Penyusunan Dan Pelaksanaan Diseminasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             

Pembangunan  nasional adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan     

kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan bangsa. RPJMN 2020-2024   

memuat  strategi, kebijakan, program, dan arah pembangunan nasional     
dengan tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Berdikari, dan  

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Tema ini menegaskan         
pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan

daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini diamanatkan dalam UU

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan   
dapat  dilakukan melalui berbagai cara, seperti kerjasama antar         

kementerian/Lembaga, kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama       

pemerintah dan swasta, serta kerjasama pemerintah dan masyarakat.       
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan     

asas-asas umum penyelenggaraan negara, seperti asas kepastian hukum,    
asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas akuntabilitas. Lima cakupan

pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional adalah pendekatan     

politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-
bawah (top-down), dan pendekatan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan     

partisipatif melibatkan semua stakeholder dalam proses pembangunan.     

Konsolidasi tanah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri    
ATR/BPN  Nomor 12 Tahun  2019, merupakan proses penataan kembali        

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan  pemanfaatan tanah  yang         
terfragmentasi melalui pembebasan dan pelepasan hak atas tanah, penataan

persil, dan pemberian hak atas tanah yang baru.                         

Konsolidasi Tanah memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan   
pembangunan  nasional, di antaranya meningkatkan kualitas dan nilai     

tambah  tanah, mewujudkan tata ruang yang teratur dan terencana,        

mempercepat  pembangunan  infrastruktur, serta meningkatkan akses       
masyarakat terhadap layanan publik. Meskipun Program Konsolidasi Tanah  

telah menunjukkan  hasil positif, masih terdapat kebutuhan untuk        
mempercepat pembangunan  di lokasi-lokasi yang telah terkonsolidasi.    

Program Konsolidasi Tanah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah    
kawasan, mempercepat pembangunan  infrastruktur, dan meningkatkan       
kesejahteraan masyarakat.                                               

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019        

tentang Konsolidasi Tanah, ruang lingkup Penyelenggaraan Konsolidasi    
Tanah meliputi Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi   

Tanah, Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah, dan Pengawasan Konsolidasi  
Tanah. Dari keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah       

selama ini baru dua kegiatan dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah,   

yaitu Perencanaan Konsolidasi Tanah dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah   
yang dianggarkan atau dibiayai oleh DIPA Kementerian ATR/BPN. Kedua     

kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Provinsi atau Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota.                                              
Salah satu tahapan yang  seringkali muncul sebagai kendala dalam        

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah Pembangunan Hasil Konsolidasi  
Tanah. Kurangnya pembiayaan dalam tahap pembangunan menyebabkan         

beberapa kendala, antara lain ketidakjelasan atau lambatnya pembangunan 

infrastruktur dan ketidakpuasan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak 
puas dengan hasil konsolidasi tanah karena tidak sesuai dengan yang     

diharapkan dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan       

masyarakat yang seharusnya dihasilkan dari Program Konsolidasi Tanah.   
Kolaborasi antar berbagai pihak sangat penting dalam Pelaksanaan        

Konsolidasi Tanah termasuk dalam tahap Pembangunan Hasil Konsolidasi    
Tanah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah pada Pasal 59 dan 60 mengenai      

Pembiayaan dan Kerjasama Konsolidasi Tanah. Program Konsolidasi Tanah   
membuka  peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam Penyelenggaraan 

Konsolidasi Tanah. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan berbagai skema,

seperti pendanaan bersama, pemanfaatan aset bersama, pelaksanaan        
kegiatan bersama.                                                       

Konsolidasi Tanah sebagai salah-satu program pendukung prioritas nasional
pemerintah dalam RPJM 2020-2024, tentunya harus dilaksanakan sesuai     

dengan ketentuan yang ada. Namun, pelaksanaannya tak luput dari kendala 

yang menyebabkan penyelesaiannya terlambat atau bahkan tak terlaksana.  
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, diketahui beberapa kendala   
utama dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah secara utuh, antara lain  

yaitu :1) ketidaktepatan pemilihan lokasi yang memiliki potensi konsolidasi

tanah; 2) partisipasi masyarakat sebagai peserta yang rendah; 3) kesepakatan
sulit dicapai karena berbagai kepentingan; 4) keterbatasan anggaran untuk

pembangunan  hasil; 5) lokasi hasil konsolidasi tanah tidak terbangun,  
sehingga masyarakat kembali ke bidang tanah semula yang mengakibatkan   

pada terbengkalainya lokasi konsolidasi tanah.                          

Untuk mengatasi masalah pada tahap Pembangunan Hasil dalam program      
konsolidasi tanah, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan        

Pertanahan Kementerian ATR/BPN   bermaksud  untuk  melaksanakan         

Penyusunan dan  Pelaksanaan Diseminasi Penyelenggaraan Konsolidasi      
Tanah. Dalam kegiatan ini menekankan pada suatu kajian untuk mengetahui 

model, mekanisme, dan proses bisnis dari kolaborasi dalam Penyelenggaraan
Konsolidasi   Tanah    dengan     Kementerian/Lembaga/Pemerintah        

Daerah/stakeholder terkait. Selain itu, mekanisme kolaborasi tersebut perlu

disebarluaskan (dissemanting) ke daerah lain agar bisa dilakukan replikasi.
Ruang lingkup kegiatan pada pekerjaan Penyusunan dan Pelaksanaan        

Diseminasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah sebagai berikut:    

1. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan Penyelenggaraan       

   Konsolidasi Tanah di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan terkait
   Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di daerah, meliputi

   kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi      

   Tanah dan Pembangunan  Hasil Konsolidasi Tanah untuk Konsolidasi     
   Tanah yang bersumber dari anggaran APBN maupun Konsolidasi Tanah     

   Swadaya pada tahun 2022 dan 2023;                                    

2. Melakukan  koordinasi dengan  Kementerian/Lembaga/Pemerintah         
   Daerah/stakeholder terkait dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di

   daerah, meliputi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan 
   Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah untuk      

   Konsolidasi Tanah yang bersumber dari anggaran APBN maupun           

   Konsolidasi Tanah Swadaya pada tahun 2022 dan 2023;                  
3. Menginventarisasi data secara menyeluruh mengenai Penyelenggaraan    
   Konsolidasi Tanah untuk mengkaji Kolaborasi dalam Penyelenggaraan    

   Konsolidasi  Tanah   dengan   Kementerian/Lembaga/Pemerintah         

   Daerah/stakeholder terkait, meliputi kegiatan Perencanaan Konsolidasi
   Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan  Pembangunan  hasil         

   Konsolidasi Tanah untuk Konsolidasi Tanah yang bersumber dari        
   anggaran APBN maupun Konsolidasi Tanah Swadaya pada tahun 2022       

   dan 2023;                                                            

4. Menganalisa hasil inventarisasi data untuk mengkaji keberhasilan dan 
   ketidakberhasilan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah,

   meliputi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan         

   Konsolidasi Tanah dan Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah untuk      
   Konsolidasi Tanah yang bersumber dari anggaran APBN maupun           

   Konsolidasi Tanah Swadaya pada tahun 2022 dan 2023;                  
5. Menganalisa hasil inventarisasi data untuk mengidentifikasi peluang dan

   tantangan dalam Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah     

   Daerah/stakeholder terkait Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah,        
   meliputi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan         

   Konsolidasi Tanah dan Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah untuk      

   Konsolidasi Tanah yang bersumber dari anggaran APBN maupun           
   Konsolidasi Tanah Swadaya pada tahun 2022 dan 2023;                  

6. Menganalisa hasil inventarisasi data untuk merumuskan model/proses   
   bisnis/rekomendasi            Kolaborasi             dengan          

   Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait dalam      

   Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, meliputi kegiatan Perencanaan     
   Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan     

   hasil Konsolidasi Tanah untuk Konsolidasi Tanah yang bersumber dari  

   anggaran APBN maupun Konsolidasi Tanah Swadaya pada tahun 2022       
   dan 2023;                                                            

7. Melakukan perjalanan dinas ke 4 (empat) Provinsi yang berpotensi     
   dilakukan kolaborasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah khususnya     

   dalam hal pembangunan hasil Konsolidasi Tanah yaitu Jambi, Lampung,  

   Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 2 (dua) kali.  
   Adapun pelaksanaan perjalanan dilaksanakan selama 4 (empat) hari     
   dengan jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang. Maksud dari perjalanan

   dinas sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk:                            

   a. menginventarisasi data    secara   menyeluruh   mengenai          
      Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang  meliputi kegiatan         

      Perencanaan Konsolidasi Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan  
      Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah untuk Konsolidasi Tanah yang  

      bersumber anggaran APBN maupun Konsolidasi Tanah Swadaya pada     

      tahun 2022 dan 2023 yang berpotensi dilakukan kolaborasi dalam    
      Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sehingga dapat dimanfaatkan     

      sebagai bahan   kajian  dan  sosialisasi Kolaborasi dalam         

      Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;                                
   b. penyepakatan rencana aksi konsolidasi tanah dan persiapan pra-    

      pembangunan hasil;                                                
8. Menyusun video profil Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2022   

   dan 2023  yang berisikan gambaran Penyelenggaraan (Perencanaan,      

   Pelaksanaan dan Pembangunan) Konsolidasi Tanah, testimoni pelaksana  
   Konsolidasi Tanah, peserta Konsolidasi Tanah, dan stakeholder        

   (pemangku kepentingan) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan         

   sosialisasi dan promosi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Perekaman 
   video terkait dengan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di setiap     

   provinsi yang menjadi tujuan perjalanan dinas dapat menggunakan drone
   dan instrument lain yang tersedia;                                   

9. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kick Off kolaborasi

   Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dalam bentuk Fullday Meeting yang  
   dilaksanakan di DKI  Jakarta sebanyak 1  (satu) paket dengan         

   mengundang  peserta daerah secara daring dan peserta tatap muka      

   sejumlah 40 (empat puluh) peserta. Peserta terdiri dari Kementerian  
   ATR/BPN   dan  Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait dengan        

   Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan khususnya terkait dengan       
   Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah. Disamping itu, pada kegiatan ini

   turut mengundang narasumber sejumlah 2 (dua) orang;                  
10. Melaksanakan kegiatan diseminasi kolaborasi dalam Penyelenggaraan   
   Konsolidasi Tanah dalam bentuk Fullboard Meeting yang dilaksanakan di

   DKI Jakarta sebanyak 2 (dua) paket dengan mengundang peserta daerah  

   dari 34 (tiga puluh empat) provinsi secara daring, dan peserta tatap muka
   dari pusat sebanyak 42 (empat puluh dua) peserta dan 8 (delapan) peserta

   dari 4 (empat) provinsi yang berpotensi dilakukan kolaborasi dalam   
   Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Disamping itu, pada kegiatan ini  

   turut mengundang narasumber sejumlah 3 (tiga) orang;                 

11. Menyusun kesepakatan kolaborasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah   
   dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait;    

12. Menyusun prodising yang berisi laporan kegiatan Focus Group Discussion

   (FGD) Kick Off kolaborasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan      
   prosiding yang berisi laporan kegiatan Diseminasi Kolaborasi dalam   

   Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;                                   
13. Menyusun buku profil lokasi kolaborasi Penyelenggaraan Konsolidasi  

   Tanah   yang  berisi gambaran   Penyelenggaraan (Perencanaan,        

   Pelaksanaan dan Pembangunan) Konsolidasi Tanah yang disajikan secara 
   informatif dan komprehensif;                                         

14. Menyusun buku   kajian mekanisme  kolaborasi penyelenggaraan        

   Konsolidasi Tanah dari hasil analisa terhadap potensi kolaborasi terkait
   Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah;                                 

15. Menyusun  materi   infografis terkait mekanisme   kolaborasi        
   penyelenggaraan Konsolidasi Tanah serta dokumentasi/gambaran lokasi  

   potensi kolaborasi penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dalam bentuk    

   poster (panel board);                                                
16. Menyusun laporan keseluruhan proses kegiatan baik secara adminstrasi

   maupun teknis.