Penyusunan Klhs Rtr Ksn Kawasan Selat Sunda

URAIAN    SINGKAT                                  

                      PAKET   PEKERJAAN                                  

    PENYUSUNAN     KLHS  RTR  KSN  KAWASAN    SELAT  SUNDA               
                        (KONTRAKTUAL)                                    

                   TAHUN   ANGGARAN     2024                             

                        SATUAN   KERJA                                   

            DIREKTORAT     JENDERAL   TATA   RUANG                       

         KEMENTERIAN     AGRARIA   DAN  TATA   RUANG/                    
                BADAN  PERTANAHAN     NASIONAL                           
                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

Perkembangan wilayah dan aksesibilitas yang semakin tinggi antara Pulau Jawa
dan Sumatera mengakibatkan kawasan Selat Sunda menjadi semakin strategis.
Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan Selat      
Sunda menjadi Kawasan Strategis Nasional di dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26      
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.                  

Selat Sunda juga merupakan salah satu bagian atau jalur pelayaran yang   
strategis bagi perekonomian dunia. Jalur transportasi laut tersebut merupakan
bentangan garis energi minyak dan gas bumi yang tidak boleh terputus karena

sangat terkait dengan industri negara-negara maju. Untuk mengantisipasi  
intensitas pergerakan yang tinggi dan mendukung pemerataan perkembangan  
sosial ekonomi wilayah Pulau Jawa dan Sumatera khususnya, maka perlu     
diatur pula kebijakan yang bersifat spasial.                             

Sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di     

pemerintahan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan Nasional, memiliki tugas merumuskan serta        
melaksanakan kebijakan di bidang penataan ruang dengan tujuan mencapai   
hasil (outcome) berupa terlaksananya pengaturan, perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional, serta    
terselenggaranya pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang  
daerah.                                                                  

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  tentang Penataan       
Ruang, dinyatakan bahwa RTR Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana    

rinci yang disusun sebagai perangkat operasional dari rencana umum tata  
ruang pada sistem nasional. Penyusunan RPerpres Rencana Tata Ruang       
Kawasan Strategis Nasional tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai dengan amanat PP nomor 46

tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Oleh sebab itu,       
Direktorat Perencanaan Tata Ruang  Nasional melaksanakan kegiatan        
Penyusunan KLHS KSN Selat Sunda.