Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Di Kabupaten Manggarai Barat

URAIAN SINGKAT                                 
      PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KABUPATEN KATINGAN        

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa

diperlukan rencana rinci apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini RTRW Kabupaten/Kota, belum
dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kemudahan perizinan dan
pelaksanaan pembangunan karena menjadi satu-satunya dasar yang digunakan dalam penerbitan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pasal 6 mengamanatkan bahwa untuk
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.                         
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam pasal

24, mengamanatkan bahwa penyusunan rencana rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kabupaten/Kota serta jangka waktu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai

dengan penetapan paling lama 12 bulan. Pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian) di daerah, banyak yang tidak berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena

terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, serta minimnya keahlian dan
keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah di bidang penataan ruang.

Guna mempercepat proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata Ruang
melakukan kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR. Adapun kegiatan penyusunan

tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan

Substansi. Daerah yang terpilih adalah daerah investasi tinggi. Mengacu data dan informasi dari
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Kabupaten Manggarai Barat,

Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Komodo memiliki potensi investasi sebesar Rp.
6.647.969.092.300. Pengembangan kawasan Kabupaten Manggarai Barat khususnya kawasan Benteng-

Golo Mori sebagai magnet pariwisata baru di Indonesia Timur berpotensi mendukung peningkatan
kunjungan wisata ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Guna mendorong

peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta daya saing kawasan maka perlu disusun RDTR di
kecamatan tersebut.                                                     

  1. Lingkup Pekerjaan                                                  
Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

  •  Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian aspek
     perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial;     
  •  Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah
     dalam rangka penjaringan isu dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk menyusun

     Materi teknis dan Ranperkada RDTR beserta dokumen-dokumen pendukung dalam
     penyusunan RDTR; dan                                               

  •  Melakukan penyusunan:                                              
     a.   Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;         
     b.   Rancangan Peraturan Kepala Daerah;                            

     c.   Kajian Kebijakan tentang RDTR;                                
     d.   Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;          

     e.   Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);             
     f.   Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik. 

2.   Lingkup Wilayah                                                    
Lingkup wilayah perencanaan berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang akan ditetapkan berdasarkan kajian delineasi dan/atau kesepakatan para
pemangku kepentingan.