Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Di Kota Palopo

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
          PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KOTA PALOPO           
 Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan
 bahwa diperlukan rencana rinci apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini RTRW
 Kabupaten/Kota, belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan
 pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang memiliki peran yang sangat strategis
 dalam mendukung kemudahan perizinan dan pelaksanaan pembangunan karena menjadi satu-

 satunya dasar yang digunakan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 (KKPR). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022
 tentang Cipta Kerja dalam pasal 6 mengamanatkan bahwa untuk peningkatan ekosistem
 investasi dan kegiatan berusaha diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar
 pemberian izin pemanfaatan ruang.                                      
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam
 pasal 24, mengamanatkan bahwa penyusunan rencana rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail
 Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota serta jangka waktu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
 (RDTR) sampai dengan penetapan paling lama 12 bulan. Pelaksanaan penataan ruang

 (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah, banyak yang tidak berjalan efektif
 dan optimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya
 anggaran, serta minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah
 daerah di bidang penataan ruang.                                       
 Guna mempercepat proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata
 Ruang melakukan kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR. Adapun kegiatan
 penyusunan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
 (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara

 Penerbitan Persetujuan Substansi. Daerah yang terpilih adalah daerah investasi tinggi. Mengacu
 data dan informasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Kota
 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan di Kecamatan Wara Timur memiliki potensi investasi sebesar
 Rp. 1.929.918.766.455 Guna mendorong peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta daya
 saing kawasan maka perlu disusun RDTR di kecamatan tersebut            
1. Lingkup Pekerjaan                                                    
 Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:
•  Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian

   aspek perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial; dan
•  Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah
   dalam rangka penjaringan isu dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk
   menyusun Materi teknis dan Ranperkada RDTR beserta dokumen-dokumen pendukung
   dalam penyusunan RDTR.                                               
•  Melakukan penyusunan:                                                
 a. Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;               
 b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah;                                  
 c. Kajian Kebijakan tentang RDTR;                                      

 d. Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;                
 e. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan               
 f. Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik.       

 2. Lingkup Wilayah                                                     
 Lingkup wilayah perencanaan berada di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi
 Selatan yang akan ditetapkan berdasarkan kajian delineasi dan/atau kesepakatan para
 pemangku kepentingan.