          
     - Pengajuan Penerbitatan surat persetujuan substansi                
 10  Pengajuan Ranperda RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 –            
     2044                                                                
VIII. PEMBIAYAAN                                                         
    Biaya Kegiatan ini bersumber pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
    (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, Daftar Pelaksanaan

    Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus

    Tahun 2024, kode rekening 1.03.121.03.12.2.011.03.12.2.01.00055.1.02.02.08.0015
    Sebesar Rp. 618.201.900,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu

    Sembilan Ratus Rupiah)                                               

IX. HAL-HAL LAIN                                                         

    a. Produksi Dalam Negeri                                             

      Semua kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan kerja (KAK) ini harus dilakukan di
      dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan

      pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.                 
    b. Alih Pengetahuan                                                  

      Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan
      dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pejabat Pembuat

      Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.                        

X.  PENUTUP                                                              

    Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dan landasan dalam
    penyusunan dokumen “Revisi Dokumen RTRW Kabupaten Tanggamus”.        

                                         Pejabat Pembuat Komitmen        

                                                    \                    

                                       DWI ANDY SETIAWAN, S.T., M.T.     
                                        NIP. 19750710 200003 1 001