Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kabupaten Tanggamus

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                              

 Penyusunan  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW           
 Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:                                

   a. Menyusun kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program       
      (KRP)  RTRW   Kabupaten  Tanggamus   berdasarkan  isu          

      pembangunan berkelanjutan paling strategis;                    

      Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP)      
      berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun   

      2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan       
      Hidup Strategis terdiri dari 3 tahapan:                        

      1) Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan     

        Berkelanjutan;                                               

        Proses identifikasi dan perumusan isu  Pembangunan           
        Berkelanjutan (PB) dilakukan dengan menghimpun masukan       

        dari masyarakat dan pemangku kepentingan pada konsultasi     
        publik (KP) 1. Selanjutnya dilakukan proses perumusan isu    

        Pembangunan  Berkelanjutan (PB) strategis sesuai dengan      

        pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun    
        2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan     

        Hidup Strategis dengan mempertimbangkan unsur-unsur          

        sebagai berikut:                                             
        a) Karakteristik wilayah;                                    

        b) Tingkat pentingnya potensi dampak;                        
        c) Keterkaitan antar   isu   strategis Pembangunan           

           Berkelanjutan;                                            

        d) Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana,      
           dan/atau Program (KRP);                                   

        e) Muatan   Rencana  Perlindungan  dan   Pengelolaan         

           Lingkungan Hdiup; dan/atau                                
        f) Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program      

           (KRP) pada kirarki diatasnya yang harus diacu. Serupa     
           dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau         
           memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.         

        Setelah didapatkan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)        

        strategis, maka selanjutnya dilakukan perumusan isu          
        Pembangunan  Berkelanjutan (PB) paling strategis yang        

        dilakukan dengan  memuat  daftar yang paling sedikit         

        berkaitan dengan:                                            
        a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan         

           Hidup untuk pembangunan;                                  

        b) Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;             
        c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;                      

        d) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;              

        e) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;            
        f) Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;              

        g) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan      
           iklim;                                                    

        h) Tingkat dan status jumlah penduduk  miskin  atau          

           penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya       
           keberlanjutan penghidupan masyarakat;                     

        i) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;     

           dan/atau                                                  
        j) Ancaman  terhadap perlindungan terhadap kawasan           

           tertentu secara tradisional yang dilakukan  oleh          
           masyarakat dan masyarakat hukum adat.                     

        (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun   

        2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan     
        Hidup Strategis)                                             

      2) Melaksanakan identifikasi materi muatan  Kebijakan,         

        Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan       

        pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan              
        Pelaksanaan proses bertujuan untuk  menemukan  dan           

        menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program       
        (KRP) yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya     
        terhadap Kondisi Lingkungan Hidup. Identifikasi dilakukan    

        dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana,         

        dan/atau Program (KRP) yang akan disusun, atau menelaah      
        seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)    

        berlaku yang akan dievaluasi. Proses menelaah Kebijakan,     
        Rencana,  dan/atau  Program  (KRP)  yang  berpotensi         

        menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup       

        harus dikaitkan dengan mempertimbangkan:                     
        a) Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung        

           dan   daya  tampung    lingkungan  hidup  untuk           

           pembangunan;                                              
        b) Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;                 

        c) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana        
           banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan     

           lahan;                                                    

        d) Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;         
        e) Penurunan  ketahanan dan  potensi keanekaragaman          

           hayati;                                                   

        f) Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap    
           perubahan iklim;                                          

        g) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan         
           penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya       

           keberlanjutan penghidupan masyarakat;                     

        h) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan     
           masyarakat; dan/atau                                      

        i) Ancaman  terhadap perlindungan terhadap kawasan           

           tertentu secara tradisional yang dilakukan  oleh          
           masyarakat dan masyarakat hukum adat.                     

        (Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan          

        Kehutanan       Republik      Indonesia      Nomor           
        P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)                            
      3) Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan      
        materi muatan  Kebijakan, Rencana, dan/atau Program          

        (KRP).                                                       

        Analisis pengaruh materi muatan  Kebijakan, Rencana,         
        dan/atau Program (KRP) harus memperhatikan hubungan          

        keterkaitannya dengan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)     
        paling strategis. Selain itu, dalam proses analisis pengaruh 

        juga harus memperhatikan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:     

        a) Sesuai  dengan   konteks  hasil  identifikasi isu         
           pembangunan berkelanjutan prioritas;                      

        b) Sesuai dengan tingkat kedalaman/kedetilan Kebijakan,      

           Rencana, dan/atau Program;                                
        c) Apabila terjadi kekurangan data dan keterbatasan analisis 

           akibat metodologi yang terlalu rumit, dapat menggunakan   
           rujukan kajian resmi yang sudah dipublikasikan;           

        d) Apabila terjadi keterbatasan analisis dan rujukan kajian  

           resmi belum ada, maka harus dicatatkan dalam proses       
           bahwa kajian yang belum sempurna ini harus dijadikan      

           pertimbangan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan      

           sebagai tindak lanjut.                                    

        Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan           

        Kehutanan       Republik      Indonesia      Nomor           
        P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017,   analisis pengaruh        

        Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) dilakukan         
        melalui proses pengkajian 6 (enam) muatan KLHS yang          

        terdiri dari:                                                

        a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan         

           Hidup untuk pembangunan;                                  
        b) Perkiraan mengenai dampak  dan  risiko Lingkungan         

           Hidup;                                                    
        c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;                      

        d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;                   
        e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan       
           iklim; dan                                                

        f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.      

   b. Menyusun  perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan,        
      Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus;           

      Penyusunan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan,       

      Rencana, dan Program (KRP) dilakukan untuk mengembangkan       
      berbagai alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan Program     

      (KRP) dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Perumusan        

      alternatif Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dapat berupa: 
      a) Perubahan tujuan atau target;                               

      b) Perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi    

        pertimbangan pembangunan berkelanjutan;                      
      c) Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang   

        lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;       

      d) Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi     
        terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi         

        yang   lebih memenuhi    pertimbangan  pembangunan           
        berkelanjutan;                                               

      e) Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas       

        pelaksanaan;                                                 
      f) Pemberian   arahan   atau    rambu-rambu    untuk           

        mempertahankan  atau  meningkatkan fungsi ekosistem;         

        dan/atau                                                     
      g) Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan       

        risiko lingkungan hidup.                                     

      Alternatif yang telah dilakukan selanjutnya dipilih berdasarkan
      manfaat yang lebih besar, risiko yang lebih kecil, kepastian   

      keselamatan dan  kesejahteraan masyarakat yang rentan          

      terkena dampak, dan mitigasi dampak dan risiko yang lebih      
      efektif. Proses pemilihan alternatif penyempurnaan yang        

      dilakukan harus mempertimbangkan:                              
      a) Mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus     
        diamankan;                                                   

      b) Situasi sosial-politik;                                     

      c) Kapasitas kelembagaan pemerintah                            
      d) Kapasitas dan kesadaran masyarakat;                         

      e) Kesadaran, ketaatan dan ketelibatan dunia; dan/atau         
      f) Kondisi pasar dan potensi investasi.                        

      (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik     

      Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)              

   c. Menyusun    rekomendasi  dari   prinsip  Pembangunan           
      berkelanjutan ke dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan      

      Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus;                        

      Penyusunan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan       
      Program (KRP)  dari prinsip Pembangunan  Berkelanjutan         

      memuat:                                                        

      a) Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);     
        dan                                                          

      b) Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah          

        melampaui daya dukung  dan daya tampung  Lingkungan          
        Hidup beserta tindak lanjutnya.                              

      Selain memuat 2 (dua) unsur di atas, rekomendasi perbaikan     

      juga dapat ditambahkan muatan:                                 
      a) Usulan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang       

        relevan untuk disusun agar mendukung tercapainya tujuan      

        pembangunan   berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan         
        peraturan perundang-undangan; dan/atau                       

      b) Tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas      

        pengambilan keputusan.                                       

   d. Mengintegrasi hasil rekomendasi KLHS untuk  Kebijakan,         

      Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus; dan       
      Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)       
      dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk       

      memastikan    terintegrasinya  prinsip   Pembangunan           

      Berkelanjutan  dalam   pembangunan    suatu   wilayah.         
      Pengintegrasian dilaksanakan secara timbal balik antara        

      penyusunan RTRW dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS.         
      Mekanisme pengintegrasian KLHS dalam proses penyusunan         

      RTRW dapat dilihat pada gambar di bawah ini.                   

   e. Melaksanakan  proses penjaminan  kualitas KLHS  guna           

      memastikan kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan       
      KLHS dilakukan sesuai ketentuan.                               

      Penjaminan kualitas merupakan upaya untuk memastikan           

      pembuatan dan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis       
      RTRW  Kabupaten  Tanggamus  sudah sesuai dengan  yang          
      ditentukan. Proses penjaminan kualitas dilakukan dengan        
      menggunakan pendekatan penilaian mandiri yang dilakukan        

      oleh penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program melalui      

      penilaian bertahap dan/atau  penilaian sekaligus yang          
      dilaksanakan pada tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan      

      KLHS. Penilaian mandiri harus mempertimbangkan dokumen         
      Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang     

      relevan dan laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau     

      Program yang terkait dan relevan. Keluaran dari penjaminan     
      kualitas adalah berita acara yang disahkan oleh pejabat        

      penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.                 

   f. Melaksanakan pendokumentasian dan validasi KLHS RTRW           
      Kabupaten Tanggamus yang dapat diakses publik.                 

      Pendokumentasian dan validasi merupakan proses atau upaya      

      untuk mewujudkan  akuntabilitas sehingga dokumen Kajian        
      Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat terbuka dan dapat   

      diakses oleh publik. Proses validasi Kajian Lingkungan Hidup   

      Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Tanggamus ditujukan ke         
      Pemerintah Provinsi Lampung dengan tahapan:                    

      a) Mengajukan permohohanan  validasi kepada Gubernur           

        melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung       
        yang dilengkapi dengan surat permohonan, rancanganan         

        Kebijakan  Rencana  dan/atau  Program   (KRP)  yang          

        dilaksanakan KLHS, laporan KLHS yang mencakup bukti          
        penjaminan kualitasnya, dan bukti pemenuhan standar          

        kompetensi tenaga ahli.                                      
      b) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melakukan           

        pemeriksaan kelengkapan permohonan dalam waktu paling        

        lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan        
      c) Jika permohonan lengkap, maka Dinas Lingkungan Hidup        

        Provinsi Lampung menerbitkan persetujuan validasi Kajian     

        Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam waktu paling lama    
        20  (dua puluh) hari kerja kepada penyusun Kebijakan,        
        Rencana, dan/atau Program (KRP). Jika hasil pemeriksaan      
        tidak lengkap, maka Dinas Lingkungan Provinsi Lampung        

        mengembalikan surat permohonan untuk  dilengkapi dan         

        diajukan permohonan baru.                                    
      d) Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan   

        yang memuan kesesuaian KLHS dengan penjaminan kualitas       
        dan rekomendasi                                              

      e) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengumumkan         

        Surat Persetujuan Validasi KLHS kepada masyarakat dalam      
        waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.    

        Masa  berlaku KLHS  yang telah mendapat  persetujuan         

        validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan,         
        Rencana, dan/atau Program dalam hal ini adalah RTRW          

        Kabupaten Tanggamus.                                         

      Dalam melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan personel yang      
 terdiri atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman di 

 bidang masing-masing yang terkait dalam pekerjaan dokumen Kajian    
 Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah        

 (RTRW) Kabupaten Tanggamus. Adapun kualifikasi personel dalam       

 pekerjaan ini adalah sebagai berikut:                               

             Tabel 1. Kebutuhan Tenaga Pelaksana                     

No.     Tenaga Pelaksana         Kualifikasi        Jumlah           

 1.  Team Leader        Pendidikan S1/S2 Tenik      1 orang          

     Ahli Planologi     Perencanaan Wilayah dan Kota/                
                        Teknik Pengembangan Wilayah.                 
                        Pengalaman 3 tahun dibidangnya               
                        untuk S1, dan 1 tahun                        
                        dibidangnya untuk S2. Memiliki               
                        SKK Perencanaan Wilayah dan                  
                        Kota                                         
 2.  Anggota            Pendidikan S1/S2 Lingkungan/ 1 orang         
     Ahli               Kehutanan. Pengalaman 3 tahun                
     Lingkungan/Kehutanan dibidangnya untuk S1, dan 1 tahun          
                        dibidangnya untuk S2. Memiliki               
                        SKK Lingkungan.                              

 3.  Asisten Tenaga Ahli Pendidikan S1,             1 orang          
     Ahli               Lingkungan/Kehutanan                         
     Lingkungan/Kehutanan                                            

 4.  Surveyor           Pendidikan SMA/D3,          2 orang          

      Pekerjaaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana    

 Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanggamus direncanakan akan         

 dikerjakan selama 6 bulan atau 180 hari kalender.                   

           Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan                     
                 April    Mei      Juni     Juli    Agustus September
No. Kegiatan  1 2  3 4 1 2  3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4  
1   Kick Off                                                         
    Meeting                                                          

2   Pengumpulan                                                      
    data                                                             
3   Forum Group                                                      
    Discussion I                                                     

4   Kosultasi                                                        
    Publik I                                                         

5   Analisis data                                                    
    pasca                                                            
    Konsultasi                                                       
    Publik I                                                         
6   Forum Group                                                      
    Discussion II                                                    

7   Kosultasi                                                        
    Publik II                                                        
    Analisis data                                                    
    pasca                                                            
    Konsultasi                                                       
    Publik II                                                        
8   Penyusunan                                                       
    Dokumen                                                          

      Produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen       

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang         
 Wilayah di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:              

    1. Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)        

       Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus         
       yang disusun  sesuai dengan ketentuan dan peraturan           

       terkait.                                                      

    2. Dokumen  penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup          
       Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang       

       disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan terkait.        

    3. Ringkasan Eksekutif Kajian Lingkungan Hidup Strategis         
       (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten           

       Tanggamus  yang disusun sesuai dengan ketentuan dan           
       peraturan terkait